Demokrasi Borjuis

Teuku Kemal Fasya

Harian Aceh, 27 Januari 2012.

Ada tiga kejadian yang membuat saya berpikir kembali tentang apa yang disebut demokrasi, terutama oleh praktik para pemangku kepentingan atau elite pemerintah.

 

Pertama, kasus protes pembangunan mal dan hotel di sekitar Mesjid Raya Bayt ar-Rahman, Banda Aceh. Kasus ini menjadi serius setelah publik menolak ide pembangunan hotel yang direncanakan lebih tinggi dari menara mesjid kebanggaan Aceh itu. Proyek itu dianggap akan menghilangan identitas kultural kota oleh bangunan komersial.

 

Kedua, adanya “papan reklame” yang ditempelkan oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh pembangunan jalan baru Batoh-Lampeuneurut (Banda Aceh-Aceh Besar). Papan reklame itu tak lain surat undangan yang dicetak dalam ukuran besar agar publik tahu bahwa jalan yang dilewatinya masih bermasalah. Surat itu berasal dari instansi pemerintah untuk bermusyawarah dengan pemilik tanah terkait penggantian harga setelah tanah diambil oleh negara demi membangun jalan itu. Dari tanggalnya, kasus ini sudah berlarut-larut sejak tahun 2003. Pemilik tanah masih belum mendapatkan ganti rugi.

 

Ketiga,  kasus pembangunan drainase di Kota Lhokseumawe.  Pembangunan drainase itu bukan saja telah menebang hampir seluruh pohon kota yang menyebabkan kota semakin kumuh dan berdebu, tapi juga tidak mengurangi efek banjir. Bahkan proyek ini juga ditentang oleh anggota DPRK. Seorang pemilik toko di jalan itu yang saya tanyai mengatakan pembangunan itu cuma proyek, tidak memberikan manfaat ke publik. “Seharusnya walikota melewati jalan ini saat hujan, agar tahu apa yang telah dibuatnya tidak mengubah apa-apa”.

 

Berjarak

Kasus-kasus seperti ini sebenarnya mudah kita jumpai di kota mana pun di Indonesia. Kasus itu menyimpulkan bahwa apa disebut pembangunan untuk rakyat kadang tidak dipahami sebagai riil pembangunan. Pikiran publik sering menganggapnya sebagai proyek yang dimainkan pemerintah.

 

Ini tak lepas dari konstruksi pemerintahan yang dibangun demokrasi kita. Postur eksekutif sebagai representasi politik lebih mampu mendominasi dan memanipulasi publik  yang memilihnya dibandingkan memenangkannya melalui program pro-rakyat. Pemerintahan baru hadir dengan seluruh citra menjelang pilkada dan menjelang siklus demokrasi itu lima tahun kemudian. Pilkada dianggap sebagai “mekanisme final dan mengikat” dalam memeroleh legitimasi yang berhubungan dengan “mengurus publik”, namun sesungguhya kepublikan (publicness) hilang, pelan dan bertahap, ketika kekuasaan optimum dipegang.

 

Yang galib kita temukan, satu tahun setelah pilkada, pemerintah telah menunjukkan DNA kekuasaan sebenarnya, yaitu menguasai dan merusak publik dengan program-program pembangunan ekonomi berbiaya tinggi, tidak sensitif rakyat, orientasi pilot project, dan merusak lingkungan. Partisipasi publik memang selalu digaungkan untuk mengkritisi kebijakan agar tidak korup dan elitis, namun sesungguhnya secara politik riil, mekanisme seperti musrembang, opini publik, dan demonstrasi hanya terlihat sebagai pertandingan artifisial.

 

Apakah pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyatnya akan mendengar kritik-kritik itu ketika sebuah desain proyek sudah disepakati? Tentu alasan yang sering terdengar adalah “program pembangunan tidak bisa surut lagi karena sudah dimasukkan dalam rancangan pembangunan, sudah ditenderkan, atau sudah mulai jalan”. Logika itu menyepelekan status publik demi prinsip hitungan untung-rugi (ekonomika).

 

Ini belum lagi ditambah dengan previlese yang sangat tinggi yang dimiliki oleh pejabat, seperti tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan dinas, dll sehingga secara das Sein sudah berjarak dengan rakyatnya sendiri.

 

Bagaimana mungkin mengatakan walikota bagian dari warga kalau ia tak pernah berpeluh sehari pun bersama warga pekerja kasar, tidak pernah sekali pun makan di warung kumuh, dan tidak pernah satu jam pun mencoba tidur di gubuk buruh yang membangun kota? Perasaan senasib apa yang bisa dirasakan pejabat yang telah berjarak demikian, kecuali hanya perasaan imajiner? Jarak yang sudah eksis itu (karena hampir tak ditemukan walikota dari kelas buruh-pekerja) menjadi penjarakan (distansiasi) melalui aneka proteksi, fasilitas, dan legitimasi yang diperolehnya.

 

Para Borju

Inilah yang dalam bahasa saya – sebenarnya Lenin dan Trotsky hingga Pierre Bourdieu sudah mengatakan lebih dahulu – sebagai demokrasi borjuis (bourgeois democracy), yaitu demokrasi yang digerakkan oleh para elite atau borjuis, untuk para borjuis, tapi menggunakan rakyat sebagai retorika dan label.

 

Demokrasi model ini sesungguhnya hanya kepalsuan demokrasi, meskipun tetap juga menggunakan instrumen formal semisal partai politik. Partai politik, meskipun dikatakan sebagai persyaratan yang tidak boleh hilang – bahkan Max Weber menyebutnya sebagai “anak-anak demokrasi (the children of democracy) – kini telah mengalami pembiakan genus hingga melahirkan sesuatu yang asing (patologis) dalam dunia demokrasi.

 

Dalam dunia kehidupan (Lebenswelt), para politikus partai tak ubahnya para komisaris atau manejer dalam perusahaan. Suara perusahaan dikuasai para komisaris, yang selanjutnya dijalankan tanpa reserve oleh manejer dan demikian seterusnya hingga ke bawah. Partai politik yang mensyaratkan musyawarah dan permufakatan, namun sejatinya prinsip partisipasi itu hanya dimiliki “segelitir orang istimewa”.  Suara para aristorat wajib didukung oleh pengurus lainnya dan diseminasi kepada pendukung partai. Yang membangkang akan dipecat dan dikeluarkan dari struktur kepartaian.

 

Dalam praksis kepolitikan, partai politik inilah yang kemudian menyusun agenda siapa yang akan menjadi generasi penerus kekuasaaan, baik eksekutif dan legislatif.  Ia menjadi direktur atau manajer baru, mengabdi pada aneka rupa kekuasaan: ekonomi dan politik.

 

Ketika akhirnya para kandidat yang berhasil menang dalam sistem elektoral, mesin pengingat partai akan bersuara : “utamakan partaimu!”. Pengabdian normatif kekuasaan adalah melayani masyarakat, namun yang paling utama adalah melayani partai. Siapa yang masih mau mengingat kata-kata Thomas Jefferson, “kesetiaanku pada partai akan berakhir tatkala aku menjadi presiden”. Kata-kata itu hanya indah dalam kutipan, tapi tak berbunyi dalam praksis politik.

 

Di sisi lain, patologi demokrasi ini juga ditemukan dalam praktik yang lebih luas. Para borjuis politik (pimpinan parpol, kepala daerah, pimpinan legislatif) bersekutu dengan borjuis ekonomi (pengusaha dan kontraktor) melalui pakar borjuis (perancang program, konsultan, ahli statistik, ekonom) ketika menafsirkan program-program pembangunan. Pembangunan berbasis kontraktor dan project oriented lebih membudaya dibandingkan berbasis publik dan partisipasi, sehingga menjadi pembangunan yang terasing bagi publik.

 

Saya tidak tahu apakah mekanisme elektoral yang membuka peluang non-partai bisa menyembuhkan penyakit borjuisme ini. Namun, aneka terapi harus dicoba. Mungkin dengan 1) membangun sistem kepartaian yang populis dan demokratis, 2) merevisi ideologi partai, tidak melulu pasar, 3) sistem representasi politik yang lebih sensitif publik 4) mekanisme impeachment bagi para kepala daerah dan legislatif yang durhaka kepada rakyatnya 5) mekanisme partisipasi publik yang lebih bernyali, dan 6) memisahkan politik dari ekonomi, sehingga tidak menjadi kekuasaan yang maha esa dan kerakyatan yang dipimpin penuh hikmat oleh para borjuis.

 

Teuku Kemal Fasya, pemerhati demokrasi.

~ by teukukemalfasya on January 28, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: