Pemimpin Populis


Teuku Kemal Fasya

Suatu malam sebelum Idul Adha, di simpang lima Banda Aceh, saya berpapasan dengan seorang yang sedang menggendong kotak infak untuk korban bencana di Mentawai dan Yogyakarta. Dengan mengenakan topi pet ia berjalan mendekati mobil-mobil mewah yang sedang terhenti karena lampu merah. Dia adalah Irwandi Yusuf, gubernur kita!

 

Kemudian dia menghampiri kendaraan saya, langsung saya sapa sambil tersenyum, “neutron keudroe mita sumbangan lagoe, Bang?” (“langsung turun sendiri nih cari sumbangan?”). Dia timpali dengan cepat, “nyoe neupeduek peng laju keuno!” (“Ya, berikan terus sumbangannya ke sini!”). Sejurus saya melihat kiri-kanan, apakah Irwandi melakukan ini untuk kepentingan pers atau sebuah sikap spontannya. Yang bisa saya saksikan tidak ada wartawan di sekitarnya. Hanya ada sekelompok mahasiswa dan seorang di antaranya mengabadikan gambarnya dengan kamera saku. Seorang mahasiswa berteriak ke Irwandi agar melompat ke sisi trotoar karena lampu telah hijau.

 

Saya pikir ini adalah sikap populis ala Irwandi yang beberapa kali sempat kita saksikan.  Suatu waktu, dalam peluncuran sebuah media di Hotel Hermes, ia juga hadir dan langsung duduk di deretan tengah. Ia bergeming hingga seorang panitia memintanya untuk duduk di bagian depan, yang memang diperuntukkan untuk pejabat seperti dirinya. Jauh sebelum itu, ia juga pernah makan sahur di gubuk seorang nenek miskin di daerah Aceh Besar.

 

Sesungguhnya bukan Irwandi gubernur pertama Aceh yang suka bersikap populis. Populis (populist) adalah bahasa Inggris yang berakar dari bahasa Latin yang kini diabsorsi secara jamak oleh Bahasa Italia yang berarti bersifat atau sesuai dengan semangat kerakyatan. Popolare cultura, istilah Italia itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti “budaya rakyat”yang tegas berbeda dengan budaya elite atau budaya avant-garde. Budaya rakyat yang dimaksud di sini adalah budaya kelas pekerja atau akar rumput. Estetika budaya popular berhubungan dengan penilaian “rendah”, simbolis, pinggiran, tertindas, khas rakyat! Budaya popular mengangkat keseharian rakyat kecil nan miskin sebagai transkrip kebudayaan.

 

Sikap-sikap populis tidak ditemui pada Muzakkir Walad atau Madjid Ibrahim tapi ada dalam (sebagian) watak Ibrahim Hasan atau Syamsuddin Mahmud. Dua nama gubernur yang disebut di awal adalah pemimpin Aceh yang lebih berwatak “aristokrat”. Muzakkir Walad terkenal sebagai kolektor lukisan pelukis ternama nasional. Hadirnya lukisan Popo Iskandar, Affandi, Rusli, Srihadi, dll di ruang pendopo gubernur Aceh adalah berkat jasanya. Lukisan itu kini berharga milyaran, entah masih tersangkut di dinding pendopo atau telah tercuri. Madjid Ibrahim maklum sebagai penyuka musik klasik atau pementasan drama ala Broadway. Perilaku itu mungkin tidak terpahami sebagian besar masyarakat Aceh yang petani, pekebun, dan nelayan ini. Namun perilaku itu adalah watak yang tidak dibuat-buat dan tidak ada salahnya. Toh, mereka tidak korupsi.

 

Berbeda dengan Ibrahim Hasan. Seperti tertulis dalam biografinya, Namaku Ibrahim Hasan, Menebah Tantangan Zaman (2003), Hasan adalah mungkin satu-satunya gubernur Aceh yang pernah mengunjungi seluruh kecamatan di Aceh semasa menjabat, kecuali hanya satu kecamatan yang tak sempat disinggahinya di Aceh Tenggara. Syamsuddin Mahmud dikenal bukan hanya seorang ekonom, tapi juga seorang imam yang fasih. Tak jarang shalat-shalat Id diimami olehnya. Muhammad Nazar sempat mengimami shalat id, walaupun pada Idul Fitri lalu tidak mendapat “visa” untuk kembali mengulanginya.

 

Menjadi populis bukan sebuah sikap yang mudah, meskipun hal itu bisa dipelajari. Kita sebenarnya memerlukan manajer rasional atau birokrat objektif dalam pemerintahan modern dibandingkan sikap populis. Namun bagi masyarakat Asia-Afrika-Amerika Latin, hal-hal populis dianggap cukup berpengaruh dalam menjaga citra pemimpin dan elektebilitasnya ke depan. Mahmud Ahmadinejad, presiden Iran menunjukkan karakter populis melalui sikap bersahaja. Di rumah pelanjut revolusi Ayatullah Khomeini ini hanya ada ambal sebagai alas duduk, yang juga untuk menjamu tamu penting. Mirip dengan Gus Dur di Ciganjur. Ia rela memotong separuh tunjangan presiden dan menteri untuk anggaran khusus bagi masyarakat sangat miskin di negeri Persia itu.

 

Moammar Khadafi, pemimpin Libya, bahkan menggelar “kantor pemerintahan portable”, karena memang sebuah tenda ala pemimpin badui yang bisa diletakkan di mana pun di Tripoli atau luar ibukota. Ini juga sikap empatik pada tradisi tinggal masyarakat kelas rendah di negeri sub-sahara itu yang berpindah-pindah dengan menggunakan tenda. Hugo Chavez, seperti yang bisa saksikan dalam film dokumenter Revolution Must Not be Televised, memulai hari setiap awal pekan dengan menyapa penduduk melalui radio pemerintah. Siapa pun bebas menelpon atau menyatakan keluhannya langsung kepada presiden Venezuale yang menjadi ikon perubahan dari Selatan itu tanpa sensor. Bahkan tak sedikit yang menyumbangkan hartanya untuk “melanjutkan revolusi yang telah dimulai” oleh pemimpin yang berani mengata-katai pemerintahan Amerika Serikat sebagai poros jahat dunia dan menuding Bush sebagai penjahat perang.

 

Akan menjadi kesenangan bagi masyarakat melihat pemimpinnya memiliki sikap populis. Tapi jangan terkecoh, beberapa fakta menunjukkan tirai populis kadang manipulatif atau realitas pelarian diri akibat gagal menyejahterakan masyarakat, sembari diam-diam mencelupkan diri di tengah keuntungan kekuasaan yang lebih besar. Pol Pot memulai revolusi popularnya dengan gagasan “desa mengepung kota”, yang tak lain menenggelamkan kemajuan yang telah dimiliki Kamboja melalui nekrokultura; budaya kematian dan pembunuhan massal atas ratusan ribu priyayi dan intelektual. Robert Mugabe, presiden Zimbagwe, memulai revolusi simpatiknya dengan paradigma Pan-Afrika dan anti-imperialisme kulit putih, malah menggali kuburan bagi rakyatnya sendiri sehingga menjadi salah satu termiskin di dunia. Mugabe, pengagum Adolf Hitler tentang ide Uebermensch in Deutchland, telah membawa Zimbagwe sebagai negara dengan tingkat inflasi yang fantastis (sempat dua juta persen). Sebuah foto istri Mugabe, Grace Mugabe, memperlihatkan kontradiksi itu. Ia meneriakkan “hidup rakyat”, dengan cincin permata yang cukup mencolok di jarinya dan gelang platina yang berharga lebih satu milyar rupiah (US$ 120.000). Dan itu dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang kelaparan dan kurus kering.

 

Kita memerlukan demokrasi untuk membangun kesadaran agar warga bertanggung-jawab atas negerinya lebih tinggi dibandingkan membesarkan pemimpin yang kharismatik dan populis sekali pun. Karena tujuan demokrasi adalah menghilangkan ketergantungan terlalu besar pada elite, membangun solidaritas, kepedulian, meningkatkan kapasitas warga, dan secara optimal melayani masyarakat serta memberikan kesejahteraan sebagai amanat kekuasaan.

 

Tak ada salahnya jika masyarakat Aceh masih memerlukan pemimpin yang populis seperti Irwandi sebagai gubernur ke depan. Tapi kita tentu lebih memerlukan pemimpin visioner, managable, terampil memimpin dan memerintah tanpa menjadi otoriter. Kita mendamba tokoh penuh ide yang gembira mempraktikkan gagasannya agar Aceh jauh dari keterpurukan dan kebangkrutan akibat oligarkhi dan demokrasi patronase  – istilah Gerry Van Klinken – yang menyebabkan Aceh masih menderita di era penuh damai ini.

 

Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi dan fasilitator perdamaian Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Dimuat di Serambi Indonesia, 22 November 2010.

~ by teukukemalfasya on November 25, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: