Minoritas dalam Strategi Multikulturalisme

Teuku Kemal Fasya

Kompas, 24 Mei 2011.

Beberapa waktu lalu Banda Aceh melaksanakan Festival Peunayong. Peunayong adalah nama sebuah pecinan (china town) tertua di Aceh. Sebagian bangunannya lapuk tanpa perhatian. Ada keantikan tapi hampir rubuh bersama waktu.

Menurut catatan, migrasi etnis-etnis China secara massif ke Aceh sejak abad 16.Yang paling dominan adalah etnis Khek, di samping suku lain seperti Hok Kian, Hai Nan, dan Kong Hu (Rani Usman, Etnis Cina Perantauan di Aceh, 2009). Banyak awam mengira China adalah entitas homogen, seperti sedikit yang tahu simbol pejuang HAM, Yap Tiam Hien (25 Mei 1913-25 April 1989), juga lahir di pecinan ini. Lebih sedikit lagi yang tahu etnis-etnis China terancam tuna kebudayaan leluhurnya. Menurut pengakuan beberapa orang yang saya temui, hampir tidak ada lagi yang bisa menuliskan aksara Mandarin.

Festival itu tidak berlangsung lama, hanya tiga hari. Ada penolakan, mengapa di daerah syariat Islam seperti Aceh perlu dibuat festival “kampoeng tjina”dan atraksi barongsai? Pelbagai penolakan menyebabkan pesannya terbonsai dan momen kultural pun menjadi tipis: hanya eksposisi bisnis mendukung Visit Banda Aceh Year 2011. Tidak banyak narasi kebudayaan tersembunyi (cultural hidden transcripts) yang keluar dan menjelaskan keberadaan etnis China di Aceh tanpa prasangka.

Membela Minoritas

Pertanyaannya, bagaimana memperlakukan etnis dan budaya minoritas di dalam konteks nasional dan demokrasi lokal? Bagaimana mengapresiasi keberadaan etnis Jawa di Sumatera, Tamil di Medan, Arab di Ternate, Portugis di Flores, Madura di Kalimantan, Bugis di Papua? Mereka sesungguhnya bukan penumpang gelap atau orang numpang minum. Keberadaannya sudah terbebat palung sejarah hingga ratusan tahun.

Mereka ada meskipun minoritas. Eksistensi mereka pun tidak bisa dipaksakan masuk ke dalam agenda nasionalisme, karena sebenarnya nasionalisme dan multikulturalisme tidak memiliki keterkaitan intrinsik; bisa-bisa membingungkan dan menyesatkan.

Pertama proyek nasionalisme lebih berhubungan imajinasi politik untuk menjadi satu bangsa. Slogan Bhineka Tunggal Ika atau moto Amerika Serikat, E Pluribus Unum (out of many, one), keluar dari yang banyak untuk menjadi satu tidak begitu cocok bagi strategi multikulturalisme. Upaya keluar dari banyak perbedaan menjadi satu bisa mengarah pada matinya spirit renik-renik kultural yang khas. Ini bukan strategi multikulturalisme yang sehat.

Kedua, tidak mudah membandingkan keragaman Indonesia dengan menyamakan kejadian di Malaysia, India, Brazil, dsb. Model perlindungan minoritas Indonesia semakin menyesatkan jika mencontoh AS atau Australia. Strategi multikultural kedua negara itu hampir tidak cocok diberlakukan pada negara-negara lain karena sejarahnya sebagai bangsa migran.

Memang ada perlindungan atas budaya minoritas dan larangan atas rasisme. Namun, ketika terjadi kompetesi pemenuhan hak warga-negara, negara seolah-olah wasit yang netral: memperlakukan prinsip kesamaan dengan mekanisme liberal. Ditambah lagi, hasrat besar menunjukkan sisi ke-Amerika-an (Americanness) menjadi titik kegagalan merefleksikan eksistensi etnis-etnis yang ada (C. W. Watson, Multiculturalism, 2000). Tanpa afirmasi, ceruk “diskriminasi lunak” pasti terbuka dan pemenang selalu kaum Kaukasia (yang tidak pernah diakui keimigranannya).

 

Strategi yang Tepat

Strategi multikulturalisme hendaknya dimulai dari kesadaran masyarakat untuk menerima dan membela etnis minoritas at all cost. Nusantara ini adalah ruang komposisi etnis dan kultural yang dibentuk oleh budaya tempatan dan pendatang. Meskipun ada upaya total “menjadi Indonesia”,  mesin amnesia jangan sampai hidup. Arkeologi budaya yang turun-temurun dan menempel pada masing-masing komunitas harus dipertahankan. Itu adalah endapan sejarah yang tak mungkin hilang.

Hal lain yang perlu disadari, minoritas tetaplah minoritas, akan mati jika tanpa proteksi. Globalisasi terbukti turut merentankan budaya minoritas. Negara seharusnya ikut campur untuk mempromosikan dan mempertahankan budaya minoritas, baik yang asli atau migran. Kita bisa lihat bagaimana suku-suku asli lokal mengalami nasib meranggas di Malaysia, AS, Australia atau budaya migran minoritas tertindas di negara-negara anti-demokrasi karena tidak ada perlindungan memadai. Pemenuhan hak minoritas bukan saja pada aspek kewargaan, tapi juga kebudayaan, identitas, dan lingkungan sosial. Meskipun demikian, ikut campur negara juga bisa mengarah pada kerentanan baru.

Itu seperti dihadapi Mahathir Muhammad dan Lee Kuan Yeu ketika berhubungan dengan proyek multikultural pasca-kolonial. Seperti dikutip C. S. Watson dari antropolog J. S. Furnivall (1948), Malaya sebelum merdeka adalah sebuah masyakat yang bercampur etnis, tapi gagal mengombinasikan percampuran itu menjadi saling apresiasi. “Masing-masing memegang agama, budaya, dan bahasa, termasuk cara berpikir dan merasa. Sebagai pribadi mereka bertemu, tapi hanya di pasar.”

Strategi Mahathir adalah mengurangi pengaruh rasialisme dengan memberikan status istimewa bagi komunitas Melayu dan penduduk asli, sambil tetap membiarkan budaya China dan India (Tamil) terapresiasi di ruang publik. Titik persatuannya adalah Melayu sebagai bahasa nasional dan hukuman keras untuk sikap anti-toleran. Lee melakukan sikap Chinaisasi, tapi menolak identifikasi Singapore sebagai China, dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Tapi ada yang alpa. Pada urusan pemerintahan dan politik etnis China tersingkir di Malaysia, sebaliknya etnis Melayu tersingkir di Singapore. Apresiasi budaya menjadi pejoratif karenanya.

Hal itu bisa ditolak jika pemerintah memiliki perspektif sensitif budaya dan etnografis dalam agenda pembangunan. Strategi kebangsaan hanya berhasil jika mengakui keragaman dan bersedia membela segala upaya  – baik sistematis atau reaktif – yang makin meminoritaskan minoritas. Salah satu upaya mungkin melalui pembuatan ensiklopedia suku-suku bangsa Nusantara secara lengkap, yang didistribusi kepada lembaga-lembaga pendidikan dan tamu negara asing. Agar lebih banyak yang tahu, di luar Jawa dan Islam, ada ratusan etnik, budaya, dan agama di Indonesia yang mulai tersingkir oleh pertambangan, rusaknya hutan, sawitisasi, dan agenda politik lokal yang anti-perbedaan.

Strategi multikulturalisme Indonesia seharusnya menjadi pertemuan budaya yang memperkaya perbedaan. Tidak membiarkan ada yang sampai bangkrut atau jatuh miskin.

Teuku Kemal Fasya, ketua Komunitas Peradaban Aceh.

~ by teukukemalfasya on May 25, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: