Antara Rekonstruksi dan Perdamaian

BRR-logo

BRR-logo

Koran Jakarta pada 14 Maret dan Harian Aceh pada 22 Maret 2009.

Saat hadir di Banda Aceh untuk meresmikan proyek terakhir Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) akhir Februari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pesan bahwa proses perdamaian yang telah terjadi di Aceh harus dipertahankan. Bukan hanya untuk kepentingan pemilu 2009, tapi hingga tahun-tahun setelah itu.

Pesan itu secara eksplisit disampaikan SBY kepada Marti Ahtisaari, mantan presiden Finlandia sekaligus promotor perdamaian Helsinki yang tiba di Aceh sehari setelah kedatangannya, bahwa pemerintah Indonesia menginginkan perdamaian yang lebih abadi di bumi serambi nusantara. Pesan ini mengingatkan rekonstruksi Aceh pasca-BRR tetap penting karena banyak persoalan kemanusiaan yang belum tertuntaskan. Angka komitmen kemanusiaan Aceh sebesar USD 7,2 miliar telah menjadi berbagai proyek yang menghabiskan 93 persen (USD 6,7 miliar), tapi di basis terendah masyarakat, keadilan dan kesejahteraan masih belum terbukti.

Retorika Bantuan

Perdamaian Aceh sedang diuji. Aneka teror yang menimpa partai politik lokal berbasis “pemberontak” (Partai Aceh dan Partai Sira) menjadi kelok demokrasi yang semakin terseok-seok. Bukan hanya teror, pembunuhan, pencabutan umbul-umbul, tapi hingga kampanye negatif melalui media maya dan selebaran.

Hal inilah yang menjadi perhatian serius, bahwa rekonstruksi akan mentah jika situasi Aceh tertolak kembali ke arah konflik. Rekonstruksi tanpa perdamaian adalah kepincangan humanisme dan perdamaian tanpa rekonstruksi adalah retorika buta. Perdamaian harus mencerminkan keadilan dan melahirkan kebahagiaan untuk semua, bukan hanya elite atau pihak-pihak yang berada di arus utama politik dan pembangunan.

Inilah lubang hitam yang masih ditinggalkan pasca-rekonstruksi BRR. Rekonstruksi infrastruktur yang cukup megah : 130.000 unit rumah selesai, 3.000 km jalan teraspal, 1.400 sekolah terbangun, 14 bandar udara, dan 120 unit jembatan tidak mengarah pada rekonstruksi peradaban. Indeks kesejahteraan masyarakat tidak meningkat meski sarana pendukung berhasil dibangun. Sampai saat ini, Aceh masih dikenang sebagai lima provinsi terendah indeks kesejahteraannya.

Hal lainnya, proses rekonstruksi Aceh masih berjalan secara spasial dengan tidak mengikutkan para miskin dan korban konflik sebagai pihak yang mendapatkan bantuan. Hal ini telah membangun kecemburuan dan ketegangan. Bukankah bencana tsunami akhirnya membagi penderitaan merata bagi masyarakat Aceh, bukan hanya bagi korban tsunami, tapi juga korban konflik dan sang papa? Bukankah mereka juga menderita, bahkan lebih akibat konflik selama tiga dekade?

Belum lagi pembangunan secara massif meninggalkan duka lingkungan yang dirasakan masyarakat pedalaman dan pedesaan karena daerahnya menjadi ladang pengerukan pasir, batu, koral, dan kayu. Pembangunan kembali kota-kota Aceh telah meninggalkan kerusakan sampingan bagi masyarakat pedesaan dan pegunungan. Lingkungan yang dulunya perawan dan tertutup kini menjadi terbuka akibat eksploitasi luar biasa besar, dan tentu saja memengaruhi iklim lokal dan regional. Masyarakat pedalaman Aceh Besar sebelumnya tidak pernah mengalami krisis air, kini mulai merasakan akibat pusat-pusat tangkapan air dan gunung telah dikeruk bebas. Museum tsunami hanya oase pembangunan berbiaya tinggi tanpa nilai arkeologis dan kebudayaan yang layak direnungkan.

Perspektif Lokal

Pasca-BRR proses rekonstruksi Aceh dan Nias memang masih berlangsung. Lembaga yang akan bertanggung jawab bernama BKKRR (Badan Koordinasi dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh dan Nias. Lembaga ini diarahkan oleh kepala daerah masing-masing dan tidak lagi memiliki jejaring birokrasi hingga ke pusat. Penyederhanaan birokrasi diharapkan akan menyelesaikan beberapa persoalan yang belum berhasil dituntaskan BRR, di samping untuk lebih mendekatkan telinga dan mata kepada korban-korban yang belum beruntung mendapatkan bantuan.

Keberadaan lembaga ini hingga 2012 sesuai komitmen bantuan Bank Dunia dan pendonor. Tahun ini diperkirakan Rp. 4 triliun dana dialokasikan untuk menyelesaikan kerikil-kerikil dalam sepatu itu.

Di samping menuntaskan sisa-sisa problem kemanusiaan di Aceh, terutama kepentingan dasar, yaitu perumahan, lembaga ini harus mampu membangkitkan potensi ekonomi masyarakat yang selama ini tidak tergarap dengan baik. Kesejahteraan selalu terkait dengan modal ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat, dan itu akan berhasil jika ada insentif yang merangsang kembali usahanya.

Rekonstruksi Aceh akan menjadi lestari jika mesin-mesin perdamaian dihidupkan sekaligus menyumbat pipa-pipa penyembur kekacauan dan disharmoni di dalam masyarakat. Isu perdamaian harus diarahkan pada penciptaan keamanan bagi semua masyarakat, termasuk bagi eks kombatan yang saat ini sedang bertarung dalam pemilu melalui partai politik lokal. Hantu separatisme harus dimusnahkan dan menyatukan langkah seluruh elemen bangsa untuk agenda pembangunan yang berkelanjutan.

~ by teukukemalfasya on March 14, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: