Dilema Rohingya dan Demokrasi Myanmar

Teuku Kemal Fasya

Kompas, 3 Agustus 2012.Image

 Pada 16-18 Juli lalu saya diundang oleh The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict in Southeast Asia (GPPAC-SEA) dan Burma Partnership (BP) untuk menjadi pemateri bagi para aktivis Myanmar di Mae Sot, Thailand. Kesempatan itu membuat saya sedikit mengetahui apa yang melingkupi masalah Myanmar dan konflik Rohingya.

 

Seluruh partisipan berasal dari etnis minoritas Myanmar, yaitu perwakilan dari etnis Karen, Mon, Kachin, Pao, Arakan, dan Karenni yang tinggal di daerah Mae Sot, distrik terakhir Thailand utara yang berbatasan dengan Myanmar. Uniknya, para partisipan lebih senang disebut sebagai aktivis HAM Burma dibandingkan Myanmar, karena nama itu bentukan junta militer. Meskipun demikian, ada banyak diskusi antara penggunaan nama Myanmar dan Burma yang sama-sama berkonotasi etnis mayoritas negara itu.

 

Seluruh proses presentasi dan dialog diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Burma dan sebaliknya, dan tidak menggunakan bahasa etnik. Tidak ada protes tentang penggunaan bahasa nasional Myanmar.

 

Ketika saya tanyakan kepada Khin Ohmar, aktivis perempuan Myanmar yang kini tinggal di Thailand dan menjadi fasilitator dalam menerjemahkan bahasa Inggris-Burma, mengapa tidak diundang dari etnis Rohingya. Dengan hati-hati ia mengatakan ada banyak hal kompleks tentang Rohingya. Pertama, etnis Rohingya tidak akan setuju penggunaan bahasa Burma yang dianggap sebagai bahasa penjajah. Tapi di sisi lain tidak ada media bahasa lain yang bisa digunakan dalam diskusi itu selain bahasa Inggris dan nasional Myanmar.

 

Yang kedua, Rohingya juga tidak sepenuhnya percaya dengan etnis-etnis minoritas Myanmar lainnya, yang sebenarnya sama tertindasnya oleh pemerintahan militer. Apalagi di antara partisipan ada dari etnis Arakan yang sedang berkonflik dengan Rohingya. Daripada terjadi gesekan di antara para peserta dan menjadi kontra-produktif  lebih baik tidak diundang.

 

Ketiga,  menurut salah seorang aktivis BP, etnis Rohingya hanya percaya gerakan militerlah  yang dapat membebaskan mereka dari penindasan yang dirasakan sejak merdeka bersama Burma pada 4 Januari 1948. Bagi para pejuang militer Rohingya, tidak ada dialog dan perdamaian dengan pemerintahan despotik itu.

 

Pemerintahan Rasis

Negara ini memang telah mengalami banyak masalah unifikasi sejak merdeka. Etnis-etnis minoritas yang sejak awal memang sudah tersisihkan dalam politik dan pembangunan menuntut adanya otonomi yang lebih luas. Struktur politik dan akses ekonomi didominasi etnis Burma  yang jumlahnya 70 persen. Adapun etnis minoritas (mereka menyebutnya bangsa-bangsa etnik – ethnic nationalities) yang populasinya terbanyak di daerah pegunungan dan perbatasan, baik India, Bangladesh, China, Laos, dan Thailand menjadi masyarakat kelas dua. Paling kurang ada 137 etnik minoritas di Myanmar.

 

Masalah ini menjadi beban yang sulit diurai bagi etnis Rohingnya dan gerakan persamaan hak dari etnis-etnis minoritas di Myanmar. Sejak negara itu merdeka, kompromi tertinggi dengan etnis minoritas adalah pemberian “federalisme” bagi minoritas yang menduduki wilayah luas. Tapi federalisme palsu itu tidak berbuah kesejahteraan dan kemakmuran, karena sama sekali tanpa dukungan pemerintah pusat. Itulah sebab gerakan pemberontakan bersenjata di kalangan minoritas mulai marak sejak tahun 50-an.

 

Namun sejak tahun 60-an, rejim militer dibawah pimpinan jenderal Ne Win melakukan pendekatan baru untuk menghentikan pemberontakan – disamping operasi militer – yaitu “program pangkas empat” (four cuts program), yaitu memangkas akses pangan (food), dana pembangunan (fund), kecerdasan (intelligence), dan akses ke pemerintahan (recruit). Program pangkas hanya akan berhenti jika etnis minoritas menghentikan pemberontakan (Martin Smith, 1999).

 

Kebijakan ini menyebabkan etnis minoritas semakin menderita, mulai kemiskinan, buta huruf, gizi buruk, pengangguran, dan akses ke dunia luar. Maka, hanya perlu pemantik, negara bagian Rakhine, yang menjadi salah satu daerah termiskin dan selalu menyusahkan Yangoon karena pemberontakannya (sekarang Naypyidaw, ibukota pemerintahan), mudah terbakar konflik, baik konflik vertikal dan horizontal. Saat ini konflik yang sedang dimainkan adalah konflik etnik.

 

Akan tetapi, karena dari segi jumlah etnis bertikai, Rohingya (muslim) kalah dibandingkan Arakan (Budha), maka realitas konflik itu terpotret sebagai pembantaian minoritas muslim oleh negara mayoritas Budha. Di tambah pemerintah Myanmar seperti membiarkan pembantaian itu, bahkan sementara menjadi sekutu bagi etnis Arakan. Ada “kesadaran nasional” bahwa Rohingya adalah bukan asli Myanmar dan harus kembali ke tanah leluhurnya.

 

Ambiguitas Demokrasi dan Internasional

Di sisi lain, bangkitnya gerakan oposisi nasional oleh Aung San Suu Kyi dan partainya LND tidak bersinergi dengan gerakan-gerakan persamaan hak dari etnis minoritas. Bahkan untuk kasus Rohingya, tokoh demokrasi di Myanmar itu tidak mengeluarkan “komentar yang menganggu” pemerintahan Junta militer. Suu Kyi masih berpikir ulang merespons isu sensitif itu, meskipun partainya telah memiliki posisi tawar yang cukup kuat pasca-pemilu legislatif.

 

Pada level internasional, PBB dan ASEAN juga tidak menunjukan sikap progresifnya dalam menyelesaikan krisis di Rakhine. PBB berdalih susahnya akses untuk memasuki negara kedua terbesar di Asia tenggara itu. ASEAN sendiri macet, karena kepemimpinan tengah berada di tangan pemerintah Myanmar, yang tentu tak ingin adanya kebijakan yang merugikan kepentingan nasional mereka. Di sisi lain, dunia Islam juga tidak berbuat banyak dalam menyahuti masalah ini.

 

Bangladesh dan Indonesia yang menjadi mayoritas muslim juga tidak menunjukkan sikap empatik yang benar ketika menangani pengungsi Rohingya. Banyak pengungsi yang menyeberang ke Bangladesh dikembalikan ke Myanmar yang berarti mendorong ke neraka kematian.

 

Meskipun pahit, etnis Rohingya harus memulai negosiasi baru dengan pemerintahan Thein Sein demi penyelamatan etnis dan bersatu-padu dengan etnis minoritas lainnya menuntut hak konstitusional mereka, seperti hak hidup, hak mendapatkan perlakuan sama di depan hukum, hak untuk beribadah, hak untuk mengembangkan kehidupan sosial-ekonomi, termasuk tuntutan wilayah protektorat. Di sisi lain, kelompok oposisi nasional Myanmar harus mulai melirik problem minoritas dan tidak hanya berbicara pada perbaikan sistem elektoral dan demokrasi prosedural.

 

Indonesia juga bisa memberikan solusi yang konstruktif untuk mengurangi derita Rohingya, baik melalui kampanye, diplomasi dan kemanusiaan. Bukan hanya mengumbar sentimen keagamaan demi mengganaskan bara perang baru.

 

Teuku Kemal Fasya, dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

~ by teukukemalfasya on December 2, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: