Ihwal Demokrasi Kesejahteraan


Teuku Kemal Fasya

Istilah demokrasi kesejahteraan (welfare democracy) memang belum begitu populer, paling tidak bagi aktor-aktor di negara dunia ketiga. Istilah ini kalah pamor jika dibandingkan istilah demokrasi politik, demokrasi HAM, atau demokrasi budaya.

Demokrasi budaya misalnya. Konsep ini berhubungan dengan penghargaan nilai-nilai etnik/renik/sejarah/minoritas yang tidak boleh dilindas oleh nilai-nilai mayoritas. Istilah demokrasi budaya memang tidak begitu populer di Eropa (Barat dan Utara), tapi begitu meriah di Asia-Afrika sebagai perayaan keragaman kultural dan local ethnic. Di Indonesia, istilah demokrasi budaya, multikulturalisme, atau local wisdom begitu nendang.

Dalam setiap pelatihan wacana ini dibicarakan. Di Aceh dibicarakan restorasi budaya Kluet, etnik terkecil yang makin tersingkir oleh globalisasi dan “dominasi tidak kreatif” dari budaya etnik mayoritas. Di Jambi dibahas wacana konservasi Taman Nasional Bukit Duabelas dan dihubungkan keberadaan Suku Anak Dalam. Proyeksi kedua gerakan demokrasi budaya itu adalah agar kebudayaan minoritas tidak memfosil dan tergilas modernisasi ekonomi dan libido mayoritas.

Bukan Sekedar Kesejahteraan Ekonomi

Wacana kesejahteraan negara (welfare state) berangkat dari pemikiran kuno yang dikembangkan Ibn Rushd (1126-1198). Ibn Rushd menggunakan konsep kehendak Allah (God willing),  yang harus diemanasi ke dalam dunia praksis. Tesisnya, jika Allah dipersonifikasi sebagai eksistensi rahman, rahim dan adl, maka rahman, rahim dan adl Allah harus berwujud ke dalam struktur kewargaan (al jumhuriya), sebagai bukti validitas keberadaan Allah.

Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh Thomas Aquinas (1225-1274), terkenal dengan ide rahmat Tuhan (gratia) yang dianggap harus dimiliki oleh seorang raja. Kemurahhatian sang raja harus menetes ke rakyat, sebagai kompensasi kepatuhan rakyat kepadanya. Gratia tidak diberikan kepada individu-individu atau kelompok  yang dekat dengan istana, tetapi kepada semua, dalam bentuk kebaikan bersama (common good).

Di era modern, demokrasi kesejahteraan adalah status moral utama negara. Kehadiran pemerintah sebagai manifestasi negara bukan hanya legitimate secara demokrasi prosedural (pemilu, pilkada), tapi harus bisa mewujudkan misi-misi kesejahteraan, jika tidak ingin dianggap “penghianat”.

Secara sederhana gagasan demokrasi kesejahteraan ini harus melingkupi pada tiga prinsip persamaan. Pertama, persamaan di depan hukum (equality before the law), kedua, persamaan dalam hak memilih (equality on voting right), dan terakhir, persamaan  hak dalam menjamin kebutuhan dasar (equality on basic needs), yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pendapatan minimal (TS Marshall, 1963).

Di samping itu prinsip demokrasi kesejahteraan memberikan beban pada negara (legislatif dan eksekutif) untuk menjaga konsep pembangunan berkelanjutan, pemeliharaan sumber vital kehidupan (sumber air minum, sumber mineral, hutan, kekayaan laut) melalui kontrol dan regulasi ketat, dan pemihakan kepada kelompok yang kurang beruntung dan marjinal. Demokrasi kesejahteraan memberikan ruang liberalisasi ekonomi, sepanjang kelompok ekonomi kecil tidak menjadi “kancil yang mati terinjak gajah”. Demikian pula perusakan sumber air dan hutan adalah kenistaan. Pemerintah yang gagal memberikan pelayanan publik dianggap pemerintah otoriter, meski memenangkan pemilu secara meyakinkan.

Indonesia Air Mata Beta

Nyanyian Indonesia Tanah Air Beta yang menceritakan alam nusantara yang permai dan indah sebagai kampung dan tempat yang dirindui, kini semakin sumbang dinyanyikan. Salah satunya karena wajah alam Indonesia semakin buruk akibat penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah atas alam dan rakyat.

Seluruh jejak hutan nusantara telah dirambah. Bahkan perambahan berlangsung hingga ke hutan lindung dan taman nasional. Alasan klasik yang tak kunjung dicari pemecahannya adalah kebutuhan makan masyarakat yang telah terbiasa mengais rezeki melalui perambahan. Padahal yang kaya tetap toke-toke asing, yang menyimpan uang haramnya di Singapore, Swiss, dan Amerika. Program konservasi hutan entah bermakna apa, kecuali hanya asap retorika. Hutan Seulawah di Aceh, tempat konservasi gajah dan biosfer unik sudah mulai hilang. Hawa sejuk ketika melintasi daerah Puncak, Bogor, sudah mulai tak terasa karena pembangunan pelbagai villa milik para penguasa dan pengusaha.

Berita terbaru tentang sungai di Banda Aceh yang terkontaminasi amoniak, fosfat, dan DO (dissolved oxygen) dengan kepekatan memprihatinkan dari limbah industri sehingga sulit diolah PDAM menjadi air bersih, atau longsor di Ciwidey, Jawa Barat, akibat pelanggaran izin pembangunan pemukiman adalah masalah serius jika dilihat dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Perusakan lingkungan, manipulasi hak publik, personalisasi jabatan dan mandat, daulat korporasi di atas daulat rakyat adalah pelanggaran berat  bagi demokrasi kesejahteraan.

Kesalahan tidak mutlak melekat di tubuh pemerintah atau Jakarta. Proses desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah menjadi raja-raja kecil yang mengeksploitasi kekayaan daerah tanpa batas. Efek buruk ini diikuti “sukarela” oleh masyarakat “primitif” dan perusahaan industri rakus keuntungan untuk menambah derita bagi lingkungan dan sosial. Perambah hutan dan pengeruk batu dan pasir Indonesia yang memperlakukan alam hayati seperti harta pribadi patut dianggap penjahat demokrasi kesejahteraan.

Namun ketika pemerintah abai, lemah, ragu, dan tidak membuat tindakan cepat penyelamatan atau pencegahan pelanggaran atas hak lingkungan, sipil, dan sosial ini, tentu dianggap sebagai penguasa anti-kesejahteraan. Fokus pemerintah hanya pada kasus Century gate dan melupakan agenda kesejahteraan publik menambah resultansi kekecewaan rakyat semakin mengangkasa.

Jika itu terus terakumulasi, pemerintah SBY pantas digelar sebagai rezim demokratis yang gagal dan KO di arena demokrasi kesejahteraan.

Teuku Kemal Fasya, Wakil Direktur Lembaga Budaya Saman.

Dimuat di Koran Jakarta, 5 Maret 2010.

~ by teukukemalfasya on April 5, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: