Tisu Terorisme

Teuku Kemal Fasya

This is the age  of conspiracy, the age of connection, links, and secret relationship” (Don DeLillo, Running Dog).

Kasus terorisme kembali marak di nusantara. Kemunculannya hanya sehari pasca-paripurna DPR yang mengesahkan keputusan bersalah kebijakan bail out Bank Century, atau sepuluh hari sebelum rencana awal kedatangan presiden Amerika Serikat, Barrack Obama. Kemunculan kasus teror ini agak ganjil dari kebiasaan, karena berembus dari Aceh, di pedalaman Lamkabeu, Aceh Besar.

9 Maret Dulmatin, salah seorang gembong teroris paling dicari karena dianggap lebih fasih propaganda dibandingkan Noordin M Top dan lebih piawai merakit bom dibanding Dr. Azahari, tewas di Pamulang, Tanggerang. Entah kebetulan atau telah berembuk, Kadiv Humas Polri, Irjen Edward Aritonang mengatakan bahwa terorisme di Aceh tidak terkait dengan GAM, sejalan dengan pernyataan gubernur Aceh, Irwandi Jusuf, pada hari yang sama bahwa teror di Aceh digerakkan dari Pamulang. Artinya, kedua pernyataan klop untuk menyebut Aceh tidak bertanggung jawab dengan fenomena terorisme. Aneh, gubernur mengeluarkan pernyataan yang berbau analisis intelejen yang seharusnya kompetensi BIN atau BAIS.

Tapi nyatanya, hari demi hari situasi Aceh semakin terasa mencekam. Sweeping semakin sering terjadi, penembakan semakin banyak memakan korban, dan semua yang mati tertuduh sebagai teroris. Masyarakat Aceh mulai merasakan romansa taman kematian seperti di era operasi militer lalu. Kecemasan ini tentu saja akan menganggu proses percepatan pembangunan daerah yang baru pulih dari konflik dan tsunami ini.

Teks Terorisme

Seperti fenomena politik apapun, terorisme adalah sebuah teks. Asal kata teks dari bahasa Latin, textus, berarti tisu. Sebagai galibnya tisu, seharusnya ia menjadi rajutan (texere), yang hanya bisa dipahami jika ia teruntai, baik oleh jalinan sebelum atau sesudahnya. Tapi sialnya teks terorisme berdiri sendiri. Dalam artian ketika wacana terorisme muncul, ia tidak hidup sebagai sebuah teks yang  pemaknaannya berproses dalam waktu, tapi malah beku. Wacana terorisme hanya memiliki satu makna : musnahkan atau dimusnahkan oleh kelompok teroris.

Ini tentu saja mengerikan karena dominasi penafsiran ada di tangan negara atau aparat negara. Hampir tak ada ruang lain yang bisa mendefinisikan terorisme. Maka tak heran jika Wapres Bodiono pun ikut-ikutan membuat pernyataan yang meninggal itu Dulmatin, dan kematiannya adalah anugerah bagi bangsa ini, sekarang dan nanti. Akhirnya setiap pendekatan militer dianggap legal jika urusannya pada pemberantasan teroris, karena terorisme adalah “kejahatan tak terampuni”.

Kesan ini yang penulis rasakan ketika melihat fenomena terorisme dan proses pembungkamannya. Wacana terorisme menubuh pada satu nama, kelompok, atau ideologi dan ia menjadi alat legitimasi untuk meremukkan. Atas nama memberantas teroris, aparat dapat melakukan apapun secara apriori. Seperti juga ketika Syariat Islam disahkan, publik boleh melakukan apapun atas tubuh orang lain : menangkap, menggebuk, menghina, dan mengutuk. Ruang untuk bernegosiasi tidak ada lagi dan masyarakat puas oleh “kematian-kematian legal” ini karena dianggap obat bagi keselamatan diri dan keluarga dari bom bunuh diri atau pembunuhan acak.

Belum lagi setiap kali kasus terorisme muncul, stigma Islam keras, kelompok berjubah, bercadar, dan berjilbab hitam dianggap sebagai the most dangerous person in the world. Sebuah wawancara yang penulis dengar dari sebuah stasiun televisi swasta sesaat setelah Dulmatin tewas, “Bapak sering melihat perempuan bercadar atau laki-laki berjubah hitam sekitar sini?”, untuk menyimpulkan semua yang berjubah hitam dan bercadar adalah teroris. Bukan hanya kesimpulan yang kacau tapi juga menyesatkan

Conspiracy theory

Pernyataan bahwa kasus ini bukan tidak alamiah atau ada unsur rekayasa tidak bisa lepas begitu saja. Pertama, kasus ini muncul di Aceh yang dalam sejarah konfliknya tidak pernah mengeras pada isu agama tetapi isu identitas etnis dan sejarah lokal. Kedua, pengungkapan ini berurutan dengan kasus salah tembak oleh polisi sebelumnya dan kini dilupakan. Publik hanya mengingat prestasi Densus 88 menembak mati orang yang disangka teroris. Ketiga, kasus ini berhasil mengalihkan isu tindak-lanjut Century sehingga terasa semakin jauh dari urgensi pengungkapan. Jika kasus Century ini terbongkar sempurna, bukan tidak mungkin mengarah pada pemakzulan dan krisis kepemimpinan SBY di masa kedua pemerintahannya.

Keempat, saat penyergapan di Lamkabeu ditemukan puluhan ribu amunisi dan senjata khas milik TNI (M16), dan bukan hanya senjata khas milik pemberontak atau sipil bersenjata (AK 47). Dalam sejarah penyergapan baik kasus masa darurat militer di Aceh atau Jamaah Islamiyah di Jawa, tidak pernah ada prestasi sehebat ini. Tidak ada satu analisis pun menilai asal amunisi ini, jika dianggap bukan berasal dari militer yang sah. Kelima, setiap rencana kedatangan pejabat penting dari Amerika Serikat selalu ada kasus pelumpuhan teroris. Ini bisa dirunut sejak kedatangan Condoleezza Rice (2005), Hillary Clinton (2009), dan kini Obama. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa proyek pemberantasan terorisme Amerika Serikat erat kaitan dengan penguatan hegemoni “demokrasi” di negara sekutu paman Sam itu, yaitu dominasi sumber daya alam dan vital seperti minyak di Iraq, Afganistan, Kuwait, dan Arab Saudi.

Yang membuat kasus ini terlihat tidak alamiah adalah proses penyelesaiannya. Jika terorisme dianggap mengancam kedamaian dan ketenangan, mengapa proses pemberantasannya malah membuat publik semakin terteror dan salah tingkah? Komunitas santri dan berjubah di Aceh sekarang ini mulai takut dan merasa tidak aman dengan operasi militer ini. Analisis asal-bunyi dan abai tanggung-jawab bahwa Aceh akan menjadi basis Al-Qaeda Asia Tenggara ditelan bulat-bulat oleh pihak intelejen dan dijadikan dasar untuk menentukan intesitas militer di Aceh secara sepihak tanpa pertimbangan masyarakat.

Apa ujung dari semua ini? Belum bisa direka pasti. Bisa jadi akan ada intrik dan pengalihan lainnya.  Seperti penyataan di awal tulisan, era ini penuh dengan konspirasi, hubungan antar-peristiwa tidak menjadi penting lagi. Kita tidak percaya diri dan lemah merangkai hubungan peristiwa. Lebih sering tergiring pada kesimpulan permukaan, yang saat ini bentuknya adalah kekerasan dan anti-humanisme. Terorisme diselesaikan dengan memenggal kepala dan bukan mencabut akar masalah.

Kita semakin amnesia dan ahistoris, lupa bahwa sejarah bangsa ini menyelesaikan soalannya adalah secara beradab dan tak sudi dengan politik hahal cara atau menumbalkan pihak lain (meskipun tak menafikan pernah ada pilihan ini). Kita tak sudi dengan politik konspirasi ala film-film Hollywood ini.

Teuku Kemal Fasya, Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA).

Dimuat di Koran Jakarta, 18 Maret 2010.

~ by teukukemalfasya on April 17, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: