Keranjang Kosong Demokrasi Aceh

Democratization. Should we learn "only" from "westerners"?

Democratization. Should we learn "only" from "westerners"?

Kompas, 6 Oktober 2009.

Dalam buku The Role of Democracy for Peace and Reconstruction (Agustus 2009) disebutkan bahwa pasca-perdamaian (Agustus 2005), Aceh mengalami kemunduran demokrasi secara cukup signifikan.

Olle Törnquist, profesor politik dari University of Oslo yang menjadi editor utama buku, mengungkapkan kemunduran demokrasi Aceh diakibatkan oleh beralihnya fokus sebagian besar aktivis demokrasi dan HAM Aceh pada isu rekonstruksi. Wacana keadilan transisional dan hukum tertelan oleh fenomena berbondongnya aktivis Aceh menjadi staf BRR dan donor asing.  Akhirnya, gerakan penyembuhan luka lama melalui Peradilan HAM atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) seperti angin dan debu.

Mundurnya HAM dan Demokrasi?

Harus diakui, perdamaian Aceh menjadi satu eksemplar penting resolusi konflik dunia. MoU Helsinki menjadi kesepakatan penting dalam tonggak  demokrasi baru di Aceh. Konflik berbilang dekade itu mampu berakhir dengan kesepakatan damai, berbeda dengan fakta 500 km jauhnya dari Aceh, Srilanka, yang berakhir di ujung kebijakan militerisme total.

Namun gerakan rekonstruksi Aceh terkenal dengan motto “tidak ada perdamaian tanpa rekonstruksi dan tidak ada rekonstruksi tanpa perdamaian” telah mengecilkan wacana perdamaian hanya pada kepentingan keamanan (realm of security). Keamanan secara tidak sadar telah mengaburkan sejarah konflik Aceh berdarah-darah dan kompleks sebelumnya. Kehadiran BRA (Badan Reintegrasi Aceh) yang seharusnya berperan dalam menyelesaikan masalah konflik secara holistik terjebak pada hal-hal pragmatis dan jangka pendek, tidak merehabilitasi, mengklarifikasi, dan  menangani masalah keadilan transisional (transitional justice) secara mendasar.

Ketika nilai-nilai resolusi konflik tidak bisa diterapkan secara ideal, demokratisasi hanya menjadi jalan marketisasi dan liberalisasi ekonomi. Aceh menjadi tuan rumah pasar bebas yang kalah. Seluruh agenda rekonstruksi Aceh digerakkan oleh kekuatan global. Wacana perdamaian dipraktikkan untuk mencegah konflik berulang, bukan “membedah ke dalam”; menyesaikan luka-luka konflik masa lalu dan menarasikan sejarah konflik secara bermartabat.

Ini bisa menjadi tsunami kedua. Agenda besar MoU Helsinki dan tahapan-tahapannya miskin kualitas demokrasi. Keberhasilan dua pertiga eks GAM memenangkan Pilkada 2006 tidak sejajar dengan berjalannya agenda pembangunan ekonomi dan good governance. Kemenangan PA (Partai Aceh) menguasai parlemen Aceh hingga 47 persen pada pemilu lalu (33 dari 69 kursi) belum teruji sebagai pangeran-pangeran demokrasi baru yang mengontrol dan menyeimbangkan (check and balance) eksekutif, bisa malah hanya menjadi tukang stempel. Sementara para aktivis HAM dan demokrasi belum lagi bugar berurusan dengan isu lama itu setelah hampir empat tahun mengabdi pada lembaga-lembaga donor yang menjanjikan gaji besar.

Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan, akankah agenda keadilan transisional itu masih mampu dijalankan ke depan, mengingat situasi sosial-politik Aceh semakin pragmatis dan ahistoris terhadap sejarah konflik?

Mekanisme Lupa dan Maaf

Tsunami Aceh memang menyedihkan dunia, tapi masalah mendasar Aceh adalah pelanggaran HAM (violation of human rights) yang berlangsung selama lima dekade. Status pelanggaran HAM tidak mudah disunyikan meskipun Aceh telah menjadi pasar bebas filantropi yang membelanjakan US$ 9 miliar untuk gaji, jasa, operasional, dan materi dari pusat-pusat bantuan dunia.

Namun, keberhasilan perdamaian Helsinki juga bukan segalanya. Keberhasilan agenda CMI (Crisis Management Initiative) dan SBY-Kalla dalam menginisiasi perdamaian Aceh bukan eksemplar pertama dalam sejarah. Perdamaian Aceh sebenarnya lebih pada akumulasi berbagai sebab seperti demoralisasi pihak bertikai, deklinasi struktur sosial, apatisme masyarakat, melemahnya anggaran perang, dan desakan donor. Apa yang disebut sebagai “terapi Helsinki” pernah dipraktikkan 30 tahun lalu dalam menyelesaikan konflik Dhofar, Oman (1962-1976).

Saat itu Inggris menginisiasi jalan diplomasi. Sejarah Dhofar pun memiliki kesamaan dengan konflik Aceh, yaitu politik minyak yang menghadirkan sentimen dan kesenjangan. Sultan Said bin Tamur (1962-1970) memilih kebijakan militerisme untuk meredam pemberontakan, tapi gagal. Penerusnya, Sultan Qaboos bin Said, (1970-1976) memilih jalan perdamaian (amnesti bagi para pemberontak, pemberian otonomi khusus, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan – secara keseluruhan memenangkan hati dan pikiran rakyat (winning the heart and mind of people).

Namun ada kesamaan cacat sejarah antara Aceh dan Dofar. Keduanya berhenti menjalankan mesin perdamaian ketika keamanan tercipta. Padahal konflik bukan hanya tentang rusaknya keamanan, tapi juga harmoni sosial dan ingatan masa lalu generasi pasca-konfik. Di sini pemerintah harus tegas bersikap terhadap masa lalu itu, apakah menghukum lalu (to punish), melupakannya (to forget), atau memaafkannya (to forgive)?

Ketika berpikir menghukum menjadi mustahil, mekanisme lupa dan maaf apa yang menjamin proses demokratisasi Aceh tidak setengah hati. Pemerintahan SBY musti bijak, karena jika tidak, “politik lupa dan maaf” Aceh akan menjadi kutukan bagi demokrasi Indonesia ke depan.

Kata George Santayana, “mereka yang tidak peduli dengan masa lalu, dihukum untuk mengulanginya”.

~ by teukukemalfasya on October 11, 2009.

One Response to “Keranjang Kosong Demokrasi Aceh”

  1. wah makin berjaya saja bang kemal ini… liza juga mau belajar darimu untuk menjadi a good essay writer. mohon bimbingannya ya bang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: