Ayah Panton Jadi Bupati

Harian Aceh, 31 Maret 2011.

Teuku Kemal Fasya

Musim Pilkada semakin dekat. Menurut penanggalan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Pilkada akan dilaksanakan serempak pada Oktober 2011 untuk pemilihan gubernur dan 19 kabupaten/kota.

 

Tapi perasaan saya penanggalan itu akan meleset. Bukan karena susah membuat perencanaan yang persis, tapi memang ada maop (hantu atau mitos) yang menyebabkan tahap rencana selalu kendur dan melantur. Masalah terbesar ada di DPR Aceh yang sampai sekarang belum mengesahkan revisi qanun Pilkada (Qanun No. 7/2006).

 

Masalah bermula ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan pasal calon independen dalam UU Otonomi Khusus Aceh  (UU No. 11/2006 pasal 256) yang berlaku sekali untuk selamanya (once for the all time), tapi berlaku di setiap musim Pilkada. Legitimasinya adalah keputusan MK 30 Desember 2010. Menurut MK pembatasan calon independen, bukan saja tidak sesuai dengan semangat zaman, bahwa politik adalah hak setiap warga negara, tak boleh dibajak oleh parpol semata, tapi juga bertentangan dengan konstitusi, terutama pada pasal 18, 27, dan 28 dalam UUD 1945 amandemen.

 

Daerah lain di Indonesia telah memanfaatkan peluang calon independen, seperti diatur dalam amandemen UU Pemerintahan Daerah (UU No. 12/2008), sehingga ia menjadi fenomena politik biasa saja. Di beberapa daerah bahkan calon independen memenangi Pilkada: Rote Ndau (NTT), Batubara (Sumut), Kubu Raya (Kalbar), dll.

 

Namun di Aceh keputusan MK ini masih membuat bimbang DPRA. Resah dan gelisah disebabkan lumbung politik status quo akan terancam oleh hadirnya calon independen. Sikap ketua pansus Qanun DPRA menanyakan langsung kepada rakyat apakah menghendaki calon independen atau tidak (Harian Aceh, 19 Maret) adalah ironi anggota parlemen. Wacana ini bukan saja bentuk kebingungan akan fungsi legislasi yang dimiliki, dan di antaranya tinggal memuluskan agenda-agenda hukum yang lebih tinggi atau konstitusi melalui qanun, tapi juga kebimbangan eksistensinya sebagai wakil rakyat. Ada pikiran bahwa komunitas yang memperjuangkan calon independen bukan rakyat. Jika bukan rakyat lantas apa?

 

Masalah lanjutan dari wacana itu adalah bagaimana metodologi bertanya kepada rakyat? Apakah dengan referendum? Atau adakah mekanisme polling yang makbul menyerap luas aspirasi rakyat? Kalau boleh diikuti dengan pertanyaan lain, mengapa mekanisme anggaran “pribadi” DPRA (self-regulation), seperti dana aspirasi, tunjangan, anggaran perjalanan dinas, dan segala kemewahan sebagai anggota dewan tidak ikut ditanyakan kepada rakyat? Bisa jadi jawabannya, tidak semua boleh ditanyakan. Ketika berhubungan dengan kesejahteraan para anggota legislatif mungkin tak perlu ditanyakan atau dipublikasi karena itu aib?!

 

Di sini saya melihat problem “representasi” menahun di tubuh DPRA, yaitu adanya politik kepentingan yang ikut masuk dalam pikiran sebagian anggota dewan yang kemudian digeneralisasi sebagai pikiran yang representatif. Inilah yang menyebabkan DPRA gagal merepresentasikan kualitas ide dan demokrasi di luar dirinya secara adil, jujur, jernih, dan tegas. Dalam proses legislasi, DPRA sebenarnya dituntut untuk mengelola kualitas ide agar menjadi potensi demokrasi yang bisa membahagiakan dan mensejahterakan, dan bukan menyibukkan pada logika mayoritas atau proseduralisme, karena hal itu telah selesai ketika terpilih.

 

Menjadi anggota dewan, gubernur, atau bupati harus mampu meremukkan pikiran primordial, terkait basis konstituen yang memilih saat Pilkada/pemilu, atau teman ngumpul minum kopi yang setia. Di luar itu ada rakyat yang setia menunggu pikiran dan kreativitas yang berkualitas, baik dia memilih atau tidak. Mungkin kata-kata Thomas Jefferson (13 April 1743 – 4 Juli 1826), presiden ketiga sekaligus bapak bangsa Amerika Serikat perlu diingat, “kesetiaanku pada partai harus meluntur ketika aku terpilih sebagai presiden”.

 

Karena tanpa calon independen tentu tak ada alternatif dan pilihan. Hidup tanpa alternatif adalah kehidupan yang pucat dan kurus dari harapan. Secara praksis kita bisa bayangkan, jika keputusan MK ini tidak dijalankan, beberapa kabupaten hanya mungkin tersedia dua kontestan, yaitu Partai Aceh (PA) dan gabungan sisa partai lainnya. Tentu ini bukan berita baik bagi demokrasi, seolah-olah terbentuk opini PA akan melawan atau dilawan oleh semua sisa partai lain (PA against the rest). PA tidak perlu terjerumus pada logika lawan (antagonis) atau pahlawan (protagonis). Karena yang menjadi lawan adalah kemiskinan, kebodohan, dan korupsi, dan menjadi pahlawan adalah rakyat sekalian.

 

Bisa dilihat dalam konfigurasi kursi PA DPRK di beberapa kabupaten seperti Pidie Jaya (64 persen), Bireun, Aceh, Utara, dan Aceh Timur (72 persen), atau Aceh Jaya (70 persen). Lhokseumawe memang “hanya” 56 persen PA, tapi bagaimana membagi kepentingan hingga memunculkan dua kandidat, jika persyaratan setiap calon harus diusung minimal 15 persen kursi anggota dewan/koalisi/fraksi? Sejarah buruk ini sebenarnya bisa dihindari jika ada calon independen di tengah-tengahnya, yang melembutkan ketegangan, dan menunjukkan (jika calon independen menang) proses Pilkada adalah kemenangan rakyat, dan bukan bukan kemenangan oligakhi partai politik.

 

Teman saya dari Aceh Utara, Syamsuddin Jalil atau dikenal Ayah Panton akan sangat sedih jika calon independen ini gagal diqanunkan. Bayangkan, seniman otodidak ini sudah mempersiapkan tabungan politik melalui road show orasi budayanya dimana-mana bahwa ia serius menggantikan Tgk. Ilyas Pase. Mengharapkan pinangan dari partai pemenang jelas susah, karena semuanya sudah tersedia di paket kotak pandora.

 

Atau seorang teman aktivis lain, Sri Wahyuni, yang bersemangat maju di Bener Meriah. Jika ia berhasil, terpujilah, bahwa dia satu-satunya bupati calon independen perempuan Indonesia, setelah sekian lama politik mainstream berkuasa (atau “malestream”:arus laki-laki, istilah Cornel West, pemikir feminis). Jelas Ayu tidak menjual wajah, baju mahal, perawatan kulit, atau bedak, karena ia maju dengan visi-visinya. Ia maju tanpa perlu warisan trah politik tertentu.

 

Tanpa calon independen harapan mereka akan bertepuk sebelah tangan. Mau begitu?

 

Teuku Kemal Fasya, ikut mengajar antropologi politik dan rekonsiliasi.

~ by teukukemalfasya on March 31, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: