Pancasila Yang Tak Beraksara

Teuku Kemal Fasya

 Sinar Harapan, 7 Juni 2011.

Di antara tiga pidato saat peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni lalu di gedung MPR RI, presentasi mantan presiden B.J. Habibie menurut saya yang paling memukau. Kejeniusan Habibie membahasakan problem Pancasila di era sekarang begitu kuat dalam amatan dan tidak berlebihan dalam artikulasi.

 

Tanpa mengecilkan pidato Megawati Soekarnoputri, saya melihat isi pidato ketua PDIP itu terlalu menekankan pada aspek historisisme yang bermuara pada peran Soekarno semata. Padahal kalau kita lihat sejarah, gagasan tentang Pancasila bukanlah temuan Soekarno, tetapi temuan bersama para founding fathers. Dalam rapat BPUPKI yang dilaksanakan 29 Mei 1945, pidato pembukaan tentang dasar negara dimulai oleh Mr. Muhammad Yamin yang menyebutkan konsep lima dasar (peri Kebangsaan, peri Kemanusiaan, peri Ketuhanan, peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat).

 

Meskipun memiliki perbedaan aksentuase dengan Soekarno (Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial,  dan Ketuhanan yang berkebudayaan) namun keduanya memiliki prinsip yang sama. Keduanya menekankan pada aspek kebangsaan sebagai hal tertinggi dari seluruh nilai. Soekarno baru menyampaikan gagasannya tiga hari setelah Yamin (1 Juni 1945). Bahkan sebelum itu, Muhammad Hatta dan Soepomo lebih dahulu menyampaikan gagasan prinsip ekonomi dan bentuk negara “Indonesia baru”.

 

Bisa disimpulkan bahwa nilai Pancasila menjadi ruh dasar (philosofische grondslag) yang diperas dari – mengutip bahasa Ernest Renan – “pengalaman menderita bersama“ (having suffered together) yang lebih bernilai untuk mempersatukan ketimbang kesenangan yang pernah dirasakan bersama. Sebuah semangat anti-kolonialisme dan perbudakan dengan sebenar-benarnya dan seluas-luasnya.

 

Demikian pula pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih menekankan keresmian pidato (protocol speech) dibandingkan masuk pada masalah-masalah konkret kebangsaan. Sebagai presiden yang sedang berkuasa (dan bukan mantan presiden), SBY sebenarnya diharapkan memberikan ikat kata yang bermuatan terobosan – melalui kebijaksanaan dan kebijakannya – agar Pancasila dan nasionalisme tidak semakin merosot drastis.

 

Defisit Nasionalisme

Seperti yang disampaikan Habibie, problem yang dihadapi saat ini bukan saja masalah tidak aktualnya nilai-nilai Pancasila dalam implementasi kebangsaan dan kenegaraan, tapi juga karena ada tantangan baru akibat mondialisasi problem-problem sosial-ekonomi, masuknya nilai-nilai baru seperti HAM yang tidak diikuti kemampuan negara untuk mengurainya, dan perkembangan teknologi informasi yang manipulatif dan mendangkalkan.

 

Statemen Habibie ini menemukan danau realitas pada konteks kekinian. Kita bisa lihat, teknologi informasi telah membangun kultur serba tahu masyarakat – melalui televisi, internet, media sosial pop – namun di saat yang sama mengonsumsi “kebenaran” yang banal dan superfisial. Ketahyulan media lebih dipercayai dibandingkan otentisitas sejarah dan keunggulan nilai-nilai warisan para leluhur. Berapa banyak pemuda saat ini benar-benar melek sejarah bangsa, membuka-buka risalah BPUPKI dan PPKI yang begitu dalam dan filosofis argumentasinya, dan melihat sungguh-sungguh problem bangsa ini sekaligus ikut rembuk mengartikulasikannya? Berapa banyak dari elite percaya pada kekuatan gotong-royong untuk membangun bangsa dan bukan malah gotong-royong memiskinkan bangsa melalui korupsi?

 

Di tengah kegalauan itu, nilai-nilai global yang nir-otentik masuk dan bermutasi menjadi energi ekstrem, baik dalam bentuk westernisasi atau primordialisasi agama, yang meledak ke dalam (implosi) sehingga menganggu keragaman yang menjadi keniscayaan antropologis bangsa ini. Tiba-tiba ada komunitas mahasiswa yang memimpikan hadirnya “kerajaan Ottoman” untuk menggantikan Pancasila, dan menganggap itu sebagai pesan otentik Islam. Padahal kita tahu sejarah Ottoman telah meninggalkan bercak sejarah kemanusiaan akut, yang terbentang dalam kain permusuhan bangsa-bangsa saat ini.

 

Dalam novel yang ditulis oleh sastrawan/intelektual Turki (The Bastards of Istambul, Elif Shafak/ My Name Is Red, Orhan Pamuk), belang-belang sejarah imperium Islam terakhir itu digambarkan dengan telanjang. Bagaimana sultan Istambul melegalisasi pembantaian dan pengusiran komunitas non-Muslim di Eropa sehingga menjadi trauma berkepanjangan pada sejarah modern ini. Realitas terakhir dapat dilihat pada kasus Balkanisasi hampir dua dekade lalu dan Bulgaria akhir-akhir ini.

 

Defisit kebangsaan ini tidak mudah ditalangi ketika elite-elite bangsa tak kunjung memberikan contoh dan tuntunan. Pelbagai kasus mafia hukum, mafia proyek, dan premanisme parlemen menjadi reportoar dan sinetron politik nasional. Wujud elite dalam dramaturgi kekuasaan berwajah penuh ketegaan. Mereka menonjolkan pamer kebencian atas lawan politik dan sekuat tenaga mengintip untuk membuka borok politik setiap kesempatan itu datang. Argumentasi pasaran masuk dalam sesi sidang di parlemen atau saat memberikan pernyataan resmi. Dalam amook politikus seperti itu, bagaimana pula rakyat akan mengambil suri taudalan?

 

Pancasila Terluka

Dalam situasi ini sebenarnya Pancasila dilukai sendiri oleh elite-elite bangsa. Orde Baru telah memberikan pendarahan yang cukup dalam pada Pancasila. Kejadian yang selalu diingat adalah ketika nilai-nilai Pancasila direduksi (melalui P4/Eka Prasetya Pancakarsa), diputus dari nadi sejarahnya, dimistifikasi dan dipersonifikasi kepada figur Soeharto sebagai penyelamat Pancasila (1 Oktober). Monumen Pancasila Sakti, Film Gerakan 30 S/PKI, diorama di Lubang Buaya menjadi bagian untuk memistifikasi sehingga Pancasila menjadi alat untuk menghantu-hantui masyarakat/kelompok masyarakat yang menentang kekuasaan saat itu. Lukanya makin mengangga dalam pengalaman perih masyarakat Aceh, Papua, Maluku Utara, Lampung (Warsidi), Tanjung Priok, dll.

 

Maka tak heran ketika di Aceh saat ini dilaksanakan seminar yang terkait upaya membangkitkan  nilai-nilai nasionalisme dan aktualisasi nilai-nilai Pacasila ditanggapi sinis di sudut kiri atau mistifikasi di sudut kanan. Sudut kiri direpresentasi oleh masyarakat korban konflik dan sudut kanan adalah komunitas yang diuntungkan dengan situasi konflik. Sebenarnya kedua ektrimitas ini harus dijauhi, karena nilai-nilai Pancasila bertujuan memoderasi, dan bukan menjebak masyarakat pada fanatisme atau militansi. Artikulasi nilai-nilai kebangsaan seharusnya muncul dalam kesadaran kreatif untuk mengembangkan masyarakat dan kebudayaan. Tidak sekedar dalam bentuk pidato, seremonial, atau perlombaan.

 

Problem sebenarnya bukan pada nilai-nilai ideal yang ada di dalam Pancasila, tapi tangan-tangan kotor yang telah mengatas-namakan Pancasila; yang memberlakukan nilai-nilai sebaliknya, seperti  menolak kerahiman Tuhan dengan bersikap sadis pada keyakinan berbeda, anti-kemanusiaan, anti-kebangsaan, anti-musyawarah/mufakat, dan menjauhi keadilan sosial.

 

Yang diperlukan saat ini bukan mengaksarakan Pancasila dalam ungkapan verbal, yang ketika tak bisa dilafalkan akan dihukum dengan rendaman di comberan atau pukulan  – seperti pengalaman di era Orde Baru. Tidak begitu penting mengaksarakan Pancasila, toh beberapa pemimpin negeri ini juga ketahuan tak persis melafalkannya. Yang utama adalah bagaimana mengaktualisasikan Pancasila dengan segenap keinginan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa: seluruh tumpah darah Indonesia. Tanpa menumpahkan lagi darah anak bangsa di Nusantara.

 

Teuku Kemal Fasya, ketua Komunitas Peradaban Aceh.


~ by teukukemalfasya on June 13, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: