La La Land dan Bahasa Kebahagiaan

•July 9, 2017 • Leave a Comment

La La Land

www.satuharapan.com, 14 Februari 2017

Kemal Fasya

 

Saat galau harus memilih satu di antara dua film sebelum kembali dari Jakarta ke Aceh, saya akhirnya menonton film La La Land (2016) yang telah cukup fenomenal itu. Satu film lagi adalah film eksyen yang dibintangi tokoh ternama, Jamie Foxx, Sleepless. Untuk mengurai kebingungan, saya susun strategi. Jika La La Land membosankan selama 30 menit pertama, maka saya keluar dan menonton Sleepless yang baru main 15 menit kemudian.

 

Namun ternyata pilihan saya tepat. Menonton film-film drama musikal, sejak Evita (1996), Les Miserables (2012), Frozen (2013), atau Annie (2014) sebenarnya memberikan kesegaran jiwa. Film musikal bisa memompa udara visual baru di tengah kesumpekan film-film konvensional seperti horor imitatif (tak ada lagi film horor sebaik produksi 80-an) atau komedi picisan. Penggarapan dan kekuatan karakter tokoh benar-benar diperhatikan. Sutradara film drama musikal sangat sensitif pada detil-detil warna dan gerak, termasuk aransemen musiknya. Kalau sampai ada yang cacat, film bisa rugi besar. Pasti ada gosip yang memengaruhi calon penonton lainnya.

 

Saya sudah melihat kekuatan film ini sejak scene awal: kemacetan di Kota Los Angeles dan dilanjutkan aksi koreografi tari dan musik secara massal yang berjingkrak di atas jembatan layang dan mobil-mobil pada lagu Another Day of Sun. Film ini telah diumumkan nominasi untuk 14 kategori Piala Oscar 2017, menyamai sejarah Titanic (1997) dan All About Eve (1955). Hasilnya akan kita ketahui pada 26 Februari mendatang.

 

Sebelumnya La La Land juga sudah merebut perhatian besar insan perfilman dunia. Pada anugerah Golden Globe, La La Land memangi tujuh nominasi, terbanyak dalam sejarahnya. Para kritikus juga telah memasukkan film yang telah meraup keuntungan lebih 270 juta dollar di seluruh dunia ini sebagai salah satu film musikal terbaik sepanjang masa. Biasanya sejarah kesuksesan di Golden Globe akan diikuti pada anugerah Oscar.

 

Film ini bukan saja unik tapi diracik oleh  sutradara muda idealis, Damien Sayre Chazelle. Ia sudah mempersiapkan naskah ini dari embrio tesisnya di Havard University. Ketika tahun 2010 ia menggarap proyek ini tak ada industri film besar yang tertarik membiayainya. Film ini terlalu “unik” dan “ilmiah” bagi awam. Industri memerlukan film yang lebih menghibur, ringan, dan happy ending. Sebuah produser besar menyetujui proposal La La Land dengan syarat menggunakan lagu-lagu yang sudah populer, mengganti aktor pilihan, dan merevisi ending sedihnya. Chazelle menolak.

 

Ia memulai dengan proyek film lain, Whiplash, film musikal jazz yang juga memenangi beberapa kategori untuk Oscar edisi ke-87. Setelah itu produser mulai mengenalnya dan menghadirkan mimpi awalnya melahirkan film musikal jazz dengan genre film musikal era 30-an itu. Berbeda dengan film pemenang Oscar, sebutlah Schindler’s List (1993) yang berkisah tentang penderitaan Yahudi saat perang dunia kedua,  Slumdog Millionaire (2008) tentang kontradiksi modernitas di India, atau 12 Years A Slave (2013) tentang hitamnya sejarah perbudakan di Amerika, film La La Land bisa dibilang tanpa “ideologi”. Ideologi yang ingin ditampilkan adalah mewujudkan kebahagiaan bagi penontonnya, tanpa perlu memoroskan sebagai film Kiri atau Kanan, agama, politik, dsb.

 

Mengejar Kebahagiaan

Ada satu puisi yang terdapat di dalam preambule konstitusi Amerika Serikat yang bisa kita renungi. Bahwa di antara banyak tujuan kelahiran sebuah negara, yang paling utama adalah mencari kebahagiaan (pursuit of happiness). Hal-hal detil yang terkait dengan ideologi, politik, karakter kebangsaan adalah instrumen penanda identitas masing-masing negara.

 

Di dalam pembukaan konstitusi Indonesia, alasan kebahagiaan juga diungkapkan dengan frasa “perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Ada tujuan imperatif yang melokasi tujuan kebahagiaan bangsa melalui pintu gerbang proklamasi, tapi tidak sedikit pun surut dari etika global seperti perdamaian, toleransi, keberagaman, dan lain-lain.

 

Salah satu etika global yaitu kebahagiaan menjadi cita-cita semua bangsa yang sehat. Kebahagiaan adalah sifat yang melekat bukan saja kepada manusia tapi kepada seluruh makhluk. Pada manusia ia akan menyuburkan peradaban kreatif, proaktif, positif, konstruktif, dan dialektis

 

Kebahagiaan terjadi jika kita menjadi diri sendiri: tidak hipokrit, takut, dan berbual-bual. Kebahagiaan untuk negara maritim seperti Indonesia adalah ketika bisa membiarkan keberagaman dan perbedaan hidup tanpa terparut stigma mayoritas vs minoritas, fitnah masyarakat keturunan vs pribumi, politisasi Islam vs non-Islam, dsb.

 

Saat ini, sebagai bangsa sangat terasa kebahagiaan kita telah menipis. Ruang media sosial yang sebelumnya berisi cara pandang terbuka dan dialektis, kini lumer oleh sikap misoginis, monologis, dan cap kafir, munafik, dan liberal. Pilihan diksi buram itu tak lain untuk mematahkan pandangan pihak lain yang lebih argumentatif dan bernalar. Tuduhan-tuduhan menista itu serta-merta menghancurkan pribadi yang diajak bicara (argumentum ad hominem). Diskusi pun semakin banal oleh logika all or nothing. Ini misalnya terlihat ketika membicarakan terhadap Ahok pada konteks Pilkada. Kalau muslim harus pilih Ahok. Kalau tidak maka diragukan kemuslimannya.

 

“Fakta” ini pernah saya temui ketika berdialog dengan tukang ojek dan supir taksi yang ber-KTP Islam yang kebetulan memilih Ahok pada Pilkada 2017. Mereka memilih Ahok atas dasar pilihan rasional, bukan emosional dan primordial. Mereka memilih berdasarkan bukti yang sudah ditorehkan sang pemimpin itu mengubah Jakarta. “Tapi kami para pemilih Ahok tidak bisa bersuara di ruang publik, karena dengan mudah dicap dan diintimidasi dengan label agama”.

 

Dalam ruang yang lebih luas, media sosial juga dipenuhi oleh caci-maki dan berita hoax – penyebaran teks tanpa informasi yang faktual-otentik. Fenomena menyebarnya berita hoax di media sosial sering kali tanpa referensi, penulis definitif, dan media yang jelas. Namun dampaknya cukup berat apalagi publik yang menelan teks itu bulat-bulat. Mereka yang terpapar sebagai konsumen berita hoax kemudian menjadi distributor untuk menyebarkannya lagi. Agama dan politik kemudian menjadi basis persangkaan untuk menilai segala sesuatu. Meskipun fenomana hoax ini terjadi di mana-mana di dunia, Indonesia menjadi objek sasaran yang cukup serius. Terlihat bahwa penyebaran hoax bukan sebuah gerakan sosial tapi direncanakan dengan mobilisasi sumber modal luar biasa besar.

 

Dari rilis Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia menyebutkan hampir 800 ribu situs yang memiliki kegiatan untuk menyebarkan hoax dan teks-teks kebencian (hate speech). Jika satu situs mengeluarkan anggaran minimal untuk membeli domain dan desain sebesar Rp. 500 ribu saja, maka ada sirkuit uang paling sedikit Rp. 400 miliar untuk inisiatif awal. Bayangkan dengan perjalanannya selama berbulan-bulan, situs-situs “cabul” itu memutar , uang berkali-kali lipat dari modal awal. Tentu modal besar itu tidak digerakkan oleh masyarakat bawah. Ada korporasi dan sindikasi jahat yang memang bertujuan menghancurkan bangsa ini. Bisa dibandingkan dengan dampak kejahatan teroris, narkoba, dan perusakan lingkungan.

 

Dengan daya literasi masyarakat yang rendah – sebuah liputan menyebut masyarakat hanya membaca semenit sehari – Indonesia bisa masuk perangkap berita-berita hoax (Kompas, 7 Februari 2017). Keringkihan literasi masyarakat Indonesia ini termasuk memprihatinkan. Dari survei terhadap 61 negara oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60. Lebih buruk dari Thailand dan lebih baik dari Bostwana sebagai negara terakhir (“Minat Baca Indonesia Ada di Urutan ke-60 Dunia”, Kompas, 29 Agustus 2016). Tanpa asupan bacaan yang baik, seseorang sangat mungkin memilih dan meyakini bacaan-bacaan sampah itu.

 

Nalar Rendahan

Politik dan media hoax telah merenggut kebahagiaan asali kita dalam bulan-bulan ini. Ketika membuka facebook kita mulai melahap frasa dan diksi-diksi bernalar dan berbahasa rendah. Ketika membuka whatsapp, kita menemukan teman-teman kecil kita sudah berubah beringas dan tidak toleran. Jika direnungkan, hal itu hanya memupuk kesia-siaan karena memperbanyak musuh dalam dunia kehidupan.

 

Kita memerlukan teks seperti La La Land lebih banyak lagi. Ketika menonton film, yang kita inginkan ada pantulan cahaya visual-audial yang mencerahkan dan menyembuhkan spiritualitas dan pikiran lelah setelah remuk dalam rutin kerja. Ketika menikmati musik, kita hanya ingin terbuai oleh komposisi nada dan suara yang harmoni dan melodius. Ketika membaca karya sastra, kita ingin cerita dan bahasa bisa memperbaiki kata dan prononsiasi kita yang tandus dan dangkal. Ketika  membaca artikel, kita berencana menambah informasi, wawasan, dan analisis yang semakin tajam melihat masalah. Hidup memang lebih kompleks dan kita perlu bijaksana menitinya. Hidup tidak sesederhana saran dan ceramah ala hoax.

 

Hal itu sudah lama hilang dalam lingkungan kita, padahal kita merindukannya hadir kembali. Saatnya kita perlu merebut kebahagiaan untuk mengisi sisi kemanusiaan, yaitu mengisi bahasa dengan hasrat membangun peradaban dan bukan memancang kegilaan.

 

Teuku Kemal Fasya, antropolog Aceh. Menyukai film dan musik.

Advertisements

Politik Identitas dan Dialektika Negatif Pilkada DKI

•July 9, 2017 • Leave a Comment

IMG_20170423_172235_HDR

www.siperubahan.com, 3 Februari 2017

Teuku Kemal Fasya

 

Apa yang terlihat dari “fenomena Ahok” pada Pilkada Darah Khusus Ibukota Jakarta sebenarnya sudah memiliki ruang prediksi dalam kronika sejarah politik bangsa. Meskipun kita juga perlu memasukkan faktor politik global dan perkembangan teknologi informasi terutama media  sosial yang menyebabkan politik identitas Islam kembali menguat pada lima tahun terakhir, realitas antropologi politik lokal-nasional sudah menyimpan masalah-masalah itu.

 

Pernyataan kritis yang penting disampaikan di sini adalah Islam sesungguhnya telah (pernah) menjadi fakta politik di dalam lintasan politik bangsa. Partai-partai yang beraliran Islam, dengan aneka gradasinya, baik Kiri, Kanan, atau moderat telah pernah muncul dalam sejarah politik bangsa.

 

Kelahiran sosok H.O.S Cokroaminoto menjadi figur sentral yang menghubungkan Islam dengan “narasi-narasi besar” seperti marxisme, sosialisme, dan nasionalisme. Tokoh-tokoh yang lahir dari proses pendidikan di padepokannya seperti Soekarno, Alimin, Semaoen, Muso, Kartosuwiryo, hingga Tan Malaka telah menunjukkan bahwa Islam bukan entitas yang otonom tanpa bersinggungan dengan politik-ideologi lain. Kehadiran Islam sebagai fakta politik dibandingkan fakta kultural telah memiliki jejak-jejaknya di dalam politik parlementer terutama di era Orde Lama.

 

Orde Baru memang mencoba membersihkan politik identitas yang penuh kegaduhan di era sebelumnya menjadi lebih stabil. Namun usaha itu tidak pernah sungguh-sungguh berhasil. Bahkan sesungguhnya Soekarno sendiri telah melihat bahaya politik identitas agama-etnis ketika berkontestasi dengan ideologi politik nasional yang bersendikan Pancasila yang mengakui keberagaman bangsa ini. Sehingga sejak era Soekarno ia telah berupaya agar Islam tidak berposisi diametral dengan dua ideologi modern lain yaitu Nasionalisme dan Komunisme. Dalam buku  Religion of Java (1960), antropolog Amerika Serikat Clifford Geertz memperlihatkan tipologi Islam di Indonesia (terutama di Jawa) memiliki konvergensi dinamis dan konfliktual antara kaum puritan (santri) dengan kaum sinkretis (abangan dan priyayi). Meskipun Geertz menunjukkan sejarah itu mampu berjalan dalam aras kultural dibandingkan politik, tetap saja ada dinamika yang bisa mengarah kepada dialektika negatif.

 

Hal itu kembali diafirmasi Geertz di dalam Islam Observed Religious Development in Morocco and Indonesia (1968/71). Ia melihat bahwa sepolitik-politiknya Islam politik di Indonesia masih lebih kultural dibandingkan Islam Marokko. Keberagaman dan sejarah migrasi Islam di Nusantara menjadikan wajah Islam Nusantara bersifat multipolar dan multikultural. Berbeda dengan Islam Marokko yang lebih karismatis dan monolitik.

 

Fakta lain juga menunjukkan Islam kultural lebih maju sedepa dibandingkan Islam politik. Hal itu karena kaum skripturalis tidak mendapatkan ruang pentas cukup untuk mengembangkan Islam politik di Indonesia. Ruang publik dan kultural secara historis lebih dikuasai kaum intelejensia Islam. Sejarah lebih lanjut terlihat dalam tulisan Robert W. Hefner  pada Civil Islam (2000) dan Mark Woodward pada Java, Indonesia, and Islam (2010) bahwa Islam kultural lebih memiliki panggung depan di dalam politik nasional. Faktor suportifnya terdapat pada NU, Gus Dur, dan Jawa yang membuat titik seimbang Islam di Indonesia.

 

Islam Politik DKI?

Namun sejarah dielaktika Islam, politik, dan demokrasi yang terlihat dalam gambaran nasional itu memiliki anomali ketika dilihat pada kasus Jakarta. Seperti pernyataan Gus Dur, Islam di Jakarta termasuk unik sejak dari sononya. Pengaruh peranakan Arab dan fenomena politik habib termasuk lahirnya kelompok keras seperti Front Pembela Islam (FPI) secara genealogis bisa disebut keluarga besar NU, tapi berbeda dengan perwajahan NU moderat dan toleran. Politik identitas pada Pilkada 2017 telah memiliki persemaian jauh sebelum kasus “Al Maidah 51” muncul di percakapan publik.

 

Jika kita runut kembali beberapa hasil survei sebelum kasus Ahok di Kepulauan Seribu, preferensi politik sudah menunjukkan hulu politik identitas yang membelah Jakarta. Padahal dari ketiga pasangan yang akhirnya disahkan KPUD DKI ikut Pilgub itu, tidak ada yang bisa disebut mewakili wajah Islam politik kecuali secara historis ada sedikit pada sosok Anies Baswedan. Sang kakek, Abdurrahman Baswedan adalah tokoh kemerdekaan yang pernah tergabung di dalam Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan juga mendirikan Partai Arab Indonesia (PAI). Arah Islam politik peranakan Arab ada pada darah sang kakek yang menetes sedikit ke cucunya.

 

Hal itu karena Anies sendiri dalam rekam jejak politik dan akademiknya bukan figur yang guyup dengan kelompok Islam tradisional. Apalagi jika dibandingkan dengan pasangan lain, mereka lebih tercitra sebagai kaum abangan-sekuler-nasionalis(-militeris) yang tidak punya imajinasi tentang Islam politik.

 

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2016 memperlihatkan bahwa  politik identitas telah memfragmentasi pemilih Jakarta meskipun tidak manifes. Dari hasil survei itu terbaca, jika pilkada berlangsung dua putaran, para pemilih Anies-Sandy atau Agus-Silviana yang kalah pada putaran pertama, mayoritas pemilihnya akan melimpahkan dukungan kepada yang lain dibandingkan ke Ahok – Djarot (pemilih Anies –Sandy akan memilih Agus – Silviana 59,1 persen. Demikian pula pemilih pasangan Agus – Silviana akan melabuhkan suara ke Anies – Sandy 64,3 persen). Hal yang membuat pilihan itu tidak lain identitas agama!

 

Demikian pula komposisi pemilih. Pasangan pemilih muslim yang akan memilih Ahok – Djarot adalah 27,7 persen dan pemilih non-muslim adalah 83,3 persen. Di sisi lain pemilih muslim pasangan Anies – Sandy 22,8 persen dan pemilih non-muslim 2,8 persen. Adapun pemilih muslim yang memilih Agus – Silviana  20,6 persen dan pemilih non-muslim 3,2 persen! (kompas.com, 12 Oktober 2016).

 

Realitas ini cukup ironis demi melihat realitas Jakarta sebagai megapolitan terbesar Indonesia. Komposisi etnis, bahasa, dan agama sudah mengalami gletser yang mendalam akibat industrialisasi, urbanisasi, dan globalisasi. Komposisi etnis di Jakarta pun telah mengalami pergeseran dibandingkan tahun 60-an. Data terakhir (2015) menunjukkan populasi etnis Jawa adalah terbanyak di Jakarta (35,16 persen). Suku Betawi sendiri menempati urutan kedua (27,65 persen) dan masih diapit oleh suku Sunda (15,27 persen) dan Tionghoa yang menjadi komunitas empat besar (5,53 persen). Komposisi ini seharusnya menunjukkan wajah politik identitas tidak terlalu menegang dalam rivalitas politik elektoral, tapi terjadi sebaliknya.

 

Public Enemy : Ahok!

Di waktu yang semakin sedikit ini sosok Ahok masih tak kurang kontroversial pada politik elektoral Jakarta. Pengalaman terakhir terkait kasus sidang Makruf Amin juga semakin mengasah lagi ketajaman politik identitas.

 

Bahkan kini kelompok NU yang selama ini berada di belakang Ahok dalam membentengi isu sektarianisme-primordialisme kini cenderung mengambil jarak pascakasus sidang itu. Meskipun fakta persidangan juga memberikan informasi kedekatan Makruf Amin dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai mantan Dewan Pertimbangan Presiden dan orang tua Agus Harimurti yang ikut dalam Pilkada Jakarta, publik terlanjur sentimen kepada Ahok apalagi pascarpersidangan itu. Tak ayal, wacana politik identitas akan terus menggerus basis elektoral Ahok – Djarot.

 

Akan menjadi masalah jika akhirnya Ahok menang pada Pilkada Jakarta. Di sisi lain, dari tiga pasangan hanya Ahok lah yang paling menguasai lika-liku Jakarta secara teknokratis(-neoliberalistis?), meskipun secara antropologis-kultural ia juga tidak lebih baik. Dua pasangan lain, terbaca dari debat publik calon gubernur-wakil gubernur DKI, masih meramu retorika dan akrobatik komunikasi publik yang terlalu dramaturgis.

 

Akhirnya kita juga harus lebih realistis melihat Pilkada Jakarta. Tidak ada platonia politik di sini. Sang pemenang adalah yang paling banyak mendulang legitimasi politis dengan pelbagai mekanisme distorsi-disinformasi politik identitas yang dimilikinya. Pilkada ini tidak akan menjadi sirkuit agregasi politik yang bersifat rasional-profanistik. Enigma ini sekaligus menunjukkan bahwa ada masalah kualitas pada pilkada di daerah yang secara historis memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia itu. Faktor politik identitas masih memainkan pengaruh utama dibandingkan politik rasional-deliberatif. Catatan ini sekaligus menyimpulkan bahwa demokrasi kita sedang berjalan menurun dan berdialektika negatif dengan segala ekstraksi yang kini dikonsumsi publik.

 

Teuku Kemal Fasya, Dewan Pakar Nahdlatul Ulama Aceh. Antropolog.

Buku Berdusta

•July 9, 2017 • Leave a Comment

Jpeg

www.satuharapan.com, 19 Januari 2017.

Teuku Kemal Fasya

 

Menulis buku bukan saja pekerjaan besar tapi juga sakral. Tujuannya bukan saja memberikan informasi tapi lebih jauh lagi : menyerukan kebenaran! Penggunaan metodologi atau epistemologi hanya agar kebenaran itu tersampaikan dengan kaidah-kaidah ilmiah.

 

Itu pula alasan kenapa buku yang saya publikasi tidak sebanyak artikel opini dan esei. Menulis buku seperti berlari maraton sedangkan menulis artikel adalah jogging untuk lima-enam kilometer plus pemanasan dan pendinginan. Meskipun proses kebugaran harus dimiliki sebelumnya, yaitu kesadaran akan masalah, aspek referensial harus telah terendap yang berasal dari bacaan kapan dan entah di mana. Makanya keduanya memiliki derajat keilmiahan dan keterbacaan (readability) yang tidak boleh sepelekan.

 

Ketika menulis, saya harus berpikir publik mana yang akan membacanya. Tentu saya akan menyasar pembaca yang nyaman dengan tulisan itu. Saintifisme – istilah yang kini mulai jarang digunakan yang dulunya dipopulerkan oleh Karl Popper – adalah syarat yang tidak boleh dikerutkan oleh apapun ketika kita menulis artikel apalagi buku. Tiga unsur itu adalah data/fakta, analisis, dan bahasa. Data/fakta menunjukkan yang kita tuliskan memiliki pijakan empiris-faktualnya. Analisis adalah paradigma yang menunjukkan seberapa dalam dan reflektif tulisan itu. Bahasa tentu saja adalah terminal terakhir.

 

Menulis bukan hanya mengguratkan kata-kata. Harus ada yang melampaui diksi, frasa, dan kalimat langsung. Fungsi konotasi dan metafora berjalan merapat di dalamnya. Tulisan harus memiliki kebugarannya dengan sastra, jouissance (gairah dan imajinasi libidinal), dan retorika. Menulis adalah pilihan untuk menunda hilangnya ide karena bukan sekedar ceramah atau diskusi. Dalam pepatah Latin disebut Vox audita perit, scripta littera manet. Suara yang diembuskan akan hilang, tapi kalam yang dituliskan akan berkekalan.

 

Buku Baik

Makanya ada buku yang selalu saya baca berulang-ulang atau saya cari lagi untuk dipandang dan direnungkan. Sebut saja buku Semiotika Negativa (2002) atau buku kecil Opera Tanpa Kata (2003) karya St Sunardi yang selalu ada di dalam tas. Saya juga takjub buku Cendiakawan dan Kekuasaan (2003) karya Daniel Dhakidae atau Sejarah Estetika (2016) karya Martin Suryajaya. Dua buku ini berkemilau bukan saja karena dipersiapkan bertahun-tahun tapi juga keketatan analisis dan referensinya.

 

Untuk buku asing terjemahan yang membuat saya hanyut dan tak berhenti membaca hingga tamat di antaranya Sisi Balik Senyap (The Other Side of Silence,2002) karya Urvashi Butalia atau Civil Islam (2001) karya William Hefner. Pendekatan etnografis yang digunakan dua penulis itu mengasyikkan. Kisah-kisah sejarah pilu itu hidup bak novel.

 

Buku “posmo” yang juga sering saya bolak-balik adalah The Archeaology of Knowledge karya Michel Foucault atau Travels in Hyperreality karya Umberto Eco. Buku Foucault mencengangkan karena dokumen berbilang milenium dengan mudah saja dijadikan referensi dan dihadirkan secara kronologis. Adapun buku Umberto Eco begitu tipis antara penyampaian analisis atau sedang berpuisi. Ia seperti sedang berfilsafat rebellion – memakai istilah Jean Baudrillard – yang memperlihatkan dunia teknologi baru yang meriah sekaligus membingungkan. Buku-buku baik seperti itu secara tak sadar memengaruhi hidup saya. Tidak akan saya pinjamkan kecuali dengan catatan pengingat untuk segera dikembalikan.

 

Tapi demi membaca buku Jokowi Undercover, selera membaca langsung rusak. Semua hal dari aspek data/fakta, analisis, dan bahasa berantakan. Analisis tentang Jokowi bukan anak dari ibunya hanya didasarkan pada spekulasi foto yang dicocok-cocokkan secara serampangan. Tuduhan Jokowi anak PKI juga tidak ada referensi atau kutipan wawancara. Pada kata pengantar, sejarah Marxisme ditulis tanpa anotasi. Padahal nama-nama seperti Lenin, Mao Tse Tung, Tan Malaka, dan Ho Chi Minh digunakan dan diulas pemikirannya. Seolah-olah si penulis sedang memberikan informasi denotatif bak melihat buah delima di pohon atau menghitung tusuk sate.

 

Bukunya penuh opini subjektif yang tidak mempertimbangkan nasib pembaca yang punya otonomi sendiri. Buku yang dibaca selalu ada fungsi différance – memakai istilah Jacques Derrida yaitu membedakan (to differ) dan menunda (to defer). Teks yang terbaca tidak langsung serta-merta diterima.

 

Namun buku itu sedemikian lancang mempermainkan kalimat-kalimat seolah-olah bisa menembus sesuka-hati kesadaran pembaca tanpa memfilter apa yang dibaca. Pembaca dicoba digiring pada simulacra “fakta” tanpa referensi, hanya bergelayut pada subjektivisme-ekstrem. Jika ingin disebut fiksi, bahasanya tidak kuat. Tidak ada metafora yang mampu menggeser logika denotatif kecuali caci-maki mengerikan sekaligus menggelikan.

 

Si penulis lupa, bahwa ketika ia menuliskan sesuatu, takdir selanjutnya adalah mati! Pembaca lah yang kemudian lahir di atas nisannya – memakai perspektif Roland Barthes : the death of author. Memberikan sajian dengan tulisan “cabul” seperti itu secara informatif tidak mengenyangkan dan secara imajinatif banal. Testimonial literasinya delusif, karena bahasanya secara semantik dan sintagmatik tidak teratur.

 

Saya sudah berhenti membaca buku itu pada 10 halaman pertama. Namun saya terpaksa harus membaca beberapa halaman lagi termasuk melihat bagian akhir tulisan untuk menghadirkan tulisan ini. Kesimpulannya, penulis sudah membuat sakit pembaca akibat politik psikopatologi tekstualnya. Tulisan itu tidak memberikan apa-apa bagi pembaca kecuali pamer bahasa kasar.

 

Sesal Kemudian

Jangan bandingkan dengan buku provokatif lain, yang juga pernah membuat rejim sebelumnya memerah kuping. Buku Membongkar Gurita Cikeas karya almarhum George Junus Aditjondro memang kontroversial. Buku dengan pendekatan politik-ekonomi khas GJA itu mampu membingkai kesimpulan tentang dinasti Cikeas, meskipun kesulitan mendapatkan dokumen-dokumen asli yang pasti ditutup rapat oleh penguasa. Ia bisa gunakan data-data publikasi media untuk merasionalisasi argumentasinya termasuk wawancara masyarakat sekitar.

 

Apa yang disebut GJA di dalam bukunya itu terbukti kemudian hari. Seperti tanah yang diborong sebelumnya di daerah Cikeas dari masyarakat, kemudian dijual para “tengkulak tanah” dengan harga berkali-kali lipat kepada tim dekat rejim tatkala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memacakkan “Astana Giribangun”-nya di sana. Demikian pula tali-temali kekerabatan dari saudara, ipar, istri, dan anak mengisi ruang-ruang rejim di partai politik dan mega bisnis.

 

Sebagian dari kita mungkin juga melihat fakta-fakta itu. Namun GJA lah yang mengorkestrasi fakta dan data itu menjadi sebuah “pengetahuan” bagi pembaca. Ia bukan saja melihat apa-apa yang tidak terlihat oleh mata awam, tapi sekaligus mempertajam dan menggebraknya secara retoris.

 

Sebenarnya buku Jokowi Undercover telah berhenti sebagai “drama”. Sang penulis sudah diperiksa polisi dan ia telah meminta maaf kepada Jokowi dan ibundanya agar tidak dipidana. Hal ini tentu saja aneh bagi seorang penulis berintegritas. Ketika kita menuliskan sesuatu, tulisan itu telah menjadi anak-anak kebenaran. Tulisan itu harusnya dibela penulisnya hingga titik darah penghabisan.

 

Pramoedya Ananta Toer rela dibuang ke Pulau Buru dan tak mundur sedikit pun ketika bukunya dibredel. Ketika naskah-naskah novelnya diseludupkan keluar dan sialnya tertangkap oleh sipir kemudian dibakar, ia tak putus asa. Pram kembali menulis ulang kisah itu dari awal, bahkan semakin menyala. Sikap lembek sang penulis yang langsung mengaku salah adalah sinyal bahwa yang ditulis memang tidak meyakinkan. Ia tidak menghasilkan tulisan yang readerly apalagi writerly. Tulisan itu hanya stensilan propaganda untuk masyarakat tuna literasi.

 

Sesungguhnya buku lahir untuk menyajikan kebenaran, paling tidak menurut versi penulisnya. Jangan pernah selewengkan buku untuk berdusta. Karena jika itu dilakukan, buku itu akan menelanmu bulat-bulat. Sehina-hinanya.

 

Teuku Kemal Fasya, kolumnis. Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh.

Idealisme Seni

•July 9, 2017 • Leave a Comment

Serambi Indonesia, 16 Januari 2017

Teuku Kemal Fasya

 

Dalam dua kali momen debat publik kandidat gubernur dan wakil gubernur Aceh terlihat bahwa isu kesenian dan kebudayaan lokal sama sekali tidak menjadi gua pemikiran sang calon pemimpin Aceh. Kesenian seperti komentar teman, Sirajul Munir, hanya dipahami oleh elite politik tak lebih etalase pertunjukan, melengkapi acara seremonial. Kesenian hanya dipahami nari-nari dengan gadis-gadis beriasan cantik. Tak lebih.

 

Padahal, seperti pengalaman saya dua tahun ini mengajar di Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, ada banyak anak muda Aceh yang berkhidmat dengan tulus dan penuh idealisme mengembangkan kesenian dengan caranya masing-masing. Idealisme kesenian itu hidup dalam dentang kerja dan pikir. Bakti mereka ikut dirasakan oleh komunitas dan masyarakat sekitar. Sayang idealisme kesenian itu akan bertumbuk tembok tebal pragmatisme politik Aceh.

 

Panggilan Jiwa

Harus dipahami, idealisme seni menempati aras kognitif dan spiritual sang seniman atau pelaku kesenian sebelum dimensi lainnya. Kesenian dihadirkan pada awalnya – seperti terbaca dalam peran kesenian di era Romantik – sebagai panggilan jiwa untuk menghadirkan “kebenaran” seniman, yang berbeda dengan versi agamawan atau ilmuwan. Ruang kesenian memiliki otonomi dan metodologinya sendiri.

 

Para “seniman ISBI” – dan terlihat di sebagian mahasiswa dan dosennya, – menyadari bahwa berkesenian harus bisa dilepaskan dari dimensi fungsional non-seni yaitu politik-ekonomi. Idealisme seni – seperti dikatakan Johann Georg Hammann, filsuf Jerman abad 18 – merupakan tanggung-jawab estetis sang seniman untuk menghayati dan memformulasi perasaan mistis-misteriusnya demi khalayak. Meskipun arti seni secara generik adalah “meniru” (mimesis) dan “keterampilan teknis” (tekhne) – ia belum menjadi karya seni jika belum memberikan getar, yang mendorong, menginspirasi, dan mengubah cara pandang diri sendiri dan orang lain.

 

Namun, ruang berkesenian tidak melulu akan menghasilkan idealisme. Ketika saya menonton acara pembukaan “Aceh Rapai International Festival” Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada 26 Agustus 2016, idealisme seperti dikatakan Georg Hamman tidak tercukupi. Bukan karena pertunjukan itu dihasilkan oleh dana cukup besar, tersiar kabar hingga Rp. 2 miliar, tapi juga aspek profesionalitas artistik dan etika penonton belum mempresentasikan sebuah reportoir kesenian. Terlalu banyak parade pidato pejabat yang membosankan, tata-cahaya lampu dan suara yang bancuh. Demikian pula para penjual sirih dan kacang berseliweran. Persis pasar malam yang didanai sendiri oleh masyarakat.

 

Idealisme bersenian merupakan perjuangan kritis sang seniman.  Awalnya ia berdialog dengan dirinya sendiri, memotret pandangan sekitar yang begitu rusuh, tidak ideal, dan pragmatis, kemudian menyampaikannya di tengah dunia yang penuh pekat. Dalam bahasa Freidrich Schiller (1759–1805)  – fisuf Jerman yang juga sahabat dramawan Johann Wolfgang von Goethe – idealisme kesenian menjadi hanyutan estetik untuk mengedukasi awam mendapatkan pencerahan dan pembebasan jiwa.

 

Idealisme itulah yang saya lihat pada diri Chairul Anwar atau Kaka – salah seorang mahasiswa Prodi Tari ISBI Aceh. Ia bersedia menolak secara halus hadiah Anugerah Budaya dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Alasan dan sikapnya pun cukup membuat saya tercengang, “banyak seniman lebih senior dari saya dan mereka belum mendapatkan apa-apa”.

 

Sikap ini sekaligus menjadi sinyal bahwa masa depan kesenian Aceh ke depan tidaklah seburuk masa depan politik. Masih ada sosok-sosok idealis yang menolak seremoni dan pesta-pora politik atas nama kesenian – di tengah banyak orang yang ingin merebutnya untuk prestise dan proyek: para avonturis dan oportunis. Kita masih memiliki seniman muda yang andal dan bukan sekedar pengelola pertunjukan atau event organizer yang produktif yang mencari profit dari seniman lain.

 

Kontribusi ISBI?

Meskipun begitu saya tidak percaya lembaga kesenian serta-merta akan menghadirkan konstruksi berkesenian penuh nuansa dan idealistis. ISBI Aceh sudah berumur lebih dua tahun, tapi tidak otomatis menghadirkan mimpi itu. Memang beberapa mahasiswa ISBI Aceh telah “menjadi” dan terbentuk talenta keseniannya secara mandiri. Bahkan pola kreativitas dan inspirasi mereka terbentuk secara alamiah tanpa sentuhan banyak secara institusional ISBI.

 

Winda sang penyanyi sopran yang begitu menghanyut menyanyikan Do Da Idi, Teuku Ilyas yang hipnotis-melodius ketika menggesekkan violinnya, dan Fadlan yang rancak dalam gerak-akrobatis saat pementasan tari kreasi saat Dies Natalis ISBI kedua November tahun lalu, telah merintis jalan kesenian sebelum kuliah di ISBI. Mereka mengharumkan ISBI dengan karya-pertunjukan meski tanpa insentif.

 

ISBI Aceh sendiri secara organisatoris masih sangat minimalis. Hingga dua tahun berdiri, Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Perguruan Tinggi utama belum terbentuk. Hanya ada rektor dan belum ada perangkat struktural dan fungsional yang mendistribusikan kerja dan mengelola masalah keadministrasian dan akademik secara profesional. Senat sebagai legislatif kampus belum terbentuk. Dapat dikatakan struktur organisasional bekerja tanpa arahan dan pompaan idealisme.

 

Uniknya, di tengah situasi serba longgar itu, masih ada jiwa-jiwa idealis yang ingin merawat pengetahuan kesenian. Suka atau tidak, kelahiran ISBI Aceh adalah perjuangan masyarakat estetis Aceh, yang telah lama mendambakan sebuah pendidikan tinggi otonom yang bisa mengangkat derajat dan martabat kesenian dan kebudayaan lokal. Proses pendidikan untuk para seniman Aceh selama ini lebih banyak terserap oleh pengembaraan mereka di luar Aceh atau terbentuk secara otodidak.

 

Lebih penting lagi, momentum ini adalah “nyanyian jiwa” untuk melihat pengetahuan kesenian Aceh bisa menjadi blok sejarah baru (the new historical block) dalam pembangunan daerah agar tidak kering-kerontang aspek estetis dan artistiknya. Pembangunan di Aceh kerap pongah diklaim hasil kreativitas anak negeri, tapi secara empiris, para seniman-pemikir luar lah yang lebih banyak berkontribusi. Siapa arsitek museum tsunami Aceh kalau bukan Ridwan Kamil atau Kang Emil, sang walikota Bandung?

 

Seperti itu pula terlihat dari “menara payung Madinah” di Mesjid Raya Bayt ar-Rahman Banda Aceh. Menara itu lebih tepat dianggap mimesis, tiruan aspal yang gagal memberikan aura arsitektural Aceh yang berjiwa dan menggugah. Hal seperti ini terjadi karena kesenian – terutama seniman Aceh – tidak mendapatkan kesempatan untuk mendialogkan pandangan dan pengetahuan seninya dalam pembangunan. Maka hadirlah vampir-vampir arsitektural yang tidak mampu memberikan genius loci – atmosfer kekhususan dan keunikan dimensi tempatan.

 

Melihat dua kali debat kandidat gubernur Aceh yang miskin visi seni dan nilai estetika pembangunan serta masih mendialogkan hal-hal “kuno” seperti pertanian dan agro industri, sudah menjadi sinyal bagi pelaku kesenian Aceh untuk berteriak bersama: selamatkan kesenian dan idealismenya di Aceh!

 

Teuku Kemal Fasya, dosen ISBI Aceh. Dewan Pakar Dewan Kesenian Aceh.

Jalan Berliku Konsolidasi Demokrasi

•July 9, 2017 • Leave a Comment

Jpeg

Media Indonesia, 3 Januari 2017.

Teuku Kemal Fasya

PEPESAN kosong bernama konstruksi demokrasi pascareformasi akhirnya disadari banyak pihak mulai memperlihatkan bentuknya. Pengelolaan dan keterampilan dalam membedah problem demokrasi secara proseduralisme (perbaikan terus-menerus sistem kepemiluan, pilkada langsung, penguatan MK, gerakan antikorupsi melalui KPK, pilpres, dll) tidak mengarah kepada penguatan demokrasi substansial.

 

Dalam konteks itulah menjelang tutup tahun lalu, Media Research Centre (MRC) bekerja sama dengan Metro TV dan Media Indonesia mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan tema Konsolidasi demokrasi di Indonesia di Jakarta. Dengan menghadirkan para pakar dari pelbagai disiplin ilmu, diskusi itu mencoba menaksir kualitas demokrasi Indonesia yang telah berjalan 18 tahun sejak reformasi 1998.

 

Tema itu sekaligus ujian atas hipotetis para cendekiawan politik, bahwa sejak terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono kedua kali sebagai presiden, Indonesia dianggap sudah mulai memasuki tahapan demokrasi terkonsolidasi (Crouch, 2010; Dhakidae, 2011; Klinken, 2014). Era pemerintahan kedua akhir SBY menjadi ruang pendalaman demokrasi (deepening democracy). Di era Jokowi Indonesia akan memasuki arena pemantapan atau penebalan demokrasi (thickening democracy) dari tahap pendalaman sebelumnya.

 

Pengalaman dua tahun di era Jokowi memperlihatkan borok warisan pemerintahan sebelumnya. Ibarat membuka kotak pandora, apa yang dihipotesiskan akan hadir demokrasi terkonsolidasi (consolidated democracy), malah memperlihatkan wajah buruk demokrasi Indonesia. Penguatan sistem dan hukum tidak serta-merta melahirkan kedewasaan dalam berinteraksi, kepatuhan pada hukum dan perundang-undangan, dan takzim pada nilai-nilai demokrasi. Upaya pemerintahan SBY sejak 2008 membuat acara internasional, Bali Democracy Forum (BDF), lebih menjadi agenda seremonial dan elitis.

 

Ulasan perkembangan demokrasi dan proses saling belajar dari negara-negara Asia-Pasifik yang telah maju demokrasinya, ternyata tidak cukup membekas untuk konteks nasional. Hal itu telah terlihat ketika Pilpres 2014. Aura sentimen agama dan primordialisme dikontestasikan dan dikompetensikan secara terbuka dan memublik (publicly opened). Relasi eksekutif dan legislatif yang sebelumnya meraung, kali ini juga tak kurang ritualnya. Meskipun pragmatis, Jokowi berhasil mengompromikan aneka kepentingan itu sehingga keberantakan hubungan eksekutif-legislatif hanya berlangsung kurang dari setahun.

 

Sementara itu, agenda pembangunan nasional dengan reorientasi kiblat ekonomi ke beberapa negara lain seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran, sehingga tidak melulu hanya berporos kepada Amerika Serikat, sedikit banyak menjadi artikulasi semangat Nawa Cita agar ekonomi nasional lebih berdikari. Sisi lain yang menunjukkan konsolidasi demokrasi masih jauh dari harapan ialah hadirnya masyarakat yang tersegregasi secara sosial-politik berbasis identitas keagamaan. Isu-isu politik agama muncul di ruang publik dan perbincangan di media sosial, seolah-olah konstruksi masyarakat Indonesia serbatunggal secara identitas agama, etnik, budaya, dan sejarah.

 

Padahal konsep keindonesiaan kita hadir dari sebuah pergulatan sejarah yang majemuk. Ideologisasi nasional dan Pancasila saja telah membuat Indonesia bisa tegak–memakai istilah pemikir poskolonial India, Partha Chatterjee–sebagai ‘bangsa dengan perbedaan waktu’ (nation in heteregeneous time), kini mulai digoda untuk ideologi lain.

 

Sebagai bangsa yang plural dan multikultural kita memiliki sirkuit kesejarahaan yang berbeda satu suku dan masyarakat dengan lainnya, tapi memiliki imajinasi genap untuk menjadi Indonesia bersama di bawah naungan Pancasila dan UUD 1945.

 

Kelas menengah intoleran

Salah satu sisi sungsang demokrasi di Indonesia ialah dialektika perkembangan kelas menengah yang semakin negatif. Dalam kajian Asian Development Bank, kelas menengah Indonesia telah tumbuh hampir separuh total penduduk sejak reformasi dan tingkat konsumsi mereka terus meningkat dalam kurun 1999-2009, dari 25% menjadi 43% (Gerry van Klinken, 2014).

 

Meskipun ada beberapa kamuflase statistik dalam melihat kelas menengah Indonesia, yang paling memprihatinkan karena mereka hanya tumbuh secara ekonomi. Sebagai kelas menengah ekonomi, mereka mapan dan memiliki sosialitanya, tapi secara inteligensi mereka tidak kritis dan kreatif. Pada masalah keyakinan mereka sangat konservatif dan mudah terpancing oleh informasi sektarian dan ide-ide eksklusif.

 

Secara politik mereka bukan komunitas yang bisa menggerakkan agenda-agenda demokrasi ke kelas bawah dan atas. Jadi, jika ingin melihat kelas menengah Indonesia lihatlah perilaku publik mereka di perkotaan. Mereka senang dengan hidup hedonis, makan di mal, berbelanja daring tas-tas bermerek, dan pelesiran ke luar negeri, tapi secara politik illiterate karena memang bukan pembaca (termasuk bukan pembaca koran) yang kritis.

 

Sedekah keberagaman mereka kurang. Impian mereka menjadi bagian dari kelas elite dan borjuasi nasional. Absorsi informasi yang mereka terima saat ini ialah melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Whatsapp yang berisi pengetahuan yang sifatnya anonim, sinkronis, yaitu tidak mempertimbangkan konteks waktu dan latar belakang sosial-kemasyarakatan Indonesia, suka dengan cerita derita umat Islam di dunia, dan berpandangan konservatif terhadap agama.

 

Tanpa kritisisme, mereka tumbuh sebagai kelas menengah malas dan–seperti diistilahkan Jeremy Menchik–komunitas intoleran yang produktif, yang dengan mudah men-share info grafis, meme, dan video intoleran kepada seluruh kolega dan kerabat. Ide-ide kebencian terhadap tetangga beda agama pun mulai dipraktikkan akibat terpapar pola komunikasi kompleks media sosial ini. Kelas menengah Indonesia yang minim pengetahuan demokrasi ini mudah terpesona pada gigantisme aksi massa seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu.

 

Alih-alih membangun gaya komunikasi sendiri, agenda politik mereka lebih dikendalikan kelompok radikal. Mereka terpesona oleh ide-ide kesalehan individual dan kurang antusias kepada ide-ide demokrasi dan kebangsaan. Vigilantisme pun tidak dianggap membahayakan jika menjadi pilihan protes, sebaliknya dianggap sikap patriotik kaum beragama.

 

Inilah yang diistilahkan Sidney Jones (2015) sebagai sisi gelap demokrasi, yang menyebabkan demokrasi Indonesia gagal terkonsolidasi. Pekerjaan berat memang masing dipikul pemerintahan Jokowi-JK untuk menata kembali demokrasi sejak awal sehingga cita-cita pembangunan dan nasionalisme tidak pecah berantakan.

 

Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh.

11 Tahun Simfoni Perdamaian Aceh

•January 20, 2017 • Leave a Comment

Teuku Kemal Fasya

 www.satuharapan.com, 15 Agustus 2016.

syariat-islam-di-aceh-bbc

 

Menjelang 11 tahun perdamaian Aceh, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan keberadaan Qanun No. 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Pembatalan qanun dilakukan karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang melarang lambang dan bendera yang memiliki persamaan dengan organisasi terlarang atau separatis digunakan (pasal 6 ayat (4)). Pembatalan itu dikeluarkan pada 12 Mei 2016.

Bukan hanya itu, Kemendagri juga melakukan sinkronisasi atas beberapa qanun lainnya yang dianggap tidak linier dan kontradiktif dengan peraturan lebih tinggi. Qanun-qanun itu diperkirakan bisa menjurus dintegrasi sosial-politik lokal. Di antara yang dievaluasi adalah qanun tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah (PPKUB-PTI) yang disahkan “secara diam-diam” karena mendapat kritik dari masyarakat sipil di Aceh.

Muara kritik terjadi karena qanun itu dianggap bukan hanya mengabsorsi Peraturan Bersama Menteri Agama No. 9 dan Menteri Dalam Negeri 8 tahun 2006 yang saat ini sedang dievaluasi, tapi juga menambah distorsi terkait kualifikasi pendirian rumah ibadah. Hal ini dianggap bisa mengancam harmoni sosial-keagamaan di Aceh dan mempertajam relasi mayoritas-minoritas. Saat hadir di rapat evaluasi bersama tim Kemendagri pada 26 Juli lalu, diperlihatkan konstruksi peraturan perundangan di Aceh banyak yang tidak sejalan dengan norma dan kaedah hukum nasional.

Konspirasi Senyap

Uniknya, dan ternyata berbeda dengan reaksi nasional, reaksi pemerintahan di Aceh sama sekali tidak muncul. Suasana di Aceh tetap hening-sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini berbeda dengan reaksi daerah lain ketika Mendagri membatalkan 3.143 perda bermasalah, sebagian besar adalah berhubungan dengan investasi, izin usaha, dan pertambangan minerba.

Sikap diamnya pemerintah Aceh sempat menguarkan keheranan dari pihak Jakarta. Apalagi demi melihat kilas balik sejarah penolakan DPR Aceh ketika Kemendagri tidak menerima qanun Lambang dan Bendera pada 2013. Saat itu terjadi “diskusi meja bundar” 10 putaran di beberapa kota di Indonesia, yang menguras bukan hanya emosi dan psikologi politik, tapi juga anggaran perjalanan dinas yang besar.

Rapat-rapat itu buntu karena pihak Aceh tak surut sedepa pun terkait pengesahan qanun lambang Buraq-Singa dan bendera Bulan Sabit-Bintang. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat melihat jika memuluskan qanun itu bisa sehasta lagi menuju pelembagaan etno-nasionalisme negatif dan imajinasi separatisme karena identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Adapun di sudut-sudut lain Aceh, gelombang penolakan pengesahan qanun yang akan menggusur lambang Aceh: Pancacita yang sudah bertahan lebih 50 tahun, juga terjadi. Masyarakat Aceh bagian tengah dan pantai Barat-Selatan minta pisah jika lambang dan bendera itu diberlakukan.

Ketika lahir, lambang Pancacita diimajinasikan sebagai simbol keadilan, kepahlawanan, kemakmuran, kerukunan, dan kesejahteraan. Ia telah menjadi darah, daging, rekatan, dan ingatan sosio-kultural masyarakat Aceh. Dipasang dimana-mana di Aceh: spanduk, kantor, kop surat, dan juga siaran lokal. Sang pendesain logo adalah seorang seniman Gayo, etnis non-mayoritas di Aceh yang tak berkepentingan mempolitisasi pada satu-satu identitas etnik.

Seperti diketahui, Aceh memiliki 10 etnis “pribumi” dan paling sedikit tujuh “etnis migran”, sehingga akan menjadi masalah jika hanya ada satu representasi etnis untuk semua sisanya. Karenanya, logo Pancacita dianggap mampu menjadi penjernih dan pengikat keberagaman Aceh secara imajinatif, kultural, demokratis, dan ekuatif.

Inilah sebagian sketsa yang mewarnai Aceh pada perayaan 11 tahun perdamaian, galib dikenal Perdamaian Helsinki. 11 tahun lalu perdamaian itu dirancang di sebuah mansion yang berserambi danau, berteratai bunga kuning, dengan bangau-bangau yang berterbangan di munisipalitas Vantaa, 25 km dari Metropolis Helsinki, Finlandia. 15 Agustus 2005, saat ketika musim panas tapi sejuk itu menyergap tubuh-tubuh negosiator dari pemerintah Indonesia dan GAM. Fase perundingan berlangsung beberapa babak sebelum ditandatangani, termasuk fase krusial ketika pihak GAM menginginkan istilah Self-Government, calon independen, partai lokal, dan kebebasan beragama diarsipkan.

Namun setelah bertahun-tahun perdamaian ini dijalankan, dialektika sejarah tidak selalu positif. Salah satu yang dikeluhkan ketika kekuatan GAM yang bertransformasi menjadi kekuatan politik lokal: Partai Aceh, gagal menyerbukkan benih demokrasi substantif dari bunga perdamaian MoU Helsinki.

Universalisme HAM dan Keberagaman

Salah satu imperatif yang terdapat di antara butir-butir perdamaian adalah “Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Paragraf 1.4.2 MoU Helsinki).”

MoU Helsinki memang akhirnya menjadi berkah nasional ketika dua kovenan itu diratifikasi secara nasional (UU No. 11 tahun 2005 tentang Kovenan Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya dan UU No. 12 tahun 2005 tentang Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik). Sejak hadirnya dua undang-undang itu, Indonesia wajib menjalankan pemerintahan dengan elan vital universalisme HAM, termasuk kode etik dan nilai yang dikandung di dalam dua kovenan itu.

Satu contoh misalnya Qanun PPKUB-PTI yang dianggap memproblematisasi dan mengkriminalisasi semangat kebebasan beragama. Peraturan induk yang menghadirkan qanun ini (PBM No. 9 dan 8 tahun 2006) telah klasik kontroversinya karena membuka ruang persungutan antar-umat beragama terkait keberadaan rumah ibadah. Demikian pula generalisasi pola penyelesaian secara nasional sehingga menafikan kearifan dan permufakatan lokal dianggap sangat “tidak Indonesia”. Terakhir, istrumentalisasi kelembagaan “kerukunan” malah secara aktual menjadi lembaga tidak rukun. Beberapa prahara konflik bernuansa agama seperti kasus Tolikara dan Singkil selalu menunjuk keberadaan PBM itu. Alih-alih menyelesaikan masalah, malah memperdalam konflik.

Demikian pula pasal tentang “penodaan agama” dan “sesat” yang terdapat di dalam qanun ini. Alih-alih menjadi regulasi progresif yang bisa menata ulang umat dalam memahami perbedaan, ia semakin mengedepankan ruang permusuhan di antara umat. Yang terpinggirkan malah sifat tenggang-rasa dan semakin buru-buru marah atas nama Tuhan.

Istilah penodaan agama (defamation of religion) sebenarnya sudah tidak umum dipakai di dalam konteks pluralisme agama dan keyakinan. Dalam semua agama dikenal denominasi, sekte, firqah, dll yang tidak mudah untuk dimasukkan dalam teminologi penistaan/penodaan agama. Jika perbedaan mazhab/denominasi apalagi dari kelompok minoritas yang progresif ketika menafsirkan keyakinannya, serta-merta bisa tertuduh sedang menista agama kelompok mayoritas.

Padahal secara empiris, pasal penistaan agama dan terminologi sesat dipraktikkan untuk menyelesaikan persoalan kekuasaan dibandingkan teologis. Hampir jarang terjadi perdebatan fiqh atau akidah dengan jiwa tenang sebelum menuduh dan menyesatkan pihak lain. Tuduhan sesat sering muncul dalam turbulensi politis untuk membungkam “kelompok rasional” dan tak ada cara lain kecuali menggunakan sandaran teologis yang diafirmasi oleh negara dengan undang-undang itu. Akhirnya yang terjadi malah menghina keyakinan atau mazhab seseorang(blasphemy), dengan sehina-hinanya kalimat dan carutan penuh amarah laksana makhluk lapar.

Lagipula, inspirasi tentang pasal penodaan berasal dari produk klasik di era Orde Lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. UU No.1/PNPS/Tahun 1965 dihadirkan untuk menghadapi situasi riil saat itu, kondisi fait accompli terutama dari kelompok Komunis kepada kaum agamawan. Meskipun juga bisa dilihat bahwa pilihan hadirnya undang-undang ini hanya menjadi cara pintas untuk menjaga kerukunan keberagaman di Indonesia. Ia tak berhasil menginisiasi secara sadar, bersifat komprehensif, dan preventif untuk dimensi yang lebih luas dan kompleks.

Sebelas tahun perdamaian Aceh, di samping memperlihatkan pelembagaan demokrasi politik yang belum matang, juga menunjukkan jurang kultural yang belum terkelola dengan baik. Meskipun simfoni perdamaian telah melahirkan banyak aransemen, partiturnya masih terlalu sunyi untuk komposisi keberagaman dan toleransi.

 

Teuku Kemal Fasya, aktivis Jaringan Antariman Indonesia (JAII). Dewan Pakar Nahdlatul Ulama Aceh.

Parlementaria Ali Baba

•January 20, 2017 • Leave a Comment

Teuku Kemal Fasya

Serambi Indonesia, 27 Juli 2016

dpr-aceh-cari-pokemon

 Patrick Ziegenhain, dosen ilmu politik dari University Trier, Jerman, melihat parlemen Indonesia pascareformasi telah gagal tumbuh sebagai kekuatan politik baru dan ikon demokrasi. Melalui tulisannya “The Indonesian Legislature and Its Impact on Democratic Consolidation” (dalam Marco Bünte and Andreas Ufen, Democratization in Post-Suharto Indonesia, 2009) ia mengambil satu sketsa pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla. Saat itu sang presiden terpilih berencana membuat kebijakan menaikkan bahan bakar minyak (BBM).

Dalam rapat paripurna di DPR pada 2005, terjadi silang pendapat. Yang paling keras menolak adalah PDI-P sebagai kekuatan oposisi. Perdebatan menjadi kontraproduktif sehingga ketua DPR saat itu, Agung Laksono memutuskan menutup sidang. Yang terjadi kemudian, anggota fraksi PDI-P memburu ketua DPR ke meja sidang tapi segera dihadang anggota Golkar. Terjadilah saling pukul dan caci-maki yang ditangkap publik Indonesia melalui siaran televisi. Sebuah media berbahasa Inggris mengulas fenomena itu, “perilaku dan serapah mereka lebih mirip sekelompok pegulat profesional dibandingkan kaum terdidik yang dipercaya mengurus negara”- their actions and taunts were more akin to professional wrestlers than learned gentlemen entrusted with the affairs of state (Bünte, 2009 : 33).

Antagonisme Demokrasi

Jika Ziegenhain mau mencatat dengan cermat, kronika buruknya demokrasi parlementer Indonesia pascareformasi terjadi bukan saat itu. Jauh sebelum itu, di masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001), antagonisme demokrasi parlemen telah terlihat. Sejarah mencatat: sosok yang “mengangkat” Gus Dur – sebutan Abdurrahman Wahid – sebagai presiden adalah Amin Rais melalui kekuatan poros tengah. Namun Amien Rais pula yang menjatuhkan Gus Dur. Jika memakai ungkapan Jalaluddin Rahmat, “tidak ada urusan di dunia ini yang lebih besar di pikiran Amien Rais dibandingkan pemerintahan Gus Dur”.

Sikap tidak sudi bersekutu dengan parlemen menyebabkan Gus Dur terjungkal dari jabatan presiden. Agresivitas parlemen 180 derajat berubah dibandingkan era Orde Baru, tapi dalam  wujud agresivitas negatif. Gus Dur bahkan menyebut DPR RI tak ubahnya Taman Kanak-kanak. Jika mengutip kata-kata di disertasi Ziegenhain, DPR berubah dari “tukang stempel yang duduk manis di masa Orde Baru, menjadi kekuatan super” di era reformasi. Kuasa besar parlemen (legislative heavy) tidak diikuti dengan kultur demokrasi.

Selama hampir dua dekade pascareformasi, disfungsi parlemen mengarah kepada gagalnya konsolidasi demokrasi. Yang dimaksudkan dengan konsolidasi demokrasi di sini – sebagaimana diungkap A. Schedler (1998) – bukan hanya hadirnya pemerintahan yang didukung legitimasi popular, bersatunya nilai-nilai demokratis dalam kehidupan luas, penolakan aktor-aktor anti sistem demokrasi, pengerdilan puak-puak otoriter, dan reformasi hukum. Namun juga konsolidasi demokrasi bermakna sebagai upaya pengurangan kemiskinan, stabilisasi ekonomi, hadirnya media massa yang sehat, dan hadirnya sistem pendidikan yang efektif memperkuat tatanan demokrasi. Sisi ini gagal diisi parlemen Indonesia.

Problemnya, cacat demokrasi parlementer itu bukan tipikal parlemen nasional semata, tapi penyakit menular yang mewabah ke tingkat lokal termasuk di Aceh. Seperti terlihat dalam beberapa penelitian di Aceh pasca-MoU Helsinki (Aspinall, 2009; Toernquist, 2010; Crouch, 2010), optimisme hadirnya demokrasi di awal-awal perdamaian, kini yang tertinggal hanya pesimisme. Terduga yang paling kuat adalah parlemen Aceh!

Jika beberapa hari ini DPRA dihebohkan rencana ke luar negeri untuk studi banding, maka bukan suatu yang mengherankan. Perilaku itu adalah turunan dari DNA parlemen Nusantara yang juga suka mengelabui motif dan tindakan politik mereka seolah-olah sah dalam kacamata publik. Perilaku ini terus berulang, bukan hanya di periode sekarang ini, tapi hampir di setiap periode pasca-reformasi 1998.

Aksi superfisialitas dengan bungkusan bahasa akademik malah menunjukkan borok dan kekacauan logika. DPR RI sempat memunculkan “ketidaksadaran politik” ketika rencana kunjungan belajar etika ke Yunani, belajar budaya ke Turki, dan belajar adat ke Inggris beberapa waktu lalu. Ungkapan bahwa pentingnya belajar di lapangan secara lansung dan bukan dari buku tentang etika, budaya, dan adat di negeri asing itu malah menunjukkan anggota DPR itu tidak beretika, tidak berbudaya, dan tidak beradat.

Untuk konteks DPR Aceh, kritik publik tentang rencana kunjungan belajar ke luar negeri itu tidak direspons dengan kejernihan hati dan kelapangan nurani. Anggota DPR Aceh sama sekali tidak terusik dengan strategi penghamburan anggaran tanpa jelas kemanfaatan dan dampak akademiknya. Kita bisa melihat pilihan negara tujuan: Amerika, Australia, Swiss, Maroko, dan Spanyol; semuanya adalah negara maju yang tidak bersinergi dengan situasi dan kondisi Aceh terkini.

Respons publik malah disambut dengan monolog : “kunjungan ini sudah disetujui oleh Kemendagri”, “kami mendapatkan undangan untuk kunjungan ini”, “publik jangan sinis dan negatif tapi nilailah secara proporsional dan adil”, “perjalanan ke luar negeri akan dilaksanakan setelah selesai agenda pembahasan qanun”, seperti disampaikan ketua DPRA Muharuddin. Semua argumentasi malah semakin menunjukkan kelemahan nalar publik, kecuali hanya argumentasi privat-ekslusif terkait kompensasi jabatan. Maka tepat Serambi Indonesia membuat headline:”Anggota DPRA tak Punya Malu” (24/07/2016).

 

Kinerja Buruk

Silakan buka lembaran lebih luas, sejarah lemahnya DPRA tidak hanya terhenti pada kasus perjalanan ke luar negeri ini. Jika dikembalikan tiga fungsi utama parlemen yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, maka kegagalan pembangunan di Aceh tak bisa dilepaskan dari kinerja DPRA yang buruk.

Pascaperdamaian, Aceh mendapatkan kompensasi anggaran yang besar tapi karena impotensi tatakelola pemerintahan, persekutuan eksekutif dan legislatif, dan sikap elitis-politis dalam kebijakan dan anggaran, yang terlihat malah kemunduran multi-dimensi. Kasus Videotron misalnya, tidak tepat hanya melempar kesalahan kepada kepala Dinas Pendidikan Aceh, meskipun dia yang paling bertanggung-jawab. Lolosnya program abal-abal seperti itu konsekuensi logis buruknya pengawasan DPRA.

Sebuah infografis menyebar di WhatsApp telah menujukkan perbandingan kinerja pemerintahan Aceh dengan provinsi sekitar. Dengan anggaran APBD Rp. 12,8 triliun pada 2016, Aceh masih menyumbangkan kemiskinan 16,73%. Padahal dana itu “hanya” untuk mengurusi 5 juta jiwa. Bandingkan dengan Sumatera Utara. Dengan APBD Rp. 9,9 triliun angka kemiskinannya 10,35% untuk dibagi kepada 14 juta jiwa. Apalagi jika dikumulasi dengan “anggaran plus-plus” yang diterima Aceh pada tahun ini sebesar Rp. 47 triliun, maka gagal maju, berubah, dan berbahagia bagi rakyat adalah sesuatu yang musykil dipahami.

Mungkin ini anomali DPRA dan enigma demokrasi Aceh: dengan posisinya yang sangat digdaya (powerful) dan adanya representasi Partai Aceh sebagai partai dominan, DPRA Aceh secara umum masih cukup lemah menentukan kebijakan dan memandu perubahan.

Lalu, siapa yang masih perlu DPRA? Para politikus, partai politik, para simpatisan dan tim sukses, para pialang modal, penyelenggara, dan momentum elektoral legislatif. Sayangnya hanya untuk menghadirkan sosok Ali Baba, yang pintar mengicuh sang Raja Persia dengan keterampilan berbahasa.

 

Teuku Kemal Fasya, pengamat politik.