Mengangkangi Publik

Teuku Kemal Fasya

Kompas, 2 Februari 2013.

Photo0147 

Faith must be enforced by reason. When faith becomes blind it dies”. Mahatma Gandhi (2 Oktober 1869 – 30 Januari 1948).

 

Kata-kata itu saya “potret” di sebuah sudut universitas Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India pada Desember lalu, ketika diundang sebagai pembicara pada simposium internasional Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dunia.

 

Kata-kata yang disampaikan oleh seorang tokoh utama kemerdekaan India yang tidak sempat berkuasa itu menegaskan bahwa iman diukur berdasarkan seberapa besar penghargaannya kepada nalar. Iman tanpa nalar sama dengan iman buta yang pelan-pelan membusuk mati.

 

Di dalam Islam seruan demikian itu juga Ada. “Tidak ada agama kecuali bagi orang yang berakal” (hadist). Di dalam Al Quran tertera petunjuk, “Katakanlah: “Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?” Maka apakah kamu tidak memikirkan?” (Q.S. Al An’am [6]: 50). Begitupun dalam teologi Kristen saya pernah mendengar kata-kata yang hampir serupa, “Fides quaerens intellectum” (iman menuntut nalar yang mendalam).

 

Kenapa kalimat-kalimat klasik di atas harus dimunculkan lagi? Tak lain karena ada serangkaian kebijakan politik – terutama di daerah – yang didistorsi seolah-olah gerakan penyelamatan agama atau panggilan iman – meskipun kemudian diketahui kebijakan itu sangat miskin argumetasi, daya nalar, dan kebaikan sosialnya. Atas dalih otonomi, pemerintah daerah seolah berbuat apa saja. Seolah-olah muncul pembenaran, kebijakan tentang “moral” dan “iman” wajar bila tidak rasional atau tidak partisipatif.

 

Kata-kata itu sungguh mengandung kerancuan epistimologis akut. Islam selalu mensyaratkan “rasionalitas” (‘akal) sebagai syarat utama pemberlakuan Syariat. Makanya sangat aneh jika ada Syariat boleh berlaku tanpa kewarasan?

 

Fanatisme

Inilah yang sedang diproyeksikan dalam tulisan ini ketika melihat kebijakan “dilarang ngangkang” walikota Lhokseumawe beberapa waktu lalu. Kebijakan itu bukan saja tidak ada nalarnya, tetapi melawan nalar berkenderaan di jalanan (karena lebih beresiko dan pihak asuransi tidak membayar klaim untuk kecelakaan penumpang duduk menyamping). Meskipun demikian tidak ada kritik yang bisa menembus pertimbangan pikir sang walikota.

 

Di luar motif pribadi walikota (yang sifatnya sangat personal dan spekulatif), kebijakan seperti ini hanya mungkin hadir di lingkungan fanatik dan miskin daya pikir kritis. Dalam agama, sikap fanatisme melahirkan kondisi “seolah-olah”: seolah-olah sakral, seolah-olah otentik religius, seolah-olah tanpa kebijakan itu seluruh tatatan moral masyarakat akan ambruk”, dan hal-hal hiperbolik lainnya.

 

Padahal fanatisme sering mengacaukan pesan orisinil agama sehingga agama ditafsir dan dipraktikkan secara eksklusif dan totaliter. Kita bisa lihat, bukan saja pada agama, fanatisme pada segala hal sesungguhnya sangat merusak. Seorang simpatisan partai rela minum air bekas cucian kaki pemimpinnya, para pendukung sepakbola tega menganiaya bahkan membunuh pendukung tim lawan, atau Mark David Chapman, fan The Beatles, secara dingin menembak mati John Lennon.

 

Fanatisme mengikis pelan-pelan rasio dari agama. Secara riil, agama yang diyakini secara ekstrem akan memberi pengaruh teror, baik bagi penganutnya atau penganut agama lain.

 

Kebijakan diskriminatif ini kerap digunakan untuk meningkatkan popularitas, tapi di sisi lain memperlihatkan sisi psikopatik akut sang pemimpinnya. Bayangkan, ia rela menghianati nilai-nilai demokrasi setelah terpilih melalui pemilu yang demokratis. Fanatisme membentuk delusi sehingga melahirkan kebijakan eksklusif dan menyakiti nalar. Situasi ini jika berketerusan akan melahirkan masyarakat yang sakit, karena masyarakat pun dipaksa untuk menerima sebuah produk hukum yang tidak boleh dikritisi lagi. Kebijakan menjadi sakral, seperti sebuah “agama” baru.

 

Partisipasi

Dari hasil penelitian Komnas Perempuan, sejak pemberlakuan otonomi daerah, terdapat 282 peraturan daerah (perda) atau qanun diskriminatif yang telah dihasilkan. Perda atau qanun itu dianggap diskriminatif karena diberlakukan hanya kepada kelas sosial tertentu atau previlese bagi kelas sosial tertentu sekaligus mengabaikan kelas sosial lain. Dari hasil penelitian itu diketahui, sebagian besar perda diskriminatif tidak dilahirkan melalui proses demokratis dan partisipatif. Kebanyakan perda diskrminatif itu berisi pesan ketapatuhan pada tubuh, perilaku, dan perempuan.

 

Padahal sejumlah kebijakan nasional telah dihasilkan seperti UU No. 25/2004, PP No. 8/2008, dan Permendagri No. 54/2010 untuk membantu pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan dan kebijakannya. Hal itu agar pemerintah daerah memiliki panduan ketika menyusun rencana pembangunan sehingga tidak terjebak pada arogansi dan autisme regulasi. Prinsip demokrasi, kebersamaan, keadilan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional harus diperhatikan ketika bupati, walikota, dan gubernur membuat kebijakan di tingkat lokal.

 

Kebijakan seperti “dilarang ngangkang” ini hanya menjadi akrobat politik elite yang mengacaukan kepentingan publik dari aspek riil dan signifikasinya. Ini juga menjadi penanda bahwa pemerintah lokal telah mengalami disorientasi ketika menerjemahkan amanat pembangunan. Substansi demokrasi elektoral seharusnya terpraksis ke dalam program kesejahteraan, keadilan, pencerdasan sosial, dan keadaban. Sayangnya itu hanya menjadi retorika kosong yang tak mampu dibuktikan. Imbasnya lahirlah kebijakan nyeleneh seperti dilarang ngangkang (Lhokseumawe), diwajibkan pakai rok (Aceh Barat), dilarang memelihara jenggot (Aceh Selatan), dilarang keluar malam (Tangerang), dll.

 

Bagi saya, itulah kejahatan moral terbesar, ketika penguasa melupakan janji-janji politiknya di saat kampanye dan mengubahnya dengan “janji-janji politik” baru di saat berkuasa.

 

Teuku Kemal Fasya, Antropolog di Aceh.

~ by teukukemalfasya on April 1, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: