Karut-marut Pilkada Aceh


Teuku Kemal Fasya

 

Masa depan Pilkada Aceh untuk memilih gubernur dan 17 bupati/walikota secara serempak semakin suram. Setelah beberapa kali gagal mencapai kesepakatan, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akhirnya mengumumkan jadwal ulang Pilkada Aceh pada 24 Desember 2011.

 

Penetapan ini adalah yang ketiga kali, setelah proses penetapan sebelumnya ditentang keras oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), terutama dari Fraksi Partai Aceh (FPA). Sebelumnya KIP telah membuat jadwal Pilkada pada 10 Oktober 2011, namun ditolak oleh DPRA. Penolakan terjadi dengan alasan harus berjalan sesuai regulasi baru dan tidak sah menggunakan regulasi lama. Penetapan yang kedua pada 14 November 2011 juga menyebabkan konflik semakin tereskalasi. Puncaknya adalah kasus pembunuhan Tgk. Saiful, mantan panglima PA wilayah Bireun yang mendukung incumbent Irwandi Yusuf sebagai calon gubernur dari PA.

 

Jadwal yang ketiga yang telah disusun pun juga menimbulkan tanda-tanya, apakah akan dilaksanakan sesuai jadwal atau kembali mundur. PA masih terus melakukan penolakan bahkan melakukan lobi ke presiden RI agar Pilkada ditunda. Sampai hari ini Jakarta belum lagi membuat keputusan, namun jika akhirnya ditunda sudah pasti jabatan gubernur dan bupati/walikota yang habis akan diisi oleh pelaksana tugas (plt) yang ditunjuk dari pusat. Tentu saja ini membuka intevensi kurang bijaksana bagi pengelolaan konflik di tingkat lokal.

 

Tafsir Regulasi

Yang menjadi keberatan utama DPRA adalah dibolehkannya calon perseorangan maju dalam Pilkada. Menurut UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 256, jalur perseorangan  hanya memiliki kesempatan sekali seumur sejarah pelaksanaan Pilkada, yaitu pada 2006-2007. Namun, pasal itu telah dihapuskan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi no. 35/2010, dengan pengertian jalur perseorangan bisa mengikuti proses Pilkada saat ini. Secara historis jalur perseorangan sebenarnya berasal dari Aceh. Ketika kini menjadi fakta nasional, selayaknya Aceh tidak dipangkas untuk kembali mendapatkan hak-hak politik itu. Apalagi konstitusi (pasal 18, 27, dan 28 UUD 1945 amandemen) membuka ruang yang besar dalam eksperimentasi hak politik itu di daerah.

 

Problem lanjutan adalah ketika DPRA mencoba menghalang-halangi pelaksanaan Pilkada dengan mengulur-ulur waktu pembahasan qanun yang baru. Diharapkan dengan ketiadaan regulasi proses Pilkada akan lumpuh dengan sendirinya. Namun KIP Aceh tidak hilang akal. Mengacu pada keputusan KPU No. 63/2010 bahwa Pilkada di daerah tetap bisa dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi (UU No. 12/2008 tentang perubahan UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah). Undang-undang itu membolehkan jalur perseorangan maju selain jalur kepartaian. Namun di sisi lain pihak DPRA menganggap bahwa status kekhususan Aceh semakin dieksploitasi jika peraturan yang bersifat umum itu diberlakukan di Aceh.

 

Terlepas perbedaan tafsir regulasi, fenomena ini telah menyebabkan defisit demokrasi di tingkat lokal. Sebabnya tak lain karena perbedaan tafsir telah mengarah kepada konflik kekerasan dan struktural. Hubungan antar-lembaga pemerintah menjadi penuh kecurigaan dan negatif. Jika ini diteruskan bukan tak mungkin demokrasi lokal yang mulai tumbuh akan menjadi tumbal. Kekerasan akan membentuk lingkarannya sendiri dengan sumbu dendam dan balas. Kasus kisruh Pilkada di Papua seharusnya menjadi keinsyafan bagi elite-elite politik di Aceh, bahwa agenda-agenda tersembunyi sangat mungkin menyusup dan mengambil keuntungan. Tanpa konsolidasi antar-pemangku kepentingan, demokrasi akan kembali layu.

 

Di sisi lain SBY sebagai kepala pemerintahan pusat harus mengambil keputusan terbaik. SBY harus memanggil juga kelompok yang setuju dengan jalur perseorangan dan mendengar perspektif mereka. SBY harus menyerukan bahwa seluruh komponen di Aceh harus ambil sikap memediasi konflik kepentingan antara “eks-GAM partai” dan “eks-GAM jalur perseorangan”, sebelum Jakarta mengintervensi. Peran SBY akan semakin baik jika tidak ikut memberikan tafsir atas regulasi Pilkada, tapi mendengar masukan dari segenap pakar hukum, MA, dan juga MK. Sikap kehati-hatian diperlukan, tapi harus diikuti keputusan yang tegas dan cepat, agar tidak terus mengambang di kolam keruh.

 

Representasi versus Partisipasi

Di sisi lain arogansi yang dimiliki DPRA juga menjadi cacat demokrasi sendiri. Sikap ini muncul karena ada anggapan DPRA adalah lembaga representasi politik tertinggi di daerah, yang paling memiliki legitimasi dalam menentukan hitam-putihnya proses politik Aceh. Melalui basis legitimasi elektoral, DPRA terlalu berbesar hati menganggap diri sebagai representasi ideal permanen sepanjang umur pemilu.

 

Padahal dalam sistem politik modern, representasi bukanlah faktor satu-satunya dan final. Representasi tetap memerlukan partisipasi ketika akan merumuskan kebijakan-kebijakan publik. Representasi parlemen memerlukan partisipasi dan kontrol warga agar tidak semakin mengarah pada keputusan yang berat sebelah, yang hanya menguntungkan dirinya dan bukan konstituen.

 

Mandat swa-keabsahan (self-legitimising) dan swa-kelola (self-regulating) parlemen akan mudah tergelincir pada sikap-sikap pragmatis dan oligarkhisme politik. Hubungan emansipatoris dua arah antara representasi dan partisipasi akan membantu demokrasi menjadi kebaikan politik dan bukan hanya kebaikan pemikiran (Neera Chandoke (2009) dalam Olle Törnquist, Rethinking Popular Representation).

Jika watak representasi absolutisme DPRA ini tidak diubah, melalui kompromi, negosiasi, dan rasionalisasi maka nasib Aceh akan sama saja. Mau partai lokal atau nasional, demokrasi lokal atau nasional, sama-sama hanya menghamba pada kepentingan politik secara sui generis, yaitu menguasai dan menundukkan, bukan emansipasi dan memerdekakan rakyat Aceh.

 

Teuku Kemal Fasya, dosen Antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

Dimuat di Koran Jakarta, 11 Oktober 2011.

~ by teukukemalfasya on October 14, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: