Humanisme dalam Syariat Islam

Jurnal Nasional, 13 Januari 2010.

Teuku Kemal Fasya

Desember lalu Human Right Watch (HRW), sebuah lembaga internasional pemantauan HAM yang berkedudukan di New York merilis sebuah laporan tentang peningkatan pelanggaran HAM di Aceh. Menurut lembaga independen ini, meskipun indeks pelanggaran HAM akibat konflik menurun drastis, tapi kekerasan yang didasarkan implementasi agama, dalam hal ini Syariat malah meningkat di tahun 2010.

 

Dari hasil penelitian ini mereka mendesak kepada Presiden, Mahkamah Agung, dan DPRD Aceh untuk membatalkan Qanun No. 14/2003 tentang khalwat atau perbuatan bersunyi-sunyian dua orang lain jenis tanpa perkawinan dan mengamandemen Qanun No. 11/2002 tentang syarat busana Islami. Menurut HRW kedua hukum ini dianggap tidak adil bagi perempuan, penduduk desa, dan masyarakat miskin.

 

Realitas di lapangan, hukum ini telah menjadi ajang kriminalisasi tanpa melalui proses pengadilan. Institusi Polisi Syariah atau disebut Wilayatul Hisbah kerap melakukan tindakan tidak manusiawi seperti mempermalukan bahkan memperkosa seperti kejadian di awal tahun Januari lalu. Kedua hukum itu “telah sewenang-wenang dan diskriminatif…dan harus disesuaikan dengan standar HAM”.

 

Islam dan HAM Universal

Sebagai “produk lembaga asing”, laporan HRW mungkin terlalu “keras” atau tidak memahami konteks Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Pasca-reformasi, Pemerintah Indonesia telah mengakui wewenang Aceh merumuskan perundang-undangan yang sesuai dengan semangat lex specialis yang dimilikinya. Dalam UU No. 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, disebutkan kewenangan membuat qanun (peraturan daerah) yang mencirikan nilai-nilai dan identitas Aceh yang Islami. Hal ini diperkuat dengan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan buah kesepakatan Helsinki Agustus 2005.

 

Namun HRW juga tidak salah. Lembaga ini adalah LSM independen, sedikit banyak HAM yang diyakini tentu berangkat dari nilai-nilai universalitas (Barat). Seperti yang dapat kita baca dalam deklarasi kemerdekaan AS, “we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

 

Prinsip nilai HAM Barat memang didasarkan pada nilai-nilai libertarian, karena dari sanalah dipercaya kehidupan dan kebahagiaan terjelang. Ini tentu berbeda dengan nilai-nilai Timur apalagi Aceh yang lebih komunitarian. Komunitarianisme lebih mengarah pada preservasi nilai-nilai kemasyarakatan, menjemput keantikan, haba indatu (petikan cerita leluhur), dan kebaikan masa lalu. Komunitarianisme menganggap inti kebaikan atau kebahagiaan tidak terletak pada individu tapi pada masyarakat. Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dipahami oleh si pembuat qanun sebagai upaya preservasi nilai sosial-budaya dan diyakini berasal dari Alquran dan Hadist.

 

Hingga di titik ini sebenarnya rekomendasi HRW tidak boleh sampai mengabaikan aspek filosofis qanun-qanun di Aceh. Sebagai negara yang telah meratifikasi kovenan internasional tentang ekonomi, sosial dan budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) yang tertuang dalam UU No. 11/2005, Indonesia bukan saja harus menghormati setiap kebijakan sosial-budaya Aceh, tapi juga harus memperjuangkannya agar tidak rusak atau punah.

 

Yang patut menjadi pertanyaan adalah apakah qanun-qanun yang diberlakukan itu benar-benar telah Islami? Secara lebih sederhana apakah hukum khalwat dan wajib busana muslimah ini telah benar-benar mampu memberikan kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan hukum bagi sebagian besar masyarakat Aceh? Jika dilihat dari laporan itu, sering kali yang menjadi terdakwa adalah perempuan muda dan desa, bahkan orang yang belum cukup umur (18 tahun), diperlakukan secara tidak patut (dipukul, dimandikan air comberan, dihina, dipaksa berhubungan badan dengan pasangan, hingga diperkosa), tanpa proses hukum yang ideal (tidak didampingi pengacara, ditakut-takuti), maka hukum yang diberlakukan di Aceh ini masih jauh dari harapan hukum Islam yang kaffah (paripurna).

 

Makanya tidak menjadi relevan untuk membenturkan antara hukum Islam dengan HAM Barat, karena sesungguhnya, darimana pun semua hukum mesti mensyaratkan adanya kesetaraan (equality), keadilan (equity), dan kebahagiaan (pursuit of happiness) bagi masyarakat yang meyakininya. Bukan permasalahan apakah hukum cambuk atau penjara yang lebih humanis, tapi apakah hukum yang diberlakukan itu telah memberikan keadilan untuk semua? Seperti juga praktik hukum di Indonesia, di Aceh tak kurang buruk rupanya, karena hukum hanya lancar bagi kelompok lemah dan macet bagi elite dan para penguasa ekonomi dan politik.

 

Kembali Ke Islam Otentik

Di Aceh saat ini sedang ramai kembali diperbincangkan Syariat yang dapat mempertahankan situasi perdamaian dan demokrasi yang masih labil ini.

 

Selama ini pemberlakuan Syariat Islam keras dianggap hanya menjadi telikung elitis, tidak menjawab substansi keagamaan, dan bahkan bisa mengancam perdamaian. Buruknya praktik pemberlakuan Syariat seperti tentang hukum khalwat, busana muslimah, dan ditambah horror vacuui qanun jinayah tentang rajam sampai mati bagi penzina, sebagian intelektual Islam Aceh menawarkan Syariat Islam humanis untuk menggantikan Syariat Islam politis. Syariat Islam Humanis, sebagai mana yang pernah diintrodusir oleh Abdullah Ahmed An-Naim, intelektual muslim Sudan, merupakan pesan utama dalam Islam. Namun dalam sejarahnya pesan utama ini akhirnya gagal berkembang akibat politik elite yang menjadikan Syariat sebagai alat politik penundukan (Toward an Islamic Reformation : Civil Liberties, Human Rights, and International Law, 1990).

 

Namun, apa pun bungkusnya, Islam hendaknya benar-benar menjadi nilai-nilai pembaruan, yang menjaga masyarakat agar tidak mudah marah dan terjebak situasi bar-bar seperti yang terjadi selama ini. Seperti diingatkan Jacques Derrida, agama (religion), seharusnya dikembalikan pada nilai-nilai otentiknya, yaitu re-ligare, mengingat kembali pada tuas kerahiman Tuhan dan re-legere, membaca ulang firman dari langit itu secara bijak agar sesuai nilai-nilai yang ada di bumi.

 

Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

 

~ by teukukemalfasya on January 14, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: