Membubarkan Satpol PP?


Teuku Kemal Fasya

Siapapun yang menyaksikan peristiwa Tanjung Priok, 14 April akan terkenang tragedi berdarah di tempat yang sama 16 tahun lalu. Tragedi Priok 12 September 1984 adalah kasus “SARA” yang dipicu sikap provokatif oknum Kodim, hingga akhirnya membesar menjadi pembataian massal. Tidak kurang 400 orang dinyatakan hilang, tewas, dan luka-luka saat itu.

Adapun  tragedi Priok 14 April 2010 dipicu sikap Satuan Polisi Pamong Praja atau sering dikenal Satpol PP yang berencana merubuhkan  makam tokoh penyebar agama Islam Jakarta Utara, Habib al-Arif Billah Hasan bin Muhammad al-Hadad. Sikap ini diambil berdasarkan putusan pengadilan yang memenangkan PT. Pelindo II atas tanah yang diklaim milik ahli waris habib.

Peristiwa 16 tahun lalu tidak ada yang mengingat pasti kecuali korban yang hidup. Namun prahara 14 April menjadi tontonan yang mengiris hati. Perang masyarakat melawan aparat keamanan ini menimbulkan korban kedua belah pihak. Publik menyalahkan Satpol PP karena memaksa eksekusi di tengah ribuan santri yang protes. Kali ini lembaga ini sial dan kena batunya.

Sial karena eksekusi tidak sesukses di Mekarsari, Tangerang. Di pemukiman China Benteng mereka berhasil mengusir ibu-ibu dari rumahnya. Raungan dan kesedihan yang lamat-lamat terdengar tidak menyurutkan langkah membongkar  rumah warga yang telah didiami puluhan tahun. Dengan sejarah kekerasannya, Satpol PP menjadi lembaga yang paling dimusuhi pedagang kecil, warga pemukiman kumuh, dan pengemis seluruh Indonesia.

Akar Arkeologis

Jika dilihat dari sejarahnya, Satpol PP  sesungguhnya memiliki riwayat positif. Didirikan pertama sekali di Yogyakarta pada 3 Maret 1950, lembaga ini jauh dari watak kekerasan. Organisasi ini sebenarnya telah ada sejak masa kolonial Belanda dan menjadi pembantu pemerintah daerah. Ketika Indonesia merdeka, ia memiliki fungsi sosial lebih luas.

Kata pamong praja secara etimologis (Jawa) berarti aparat yang mengayomi dan melindungi masyarakat. Mereka memang diperlukan untuk republik yang baru karena tidak memiliki satuan kepolisian nasional yang cukup kuat.  Peran penjaga harmoni lebih mengemuka dibanding konflik. Motonya adalah “Praja Wibawa” atau aparat pemerintah yang berwibawa, disegani, dan dihormati.

Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak UU No. 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Berkali-kali rejim pemerintahan berganti, eksistensi dan fungsi Satpol PP  tetap melekat pada undang-undang pemerintahan daerah. Dalam UU No.32/2004, pasal 148 disebutkan, “Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.” Di sini jelas bahwa Satpol PP menyelaraskan fungsi pembangunan daerah dengan bertanggung-jawab kepada gubernur untuk tingkat satu dan bupati/walikota untuk tingkat dua.

Dengan fungsinya yang menempel (embedded), sesungguhnya anatomi kekuasaannya tidaklah independen. UU memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk memberikan nama yang sesuai keperluan.

Di Aceh dikenal dengan nama Wilayatul Hisbah (WH), yang memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah. Akan  tetapi praktiknya terbatas pada hal-hal yang diatur qanun (perda), yaitu judi, miras, dan masalah kesusilaan. Secara sosiologis, lembaga ini sering meresahkan karena hanya melakukan razia pakaian wanita, penggerebekan, dan penahanan warga, dan kurang melakukan fungsi edukasi dan sosialisasi. Bahkan tak jarang ditemukan kasus pelanggar Syariat dilakukan aparat WH sendiri, seperti kasus perkosaan di Langsa beberapa waktu lalu.

Melihat fungsinya yang dependen, kinerja Satpol PP mewakili politik citra pemerintah daerahnya. Ketika mereka melakukan kekerasan dapat dikatakan menggambarkan wajah gubernur atau walikotanya. Sebagai instrumen koersif, praktik kekerasan hanya berjalan jika ada perintah atasan. Kasus Tanjung Priok, misalnya, komandan tugas lapangan mengakui hanya menjalankan perintah Walikota Jakarta Utara. Satpol PP hanya soldier of fortune, pasukan bayaran, yang bekerja berdasarkan perintah. Mereka tidak mengabdi bagi kepentingan warga tapi pemerintah. Tangan walikota tidak dapat bersih jika praktik penggusuran atau penertiban memuncratkan darah dan menumpahkan tangis warga.

Praktik Baik

Tidak  semua walikota senang melakukan tindakan kekerasan melalui tangan Satpol PP. Pengalaman relokasi yang dilakukan oleh Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto, memberikan pelajaran baik.

Ketika sang walikota berencana memindahkan pada pedagang tiban yang berjualan di trotoar Jl. Mangkubumi, ia tak menggunakan seorang satpol PP pun. Caranya? Ia mengundang makan seluruh pedagang kaki lima itu ke pendoponya hingga beberapa kali. Akhirnya para pedagang merasa heran dengan sikap walikota dan bertanya maksud undangan makan berkali-kali itu. Ketika telah tepat momennya, sang walikota bertanya, apakah para pedagang mau membantunya menghindari kemacetan dan menertibkan Jalan Mangkubumi, karena perdagangan liar di emperan jalan meresahkan pengguna kendaraan dan warga. Ia pun menjanjikan tempat baru dengan fasilitas yang jauh lebih baik. Singkatnya, seluruh para pedagang secara sukarela mengikuti arahan walikota.

Pengalaman dari Yogyakarta ini menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan atas warga memerlukan tindakan kekerasan atau paksaan. Walikota harus mewakili sikap penguasa deliberatif, dengan mengedepankan dialog dan empati ketika mengurus masalah kota yang semakin lama semakin rumit. Walikota harus menjadi sahabat seluruh warga, baik yang kaya dan miskin, sehingga setiap upaya memajukan kota harus melibatkan dialog dan logika yang diterima semua pihak. Penggusuran, penertiban paksa, atau razia adalah sikap egoistik dan terburu-buru walikota, sehingga seolah-olah tidak ada jalan yang lebih baik.

Dengan sikap walikota yang ramah dan demokratis itu, maka keberadaan Satpol PP adalah pembantu yang turut mempromosikan gagasan walikota. Satpol PP harus menjadi teman bagi warga, mengajak dialog dan menemukan solusi terbaik atas setiap kebijakan, dan menahan diri untuk tidak emosi atas respons warga.

Jika Satpol PP dapat mewujudkan watak komunikatif dan persuasif, sesungguhnya peran mereka masih diperlukan seperti peran satuan kerja perangkat daerah lainnya. Namun jika DNA mereka adalah kekerasan, selayaknya lembaga ini dibubarkan, daripada hanya menjadi benalu dan dibenci seluruh warga kota.

Teuku Kemal Fasya, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

Dimuat di Media Indonesia, 20 April 2010.

~ by teukukemalfasya on June 7, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: