Sumiati, Kikim, dan Husna.

Seputar Indonesia, 3 Desember 2010.

Teuku Kemal Fasya

Bulan haji ini penuh dengan berita duka dari Arab Saudi. Setelah berita penyiksaan Sumiati, TKI (tenaga kerja Indonesia) asal Dompu, NTB, yang bekerja di tanah suci, disusul kabar pembunuhan Kikim, TKI yang juga bekerja di negeri yang sama, kini muncul lagi kasus di Madinah. Husna, pekerja migran Indonesia yang memiliki nasib sama dengan Sumiati, meski lebih baik dari Kikim, tak sampai terbunuh di tanah suci.

 

Realitas penyiksaan TKI yang bekerja di Arab Saudi dan Malaysia bukanlah kabar baru. Kasus yang berturut-turut muncul dari Arab Saudi di tengah musim haji ini seperti isu pemanasan global; diinformasikan sebagai sesuatu yang mengerikan,tapi tidak pernah ada tindakan nyata untuk menangani secara tuntas dan mencegah agar tidak kembali terulangi.

 

Malaysia dan Arab Saudi adalah dua negara yang paling banyak menyedot tenaga kerja minim-keterampilan dari Indonesia. Di Malaysia sendiri tidak kurang 2,2 juta TKI bekerja di tengah proses pengurangan TKI dari tahun 2007 yang mulai signifikan. Pada tahun 2009 jumlah TKI yang bekerja di sektor rumah tangga berkurang menjadi 230 ribu dari 500 ribu lima tahun sebelumnya. Sebagian besar memang bekerja di sektor perkebunan, restoran, dan pabrik sebagai buruh kasar. Itu belum dihitung dengan 2 juta masyarakat keturunan Indonesia yang tinggal di Johor Bahru, Selangor, Melaka, dan Kedah.

 

Jumlah TKI di Arab Saudi memang tidak sebanyak Malaysia, “hanya” 800 ribu jiwa. Namun jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan negara tujuan lain seperti Dubai, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea, bahkan Vietnam. Hingga sekarang, ada sekitar 200-300 TKI yang terus dikirimkan ke Arab Saudi setiap hari.

 

Pilihan ke Malaysia dan Arab Saudi memang didasarkan pada kesamaan “kultur genetis” dengan masyarakat Indonesia. Sebagai penduduk yang mayoritas Islam, buruh migran Indonesia tentu lebih senang jika bekerja di negara yang beragama sama. Karena tidak ada masalah “teologis” yang terlalu merepotkan, dan adanya stereotipe bahwa hidup dengan keluarga seiman akan lebih mudah adaptasi, maka pilihan ke dua negara itu dianggap paling masuk akal. Hal ini sesuai fakta bahwa sebagian besar TKI berasal dari Jawa, Madura, dan NTB yang nota bene adalah “Islam dan NU”. Modal ini adalah “passport” menuju negara-negara muslim yang kaya.  Bandingkan jika harus memilih Hongkong atau Taiwan yang beragama Budha/Kristen, sehingga memerlukan proses adaptasi yang lebih panjang dan waktu untuk mengatasi shock culture.

 

Itu juga ditambah latar belakang pendidikan yang tidak begitu dipersyaratkan dibandingkan memilih kerja ke Korea Selatan atau Jepang. Para pekerja migran yang berangkat ke Malaysia dan Arab Saudi hanya perlu ijazah SD, karena mereka memang bekerja di sektor domestik yang memiliki tanggung jawab biaya rendah (low cost responsilibity). Mereka yang bekerja di kilang (pabrik), bukan tim teknis, mandor, atau tim evaluator, tapi pekerja kasar langsung. Namun pekerja di sektor terendah dari “jaring ekosistem ekonomi” itu merasa beruntung karena memiliki bayaran lebih tinggi dibandingkan PNS di negeri sendiri. Rata-rata para TKI di kedua negara itu menerima gaji sebesar 3-5 juta (700-1500 Ringgit atau 1000-2000 Riyal) per bulan.

Penggerak Ekonomi

Apabila rerata penghasilan digabungkan dengan pekerja yang memiliki keterampilan atau pengetahuan mumpuni (sekitar 10 persen), maka para pahlawan devisa ini bisa mengirimkan tabungannya ke Indonesia sebesar 10 triliun per bulan ke keluarga mereka. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan APBD Aceh setahun. Bagi keluarga miskin di Jawa, mendapat tambahan satu juta rupiah per bulan adalah rahmat yang tiada tara. Dana sebesar itu mampu menggerakkan ekonomi di sektor riil sebuah rumah-tangga. Anggaran pendapatan belanja buruh migran jauh lebih menyelesaikan masalah dibandingkan APBN, karena kekuatan belanja nasional kita 70 persen lebih telah habis untuk dana rutin, operasional, gaji pejabat-PNS, dan juga “dana entertainment”. Hanya tersisa sedikit anggaran untuk pembangunan yang belum tentu menetes ke seluruh keluarga-keluarga miskin itu. Melihat faktor ini pemerintah cukup terbantu keberadaan buruh migran ini.

 

Namun sikap keterbantuan ini seharusnya diiringi dengan tanggung jawab dari pemerintah RI. Pemerintah tidak bisa memaklumi penderitaan para TKI sebagai konsekuensi kerja. Mereka adalah duta-duta ekonomi bangsa, sama dengan duta-duta olah raga bangsa yang bertanding Asian Games XVI di Guangzhou, China. Bahkan jerih-payah mereka lebih jelas menghasilkan “medali” dibandingkan prestasi atlit bulu tangkis nasional kita.

Solusi, Bukan Masalah

Untuk situasi ini Pemerintah Indonesia perlu proaktif untuk membantu dan melakukan advokasi terhadap korban-korban penindasan majikan di luar negeri itu. Yang terjadi di Arab Saudi dan Malaysia adalah kasus berulang yang terbongkar oleh pers setiap tahun. Persis kasus pembakaran hutan yang berlangsung menjelang musim hujan untuk kepentingan alih fungsi ke lahan perkebunan.

 

Pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, untuk mengurangi pengiriman TKI ke Arab Saudi tidak menjawab masalah penyiksaan yang dialami oleh Sumiati dan kawan-kawan. Jika pengurangan pengiriman tanpa diikuti penyelesaian masalah ketidaktersediaan tenaga kerja di dalam negeri sama saja dengan menjerambabkan para pengangguran nasional ke dalam lembah kemiskinan yang lebih absolut. Yang perlu dilakukan pemerintah, dalam hal ini Menakertrans adalah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap masalah-masalah TKI dengan pemerintah Saudi. Termasuk juga penataran bagi keluarga calon penerima TKI kita.

 

Yang paling sering menjadi masalah karena ada pemahaman di kalangan penduduk Arab yang konservatif itu bahwa TKI sama dengan budak (al-‘abd), yang bisa diperlakukan seenaknya, termasuk untuk kebutuhan seksual. Pemahaman teologis ini tentu saja menganggu, bukan saja karena situasi modernitas dan eksistensi negara di dunia global yang telah berubah jauh dibandingkan 1400 tahun lalu, tapi juga para pekerja termasuk pembantu adalah individu yang perlu dihargai haknya, bahkan hak untuk tidak bekerja melebihi waktu dan tidak manusiawi. Pembantu pun memiliki hak restoratif dan rekreatif yang harus dihargai oleh majikan. Kasus yang terjadi di Arab Saudi dan Malaysia memiliki kesamaan, terutama dalam melihat eksistensi para pekerja migran ini. Di Malaysia simbol penghinaan itu adalah istilah “Indon”, yang kira-kira berarti bangsa tetangga yang patut diperbudak.

 

Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah advokasi untuk keadilan dan kebenaran bagi korban. Pemerintah tidak hanya memberikan memo atau teguran keras atas kasus-kasus penyiksaan, tapi juga memberikan bantuan hukum serta mengawal proses hukum di negara tersebut agar para pelaku kekerasan mendapatkan hukuman sesuai dengan nilai keadilan dan proses formal. Jika kini diberitakan majikan pembunuh Kikim akan diberikan hukum Qisas (hukuman mati),maka pemerintah harus mengawal melalui pengacara yang dibayar oleh negara untuk membuktikan proses hukum formal benar-benar dilaksanakan. Di samping sebagai bentuk kepedulian kepada korban juga sebagai ekspresi bahwa kita benar-benar bangsa berdaulat dan memiliki harga diri.

 

Jika itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, tunggu saja deret hitung Sumiati, Kikim, Husna, akan terus bertambah. Di satu titik kita semakin sulit menghitungnya dengan benar dan air mata duka semakin hambar rasanya.

 

Teuku Kemal Fasya, Dosen Antrologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

 

~ by teukukemalfasya on December 8, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: