Prasasti Pasir Perdamaian


Teuku Kemal Fasya

Serambi Indonesia, 30 Maret 2011.

Kalau terus berkeras hati, tak mau berdamai juga, tak apa. Kita bakar saja Aceh ini. Tapi ingat, kita harus mau dicatat sejarah kepada anak-cucu bahwa kitalah yang membakar dan merusaknya”.

 

Ungkapan ini bisa ditemukan dalam memoar Syamaun Gaharu, seorang tokoh Aceh, perintis sekaligus panglima Kodam Iskandar Muda pertama. Cerita ini juga sering dituturkan oleh Lian Sahar, seorang pelukis ekspresionis asal Aceh yang tinggal di Yogyakarta, kepada saya ketika masa kuliah dulu.

 

Pernyataan Panglima Syamaun Gaharu (demikian ia sering dipanggil oleh kolega dan juga lawan-lawan politiknya) disampaikan ketika berdebat tak putus dengan Hasan Saleh dan Hasan Ali yang berkunjung ke rumahnya pada suatu malam di masa konflik DI/TII pada 50-an. Hasan Saleh yang terkenal garang dan seram dengan suara baritonnya pun seperti tercekat dengan kata-kata sakti itu. “Membakar Aceh dan harus menanggung pada anak cucu?” Siapa yang mau?

 

Sejak itu polemik pun melunak hingga kesepakatan damai pun diprakarsai di Desa Lamteh, 7 April 1957. Perjanjian Lamteh dilakukan oleh tokoh lapangan, yaitu Syamaun Gaharu, Ali Hasjmy, dan Muhammad Insja dari pihak republik dan Hasan Ali, Hasan Saleh, dan Ishak Amin dari DI/TII. Tgk. Muhammad Daud Beureueh tidak hadir dalam pertemuan itu. Baru bertahun-tahun kemudian ia mau turun gunung setelah dibujuk penuh hormat oleh Kolonel Yasin, 8 Mei 1962. Ia memanggil Abu Beureueh dengan Ayahanda.

 

Namun, jauh sebelum kesepakatan damai itu, kelompok masyarakat di Aceh juga sudah jengah dengan perang dan ingin segera mewujudkan perdamaian. Menurut penuturan Pak Lian Sahar, masyarakat Aceh perantauan juga ikut urun-rembuk dalam menyelesaikan krisis yang terjadi di Aceh. Saat itu pelajar dan student (sebutan untuk mahasiswa saat itu) Aceh di Yogyakarta dengan menggunakan sepur (kereta api) berangkat dari Lempuyangan ke Jakarta dan bergabung dengan pelajar dan student Aceh lainnya, melakukan audiensi dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Permohonan audiensi direspons cepat. Protokoler tidak serumit sekarang. Kelompok intelektual muda itu bisa berbicara langsung dengan pemimpin negeri secara leluasa, tanpa harus membuat skenario forum tertentu. Ali Sastroamidjojo pun mencatat semua gagasan itu dalam buku kerjanya.

 

Lima Puluh Tahun Kemudian…

Sketsa sejarah itu sepertinya cocok untuk diungkapkan pada situasi masa sekarang, ketika perdamaian Aceh di Helsinki yang sudah terjelang lebih lima tahun ini kembali memanas. Pemanasan politik yang terjadi selama ini bisa dikatakan lebih karena perdamaian tidak bisa dihayati dengan baik oleh elite-elite politik di Aceh, yang terlihat dalam drama wacana  politik yang dihasilkannya.

 

Hal ini terlihat sejak problematisasi qanun Wali Nanggroe dan kini berlanjut dengan polemik calon independen. Sikap tak kesatria itu malah diperlihatkan oleh elite – dalam hal ini legislatif Aceh – yang di tahun 2009 dipenuhi janji dan doa sebagai kekuatan reformasi baru Aceh, atas keberhasilan Partai Aceh (PA) menguasai separuh kursi di parlemen.

 

Apa nyana beban sebagai kekuatan demokrasi baru terasa sangat berat. Bukan malah membekali diri dengan pengetahuan, keterampilan, dan afeksi sosial yang malah memperkuat basis representasi populisnya, sebaliknya memunculkan pernyataan-pernyataan yang tidak simpatik. “Jakarta ingin memangkas otonomi khusus Aceh, DPRA akan melakukan peninjauan kembali atas keputusan MK, akan ada mobilisasi massa untuk menolak calon independen, hingga pembahasan rancangan qanun Pilkada akan dihentikan.” Wacana-wacana “asbun” dan terkesan militeristis seperti ini malah memperburuk situasi perdamaian Aceh yang seharusnya makin lama makin berbinar.

 

Sikap “buruk muka cermin dibelah” masih menjadi bagian dari (mis)komunikasi yang disebarkan di ruang publik. Seolah-olah ketidakharmonisan Aceh selalu disebabkan oleh Jakarta. Mungkin benar bahwa “Jakarta” jika berhubungan dengan “Aceh” bukan sebuah terminologi yang netral. Namun apakah cukup tepat mengatakan semua masalah disebabkan oleh Jakarta dan menjadikannya kambing paling hitam? Bukankah sebagian problem dibuat sendiri di sini, yang muncul dari sikap anti-mendengarkan dan anti-belajar?

 

Ketidakmatangan dalam berpolitik dan kecengengan dalam berwacana memang akhirnya memunculkan sikap mudah menyalahkan orang lain, tanpa pernah membuka ruang untuk melakukan koreksi dan otokritik atas kelemahan-kelemahan yang telah ada dari dalam diri sendiri. Ketidakbijaksanaan juga ditunjukkan oleh kesadaran bahwa yang berhak mengurus politik hanya parlemen atau partai politik, seolah-olah warga negara sekalian hanya alas stempel untuk segala kebijakan yang dibuat. Jadilah muka rakyat bopeng-bopeng oleh kebijakan asal-asalan. Ini juga menunjukkan kesadaran berdemokrasi elite Aceh masih rendah, masih suka memamerkan akrobatisasi ala politisi pateung (baru belajar dan tidak maju-maju).

 

Jika kita refleksikan bagaimana para pelajar dan mahasiswa di era 50-an sudah dilibatkan dalam dialektika politik yang terjadi di zamannya, dan penguasa pun tidak menganggap enteng dengan mendengarkan secara sungguh-sungguh semua ide yang bisa menjadi solusi, maka DPRA sekarang yang menolak semua wacana kecuali yang berhubungan dengan kepentingan purbanya – mempertahankan kekuasaan dan identitas primordial – adalah kesesatan sejarah. Bahkan tidak tepat dikatakan kemunduran sejarah, karena sejarah Aceh masa lalu malah lebih baik.

 

Sebagai bagian dari warga Aceh yang punya hak untuk bersuara, saya melihat kondisi instabilitas saat ini muncul akibat adanya arogansi politik elite. Reaktor ini telah lama terpicu dan kini mulai menghasilkan degradasi demokrasi – secara ekonomis dapat dilihat kebangkrutan daerah ini (Kompas, 26 Maret). Ternyata demokrasi yang kita impi-impikan malah membangkrutkan kita sekalian.

 

Lima tahun lalu perdamaian itu disambut dengan gempita di Helsinki. Namun kini bangunannya mulai melapuk akibat bombarbir misil-misil liar. Yang menggempurnya pun bukan orang lain. Bukan Jakarta, Helsinki, atau Stockholm, tapi kita.

 

Harus berani mengakui bahwa kita sendiri yang membuat bangunan perdamaian itu lemah seperti pasir pantai, setelah kita berjuang lelah mendirikannya.

 

Teuku Kemal Fasya, pengajar dan pelatih dalam training perdamaian dan demokrasi.

~ by teukukemalfasya on April 1, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: