Darurat Perdamaian Aceh

Teuku Kemal Fasya

Kompas, 12 Januari 2012.

 

“Mempertahankan perdamaian Aceh jauh lebih penting daripada memaksakan pelaksanaan Pilkada”.

 

Demikian salah satu kesimpulan yang muncul ketika saya memfasilitasi pelatihan pendidikan pemilih terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota se-Aceh, 7-8 Januari lalu. Harapan itu muncul ketika pualam perdamaian tiba-tiba tergores tragedi kekerasan yang kembali marak seperti era konflik lalu.

 

Teror Baru

Situasi keamanan Aceh semenjak akhir 2011 semakin labil. Aneka kasus pembunuhan misterius yang berlangsung sejak 31 Desember 2011 hingga 5 Januari 2012 menyebabkan enam orang tewas dan 13 luka-luka. Kasus pembunuhan seperti terpola : mencari target pekerja luar dan etnis minoritas di Aceh, dilakukan dibawah pukul sembilan malam, dan tidak bermotif perampokan atau dendam. 8 Januari muncul aksi pemotongan menara listrik tegangan tinggi di Aceh Utara sehingga Aceh pesisir timur gelap-gulita. 10 Januari muncul kasus penembakan di rumah salah seorang calon bupati Aceh Utara dari jalur perseorangan.

 

Calon bupati ini sebelumnya adalah wakil ketua DPRK Aceh Utara dari fraksi Partai Aceh (PA). Pencalonannya pasca-keputusan MK 3-10 November 2011 melahirkan reaksi negatif dari kalangan PA. Ia dianggap “penghianat”, karena saat itu PA masih berkomitmen untuk tidak mendaftarkan diri dalam pilkada.

 

Di sisi lain, gubernur dan kapolda Aceh menganggap kondisi keamanan Aceh masih kondusif untuk melaksanakan Pilkada pada 16 Februari 2012. Menurut gubernur kasus ini adalah kecemburuan sosial dan kapolda menyimpulkan sebagai kriminal murni. Dua kesimpulan ini menyederhanakan masalah agar tidak berefek pada penundaan kembali Pilkada Aceh yang telah terjadi empat kali. Jika kesimpulan itu benar maka ada problem sosial akut terkait penguasaan ekonomi antara penduduk tempatan dan masyarakat pendatang.

 

Padahal kasus ini sama sekali jauh dari kesimpulan sosio-antropologis itu. Kasus ini adalah teror oleh orang tak dikenal dan tidak merepresentasikan ideologi kelompok mana pun di Aceh saat ini. Kasus ini terkesan politis karena terjadi bersamaan dengan situasi kisruh Pilkada, tapi belum dapat disimpulkan apakah pesannya agar Pilkada tunda atau tetap jalan.

 

Kasus ini juga tidak merepresentasikan pertikaian elite politik di Aceh saat ini. Memang pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU/2010 yang membatalkan pasal 256 UU No. 11/2006 (Pemerintahan Aceh) tentang pembatasan kesempatan calon independen maju dalam Pilkada, PA termasuk paling keras menolak. Efek lanjut penolakan itu adalah tidak ikut mendaftarkan calonnya pada kesempatan pertama (1-7 Oktober) dan pasca-keluarnya keputusan sela MK (3-10 November).

 

Namun dinamika politik di Aceh terus bergulir. Pada akhir 2011 PA melunak. Mereka akhirnya menerima keputusan MK tentang calon independen dan bersedia mengikuti Pilkada, dengan syarat Pilkada ditunda dan gubernur saat ini diganti dengan pejabat sementara (pjs). Sikap itu tertuang dalam nota kesepakatan yang ditanda-tangani Dirjen Otonomi Daerah dan ketua Partai Aceh, Muzakkir Manaf pada 12 Desember 2011.

 

Ternyata dialektika positif di tingkat lokal ini tidak direspons di tingkat nasional. Hasil rapat KPU dan Bawaslu pada 9 Januari lalu tetap tidak memberi peluang untuk membuka kembali pendaftaran Pilkada Aceh. Otomatis PA, sebagai representasi politik terbesar di Aceh (menguasai 33 dari 69 kursi di DPR Aceh dan 216 kursi di seluruh kabupaten/kota Aceh) tersungkur harapannya untuk berpartisipasi dalam momen sistem elektoral lokal ini.

 

Ketegasan Pusat

Alasan tidak dibukanya kembali pendaftaran bagi PA karena tidak adanya landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan (UU No. 32/2004 jo PP No. 17/2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah). Padahal normativitas hukum harus bertekuk di depan konteks sosial-politik luar biasa yang memerlukan penanganan “di luar hukum”.

 

Konteks Aceh yang baru keluar dari impit konflik seharusnya dilihat secara realistik. Walaupun Aceh agak lambat dalam mengakhiri transisi menuju demokrasi, namun inilah dinamika politik lokal yang harus diterima. Tidak semua hal sesuai teks resolusi konflik. Meskipun demikian, teror dan kekerasan seperti saat ini bisa mempermanenkan konflik kalau konflik menjadi ritus dan ideal-ideal demokrasi, HAM, dan etik hukum dalam perdamaian menjadi terlantar.

 

Jalan kompromistik yang paling baik adalah membuka kembali pendaftaran Pilkada bagi PA. Jika KPU telah buntu, Presiden SBY sebagai representasi pemerintah bisa berinisiatif melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) atau paling tidak peraturan presiden (Perpres) dalam menyelesaikan krisis Pilkada ini. Di sisi lain, kepolisian harus bekerja sungguh-sungguh membongkar konspirasi kotor para teroris yang telah menimbulkan citra sentimen etnis di Aceh. Jika polisi sigap melumat teroris berbasis agama, seharusnya tak sulit membongkar teroris mendompleng Pilkada Aceh ini.

Perdamaian harus menjadi harga mati dan bukan Pilkada.

Teuku Kemal Fasya, Dosen antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

~ by teukukemalfasya on January 21, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: