Publik Tanpa Partisipasi

Teuku Kemal Fasya

Serambi Indonesia, 26 Januari 2012

Protes sosial tentang pembangunan mall dan hotel berbintang lima di sekitar Mesjid Raya Bayt ar-Rahman, Banda Aceh, sebenarnya memberikan nilai lain di samping hilangnya kesakralan bangunan historis itu.

 

Selama ini pemprotes mengatakan bahwa pembangunan mall dan hotel di sekitar mesjid  akan menganggu land mark kota, dimana ikon kota adalah mesjid bersejarah itu. Rencana pembangunan ini juga dianggap merusak lingkungan cagar budaya dan bertentangan dengan Qanun No. 4/2009 tentang rencana tata ruang dan wilayah Banda Aceh. Aksi protes meluas hingga aksi kumpul ribuan tanda-tangan pasca-salat Jumat, 13 Januari lalu. Perusahaan pengembang hotel, Best Western, dianggap hanya ingin mengambil keuntungan ekonomis, tanpa mempertimbangan aspek sosio-kultural kota.

 

Logika pemprotes pun dibalas dengan pantun oleh pemerintah kota Banda Aceh. Walikota Banda Aceh menganggap proyek telah mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Kehadiran hotel itu juga didalihkan untuk memperkuat nilai-nilai islami dalam memperkuat aspek pariwisata Aceh secara keseluruhan.

 

Legitimasi Pemerintah

Bagi saya, kasus ini bisa dilihat sebagai hilangnya partisipasi dalam pembangunan. Kasus ini menunjukkan lemahnya posisi warga ketika berhadapan dengan rencana pembangunan oleh pemerintah daerah. Sejak konsep otonomi daerah dikembangkan, penguasa kabupaten/kota memiliki tangan yang lebih tangguh dalam mengambil penuh kewenangan pembangunan, bahkan tanpa perlu pertimbangan gubernur.

 

Terlebih lagi ketika bupati dan walikota dipilih langsung oleh masyarakat, legitimasi yang dimiliki semakin kokoh. Sistem elektoral langsung telah mampu mengangkut energi sosial-politik publik dalam satu poros monolitik : tubuh bupati/walikota. Pada masa Orde Baru jangan harap ada imajinasi kekuasaan tingkat dua sebesar ini. Pertama, bupati/walikota adalah pembantu gubernur dan berada dalam jaring perpanjangan tangan pusat, dan kedua ketika muncul protes sosial yang berpotensi pada kerawanan sosial, walikota selalu melapor perkembangan kepada gubernur untuk kemudian dianalisis oleh lembaga intelejen dan keamanan daerah dan nasional. Walikota benar-benar pegawai karir (politik) yang tidak bisa memasukkan kepentingannya dengan transparan. Ia hanya kurir yang menjalankan cetak biru pembangunan pusat.

 

Dengan legitimasi yang didapatkan melalui pilkada, walikota/bupati memiliki kewenangan penuh mengelola daerahnya. Sayang, pilkada hanya menjadi instrumen demokrasi prosedural dan kerap kali gagal mengisi aras substansial. Terlebih sistem elektoral sekarang ini tidak mampu mengendalikan politik uang dan manipulasi citra oleh calon walikota dan bupati. Akibatnya yang terpilih adalah bukan yang terbaik secara moral, manajerial, dan visi, tapi yang “paling dikenal” dan paling menguntungkan bagi pemilih secara langsung.

 

Demokrasi prosedural seperti ini jelas berbiaya mahal. Cara menutupinya adalah dengan memperdagangkan kekuasaan pasca-pilkada. Siklus itu telah menjadi pola umum yang kita temukan, ketika akhirnya banyak program pembangunan yang dilaksanakan tidak dikenali oleh publik dan tidak dirasakan manfaatnya. Pembangunan telah masuk dalam “sistem pasar”, dan dikuasai oleh para pialang dan pemodal besar. Bahkan tak jarang sebuah kota masuk dalam radar ekonomi global yang kemudian “diremas” oleh para neo-lib.

 

“Memperdagangkan daerah” seperti ini juga sering muncul ketika musim pilkada tiba, karena hanya dengan cara itulah petahana (incumbent) bisa mendapatkan modal untuk terlibat lagi dalam “kenduri demokrasi”. Fakta menunjukkan, hanya ada dua jenis petahana yang akan mampu memenangkan kembali pilkada, yaitu yang populis dan disenangi oleh publik seperti Joko Widodo (Surakarta) dan Basuki Tjahya Purnama (Belitung Timur), atau yang mampu membiayai para pemilih dan mengubah orientasi pilihannya dengan uang korupsi dan kolusi.

 

Warga Mendidih

Padahal esensi demokrasi sesungguhnya terletak pada partisipasi publik. Reseleksi kekuasaan melalui pilkada dan pemilu tidak dapat mengabaikan publik sebagai pemilik utama pembangunan, baik sebelum atau sesudah pilkada, baik ia memilih atau abstain.

 

Dalam realitas politik kita, partisipasi memang tidak mudah muncul dari warga. Kita mungkin bisa menemukan pelbagai sebab, di antaranya 1) kemiskinan, akibatnya imajinasi sosial tentang kepentingan di luar dirinya sulit dipenuhi, 2) efek depolitisasi publik selama puluhan tahun, 3) kurangnya prakarsa pendidikan kewargaan (civic education) yang menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara, 4) minimnya informasi pembangunan 5) rendahnya mutu gerakan sosial karena minimnya lembaga perwakilan non-parlemen di dalam masyarakat 6) kultur demokrasi yang belum berdenyut di akar rumput, dll.

 

Meskipun demikian, kelemahan itu tidak dapat dijadikan argumen bahwa partisipasi tidak diperlukan dalam mengisi dan mengawasi pembangunan. Besarnya legitimasi walikota karena dia dipilih melalui pilkada tidak boleh melewati batas-batas kepatutan yang diberikan oleh demokrasi itu sendiri. Suara publik tetap perlu didengarkan secara sungguh-sungguh dan dijadikan dasar menyusun dan mengoreksi kebijakan, meskipun suara itu tidak lebih besar dari suara pendukungnya saat pilkada. Ketika  protes sosial muncul, itu menjadi tanda bahwa kemacetan partisipasi telah berada di titik didih. Apa yang dilakukan masyarakat Sape, Bima, NTB yang menolak penambangan yang merusak sumber air mereka atau masyarakat Mesuji, Lampung, yang menolak perusahaan yang mencaplok tanah ulayat adalah tungku panas akibat tertutupnya ruang partisipasi warga untuk menyatakan pendapat dan keinginannya di hadapan pemerintah. Sialnya, ketika muncul anarkhis, mereka yang disalahkan.

 

Andaikan ruang deliberasi dan berbagi pendapat telah ada sebelumnya, tentu tak akan hadir protes sosial atau pembangkangan sipil (civil resistance). Ide pembangunan tidak bisa diserahkan kepada penguasa saja, karena yang sering muncul hanyalah “proyek”, hasil selingkuh dengan pengusaha. Rakyat harus diberi ruang untuk berpikir tentang kotanya dan masa depan pembangunan yang berkelanjutan.

 

Itu mungkin yang ada dalam pikiran Aristoteles ketika mengemukakan pendapat demokrasi lebih baik dibandingkan aristokrasi atau teokrasi. Tak ada yang lebih baik mewakili kepentingan warga kecuali warga sendiri.

 

Teuku Kemal Fasya, pengajar di FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

~ by teukukemalfasya on January 28, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: