Biografi Mustafa Abubakar : Memoar Sejarah atau Klaim Kekuasaan?

Kontras, No 259 (18-24 Februari 2010).

Teuku Kemal Fasya

Judul                     : Berani Tidak Populer: Mustafa Abubakar Memimpin Aceh di Masa Transisi.

Penulis                 : Rusdiono Mukri dan Mujiyanto.

Penerbit              : BP Migas-Chevron-Sinar Harapan.

Cetakan I             : Oktober 2009.

Tebal                     : 628 + xxiv hal.

Harga                    : Rp. 50.000,-

Berbeda dengan buku sejarah, membaca biografi, apalagi jika sang tokoh masih hidup, berkuasa, dan mengontrol tulisan, tentu mengandung banyak resiko politis yang bisa tertular di sana sini. Bill Ashcroft (Empire Writes Back, Routledge, 1989) menyebutkan biografi sebagai sejarah tercampur (blended history) yang lahir antara keinginan pada kebenaran di satu sisi dan pembelaan diri berlebihan (over self-assertion) di sisi lain.

Lebih lanjut Aschroft, sejarawan pos-kolonial Inggris, menyatakan bahaya teks biografi dari seseorang yang masih berkuasa. “Saat kekuasaan dituliskan, ada ambisi kepentingan besar yang muncul dan membayang-bayangi aspek aktual dari peristiwa sejarah itu. Kadang-kala aspek aktual dilebih-lebihkan kehadirannya, hampir-hampir tak ubahnya sebuah pernyataan diri seorang penulis” (Ashcroft, 36-37).

Dalam hal inilah saya melihat ada toxid dari kehadiran biografi Mustafa Abubakar, seorang mantan pjs gubernur Aceh, yang mengambil alih pemerintahan Aceh pasca-tsunami. Ketika biografi ini dituliskan, Mustafa memang tidak lagi menjabat sebagai gubernur, tapi ia masih berada di jantung kekuasaan. Mustafalah satu-satunya putera Aceh di dalam Kabinet Indonesia Bersatu II SBY (menteri BUMN). Sebelumnya ia menjabat sebagai kabulog, sebuah lembaga negara yang sangat prestisius (yang beberada kali sempat dipimpin oleh orang Aceh; Bustanil Arifin dan Ibrahim Hasan), lumbung kekuasaan ekonomi yang sangat besar pegaruh politiknya.

Hal inilah yang membedakan biografi atau memoar Mustafa Abubakar dengan tokoh-tokoh Aceh sebelumnya : Muhammad Hasan (mantan gubernur pertama Sumatera), Sjamaun Gaharu (mantan pangdam pertama Iskandar Muda), M. Nur El-Ibrahimy (tokoh DI/TII, menantu Tgk. Daud Beureueh), Hasan Saleh (mantan panglima perang DI/TII Aceh), atau Amran Zamzami (tokoh Tentara Pelajar Aceh). Kesemua biografi itu dituliskan ketika kehadiran mereka telah diakui publik sebagai sejarah hidup. Beberapa biografi mantan gubernur juga dituliskan di hari-hari sunyi masa pensiun (Ali Hasjmi, Ibrahim Hasan, Syamsuddin Mahmud). Catatan politik Muhammad Hasan Tiro, Unfinished Diary, juga dituliskan ketika ia eksil, dan menjadi inspirasi politik banyak orang.

Pertanyaan yang sering dimunculkan, apakah biografi sah kehadirannya sebagai fakta sejarah, seperti biografi Mustafa Abubakar? Tetap sah, namun pembaca harus memiliki kejelian untuk menyeleksi fakta yang telah bercampur dengan opini (kekuasaan), sehingga bisa mendulang mana yang sah dianggap sebagai klaim kebenaran yang bisa diterima secara objektif.

Berbeda dengan biografi pada umumnya yang memakai konsep narasi sang tokoh, biografi Mustafa memakai konsep narasi dari orang ketiga. Upaya ini mungkin dimaksudkan untuk mengurangi ego atau otoritas sang tokoh, namun di sinilah letak kelemahannya. Meskipun kata tunjuk Mustafa Abubakar, Mustafa, atau dia (bukan aku), tapi sang penulis biografi (Rusdiono Mukri dan Mujiyanto) sama sekali tak berani masuk dan menilai babak sejarah yang dialami mantan orang nomor satu di Aceh itu. Mereka hanya ghost writer pasif ketika merekonstruksi sejarah singkat penjabat Mustafa yang hanya satu tahun satu bulan satu minggu dan satu hari itu (30 Desember 2005 – 8 Februari 2007).

Buku ini ditulis tidak secara kronologis tetapi berdasarkan tema. Di dalamnya tergambar beberapa dilema yang dihadapi oleh Mustafa ketika pertama kali menjabat gubernur Aceh menggantikan Azwar Abubakar, yang menjadi gubernur ketika Abdullah Puteh dipidana karena korupsi. Salah satu hal yang dilakukannya adalah pemberian tunjangan berganda bagi PNS pasca-tsunami. Tindakan ini dilakukan untuk mengimbangi godaan gaji dari NGO internasional dan BRR yang saat itu menawarkan gaji besar sehingga banyak PNS yang berbondong-bondong bekerja di “lembaga pembantu korban”. Kebijakan yang diambil memungkinkan seorang kepala dinas membawa pulang Rp. 8 Juta setiap bulannya, “sehingga tidak perlu iri lagi dengan BRR atau tenaga kerja donor countries” (hal. 117).

Pilihan Mustafa ini memang menyenangkan bagi PNS terutama bagi pejabat pemerintah di tapi tidak memberikan efek kinerja. Kebijakan renumerasi yang berasal dari APBD akhirnya mengorbankan rasio anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terbukti kebijakan yang akan berakhir di tahun 2010 ini tidak tidak mampu menghentikan modus korupsi pejabat pemerintah di Aceh yang  tetap saja marak. Efek dari renumerasi ekstra di luar gaji itu berdampak pada perilaku birokrasi Aceh saat ini, ketika ketahanan APBD tidak mungkin melakukan semudah Aceh di masa bersimbah uang itu (2005-2006).

Kebijakan lainnya adalah mengubah jam kerja PNS dari enam hari menjadi lima hari kerja (hal. 58). Kebijakan ini diambil berdasarkan pengalamannya sebagai pejabat Jakarta, yang menghadapi masalah kemacetan sehingga dipikirkan sebuah terobosan efesiensi waktu kerja menjadi lima hari. Ketika kebijakan ini diberlakukan di Aceh tidak berpengaruh pada peningkatan produktivitas. Provinsi Aceh tetap termasuk daerah yang paling rendah daya serap APBD-nya se-Indonesia.

Dilema terbesar yang dihadapi oleh Mustafa adalah ketika ia berketetapan untuk tidak melantik bupati dan walikota hasil Pilkada 11 Desember 2006, yang sebagian besar dimenangkan oleh calon independen (yang diusung oleh GAM dan SIRA). Bahkan Mustafa sempat menolak instruksi Mendagri untuk segera melantik, paling tidak bupati/walikota pemenang dari partai politik nasional (hal. 107-110). Dalam pandangan publik, Mustafa dianggap sebagai representasi Jakarta dan bukan orang Aceh. Meskipun dalam buku ini ia merasionalkan sikapnya agar perdamaian Aceh tidak terancam (hal. 112), tapi tampak terlalu berlebih-lebihan. Keengganannya melantik makin menabalkan prestise Mustafa sebagai penjabat gubernur yang lemah yang tidak berani mengambil resiko melantik bupati/walikota dari mantan pemberontak.

Bagi saya, biografi yang didukung perusahaan minyak, Chevron, akan bernilai sebagai fakta historis jika ada tokoh-tokoh Aceh lain berbicara tentang Aceh di era transisi itu. Perlu ada memoar-memoar penyeimbang lain yang bisa menetralkan versi Mustafa Abubakar ini, sehingga klaim kebenaran dari situasi yang sangat rentan itu dapat disuling menjadi fakta objektif. Yang sehat layak dikonsumsi oleh masyarakat, yang mengandung kolesterol tinggi layak dijauhkan agar tidak menjadi kanker sejarah Aceh.

Teuku Kemal Fasya, Wakil Direktur Lembaga Budaya Saman.

~ by teukukemalfasya on February 22, 2010.

One Response to “Biografi Mustafa Abubakar : Memoar Sejarah atau Klaim Kekuasaan?”

  1. okeey ,my somen. baru tak wacane..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: