Politik Harapan

Teuku Kemal FasyaImage

Serambi Indonesia, 25 Februari 2013.

Kali ini saya ingin mengajak pembaca merefleksikan sketsa-sketsa berikut yang sebenarnya berhubungan dengan politik dan keadilan. Sketsa pertama adalah kasus saya sendiri yang “ditangkap” oleh tim gabungan penegakan hukum kepolisian lalu lintas dan Dinas Perhubungan Banda Aceh pada akhir Januari lalu karena salah parkir.

 

Saat itu saya protes, sejak kapan peraturan ala Jakarta itu diberlakukan, kenapa tidak disosialisasikan? Seorang petugas mengatakan peraturan sudah sebulan diberlakukan. Ia menunjukkan petunjuk dilarang parkir di depan, tapi ternyata tanpa tulisan “dilarang parkir di sepanjang bahu jalan”. Ada sebuah rambu dengan tulisan terletak jauh di belakang kendaraan saya, tapi tertutup spanduk iklan. Ini ironis lain lagi, peraturan kalah oleh komersialisasi iklan yang semakin menyemak menjadi “hutan kota”.

 

Saat sidang di pengadilan saya mengatakan peraturan itu terlalu sumir, terkesan “tricky” (mengicuh), berorientasi ekonomis, dan tidak memberikan rasa keadilan bagi publik. Saya sertakan foto-foto yang memperkuat alibi itu. Hakim memutuskan saya tidak bersalah, tapi “terpaksa” memberikan hukuman dengan “diskon denda”. Adapun “barang bukti” hendaknya diserahkan ke kepolisian untuk merevisi kebijakan artifisial itu. “Jika Bapak tidak bersedia membayar, maka SIM ini akan disita untuk negara”. Saya berada di situasi dilematis, karena jelas biaya dan proses pembuatan SIM tidak sebanding dengan denda.

 

Sketsa kedua adalah kasus “penghakiman publik” kepada Sayed Hasan  (SH) karena menggugat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh terkait penggunaan pengeras suara di mesjid selain waktu salat (Serambi Indonesia, 16 Februari). Bisa jadi kita tidak setuju dengan SH, atau merasa konteks tuntutan itu “ganjil” dalam realitas antropologis Aceh. Namun, yang paling sah menentukan tuntutan SH diterima atau tidak, memenuhi rasa keadilan dan kebenaran atau tidak, adalah pengadilan dan bukan massa.

 

Saya bersimpati kepada orang tua itu ketika dipaksa mencabut tuntutan itu melalui “forum monolog”, yang anehnya turut dihadiri wakil walikota Banda Aceh. Padahal sejatinya pemimpin  kota dapat menjadi “wali” bagi seluruh warga tanpa diskrimasi, bersikap netral, dan memberikan pengayoman, perlindungan, dan pengadaban.

 

Sketsa ketiga adalah petikan wawancara saya dengan seorang pejabat di Singkil. Pada satu bagian saya menyentil rencana provinsi Aceh Leuser Antara (ALA), bahwa ketika provinsi terbentuk nanti Singkil bisa jadi tak mendapatkan posisi politik strategis, padahal secara geografis sangat penting karena satu-satunya kabupaten/kota yang memiliki garis pantai. Ia bergeming. Menurutnya bisa jadi masyarakat Singkil kembali “ditipu”, tapi mereka sudah cukup kenyang ditipu “Banda Aceh” – simbol pemerintahan provinsi.

 

Ia mendeskripsikan situasi kebatinan masyarakat Singkil yang kerap disunyikan. Katanya, jika masyarakat Singkil ke Jakarta mereka selalu mendaku sebagai Aceh, tapi ketika menuju ibukota provinsi atau pesisir timur langsung dicap Aneuk Jamee atau orang seberang. Ia juga merefleksikan sejarah pejabat Singkil di provinsi, “jangankan kepala dinas, pejabat eselon III pun tidak pernah”. Karena ia seorang pejabat pemerintah, saya anggap informasinya sebagai fakta.

 

“Orang Aceh pesisir umumnya sudah melupakan peran sejarah Singkil. Padahal kalau mau jujur dua tokoh pemikir besar Aceh pada masa Kerajaan Aceh Darussalam adalah orang Singkil: Syekh Abdurrauf As-Singkili dan Hamzah al-Fansuri. Kita tak suka berpisah, karena Aceh bagi kami seperti kulit dan daging, tapi perilaku diskriminasi ini membuat kami harus berpikir berpisah”, ungkapnya.

 

Sisi Balik Senyap

Sketsa di atas mungkin hanya menjadi sesuatu yang remeh. Hanya orang yang pernah menjadi “korban” atau dalam situasi itu sajalah yang bisa menganggapnya penting. Seperti kata Jacques Lacan, unconsciousness is discourse to the other (ketidaksadaran adalah wacana bagi orang lain). Kita selalu memiliki pembenaran pada diri sendiri, tapi sayang tidak ketika berelasi dengan orang lain.

 

Kiranya yang sedang berlaku dalam konteks perpolitikan di Aceh mewakili potret “sisi balik senyap” itu (the other side of silence) – menggunakan kata-kata sejarawan dan feminis India, Urvashi Butalia. “Sisi Balik Senyap” adalah kisah para korban ketika terjadi politik pemisahan (partisi) India dan Pakistan pada 1947. Dunia melihat dari luar politik partisi itu berjalan normal saja, tapi ketika masuk lebih dalam, terlihat banyak tragedi yang menggurat-gurat. Ada 12 juta orang yang harus menjadi pengungsi, berpindah dari satu tapal batas ke tapal batas lainnya; sejuta orang tewas dengan pelbagai sebab; dan 80 ribu kasus perempuan diculik, disekap, dan diperkosa.

 

Seperti ditulis dalam buku itu, “sejarah resmi selalu enggan membuka seluruh biaya kemanusiaan”, demikian pula politik formal cenderung enggan menerima data-data ironis. Politik dan pembangunan selalu memberikan dasar-dasar yang menjustifikasi kekuasaan, tapi tidak pernah mau terbuka pada kelemahan atau dampak derita yang ditimbulkan.  Kecenderungan kekuasaan (otoriter/borjuis) mengedepankan pandangan egoistik dan cenderung rasis/seksis/fundamentalis pada suara-suara minor. Padahal postur politik lokal pasca-Orde baru memberikan jalan Roma baru, yaitu Pilkada sebagai momen elektoral demokratis yang lebih baik dibanding sistem pemilihan terbatas parlementariat.

 

Lalu bagaimana sesungguhnya body of politic, perencanaan, dan pembangunan rejim hasil Pilkada selama ini? Oh, ternyata masih menggunakan pola “arsip keelitan” (archive of eliteness) dengan menyisipkan retorika rakyat semisal kontrol publik, kebebasan media massa, Musrenbang, dll.

 

Terbukti “arsip keelitan” itu tidak pernah akur dengan dokumen penyimpangan implementasi, kemunduran pembangunan, kerusakan lingkungan, dll, kecuali ditemukan secara mandiri oleh aktivis LSM, peneliti, akademikus, dan KPK. Bisa dicek, tidak ada dokumen resmi atau BPS yang mau memasukkan tabel deviasi kegagalan pembangunan, matriks derita publik (panetika), peta destruktif rekonstruksi, dan persepsi publik sebagai “penikmat pembangunan”.

 

Politik Harapan

Hanya ada satu peluang untuk memperbaiki lahan rusak itu yaitu melalui politik harapan (politic of hope). Politik harapan adalah memberikan ruang bagi kelompok yang tidak berkuasa (the powerless) untuk juga memiliki mimpi, imajinasi, termasuk koreksi dan ketidakpuasan atas kebijakan pembangunan. Jika dipahami bahwa tujuan politik adalah kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan, semestinya tidak hanya menjadi klaim penguasa saja tapi juga segenap rakyat.

 

Publik nasional kini seperti histeris kepada Jokowi-Ahok sebagai pemimpin baru, yang terus meroket elektabilitasnya sebagai figur presiden alternatif 2014. Kehadiran pemimpin seperti ini telah mendekonstruksi bangunan politik yang elitis dan menindas. Mereka mencontohkan kerja keras, cerdas, cepat, dan tulus memperbaiki situasi, pro-rakyat miskin, partisipatif, dan adil bagi minoritas, sosial, dan lingkungan. Sikap mereka telah memberikan harapan bahwa politik juga bisa memberikan kebaikan yang meluas.

 

Politik harapan hanya akan terjadi jika dimulai dari atas. Kiranya gubernur, bupati, walikota bisa menerjemahkan politik harapan itu ke dalam praksis dirinya, memengaruhi birokrasi, terus turun meneladani rakyat. Tak perlu berdalih keburukan kinerja pada pihak lain. Ambil tanggung jawab, tunjukkan bukti, dan jadilah pemimpin yang dekat dengan rakyat. Tampil sederhana seperti Omar ibn Khattb dan Omar ibn Abd al-Aziz dan mau belajar dari suara sayup-sayup tak terdengar.

 

Teuku Kemal Fasya, pemerhati masalah politik dan kebudayaan.

~ by teukukemalfasya on March 27, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: