Qanun Jinayat : Menghukum Sampai Mati

stoning to death

stoning to death

Sinar Harapan, 02 Oktober 2009.

Horor syariat Islam muncul kembali di Aceh. 14 September DPR Aceh (DPRA) mengesahkan qanun tentang hukum jinayat (pidana) dan hukum acara jinayat, yang didalamnya diatur hukuman rajam (dilempar batu hingga mati) kepada pelaku zina yang telah menikah (pasal 24 ayat 1).

Disebut horor karena pengesahan qanun (peraturan daerah) sepi tanggapan publik disamping realitas hukumnya yang tidak manusiawi, melebihi kuantitas dan kualitas qanun-qanun sebelumnya. Proses legislasinya aneh, terburu-buru dan harus dilakukan parlemen yang tinggal menghitung hari. Karena jika legislasi qanun ini menunggu parlemen mendatang yang dilantik pada 30 September, pasti tidak lolos. Mayoritas parlemen Aceh 2009-2014 diisi oleh Partai Aceh (33) yang tidak melihat pemberlakuan qanun-qanun jinayat Islam sebagai prioritas. Tentu saja nafsu politis lebih kuat dibandingkan kemaslahatan. Ulama besar Aceh, Tgk. Ibrahim Bardan (Abu Panton) menganggap pemberlakuan qanun jinayat tanpa sosialisasi adalah tindakan zalim dan memperburuk citra Islam (Serambi Indonesia, 16 September). Gubernur Irwandi Yusuf sampai saat ini belum mau menanda-tangani qanun yang menghebohkan ini.

Krisis Humanisme

Jika akhirnya qanun ini disahkan, problem bukan saja tertinggal pada aturan teknis (bagaimana menegosiasikan dengan pelaksanaan KUHP, kualifikasi dan diskualifikasi penetapan hukuman, proses banding dan kasasi, dsb), tapi juga muara prinsip pemberlakuan hukum.

Qanun ini seperti juga qanun-qanun sebelumnya (Qanun No 11/2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam, Qanun 12/2003 tentang khamar, Qanun No 14/2003 tentang khalwat), menjadikan al-Quran dan al-Hadits sebagai sumber tanpa menyebut pada ayat berapa dan hadist apa yang menjadi rujukan. Pengamat hukum akan mempermasalahkan lebih lanjut karena al-Quran dan al-Hadits bukan bagian dari sumber positif hukum nasional. Tentu saja politik klaim Quran dan Hadits menjadi semakin tidak dewasa karena semua masyarakat muslim di Aceh punya hak menafsirkan tanpa harus setunggal pemahaman anggota dewan.

Penafsiran sumber hukum menjadi penting karena seperti dikemukakan Mahmoud Mohamed Taha, seorang ulama besar Sudan, Quran dan Hadits tidak hanya mengandung unsur-unsur jelas (dzahir), tapi juga hal-hal tersembunyi (bathin). Pemberlakuan hukum pidana yang sering diklaim – terutama oleh kelompok Islam garis keras – telah jelas, ternyata masih harus ditafsirkan dan dilihat kembali konteks zamannya. Dalam banyak realitas politik Islam modern, pemberlakuan syariat adalah siasat rejim dalam mengambil hati kelompok keras dari kelompok mayoritas sebagai kompensasi politik koruptif dan abai kesejahteraan. Histeria syariat Islam sering menenggelamkan tuntutan perbaikan ekonomi dan demokrasi.

Menurut Taha ini adalah distorsi. Pesan utama Islam adalah nilai-nilai kemanusiaan, emansipasi, dan pluralisme seperti terkandung dalam ayat-ayat makkiyah (teologis), tapi harus kalah oleh pesan kedua, madaniyah (syariat), terkait regulasi primordial dan eksklusif. Terminologi Islam sebagai hanif, agama damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sering kandas oleh kepentingan politik jangka pendek melalui pemberlakuan politik syariat Islam oleh elite politik.  Konsep Islam humanis Taha dalam The Second Message of Islam (ar-Risalat as-Tsaniyah fi al-Islam) termasuk mengkritik kebijakan represif rejim Numeiri melalui pemberlakuan syariat Islam ketika memberangus kelompok minoritas di selatan Sudan. Gagasan Taha tidak menang di Sudan, karena hidupnya harus berakhir di tiang gantungan karena dituduh subversif. Namun ia menjadi inspirasi banyak pemikir setelahnya seperti Abdullahi Ahmed An-Naim dan Mohamed Arkoun.

Politik Elite

Hal inilah yang menjadi problem pemberlakuan qanun jinayat di Aceh. Pemberlakuan perda ini gagal melihat apa yang menjadi prinsip utama keprihatinan sosial Aceh saat ini. Qanun lebih berfungsi sebagai politik Islamisme atas, mengutip istilah Francois Burgat, yang semata-mata yang menjadi alat kontrol kaku masyarakat. Secara antropologis qanun ini gagal melihat pluralitas Aceh. Bahkan gagal pula melihat hal-hal mendesak (al-masyaqqah/emergency) yang berpusat pada masalah korupsi, perusakan hutan, problem pasca-konflik dan tsunami, dan kemiskinan. Qanun tentang korupsi, status hutan Aceh, dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang didambakan lama tak kunjung lahir.

Dan yang menyedihkan, pemberlakuan qanun-qanun syariat Islam selama ini telah membuka peluang brutalisme sosial untuk menangkap dan menghukum siapa saja. Yang paling sial adalah masyarakat golongan bawah dan perempuan. Qanun apa yang dipersiapkan oleh DPRA untuk merespons masalah gizi buruk dan perusakan hutan manggrove? Nol besar.

Jika politik Islamisme atas (Islamism from above) ini dipilih, berarti Aceh sedang tergiring menuju titik terburuk praktik Islam, karena memutlakkan urusan syariat pada lembaga-lembaga eksklusif, yang sebenarnya tidak berdaya pada otoritas politik. Tidak ada lagi ruang perdebatan yang bebas, yang sebenarnya dalam Islam sangat dianjurkan. Mitos pemerintahan era Iskandar Muda, sebagai sistem politik ideal perlu dikaji kembali, agar tidak mati diracun sejarah. Dalam buku Kerajaan Aceh (1967), Denys Lombard mencatat, Iskandar Muda bukanlah sultan yang paling demokratis dalam sejarah Aceh, disamping kesenangannya menggunakan alat-alat penyiksa, terutama kepada anak dan istrinya. Sejarah qanun-qanun syariat Islam sebelumnya dibentuk di era darurat militer, yang sebenarnya bertujuan mengalihkan isu pelanggaran HAM dan konflik kepada urusan menertibkan perilaku laki-laki dan perempuan di Aceh. Tidak lebih.

Atas dasar itu, sangat bijak jika qanun jinayat ini dipertimbangkan kembali, demi kebaikan hukum sebagai penjaga kemurnian sosial (preventif, edukatif, kuratif) dan demi kepentingan kemanusiaan. Memberlakukan penyiksaan atas tubuh sampai mati bukanlah bentuk hukum yang tepat dan hanya menghidupkan horor vacuui, situasi yang serba menakutkan.

~ by teukukemalfasya on October 7, 2009.

6 Responses to “Qanun Jinayat : Menghukum Sampai Mati”

  1. Itulah bang, masyarakat Aceh gampang sekali terbawa dengan hal yang dilabeli “Islam” oleh orang-orang yang disebut “ulama”.
    Seharusnya sebelum menerapkan syariat Islam tokoh-tokoh agama dihadirkan dalam suatu forum utk mendebatkan syariat yang ingin diterapkan, karena walaupun Islam di Aceh adalah Islam Sunni, namun banyak golongan dan bukan hanya pengikut mahzab Syafi’i saja yang ada di Aceh. Memang sumber hukum Islam sunni adalah Alquran, hadist, qiyas, dan ijtihad, sebenarnya sumber hukum Islam yg ada hanya pendapat ulama tentang Alquran, pendapat ulama tentang hadis, ulama berqiyas, dan ulama berijtihad, dan penafsiran antara satu ulama berbeda-beda. Di sinilah perlu didiskusikan ulama mana yg menjadi patokan.

    Dan diskusi itu tidak akan terwujud jika kebebebasan berpendapat tidak ada. nah, inilah masalah besarnya; masyarakat awam boleh berasumsi bahwa dalam proses penerapan syariat Islam kebebesan pendapat tetap akan dihargai dan didengar, tapi kenyataannya dengan kehadiran syariat Islam saat ini kebebasan berpendapat tidak ada, yang ada hanya pendisiplinan pendapat dengan cara melabeli cap sesat pada orang atau kelompok yang berbeda pendapat.

    Dan bang, kalau dipikir UU negara Indonesia dari dulu sampai saat ini tidak mengekang umat muslim untuk menjalankan ajara agamanya, malahan menjamin. Kok masih ada ya kelompok muslim yang merasa terancam dan menganggap hukum Indonesia yang menjamin kemerdekaan semua umat itu sebagai hukum thogut?

    Saya sendiri berpendapat; hukum apapun yang diterapkan, yang paling penting adalah subtansi hukumnya, nilai hukumnya, manusiawi apa tidak, mengakomodasi semua pihak apa tidak.

  2. bung kemal, boleh dong saya “pinjam” artikel ini untuk milis interen kami (fulbrighter 2009). bahkan di antara kami yang fulbrigter, yang katanya “terpilih”, masih ada yang berpikiran soal keluhuran budaya yang sinonim dengan wacana yang didengungkan pemerintah kita. sulit sekali berbicara dengan para teknokrat yang berpikiran tunggal. kasus aceh seharusnya membuka mata kita betapa agama telah banyak direduksi jadi ideologi, yang menidakkan orang lain. sedih rasanya, mengingat perjuangan dan pengorbanan yang besar yang sudah ditumpahkan rakyat aceh. salam.

    • Boleh Bapa…silakan. Syariah humanis harus semakin didengungkan menggantikan Syariah misoginis. Ini perjuangan semua orang untuk bisa lebih maju melihat sejarah kemanusiaan.

  3. Seandainya Aceh ini banyak org yg berpikiran seprti ini!!BRAVO BANG!!

  4. Salam kenal Bang, saya mahasiswa tingkat akhir FH di Univ. Negeri Semarang, saya sangat tertarik dengan permasalahan penerapan jinayat di aceh, saya berniat untuk mengangkatnya menjadi penelitian skripsi saya, kalau boleh, bisa kita tukar informasi via email Bang? barangkali Abang bisa membantu saya. terimakasih banyak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: