Terorisme Aceh? Ada-ada Saja

Teuku Kemal Fasya

Ketika kasus terorisme di Aceh pertama kali muncul, 5 Maret, sebagian pihak menganggapnya proyek pengalihan isu. Aroma politik konspirasi seperti memenuhi udara, karena kejadiannya sangat dekat dengan politik bail out Century di parlemen.

Tesis teori konspirasi, “tidak ada peristiwa yang alamiah karena semuanya didesain”. “Conspiracy culture has given expression to fears and fantasies that everything is becoming connected” (Peter Knight, Conspiracy Culture, 2000). Politik konspirasi meyakini dalil keterkaitan. Tujuannya mengaburkan fakta dengan intrik dan tipuan (deception) agar masyarakat percaya apa yang terlihat adalah benar. Motif sebenarnya tenggelam di tengah momen-momen permukaan.

Akan tetapi, ketika kasus ini terus berekor agak sulit untuk mengatakannya konspirasi. Penangkapan kelompok di Lamkabeu menjadi kunci membongkar kasus Pamulang. Belum lagi aksi penyergapan kelompok teroris di Sigli, Leupung, dan Bireun yang menunjukkan ada fenomena berjejaring dalam kasus ini.

Bukan Konflik Agama

Jika definisi terorisme adalah gerakan militer dengan motif ideologi agama untuk merongrong pemerintahan sekuler yang dianggap mengecilkan peran agama, maka realitas antropologis terorisme tidak memiliki akar di Aceh. Jika pun sejarah DI/TII dianggap akar terorisme agama, ia tidak bermutasi menjadi realitas faktual dengan sejarah konflik Aceh terakhir.

Gerakan DI/TII Aceh Tgk. Muhammad Daud Beureueh (21 September 1953- 8 Mei 1962) adalah keping historis yang tidak berhubungan dengan konflik kekinian Aceh yang bertunas di era Orde Baru. Sejarah DI/TII tidak berhubungan aktif dengan sejarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muhammad Hasan Tiro (4 Desember 1976-15 Agustus 2005).

Gerakan  Aceh Merdeka terpicu oleh masalah kesenjangan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam sehingga menjadikan Aceh provinsi miskin dan nelangsa. Konflik Aceh pun tidak membesar jika tidak terjadi reformasi di Indonesia. Konflik  Aceh berbeda dengan konflik Ambon dan Poso karena ada sentimen agama yang ikut dimainkan oleh aparat keamanan negara. Konflik Aceh berkembang karena banyaknya rakyat yang menjadi korban (Olle Tornquist (ed), The Role of Democracy for Peace and Reconstruction, Februari 2009). Usungan ideologi GAM adalah Aceh modern-sekuler yang berakar pada sejarah Aceh-Melayu dan identitas etnonasionalisme.

Dari sisi historiografi konflik, masalah kekerasan di Aceh selesai pasca-kesepakatan Helsinki, 15 Agustus 2005. Para pemimpin GAM-SIRA yang saat ini menjadi gubernur, bupati, dan anggota dewan lebih menyukai pilihan pragmatis perdamaian dibanding intrik kekerasan baru. Lagi pula wacana kekerasan pasti akan berhadapan dengan sipil yang mulai menikmati suasana damai.

Ini pula yang menjadi penanda bahwa konflik terorisme yang muncul di Aceh adalah paket impor. Sejarah Jamaah Islamiyah Indonesia lebih dekat dengan sejarah konflik di Mendanao, Sulu, Palawan, dan Zamboanga, yang memiliki riwayat gerakan perlawanan atas kolonialisme Spanyol sejak abad 16, yang dianggap representasi kafir. Tuntutan self-determination di wilayah yang terkenal dengan sebutan Moro itu adalah negara Islam yang lepas dari Filipina. Tokoh-tokoh JI, Noordin M. Top, Dulmatin, Umar Patek, dan Zulkarnain digembleng secara militer dan ideologis di wilayah ini.

Adapun gerakan separatisme Aceh lebih mirip dengan sejarah Dhofar di Oman (1962-1976). Konflik Dhofar merupakan akumulasi kesenjagan pembangunan, diskriminasi, dan eksploitasi oleh pemerintahan sulthanat. Dhofar hanya tanah kerukan migas bagi rejim Sulthan Said bin Taimur (1962-1970), sedangkan kesejahteraan tidak pernah terpermanai. Sejarah resolusi konflik Dhofar baru terjadi di era rejim reformis Qaboos bin Said (1970-1976) yang ternyata mirip dengan konsep Helsinki. Butir-butir kesepakatan damai seperti pelucutan senjata, relokasi militer, amnesti bagi pemberontak, perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, hingga konsesi politik bagi elite dan otonomi khusus adalah replika perjanjian Helsinki. Slogan SBY ketika damai Aceh juga berasal dari sejarah akhir konflik Dhofar, winning heart and mind of the people, mencuri hati dan pikiran rakyat agar tidak lagi berfikir lagi untuk memberontak.

Momentum Krisis Damai

Penyelesaian kasus terorisme di Aceh memerlukan kehati-hatian agar tidak menjadi tindakan over-reactive. Akar terorisme ini adalah fundamentalisme agama yang telah terfagmentasi akibat tidak mendapatkan ruang dialog. Fundamentalisme sebagiannya berkembang menjadi gerakan radikal dan kekerasan. Shock therapy dengan menembak mati elite teroris hanya menunda radikalisme, tapi tidak pernah benar-benar menyelesaikannya.

Akar fundamentalisme tidak ada dalam sejarah konflik Aceh. Jika pun ada,  hanya terbatas pada tradisionalisme Islam yang tidak berbahaya secara militer. Kelompok tradisional hanya menuntut ruang ekspresi, dan bisa cair bila ada sikap akomodatif dan persuasif dari negara. Kasus seperti ini tidak khas Aceh, tapi hampir ditemui di setiap daerah.

Yang perlu dicermati adalah kebijakan pelumpuhan secara tepat, hemat, dan efektif. Menggelar operasi militer hanya akan menimbulkan masalah baru dan mengayun situasi damai Aceh ke situasi konflik. Sayang jika konflik harus kembali muncul di Aceh untuk sesuatu yang bisa diselesaikan secara damai dan bersahabat.

Teuku Kemal Fasya, Wakil Direktur Lembaga Budaya Saman, Aceh.

Dimuat di Serambi Indonesia, 23 Maret 2010.

~ by teukukemalfasya on April 13, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: