Istri-istri Jadi Bupati

Teuku Kemal Fasya

Jurnal Nasional, 12 Desember 2012.

_DSC0211

ADAGIUM “di belakang laki-laki besar selalu ada perempuan besar” tidak selalu tepat dalam semua konteks politik. Kata-kata itu sering digunakan untuk menggambarkan bahwa di balik kedigdayaan Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, dan Juan Peron ada faktor perempuan-perempuan yang menyertainya.

Orang selalu menghubungkan Caesar dengan Cleopatra, Napoleon dengan Desire Clary, Hitler dengan Eva Braun, dan Peron dengan Maria Eva Duarte. Untuk konteks lebih akhir orang juga selalu melihat sosok Soeharto, Bill Clinton, Marcos, Barrack Obama, dan SBY tak lepas dari pengaruh istri mereka.

Tapi dalam konteks tulisan ini tersimpul sebaliknya: “di balik kekuasaan sang istri ada peran suami yang merancang”. Keberhasilan Puput Tantriana Sari dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu sangat sulit untuk tidak dihubungkan dengan pengaruh suaminya, mantan bupati dua periode, Hasan Aminuddin.

Demikian pula keberhasilan Atty Suharti menjadi Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, tak lepas dari “kepemimpinan” suaminya, Itoc Tochija. Tak beda dengan keberhasilan Sri Surya Widati terpilih sebagai bupati Bantul, Anna Sophanah sebagai bupati Indramayu, dan Widya Kandi sebagai bupati Kendal. Suami mereka telah lebih dahulu menguasai kabupaten itu, rata-rata dengan masa jabatan maksimal.

Politik Patrimonialisme

Reformasi otonomi politik daerah akibat hadirnya UU No 32/2004 (juncto UU No 12/2008) melalui sistem pemilihan langsung (kini disebut Pilkada) ternyata tidak sepenuhnya sukses menciptakan pemerintahan efektif, demokratis, dan menyejahterakan. Salah satu hambatannya adalah berlanjutnya sistem politik patrimonial model baru, yang sangat kuat mengonsolidasikan politik dinasti, trah, dan kerabat di tingkat lokal.

Jika pemerintahan Orde Soeharto dikritik karena menjadi model pemerintahan kerajaan di era modern–di mana anak, ipar, sepupu, dan kerabat dekat menjadi “elite utama” yang memengaruhi jalannya bisnis dan politik secara nasional, kini penyakit itu mulai berkecambah di daerah. Di daerah kini mulai menggejala model politik dinasti, dimulai dari garis darah hingga memfamilikan unsur partai, yang bisa meminggirkan kultur politik terbuka dan demokratis. Trah politik seperti itu misalnya mulai menggurita di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Aceh.

Secara antropologis hal ini bisa dilihat dari tesis Benedict Anderson, a weak state and a strong society bahwa meski negara-bangsa pascakolonial mencoba melaju dan menyesuaikan prinsip-prinsip kehidupannya–termasuk politik–secara modern, sesungguhnya karakter dan cara pandang masyarakat dan lingkungan politik masih sangat tradisional.

Politik kekerabatan peninggalan era lalu masih lestari. Model kekuasaan baru memang demokrasi, tapi ruhnya masih sangat kuno karena politik menjadi milik kelas yang terseleksi dan hanya segelintir orang. Sistem politik tribalistik secara das Sein hanya beredar di kalangan “darah biru” dan mengicuh etika politik modern yang emansipatoris dan partisipatoris. “Peraturan memang baik, tapi belum saatnya dipratikkan dalam konteks lokal”.

Meski demikian, fenomena istri-istri jadi bupati ini adalah rumus baru dalam politik patrimonialisme. Garis politik trah bergeser dari jalur kekerabatan vertikal menjadi motif perkawinan. Beberapa nama yang disebut di atas sebenarnya bukanlah siapa-siapa jika tidak ada nama besar suami mereka.

Kesadaran politik pun bergeser: mengontrol istri lebih mudah dibandingkan mengarahkan anak, kemenakan, ipar, atau saudara kandung. Siapa lagi yang bisa membangun keintiman dengan penguasa daerah hingga ke kamar tidur kecuali sang suami yang menjadi penguasa terdahulu?

Uniknya, dinasti politik itu punya kemampuan persistensi yang baik, tidak mudah roboh meski rezim terdahulu berkinerja buruk atau korup. Dalam masyarakat tradisional, faktor keberhasilan politik masih ditentukan oleh seberapa sejahtera klan, marga, atau kerabat yang akan menjadi pendukung utama.

Mereka inilah sang penganjur propaganda politik yang bertujuan membesarkan nama sang calon. Proses elektoral pun tidak berjalan menurut mekanisme kewargaan (citizenship) dan kepublikan (publicness) yang patut, tapi lebih pada aspek komunalistik. Maka tak heran, sang permaisuri dari bupati korup tetap besar kemungkinan melenggang sebagai pengganti suaminya dalam pesta pilkada.

Titik Krusial

Namun di sisi lain upaya Kementerian Dalam Negeri untuk menghambat politik kekerabatan itu menjadi praktik politik lokal baru melalui RUU Pilkada setelah melihat fenomena sanak saudara jadi bupati/wali kota, bisa jadi hanya menjadi terapi reaksioneristik. Harus dibangun landasan pikir yang lebih fundamental untuk mencegah, bukan hanya tidak membiarkan istri penguasa jadi penguasa baru, tetapi mempromosikan sistem politik di daerah yang lebih etis, rasional, demokratis dan model lokal yang mengidola.

Terbukti, pasal yang membatasi anak, istri, dan saudara untuk maju dalam pilkada kecuali ada jeda dalam satu periode, telah menghadapi tentangan dari DPR dengan alasan menghalangi hak-hak konsitusional warga negara. Tentu perlawanan muncul dari partai yang telah memberi contoh buruk politik dinasti di daerah. Hadirnya pasal pembatasan belum tentu tuntas membersihkan politik dinasti, karena tentu akan dicari antidot baru untuk menyiasati normativitas politik.

Sebenarnya filosofi pembatasan masa jabatan kepala daerah dua periode adalah menghindari politik dominasi dan dinasti di daerah. Namun peraturan itu disiasati dengan memunculkan istri masing-masing. Hipnoterapi dari bupati cantik, anggun, murah senyum, dan enak dilihat berhasil memabukkan birokrasi meski tidak melanjutkan pembangunan dan menyejahterakan sosial.

Andaikan tak ada pembatasan itu, tentu tak akan terbuka pikiran untuk memajukan istri sendiri sebagai pelanjut kekuasaan. Toh, lebih enak mengelola politik secara langsung, meski melalui sentuhan istri juga tak kurang kenikmatannya. Paling hanya menunda beberapa aspek kenikmatan saja.

Sungguh mengerikan jika definisi politik telah bergeser menjadi semacam mekanisme kenikmatan kompleks, bukan lagi alat perjuangan dan perubahan demi loncatan sejarah pembangunan masyarakat. Maka bangunlah sistem politik daerah yang kuat, bukan hanya memajukan bodi-bodi aduhai memabukkan kekuasaan.

 

Teuku Kemal Fasya, Pengajar Antropologi Politik di Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

~ by teukukemalfasya on April 1, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: