Beban Transisi Demokrasi di Aceh

Kompas pada 7 April 2009.

Wacana pemilu 2009 di Aceh akhirnya memang diisi oleh partai lokal (parlok).

Hingga menjelang akhir kampanye, hanya ada tiga partai lokal yang terlihat memanfaatkan kesempatan rapat umum dan mobilisasi massa: Partai Aceh (PA), Partai SIRA, dan Partai Rakyat Aceh (PRA). Partai nasional yang agak meriah adalah Partai Demokrat, karena sang presiden langsung kampanye.

Namun sayangnya, dua partai lokal terbesar (PA dan SIRA) terlibat perseteruan negatif. PA dituduh terus menghalang-halangi kampanye SIRA. Kejadian terakhir adalah pengadangan massa SIRA oleh aktivis PA yang akan menghadiri kampanye di Lhokseumawe. Wakil gubernur sekaligus ketua majelis pertimbangan Partai SIRA, Muhammad Nazar menyatakan ada kelompok yang sedang menghianati perdamaian Aceh; statemen yang sebenarnya ditujukan kepada kelompok yang terus mengintimidasi SIRA (Kompas, 29/3).

Dialektika Negatif

Fenomena kekuatan parlok yang lebih mampu memanfaatkan momentum kampanye dibandingkan partai nasiosnal (parnas) adalah sebuah kejutan politik tersendiri. Memang sejak awal kelahiran parlok dianggap menjadi kompetitor serius bagi parnas, tapi dominasi kuat pada momen pertama politiknya tetap tidak diperkiraan, bahkan oleh pengamat politik. Ini membuktikan bahwa parlok akan memperoleh hasil positif pada pemilu tahun ini.

Berkaca dari dua pemilu terakhir (1999 dan 2004) Aceh sebenarnya memiliki basis pemilih kuat untuk PAN, PPP, Golkar, dan PKS. Namun pendulum politik bergeser sejak pilkada 2006. Kemenangan Irwandi- Nazar sebesar 38, 2 persen, jauh dari jumlah total suara dua pasangan di bawahnya yang ikut dimotori dua parnas besar (PPP dan Golkar), telah mengisyaratkan bahwa “kelompok luar” (outsider) sedang mengambil alih politik.

Sejak saat itu riil politik Aceh mengarah kepada penguatan basis lokal. Konstituen yang paling berpengaruh berasal dari kekuatan dwi-tunggal GAM dan SIRA. Kedua kelompok ini akhirnya membentuk partai lokal masing-masing (PA dan Partai SIRA), sedangkan sisanya tidak memiliki basis konstituen ideologis yang cukup kuat. PRA hanya akan menjadi fenomena politik anak muda perkotaan, simbol anti-kemapanan, dan mungkin menggantikan politik urban PKS. Dari enam parlok, secara riil hanya akan ada dua atau paling banyak tiga yang berperan penting dalam percaturan legislatif ke depan.

Namun tensi ketegangan sebenarnya berporos pada PA. Publikasi International Crisis Group (ICG) di Brussel 23 Maret lalu menyebutkan ada ketidakpercayaan serius terutama dari kalangan militer atas keberadaan PA.

Seperti diutarakan Sidney Jones, staf senior program Asia ICG, sebagian kalangan TNI meyakini PA masih komitmen pada wacana kemerdekaan. Kemenangan partai ini akan menjadi ancaman serius terhadap wacana NKRI. Sebaliknya sebagian besar aktivis PA meyakini TNI sampai hari ini tidak rela dengan keberadaan partai ini. Militer pasti “bekerja” untuk mengurangi pengaruh PA, apapun biayanya. Beberapa teror dan pembunuhan yang menimpa aktivis partai ini diyakini berhubungan dengan militer (Indonesia : Deep Trust in Aceh as Election Approach, 23 Maret 2009). Kematian empat aktivis PA dalam satu bulan terakhir telah membuat gubernur Irwandi berang dan meminta dunia internasional untuk memantau perjalanan pemilu di Aceh.

Fokus Penyelesaian Transisi

Kecurigaan pada kedua kelompok ini bisa jadi tidak pada tempatnya atau terlalu berlebihan. Instabilitas politik yang terjadi menjelang pemilu adalah buah dari panjangnya jejaring transisi, dari konflik ke demokrasi. Hal itu diakibatkan oleh belum terpahaminya secara tuntas perubahan orde politik baru Aceh pasca-kesepakatan Helsinki.

Seharusnya sejak enam parlok disahkan untuk mengikuti pemilu 2009 di Aceh wacana politik lama berhenti dan etika demokrasi baru berjalan. Keberadaan parlok adalah dialektika positif demokrasi Aceh yang harus diterima sebagai salah satu solusi penguatan rekonstruksi dan perdamaian.

Demikian pula keberadaan TNI sebagai aset bangsa tidak terbantah. Yang perlu dilakukan adalah mengubah paradigma lama militer ketika melihat dinamika politik baru, bahwa ia bukan ancaman stabilitas nasional tapi tantangan demokrasi.

Perseteruan antar-parlok juga ironi demokrasi. Kesepakatan Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh harus menjadi berkah bagi seluruh elemen politik lokal. Tak ada partai yang boleh mengklaim paling sah menjadi jantung-hati rakyat Aceh, kecuali pemilu yang adil, damai, jujur, dan merdekalah yang menentukan. Kemenangan partai manapun adalah sebuah kehendak rakyat yang patut dihormati.

Demikian pula kebangkrutan parnas di Aceh, selayaknya menjadi refleksi agar lebih serius memegang janji politik. Ingat, rakyat di sini pernah terluka oleh janji yang terjual, tentu tak ingin terus terluka sepanjang hidup. Ubah paradigma borjuisme partai dan jadilah partai yang merakyat. Jangan jadi parnas yang men-Jakarta, tapi harus lebih meng-Aceh.

~ by teukukemalfasya on April 7, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: