Fakta dan Misteri Pilkada Aceh

“partai lokal telah menjadi keperluan setiap daerah dan bukan hanya di Aceh. Kehadiran partai politik nasional dalam momen pilkada dan pemilu legislatif sering bersifat artifisial, dangkal, dan gagal merangkum sempurna imajinasi masyarakat setempat.”

Teuku Kemal Fasya

Gatra, 12-18 April 2012.Image

Meskipun belum ada keputusan final dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 April, hasil perhitungan cepat telah membantu memberikan sebagian kesimpulan tentang kenduri politik di Serambi Mekah ini.

Pilkada yang melibatkan pemilihan gubernur dan 17 bupati/walikota secara serempak, pasangan dari Partai Aceh (PA), Zaini Abdullah/Muzakkir Manaf terpilih menjadi gubernur/wakil gubernur baru Aceh. Hasil perhitungan Lingkaran Survei Indonesia menempatkan pasangan Zaini/Muzakkir sebagai pemenang mutlak (54,04 persen), melesat jauh dari posisi kedua, Irwandi Yusuf/Dr. Muhyan Yunan (29,88 persen).

Berturut-turut pasangan lainnya adalah Muhammad Nazar/Nova Iriansyah (7,77 persen), Prof Darni Daud/Dr. Ahmad Fauzi (4,11 persen), dan Tgk. Ahmad Tajuddin AB/Teuku Suriansyah (3,84). Lembaga Survei Indonesia juga melakukan hitung cepat dengan perbedaan sekitar satu persen.

Fakta ini melesakkan beberapa kesimpulan. Pertama, pasca-perdamaian Helsinki, entitas politik paling menonjol berasal dari “Gerakan Aceh Merdeka” (GAM). Kekuatan baru ini mampu menggeser hampir sempurna seluruh potensi politik para priyayi Orde Baru (Golkar/birokrat kampus/militer). Komunitas baru ini juga dikenal terampil melakukan agregasi dan mobilisasi politik secara massif. Dalam pilkada gubernur, hanya ada dua kandidat teratas bersaing, yaitu wakil dari GAM “formal” (yang bergabung dalam Partai Aceh) dan “informal” (eksponen PA yang “ditalak-cerai” karena berbeda kepentingan dengan pimpinan PA).

“GAM  informal” terbentuk karena pimpinan PA tidak lagi meminang hampir sebagian besar petahana untuk maju kembali pada pilkada 2012. Ini pula yang menyebabkan pilkada sempat tertunda hingga empat kali karena adanya pemboikotan PA (melalui peran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh). Mereka melihat “GAM informal” ini akan memanfaatkan peluang calon independen untuk maju pilkada, akibat hasil keputusan MK No. 35/PUU-VIII/2010.

Kedua, kekalahan Irwandi, yang tak lain gubernur Aceh periode 2007-2012, telah menutup harapan terulang kembali sejarah gubernur calon independen. Telah maklum, Irwandi-Nazar adalah pasangan gubernur pertama di Indonesia dari calon independen dan belum ada yang bisa mengulang prestasi itu. Harapan ini seperti nekrokultura; ancaman kematian bagi calon independen yang auranya mulai merebak ke seluruh negeri, tak terkecuali Jakarta yang akan segera melaksanakan pilkada. Saat Pilkada Aceh 2006-2007, ada 11 pasang kepala daerah (termasuk gubernur) dari calon independen. Kini, keberuntungan itu kemungkinan tidak akan terulang lagi. Ini juga kegagalan Irwandi mengulang prestasi gubernur Aceh sebelumnya yang berhasil menjabat dua kali berturut-turut, seperti Ali Hasjmy (1957-1964), A. Muzakkir Walad (1967-1978), Prof. Ibrahim Hasan (1986-1993), dan Prof. Syamsuddin Mahmud (1993-2000).

Ketiga, kemenangan PA adalah penanda bahwa partai lokal telah menjadi keperluan setiap daerah dan bukan hanya di Aceh. Kehadiran partai politik nasional dalam momen pilkada dan pemilu legislatif sering bersifat artifisial, dangkal, dan gagal merangkum sempurna imajinasi masyarakat setempat. Partai nasional kerap menjadi pialang kepentingan Jakarta dibandingkan dekat dengan tungku konstituen. Dengan pertimbangan sejarah pemilu 1955, partai lokal sangat mungkin eksis kembali (seperti Banten, Kalimantan, Bali). Kehadirannya, seperti calon independen, akan memperbaiki kusut-masai representasi publik lokal.

Keempat, gagalnya pasangan Nazar/Nova yang diusung the ruling parties (Demokrat dan PPP) menunjukkan kelemahan mereka memperpanjang pengaruh politik di Aceh. Dengan jumlah kursi di DPRA hampir dua puluh persen (Demokrat 10 kursi dan PPP tiga kursi dari total 69 kursi), kekalahan yang begitu telak ini (kurang dari 8 persen) ikut menampar terutama wajah DPP Demokrat. Dengan kenyataan ini dipastikan SBY telah melepas Aceh sebagai “komoditas politik” 2014. Bahkan sebenarnya “delapan persen” itu lebih disebabkan faktor Nazar ketika menjabat wakil gubernur, dan bukan bekerjanya mesin partai.

Kelima, seperti permainan jam pasir, kegagalan Demokrat dan PPP menjadi limpahan modal politik besar bagi PDIP, Gerindra, dan Hanura (serta Golkar sebagai pemain di belakang layar) yang ikut menjadi pendukung Zaini/Muzakkir. Bola panas Aceh sebagai simbol daerah terluka tentu ikut dimainkan menjelang Pilpres 2014. Tak lupa partai-partai yang kebetulan menjadi oposisi di tingkat nasional itu akan memasukkan Aceh ke dalam curriculum vitae politik mereka dalam pemenangan pilkada gubernur.

Sebenarnya ada banyak pasir-pasir fakta dan misteri yang belum tersebar dalam tulisan ini. Seperti besarnya daftar pemilih tetap (DPT) akibat duplikasi dan distorsi data pemilih, keterlibatan para jenderal dalam iringan politik PA, parade kekerasan sepanjang kampanye, sumber dana kampanye yang fantastis, wujud qanun revisi Pilkada Aceh (termasuk pasal tentang calon independen) yang tak pernah dipublikasi, prospek rekonsiliasi, kontrak dengan Jakarta, dll.

Biarlah waktu memutuskan sejarah pilkada ini menjadi jelaga atau mutiara dalam proses demokrasi Aceh. Sebab misteri, kata Friedrich Nietzsche, akan membuat orang memiliki harapan atas masa depan.

Teuku Kemal Fasya, inisiator Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan. Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh.

~ by teukukemalfasya on April 18, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: