Politik itu Hampir Seperti Mistik

Teuku Kemal Fasya

Harian Aceh, 18 Juli 2011.

Politik seharusnya terukur, tapi dalam praksisnya tidak juga. Politik ideal adalah yang rasional, namun yang sering kali tersembur adalah emosional. Etika politik harusnya menekankan pada aspek deliberatif, yaitu toleransi pada pelbagai ide dan berkompromi pada aneka kepentingan dengan cara terhormat. Ini malah tidak. Alas politik yang terpandang bersifat kekanak-kanakan, kejam, rakus, dan anti perbedaan.

Thomas Hobbes, filsuf politik Inggris, mengistilahkan situasi ini dengan kalimat homo homini lupus: hubungan antara manusia dengan manusia lainnya seperti serigala yang saling memangsa. Padahal serigala termasuk hewan yang tidak suka memangsa sesama mereka, kecuali dalam keadaan yang sangat lapar dan hampir kehilangan nyawa.

Ambil contoh kasus fit and proper test yang dilakukan oleh PPP terhadap dua tokoh publik yang akan digadang-gadang akan dipilih menjadi gubernur: Muhammad Nazar dan Darni Daud. Alasannya mereka ingin mengetahui bagaimana visi dan misi kedua orang ini jika akhirnya PPP mendaratkan pilihannya kepada mereka (Harian Aceh, 16 Juli).

Pertanyaannya, siapakah PPP sehingga sangat pede bisa otomatis mengusung kandidatnya menjadi calon gubernur utama? Kursi PPP di DPRA hanya empat atau 5,7 persen. Padahal undang-undang mempersyaratkan pencalonan melalui partai memerlukan ekuivalen 15 persen total kursi di DPRA, baik perorangan, fraksi, atau gabungan fraksi. Ada partai yang lebih berhak untuk menentukan kepentingannya seperti Demokrat, Golkar, dan PKS.

Seorang teman menyelutuk bahwa itu bukan fit and proper test tapi fee and property alias urusan gizi politik partai. Karena jika ingin menilai, PPP bisa langsung melakukan penilaian dari track record mereka yang bisa ditemukan dalam transkrip publik. Fit and proper test atau sistem uji kelayakan yang menjadi tradisi dalam penilaian tokoh yang akan duduk di lembaga publik adalah bersifat pasti, bukan pura-pura. Padahal hasil PPP ini belum tentu pasti, karena harus melihat keinginan partai lain.

Hal kedua adalah friksi antara pendukung Pilkada tepat waktu dan Pilkada molor waktu. Pendukung Pilkada tepat waktu beralasan menyelamatkan demokrasi lokal. Demikian pula pendukung Pilkada tunda. Namun alasan ini hanya terlihat retorika berketiak ular (ular ternyata berketiak juga?), dan bukan mendasar.

Alasan baru menjadi terang-benderang ketika melihat siapa yang berwacana. Luce Irigaray, filsuf feminis asal Perancis, mengatakan wicara itu tidak pernah netral (to speak is never neutral). Seseorang berbicara pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan subjektifnya dan bukan melayani kepentingan orang lain, meskipun objektif. Pendukung Pilkada tepat waktu adalah KIP Aceh, Irwandi, dan 177 orang calon independen seluruh Aceh. Padahal pilihannya juga tidak tepat waktu. Kalender Pilkada KIP adalah 14 November 2011 atau hampir satu bulan lebih cepat dibandingkan Pilkada lima tahun sebelumnya, 11 Desember 2006. Sedangkan pendukung penundaan Pilkada adalah partai besar nasional dan kemudian diikuti Partai Aceh. Bagaimana dua alasan yang sama bisa digunakan untuk untuk dua kepentingan yang bertolak belakang? Bagi rakyat Aceh, mau tanggal 14 November, 14 Desember, atau April tahun depan tak banyak berpengaruh. Sejarah sudah membuktikan. Di Aceh, baik pro-nasionalis atau anti-nasionalisme nyaris menghasilkan produk pembangunan yang sama saja.

Apalagi di tengah lemahnya kelompok sipil yang mengontrol kekuasaan. Alasan baru menjadi semakin terang-benderang jika dilihat pada persoalan calon independen dan bukan penundaan Pilkada. Kelompok anti-calon independen menjadi ahistoris, karena sesungguhnya calon independen awalnya muncul karena tidak ada kepercayaan sebagian (besar) masyarakat Aceh atas keberadaan partai (nasional), akibat penyakit oligarkhi partai-partai itu. Pertanyaannya, ketika partai politik lokal hadir, apakah telah benar-benar mampu mengoreksi sifat dari esensi partai politik nasional sehingga menjadi partai populis? Bagaimana dengan aspirasi masyarakat yang belum tertampung oleh partai-partai politik itu? Bejana terlalu kecil untuk air yang terlalu besar. Atau periuk yang bocor tidak bisa digunakan untuk menanak nasi.

Jika memakai logika oligarkhi dan elitis, melihat realitas banyaknya dan gemarnya elite Aceh mencalonkan diri sebagai gubernur/walikota/bupati dari calon independen, menjadi tanda penyakit bawaan itu masih melekat di semua partai dan belum sembuh. Satu contoh, tak ada partai yang sudi mengambil putera terbaik daerah jika bukan kader partainya. Atau jika pun dipinang, telah ada MoU politik, yaitu menjamin gizi dan menyehatkan partai terlebih dahulu ketika berkuasa kelak. Menjadi gubernur/bupati/walikota masih dianggap sebagai wakil politik dan bukan wakil publik. Saya tidak perlu memasukkan logika hukum, karena jika memakai logika konstitusional, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 256 UU No. 11/2006 adalah bersifat final, mengikat, dan tidak ada keputusan banding lainnya. Jika tidak suka pada eksistensi MK dan produk yang dihasilkannya, maka bubarkan dahulu MK; sebuah lembaga yang telah diakui lokomotif demokratisasi terbaik di Indonesia bersama KPK.

Hal ketiga yang menunjukkan bahwa politik itu lebih banyak oportunisnya dibandingkan idealisme adalah pada pencalonan Pilkada kali ini. Berapa petahana (incumbent) yang berasal dari calon independen 2006 (yang tidak lain adalah representasi GAM dan SIRA) menerima pinangan partai nasional bahkan partai Golkar ketika partai mereka (PA) tidak meminangnya kembali (Partai SIRA tidak bisa meminang kembali karena tak mencukupi suara di parlemen Aceh).

Padahal mereka harus mengingat akar, keterpilihan mereka di era lalu karena menjadi bagian dari kekuatan yang kritis-cenderung sinis terhadap pemerintah Indonesia. Jika logika idealis berjalan, mustahil mereka menerima pinangan dari partai yang di masa Orde Baru dianggap trisula represi politik rakyat. Istilah Arbi Sanit, mereka adalah ABG Orde Baru (ABRI, Birokrasi, Golkar). Pernyataan ini bukan berarti saya menjadi pendukung Irwandi. Ia lebih memilih jalur independen ketika tidak dipinang oleh representasi politiknya di masa lalu, dan itu lebih menjaga integritas politiknya saat ini.

Hal itulah yang memperlihatkan bahwa politik di Aceh lebih banyak pengaruh mistiknya (mystic), dibandingkan nalar (reason). Politik lebih ditentukan dengan berapa kuat maop (haunting the people), bukan seberapa bernas nalar (thingking with the people). Politik lebih banyak dituntut oleh insting berkuasa, mengubah ajang politik sebagai peperangan bentuk lain (warfare), dibandingkan komitmen untuk mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat banyak (welfare).

Kalau begitu, mau Pilkada atau tidak, tidak ada pengaruhnya bagi masyarakat Aceh. L’histoire se repete. Sejarah pasti berulang. Buruk-buruknya langsung terasa.

Teuku Kemal Fasya, pengamat politik.

~ by teukukemalfasya on July 18, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: