BHP : Menuju McDonald-isasi Pendidikan

Three Acehnese boys: the nation's future fate

Three Acehnese boys: the nation's future fate

Koran Jakarta, 31 Desember 2008

Pengesahan rancangan undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), 17 Desember lalu telah menjadi bara baru dalam dunia pendidikan. Demonstrasi mahasiswa di berbagai kota menolak liberalisasi pendidikan tidak menyurutkan palu pengesahan berdentam di Senayan. RUU ini disahkan bersamaan tiga RUU lainnya tentang penerbangan, pariwisata, dan pengesahan konvensi PPB tentang kejahatan terorganisasi.

Konstitusionalisme vs Komersialisme

Kehadiran UU ini seperti menunggu waktu. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 pasal 53 ayat 1 telah mensyaratkan “Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”. Jadi UU BHP adalah lex specialis yang akan merinci sekaligus mengabaikan lex generalis (aturan yang lebih umum) dalam UU Sisdiknas. Konsep BHP pun tidak hanya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi, tapi juga pendidikan di bawahnya (menengah dan dasar).

Meskipun demikian, UU BHP sangat kering nilai-nilai filosofis dan moral tentang tujuan pendidikan. Hampir seluruh pasal dalam BHP mengatur tentang perubahan tatakelola lembaga pendidikan sebelumnya (yang kemungkinan akan diikuti oleh perguruan tinggi negeri atau swasta yang hampir pailit), dan tidak ada pesan tentang tanggung-jawab pencerdasan bangsa dan peningkatan kualitas pendidikan.

Padahal kehadiran pendidikan tinggi memiliki tujuan yang lebih mulia dibanding hanya sebagai industri. Seperti diketahui bahwa produksi pengetahuan, pembuktian intelektualisme, penajaman visi kebudayaan dan deliberasi  moral masyarakat seharusnya dibuka oleh pendidikan tinggi, disamping lembaga-lembaga penghasil pengetahuan lainnya seperti media massa dan LSM.

Meskipun tidak harus menjadi filsuf menara gading, namun pendidikan tinggi seharusnya membuka ruang refleksi yang lebih luas bagi lebenswelt, dunia kehidupan yang sudah semakin teknokratis, konsumtif, dan terkanalisasi pada pasar seperti saat ini. Proses refleksi kritis akan tercipta jika peserta didik tidak tertekan oleh biaya pendidikan yang menghasilkan strata: ada mahasiswa yang menikmati pendidikan karena sanggup membayar mahal dan ada mahasiswa yang lulus oleh subsidi. Mahasiswa kaya dapat membangun hubungan patrimonial dengan pemimpin perguruan tinggi, sedangkan mahasiswa miskin menghadapi problem jika berelasi dengan pimpinan, dengan ancaman pemecatan, dan banyak lagi kompleksitas iringan.

Hal lainnya yang dapat menjauhkan konsep pendidikan yang berwatak demokratis dan ilmiah adalah kemungkinan perguruan tinggi BHP dipegang oleh pengelola yang tidak mengetahui sama sekali tentang visi pendidikan. Lembaga pendidikan dapat diinvasi oleh para pemodal dan kelompok politik, karena undang-undang memungkinkan (Bab I Ketentuan Umum). Bahkan dalam BHP, baik pusat dan daerah dapat mendudukkan menteri, gubernur, bupati, dan walikota sebagai wakil pendiri yang dapat menentukan kebijakan umum tertinggi lembaga pendidikan (pasal 18). Penempatan pemerintah secara langsung tentu saja akan melahirkan konflik kepentingan saat sedang beradu-rakus dalam memuluskan kebijakan nasional/daerah. Jika di masa Daoed Joesoef konsep NKK/BKK saja dianggap sebagai bentuk pengebirian organisasi kemahasiswaan, dalam BHP ini paradigma berpikir ilmiah pun dapat dikebiri, yang seharusnya dipraktikkan secara independen, objektif, dan bebas nilai.

Hal yang paling mengerikan dari sistem BHP adalah lembaga pendidikan dapat dianggap pailit, sehingga mungkin untuk dimerger atau ditutup (pasal 48 dan 49). Sebagai sebuah lembaga yang berbadan hukum dan dengan logika pemasaran, lembaga pendidikan dinilai pailit jika tidak mampu melakukan penyeimbangan antara aktiva dan pasiva, tidak penting lagi atas kontribusi dan tanggungjawab intelektual yang dihasilkan.

Dengan logika ini pemerintah membiarkan lembaga pendidikan berada di pusaran arus persaingan pasar bebas. Pasti lembaga pendidikan yang tidak bonafit dan gagal citra akan bangkrut. Seperti kehadiran Carefour yang menghabisi pasar tradisional dan perusahaan air kemasan yang memonopoli mata air dan hulu sungai, lembaga pendidikan yang memiliki modal kuat saja yang bertahan. Etika survival of the fittest (hanya si kuat yang boleh hidup) pun berlaku. Secara tidak langsung akan menyeleksi warga yang mampu dan sangat cerdas saja yang berhak berpendidikan.

Mencontoh Secara Salah

Undang-undang ini sebenarnya ingin melakukan lompatan jauh dalam bidang pendidikan, tetapi lupa melihat lumbung ekonomi, infrasruktur, dan kualitas pendidikan kita secara keseluruhan. Keberhasilan perguruan tinggi luar seperti Jerman, Singapore, atau bahkan Malaysia tidak hanya ditopang oleh komitmen pemerintah tapi juga efek dari kemakmuran ekonomi nasional.

Di Jerman misalnya, meskipun swastanisasi pendidikan dilakukan, pemerintah tetap memiliki komitmen penuh dalam menyetarakan kualitas antarlembaga pendidikan, sehingga tidak ditemukan ketimpangan antara universitas di Cottbus, Jerman Timur dan di Bonn, Jerman Barat. Atau seperti Singapore, yang membangun brand image keunggulan atas spesialisasi ilmu, seperti National  University of Singapore yang lebih mengedepankan sosial-humaniora dan Nanyang Technological University untuk keunggulan teknik/eksak.

Mungkin mencontoh yang paling ”realistis” adalah Malaysia. Negara yang hanya berpenduduk sepersepuluh Indonesia ini pada tahun 70-an dikenal sebagai pengimpor guru dan pendidikan dari Indonesia. Kini, 30 tahun kemudian, mahasiswa Indonesia adalah mahasiswa asing terbanyak kedua setelah China. Saat ini tidak kurang 15.000 pelajar Indonesia dari 50.000 pelajar asing yang mengecap pendidikan di Malaysia.

Di Malaysia, di samping perguruan tinggi negeri yang menjadi pilihan sebagian besar pelajar Indonesia seperti Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM), Universiti Malaya (UM), atau Universiti Utara Malaysia (UUM), terdapat pula perguruan tinggi swasta, baik dalam bentuk non-universitas atau universitas. Beberapa perguruan tinggi swasta berbentuk universitas dikelola oleh perguruan tinggi asing yang membuka cabang di negara serumpun Melayu ini. Perguruan tinggi swasta yang bekerja sama dengan universitas luar negeri umumnya memberikan gelar ganda, lokal dan internasional.

Sejumlah perguruan tinggi berkualitas dari Inggris dan Australia yang membuka cabang di Malaysia umumnya menawarkan program kembar, ijazah diakui di dua negara dan internasional. Hal ini tentu saja berguna ketika lulusan perguruan tinggi ini mencoba bekerja di negara-negara Eropa dan Amerika. Beberapa perguruan tinggi Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Jerman, dan Selandia Baru selain menawarkan program kembar, juga membuat program franchised dan eksternal, yang tentu saja dengan akreditasi dan standar dari asal negara namun dengan biaya yang lebih terjangkau.

Apakah kita akan mencontoh Malaysia? Dari segi apa contoh kita berhasil? Pendapatan perkapita Malaysia 3-4 kali lebih besar dari Indonesia. Dan gambaran lembaga pendidikan seperti tergambar di novel Laskar Pelangi di Belitong, bukan satu-dua, tapi retasan utuh fenomena pendidikan nusantara. Malaysia hampir tidak memiliki masalah dengan infrastruktur dan sarana pendukung. Internet telah menjadi budaya pendidikan, bahkan hingga pelosok.

Yang paling realistis bagi kita adalah, benahi dulu infrastruktur pendidikan dan buka akses seluasnya bagi setiap warga untuk pendidikan tinggi. Liberalisasi pendidikan? Nanti dulu jika kita sudah berhasil meliberalisasi ekonomi nasional, sekaligus mengingkari komitmen pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

~ by teukukemalfasya on December 31, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: