Skandal Intelektual

“Fatwa cendekiawan yang pro-pasar bebas ini tidak sesuai dengan nadi masyarakat. Mereka gagal menunjukkan kemewahan intelejensianya untuk membongkar problem sosial dan kemanusiaan negeri ini.”

Teuku Kemal Fasya
Sinar Harapan, 5 April 2012.Image

Sejak sebulan lalu, ketika telah muncul skenario menaikkan harga BBM, pemerintah mengeluarkan pelbagai macam jurus untuk “melumpuhkan” kesadaran publik. Di antaranya menggelentorkan media melalui iklan bahwa pemilik kendaraan sangat berdosa menggunakan “BBM bersubsidi” sebab mengambil jatah  rakyat paling miskin. Iklan terus-menerus meneror publik dengan kata-kata pencabutan subsidi BBM demi kesejahteraan publik agar pelayanan kesehatan dan pendidikan lebih baik.

Yang tak alpa juga digunakan adalah menghadirkan para cendekiawan, akademisi, “orang kampus”, terutama yang berlatar-belakang ekonomi untuk melakukan “pembenaran” atas apa yang dilakukan pemerintah. Hitungan statistik konsumsi BBM tidak tepat sasaran, rasio kenaikan harga minyak mentah dengan ketahanan APBN, dan perlunya modal untuk mengembangkan riset dan teknologi untuk energi terbarukan dibandingkan menggunakan minyak, dsb.

Namun fatwa cendekiawan yang pro-pasar bebas ini tidak sesuai dengan nadi masyarakat yang melihat bahwa pemerintah kurang serius mencari solusi selain menaikkan BBM sesuai dengan petunjuk “New York”. Maka tak heran muncul komentar wakil menteri ESDM yang terkesan arogan di telinga publik, kalau negara ini ingin maju seperti Rusia, India, China, dan Korea Selatan, maka subsidi harus dicabut.

Mahasiswa pun berontak dengan situasi ini. Mereka melakukan demonstrasi massif dan hanya ditemani kelompok buruh mengepung Senayan agar menolak opsi perubahan APBN yang melegalisasi kenaikan BBM. Aksi ini ternyata cukup sukses membuat DPR dan pemerintah tidak menaikkan harga BBM untuk sementara waktu.

Mahasiswa dalam kapasitas intelektualnya bersikap sinis dengan pemerintah karena tega menghisap rakyat melalui “politik penyelamatan APBN” yang secara riil membiarkan masyarakat membelanjakan kebutuhan pokok dengan harga mahal. Negara dan teknokrat dalam pandangan mahasiswa dianggap tidak berada di sisi masyarakat paling terpinggirkan dan miskin itu.

Pada situasi itu, maka siapakah sesungguhnya yang bisa disebut intelektual? Para akademisi pro-pasar besar, teknokrat, dan rejim pendukung liberalisasi migas, ataukah mahasiswa dan intelektual kritis seperti Kwik Kian Gie dan Ikhsanuddin Noorsyi yang anti dengan cara berpikir pemerintah?

Menggugat Kekuasaan
Seorang intelektual – seperti diungkap seorang pakar poskolonial, Geeta Chowdhry – adalah sosok yang “secara jernih memandang setiap konteks imperialisme, dan punya keinginan kuat memproblematisasi representasi kultural yang terlanjur memperkuat situasi ketidak-adilan antara penguasa (the colonizer) dan yang dikuasai (the colonized)” (Chowdhry, Power, Postcolonialism, and International Relations, 2002). Di tengah situasi “peradaban bisnis” seperti sekarang ini, sikap kritis harus dimiliki semua orang, termasuk kelompok terpelajar. Jika tidak mereka hanya akan menjustifikasi dan melegitimasi bentuk-bentuk dominasi, dari skala lokal hingga global.

Dengan definisi itu, maka performa teknokrat dan “cendekiawan negara” itu gagal disebut sebagai intelektual. Mereka gagal menunjukkan kemewahan intelejensianya untuk membongkar problem sosial dan kemanusiaan negeri ini. Mereka hampir tidak bicara status moral kekuasaan. Momen wicara itu hanya jadi ajang mengampanyekan visi pembangunanisme dengan dasar liberalisme agar Indonesia menjadi salah satu negara adidaya di dunia, membangun fondasi ekonomi paling kuat di Asia, dan tak lama lagi akan menuju sebagai negara makmur.

Pernyataan seperti itu penuh debu ketidak-cocokan dengan realitas yang dicerap mayoritas rakyat. Pernyataan seperti itu hanya mengulang dogma klasik pengikut neo-liberalisme yang mencoba mematut-matutkan diri di tengah agenda pembangunan versi lembaga-lembaga ekonomi dunia  dan negara asing untuk Indonesia. Kenyataannya secara praksis rumah Indonesia ini belum menjadi tempat yang nyaman bagi sebagian besar warganya.

Fenomena kemiskinan absolut, pengangguran yang semakin memuncak, lautan demonstrasi buruh akibat upah murah, demonstrasi mahasiswa hingga berdarah akibat rencana kenaikan BBM yang dituntun skenario global, buruknya sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi mayoritas warga,  keadilan yang tidak terakses bagi semua, peradilan sesat, mafia pajak, politik uang, dan perusakanan lingkungan adalah lukisan realis Indonesia hari ini. Gambaran surealisme Indonesia 2045 itu sama sekali tidak menjejak di bumi.

Kata Untuk Dunia
Kejadian ini menunjukkan bahwa tidak semua komunitas bergelar dari universitas dan mendisiplinkan diri pada tradisi akademis dapat disebut intelektual. Edward Said, seorang pakar linguistik sekaligus tokoh poskolonial dari Columbia University, mengatakan seseorang ditahbiskan sebagai intelektual karena memiliki kata-kata (words) yang bisa digunakan untuk menembus dunia (world). Intelektual merepresentasikan keyakinannya kepada publik melalui kata-katanya; cermin teguh diri pada kebenaran. Seorang intelektual harus siap terasing. Ia tidak harus melakukan penyesuaian kepada masyarakat atau memberontak terhadap segala kemapanan. Ia hanya mengabdikan diri pada pencarian kebenaran melalui metodologi yang dimilikinya untuk memproduksi pengetahuan (Edward Said, 1998).

Kaum cendekiawan yang hanya menyalin kata-kata pemerintah tanpa pernah bersikap oposisi sesungguhnya tidak dapat dikatakan intelektual. Tentu tidak disalahkan jika ada di antara barisan akademisi yang menjadi staf khusus presiden, wakil menteri, staf ahli gubernur, staf ahli bupati, dsb. Namun yang diperlukan, berdasarkan profesinya adalah tetap setia pada “asas keberantaraan” (in betweenness), antara merekonstruksi dan mendekonstruksi. Pada tikungan terakhir, ketika negara/elite gagal merepresentasikan masyarakat dan kemanusiaan, ia harus menghindar agar tidak terjerumus sebagai propagandis atau juru bicara pseudo-borjuis.

Jalan yang jarang ditapaki inilah harus diambil setiap intelektual. Ia tak harus menjadi aktivis yang selalu mengkritik pemerintah, namun harus mampu berposisi untuk membongkar kebohongan-kebohongan, menganalisis masalah/motif/relasi kekuasaan, dan membuat pertanyaan untuk hal yang sering tidak dipertanyakan lagi. Ia harus menjadi “nabi bagi kebenaran yang tak tersekat waktu” (apostle of timeless truth). Ia harus berusaha mempertahankan status moral, kemanusiaan, dan kebudayaan agar lebih tinggi dari kepentingan politik dan ekonomi. Jika tidak ia hanya akan menjadi pengutip data statistik dan kemudian menggunakannya untuk berdusta.

Tentu bukan itu peran intelektual. Karena jika itu, maka lebih tepat  disebut sebagai “perselingkuhan yang berhasil” (succés de scandale), memakai istilah Paul Ricoeur, seorang mengaku intelektual tapi melakukan tindakan-tindakan anti-intelektual. Jangan sampai!

Teuku Kemal Fasya, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh.

~ by teukukemalfasya on April 18, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: