Ratu Mendoza di Bank Dunia

Teuku Kemal Fasya

Srikandi Indonesia, Sri Mulyani dipinang oleh Bank Dunia. Ia mengaku tidak pernah mendaftar menjadi orang nomor dua di lembaga keuangan presitius itu. Si ratu serba-bisa dan berbisa itu dapat sinyal dari presiden untuk berangkat ketika baru saja diperiksa oleh KPK terkait kebijakan talangan u(t)ang ke Century.

Entah pelarian atau sikap taktis, ia lebih  memilih meninggalkan jabatan menterinya dan terbang ke Washington 1 Juni mendatang. Daripada bergunjing lebih baik melihat apa yang ditawarkan Bank Dunia padanya. Gaji pokok Sri Mulyani di lembaga ini sebesar USD 347.000 atau Rp. 3,3 miliar pertahun atau Rp. 263 juta perbulan. Bandingkan gaji pokok  menteri yang “hanya” Rp. 18 juta sebulan atau Rp. 216 juta pertahun.

Mungkin tidak perlu bandingkan dengan gaji Fernando Torres, striker Liverpool yang besarnya 125.000 Euro (Rp. 1,8 miliar) per minggu. Meskipun demikian, untuk pekerjaan di luar kartel konglomerasi, atlet sepakbola di klub besar Eropa, atau artis terkenal hollywood, gaji sebesar ini hanya mimpi bagi sebagian besar penduduk Indonesia.

Tidak Konsisten

Serta-merta kita teringat jawaban Sri Mulyani ketika menegah pertanyataan-pertanyaan Pansus DPR bail out Century, bahwa kebijakan kontroversialnya itu demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Tentu tak ada baju patriotisme yang muat dengan sikapnya saat ini. Kata-kata Robert Bingham, eks militer Amerika yang pernah diterjunkan ke perang Irak dalam  film State of Play bisa mewakili pemahaman tentang patriotisme, “seorang patriot akan membela negara dan temannya sampai mati tanpa memedulikan uang”. Patriotisme itu mirip semangat anjing dan serigala, kata Leo Tolstoy, yaitu loyalitas yang tidak mudah dirasionalkan.

Apakah Sri Mulyani memiliki loyalitas itu? Sebagai seorang intelektual-teknokrat loyalitas sebangun dengan kompensasi yang diterima. Tidak perlu melakukan idealisasi atas pekerjaan atau membela mati-matian korps, karena ketika tak lagi nyaman, ia bisa pergi ke lembaga yang mau membayar dan memperlakukannya dengan aman. Sikap Sri Mulyani adalah tipikal seorang ekonom, bukan negarawan.

Dengan pengalaman sebelumnya sebagai direktur IMF Asia-Pasifik pada 2002-2004, ia adalah wakil dari intelektual pro pasar. Konsep ekonomi neo-liberal yang diusungnya berjalin-berkelindan dengan agenda IMF-World Bank-WTO  terhadap Indonesia, di mana “negara demokrasi ketiga terbesar di dunia” ini memiliki posisi penting bagi Amerika Serikat, sekutu, dan pasar-pasarnya.

Sri Mulyani adalah sedikit dari intelektual-mekanis (bukan intelektual organis Gramscian) paling berpengaruh saat ini, baik pada kabinet SBY pertama atau kedua. Trio Sri Mulyani-Boediono-Mari Pangestu adalah tipe cendekiawan “fundamentalis pasar  bebas”, istilah Joseph Stiglitz bagi ekonom pro-globalisasi. Mereka seperti titisan kuartet mafia Berkeley: Widjojo Nitisastro, Ali Wardana, M. Sadeli, dan Emil Salim di era Pak Harto. Apa yang dilakukan Sri Mulyani cs mungkin akan diikuti intelektual ekonomi UI-UGM-CSIS yang lebih yunior. Ekonomi kerakyatan ala Mubyarto hanya pepesan kosong dan basi. Kita berada di dunia yang rata, kata Thomas Friedman, dimana  “semua tekanan, dislokasi, dan kesempatan tidak membuat masa depan semakin mudah” (T. L. Friedman, The World is Flat, 2007).

Anting-anting Bank Dunia

Kesempatan Sri Mulyani melanjutkan karir ekonomi pasar bebas pada Bank Dunia bukan sebuah kebetulan. “Bank sentral di atas bank sentral Amerika Serikat” itu bukan tak tahu gonjang-ganjing di Indonesia. Kebijakan dana bail out Century dan sebelumnya resep release and discharge bail out (kebijakan meneruskan atau menghentikan talangan utang ke bank-bank yang ditunjuk) di masa pemerintahan Megawati – akhirnya negara merugi Rp. 300 triliun – adalah bagian dari saran IMF-Bank Dunia.

Sebelum memberi selamat kepada doktor lulusan University of Illinois ini, ada baiknya mendengar saran profesor Columbia University, Joseph Eugene Stiglitz, yang pernah menjabat wakil presiden senior dan kepala ekonomi Bank Dunia pada 1997-2000. Tahun-tahun itu dikenal sebagai tahun terburuk Bank Dunia. Ketika terjadi gelombang demonstrasi terbesar menolak pertemuan WTO di Seattle, 1999, ia membuat sikap pembangkangan dan membongkar kebohongan Bank Dunia terkait lisensi utang dan kebijakan pada negara penerima utang. Menurutnya  janji kesejahteraan dari Bank Dunia (termasuk IMF) dengan mempromosikan paket ekonomoni global pada negara-negara Asia yang sedang krisis ekonomi pada 1997, tidak memberikan janji kemakmuran yang lebih baik dari sebelumnya (unprecendented prosperity), malah membawa pada kemiskinan yang tidak pernah terpikirkan, bahkan lebih buruk dari krisis negara-negara berhaluan komunis (Stiglitz, Globalization and Its Discontent, 2002). Ia akhirnya dengan tergopoh-gopoh dipecat dari lembaga kaya uang itu.

Salah satu sikap hipokrit Bank Dunia dan negara-negara industri maju adalah mendesak negara-negara miskin untuk menghapus hambatan perdagangan domestik, namun mereka tetap melindungi perdagangan domestiknya, seperti pertanian, agar tidak dapat dimasuki dengan mudah oleh negara berkembang. Tentu saja tindakan ini merampas pendapatan dari aspek ekspor negara-negara berkembang (Stiglitz, 2002: 6).

Belum berhenti sampai di situ, menurut Stiglitz sikap “hipokrit tanpa rasa bersalah” lembaga ini  adalah mendesak negara berkembang untuk mengurangi subsidi sektor riil masyarakat (seperti subsidi pupuk dan BBM), namun negara-negara maju tetap melanjutkan subsidi pada petani-petaninya, sehingga tentu saja petani dari negara berkembang sulit bersaing. Dengan banyaknya paket bantuan deregulasi (sebenarnya utang dan harus dibayar beserta bunganya), akhirnya bank-bank di Barat  menangguk untung dan muara keuntungan akan mengalir ke Bank Dunia. Negara Amerika Latin dan Asia yang kehilangan kontrol atas pasarnya menjadi sasaran empuk bagi negara industri dan Bank Dunia.

John Perkins dalam bukunya, Confession of an Economic Hit Man (2004), memperlihatkan secara telanjang peran licik lembaga seperti Bank Dunia, USAID, dan organisasi bantuan luar negeri memanipulasi politik bantuan, yang tujuannya menguasai potensi alam negara-negara yang dibantu yang memang kaya dan lestari. Janji utang untuk proyek-proyek yang tidak diperlukan rakyat dan kampanye bahwa utang sebagai langkah pembangunan hanya ilusi ekonomi. Gunanya tidak lain untuk melumpuhkan “pemerintahan-pemerintahan non-demokratis” itu, sekaligus pura-pura tidak tahu atas korupsi, pembukuan palsu, dan analisis keperluan proyek prestisius yang sebagian besar dananya mengalir ke elite penguasa dan agen-agen ekonomi global dan bermuara di lembaga bantuan itu kembali. Indonesia dan Soeharto termasuk yang ditipu oleh taktik hitam agen-agen ekonomi global ala Perkins.

Jika akhirnya Sri Mulyani membeli anting-anting dari gajinya di Bank Dunia dan harganya lebih mahal dari pendapatan seluruh penduduk satu kecamatan miskin di Flores, apakah salah? Dari perspektif neo-liberalisme, tentu tidak, karena itu hasil usaha individu berkompetesi secara global. Tapi dari perspektif komunitarianisme, yang menekankan pada kebaikan bersama, hal ini tentu saja salah, karena ada sistem yang memungkinkan seseorang menjadi sangat kaya dan serakah, dan ada mayoritas orang yang hidup miskin, lapar, dan mengais  sampah di sekelilingnya.

Teuku Kemal Fasya, Wakil Direktur Lembaga Budaya Saman, Aceh.

Dimuat di Koran Jakarta, 19 Mei 2010.

~ by teukukemalfasya on June 7, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: