Tak Ada Lagi Revolusi

Teuku Kemal Fasya

Judul di atas memang terinspirasi dari sebuah buku Goenawan Mohamad, seorang tokoh jurnalis Indonesia yang masa mudanya dikenal sebagai aktivis. Umur 21 tahun ia menandatangi Manifestasi Kebudayaan (Manikebu), bersama seorang anak muda lainnya, Arief Budiman (Soe Hok Djin). Manikebu adalah plakat kebudayaan yang menentang kesewenangan kebudayaan dan monolitisme tafsir kebudayaan yang pada saat itu hanya didominasi Lekra, lembaga kebudayaan underbouw PKI, bahwa kebudayaan semustinya terbuka, kosmopolit, universal, tidak tunggal apalagi ditunggalkan.

Goenawan muda adalah aktivis KAMI (Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia), yang saat itu melawan Soekarno, seorang founding fathers bangsa dengan pribadi menawan dan pikiran humanis, tapi kemudian hari menjadi diktator Indonesia. Tahun 1971, Goenawan mendirikan Tempo dan menjadi pengasuh rubrik Catatan Pinggir. Dengan perspektif kebudayaan ia tekun mengulas segala hal, termasuk kekuasaan, agar tidak menjadi lupa dan tinggi hati.

28 Januari lalu, seratus hari pemerintahan SBY-Boediono, juga diisi praksis demokrasi rakyat Indonesia, agar kekuasaan tidak amnesia. “Praxis” ini berbeda maknanya dengan “poesis”, dalam terminologi Aristoteles meski artinya sama-sama berbuat. Praxis adalah tindakan yang mengarahkan pada proses manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon), sedangkan poesis, seperti makan, membangun rumah, atau menjabat rektor adalah tujuan yang berorientasi pada kepentingan diri (self-interest). Praxis yang dilakukan oleh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan elemen masyarakat lainnya adalah partisipasi dalam dinamika demokrasi, yang bukan saja sah tapi juga diperlukan meski tidak menghasilkan perubahan politik instan, sekali seduh.

20 ribu demonstran tentu tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan 60 juta pemilih SBY di pemilu presiden lalu, atau hanya 0,0087 persen dari total penduduk Indonesia yang 230 juta, tapi apakah demokrasi hanya menilai kuantitas? Atau apakah 60 juta pemilih SBY di pemilu bisa menganggap enteng puluhan ribu rakyat Indonesia yang berdemonstrasi, bertestimoni tentang ketimpangan penyelengaraan negara, kemiskinan, penderitaan yang dirasakan oleh mereka? Sikap menganggap enteng minoritas demonstran yang menuntut SBY-Boediono adalah sindrom diktator mayoritas yang mencelakakan demokrasi.

Mungkin kata rakyat (demos) pun masih problematis, kata seorang pengamat militer perempuan terkait dengan demo 100 hari SBY. Tapi bagaimana menunjuk tentang nasib Nek Minah yang harus dihukum penjara hanya karena mengambil bibit kakao dari tanah sebuah perusahaan arogan yang harganya tidak lebih mahal dibandingkan satu kali buka pintu taksi, sementara di sisi lain ada triliunan uang negara raib oleh kebijakan yang legal negara? Apakah Nek Minah dan masyarakat kecil yang karena miskin dan lapar harus mencuri bukan rakyat? Lantas apa definisi yang tepat bagi orang kecil, miskin, tergusur ini?

Demonstrasi 100 hari SBY-Boediono juga berakhir antiklimaks. Bukan hanya karena fabrikasi pemerintah tentang keberhasilan 100 hari-nya lebih berkibar di televisi (sebagai satu media yang mudah memanipulasi persepsi) dibandingkan artikulasi kegagagalannya, tapi juga gema gerakan sosial yang tidak mungkin menyamai dan melampaui people’s power 1998 atau 1966. Tidak mudah untuk mengulang ratusan ribu bahkan jutaan rakyat turun ke jalan, menduduki gedung DPR, meneriakkan slogan turunkan penguasa zalim secara serempak, dari ujung barat hingga timur nusantara.

Namun, fakta momen 28 Januari tetap meninggalkan bekas-bekas faktual dan fiksional. Bekas faktualnya bahwa beban demokrasi harus dipanggul dengan benar. Misi kesejahteraan dan komitmen persamaan setiap orang harus dijalankan, dengan atau tanpa demonstrasi. Masyarakat, termasuk penulis telah jengah dengan retorika resmi plus data-data statistik kemajuan, tapi sesungguhnya belum konkret menjalankan regulasi keadilan, distribusi kemakmuran, dan representasi identitas. SBY masih nyaman sebagai representasi partai pemenang pemilu, koalisi besar, Mallarangeng bersaudara, dan belum mau menjadi representasi bagi seluruh rakyat.

Bekas fiksionalnya adalah jika pemerintah tidak kunjung menganggap penting substansi demonstrasi ini. Meremehkan kecil tentu saja berbahaya, bukan saja bagi demokrasi yang harus terus belajar mematangkan diri dan sensitif dengan kekuatan kecil tapi juga bagi eksistensi pemerintahan SBY yang masih lama akan usai ini. Sikap tidak sensitif pada debur kritik (sebagian) rakyat ini akan menjelma menjadi pekat deru kefrustasian, yang mungkin akan digalang dalam aksi protes organisme aksi lainnya, di hari, bulan, dan tahun mendatang.

Tidak ada revolusi dalam aksi 28 Januari, meski mahasiswa dan buruh meneriakkan yel-yel  revolusi sampai mati. Tapi harusnya ada revolusi dalam sikap dan kebijakan SBY, karena pemerintah hadir untuk melayani, memberikan kesejahteraan, dan menegaskan keadilan.

Teuku Kemal Fasya, eksponen mahasiswa 98. Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

Dimuat di Koran Jakarta, 30 Januari 2010.

~ by teukukemalfasya on February 6, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: