Robohnya Pohon Kota Kami

Serambi Indonesia, 29 September 2010.

Teuku Kemal Fasya

Langit runtuh dan awan bergemuruh melihat pemandangan ini: jalan sepanjang tiga kilometer dari Paloh Keude hingga Panggoi Kota Lhokseumawe yang selama ini sejuk karena terlindung ratusan pohon mahoni, kenari, dan angsana, harus ditebas demi kepentingan pembangunan. Jalan ini adalah la tierra del paraiso, surga subur terakhir, yang menyelamatkan Kota Lhokseumawe, yang tahun lalu menerima sertifikat Adipura dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

 

“Kota ini harus dibersihkan”, instruksi walikota. “Demi keindahan kota migas, maka penting diupayakan perluasan jalan, yang maaf sekali harus menebang pohon kota”, lanjutnya. Sang walikota ingin menyulap kotanya menjadi lebih modern, dengan membangun super-mall, apartemen, dan lapangan golf. Ditambah pembangunan monorel, subway, proyek mega-drainase untuk menampung ribuan kubik air ketika hujan agar tidak menggenangi perumahan. Inilah era baru kota petro-dollar yang minim pohon tapi maksim mall dan apartemen!

 

Ilusi Pembangunan

Ilustrasi di atas hanya fantasi saya saja, demi melihat pohon kota yang semakin hari semakin terpinggirkan oleh pembangunan. Tapi itu tidak sepenuhnya fiksi, karena memang sebagian pohon kota telah ditebang untuk perluasan jalan. Sayangnya perusakan lingkungan demi pembangunan tidak pernah melahirkan protes keras. Seolah ada permaafan, penebangan halal demi tujuan yang lebih mulia : pembangunan. Apakah pembangunan itu? Destruksi lingkungan dan degradasi kesuburan alam.

 

Namun bukan berarti bahwa imajinasi saya ini tidak menjadi kenyataan. Banyak realitas sebenarnya berangkat dari mimpi-mipi terburuk alam bawah sadar. Termasuk buruknya hubungan antara demokrasi dan pembangunan. Adagium demokrasi, “pemerintahan yang dipilih secara demokratis akan lebih menggunakan pendekatan demokratis dalam pembangunan dibandingkan pemerintahan yang tidak dipilih secara demokratis”. Benarkah demikian?

 

Selama ini kita malah sering disuguhi fenomena acakadul.  Demokrasi yang lahir dari rahim reformasi selama lebih satu dekade terakhir kerap menyumbang daya destruksi dan apatisme sosial yang akut, unik, baru dan bahkan tak ditemukan di era sebelumnya. Meski pun tidak ingin membuat generalisasi, tapi tak sulit menunjuk hidung gubernur, bupati, dan walikota hasil pemilukada menjadi pemimpin korup, elitis, perusak lingkungan, dan militeristik. Bupati hasil pemilukada pertama di Indonesia, Kutai Kertanegara, adalah seorang narapidana korupsi, baru-baru ini mendapatkan grasi dari Presiden SBY.

 

Gonzalez Sainz, seorang pakar politik dari Spanyol, mengatakan praktik demokrasi sekarang ini tidak dapat lagi diperbandingkan dengan nilai-nilai filosofis 2500 tahun lampau. Ada perluasan realitas yang harus dipercakapkan dengan idealisme baru. Saat ini, demokrasi telah menjadi rejim yang bahkan menimbulkan kecemasan, penderitaan, dan kekecewaan mendalam bagi rakyat. Sehingga apa yang sering disebut demokrasi sebenarnya potret fundamentalisme kontemporer (Gonzalez Sainz, et al, Illusion of Democracy, 1992).

 

Realitas pemimpin lokal hasil Pemilukada tak kurang ditemukan fakta-fakta  anti-demokrasi ini, seperti politisasi regulasi, manipulasi citra pemimpin populis melalui media, propaganda etnis/kelompok tertentu, dan membekukan masyarakat dari partisipasi dan kontrol kekuasaan. Bisa dikatakan demokrasi meninggal sejak sang gubernur, walikota, dan bupati terpilih, dan mesin oligarki pun lahir menggantikan nilai-nilai yang dikampanyekan sebelumnya. Perilaku anti-demokrasi yang sering dilakukan adalah mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan.

 

Inilah karma yang diterima oleh negara dan masyarakat saat ini meski telah mengeluarkan ongkos yang tak sedikit untuk pesta demokrasi dengan nama Pemilukada.

 

Ilusi Kontrol Kota

Dalam buku The Other Path (1989), Hernando De Soto, fisuf ekonomi asal Peru memperlihatkan bahwa kekuasaan besar dimiliki walikota telah menjadikan pemerintahan kota sebagai rejim otoriter, yang menyulitkan walikota penerus menjalankan visi pembangunan berkelanjutan.

 

Hal yang tersulit adalah ketika kota sepenuhnya telah dikuasai oleh para pelaku ekonomi merkantilis dengan lisensi walikota yang bergaya preman. Ketika Pilkada usai dan pemerintahan baru mengambil alih, hanya tersisa sedikit ruang yang belum tereksploitasi untuk dijadikan pasar ekonomi baru, yang sialnya adalah wilayah itu zona hijau atau pasar tradisional tempat bergantung hidup pedagang informal. Hal yang paling mudah adalah menggusur pedagang kaki-lima dan menjadikan wilayah hijau sebagai sentral bisnis baru.

 

Deskripsi De Soto ini adalah fenomena kota-kota yang mudah ditemukan di bagian mana pun di nusantara ini. Zona hijau atau taman kota tidak pernah bertambah, bahkan terjadi penyusutan demi alasan perluasan ekonomi padat karya atau pusat bisnis.

 

Di sini sebenarnya walikota telah melakukan pelanggaran hak-hak sosial-budaya. Pertama, kriminalisasi atas ruang publik hijau sebagai tempat terbaik bagi setiap warga untuk berinteraksi dan berekreasi. Kedua, sikap bunuh diri kota dengan menekan laju pembangunan dan mengabaikan upaya rekonservasi.  Jakarta adalah contoh kota yang sedang mempersiapkan bunuh diri, karena zona hijaunya saat ini kurang dari sembilan persen. Ketiga, pemahaman delusif bahwa tanggung jawab menyelamatkan kota adalah kabupaten sekitarnya karena memiliki zona hijau dan terbuka lebih luas dibandingkan kota.

 

Dengan ilusi kontrol kota seperti itu, seharusnya setiap warga mengambil-alih keselamatan pohon kotanya, tempat ia lahir, tumbuh dan bermimpi. Warga tidak tidak boleh sepenuhnya mempercayai walikota dengan siasat licik eksploitasi yang dimilikinya. Salah satu yang penting adalah menyelamatkan pohon kota dari kejamnya pembangunan. Katakan tidak pada setiap upaya penebangan pohon kota at all cost. Atau bersiaplah menerima kutukan bencana yang pasti datang karena kerusakan yang telah diinvestasikan.

 

Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

 

~ by teukukemalfasya on October 28, 2010.

One Response to “Robohnya Pohon Kota Kami”

  1. menebang pohon dengan membabi-buta sama halnya dengan investasi bencana untuk warganya….tak boleh diteruskan….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: