Komunikasi Nyelekit Megawati

Teuku Kemal Fasya

 Sinar Harapan, 16 April 2013.

Image

Pidato Megawati Soekarnoputeri saat menghadiri deklarasi calon gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko, di stadion Manahan Solo, 14 April luar biasa bergelegar dan penuh pesan politik yang patut diulas.

 

Setelah sekian lama inilah, pidato Megawati yang cukup berbobot, memberikan motivasi, dan berisi substansi politik etik yang dalam. Mungkin secara gramatikal pidato itu tidak serapi dan “secanggih” Susilo Bambang Yudhoyono atau Aburizal Bakri ketika berkomunikasi di hadapan massa partainya, yang diketahui selalu tak lepas dari naskah atau telepromter. Namun inilah komunikasi yang cerdas, menyampaikan pesan dengan tepat tanpa birokratisasi linguistik yang memberatkan.

 

Pidato itu sendiri menjadi “momen kebenaran” yang memang sedang ditunggu di Jawa Tengah. Bagaimana tidak, proses pencalonan gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah dianggap penuh trik dan cukup menguras energi sehingga tak urung melahirkan friksi di internal PDIP. Dimulai dengan pemecatan Bibit Waluyo selaku gubernur petahana yang “lompat pagar”. Bibit yang  pada Pilkada 2008 maju sebagai calon PDIP kini menggunakan perahu partai lain yang cukup besar (Demokrat, PAN, Golkar) untuk Pilkada 2013.

 

Demikian pula majunya, Don Murdono, bupati Sumedang yang juga ketua DPC PDIP Sumedang. Ia awalnya digadang-gadang sebagai kandidat wakil gubernur, pada akhirnya merasa kecewa dengan putusan DPP PIDIP. Ia kemudian merapat ke Hadi Prabowo, yang tidak lain adalah sekda petahana untuk menjadi pasangan wakil gubernur. Pasangan ini diusung oleh partai menengah (PKB, PKS, PKNU, Gerindra, dan Hanura).  

 

Ini seperti batu karang yang menghadang sebelum berlabuh. Di samping harus mengalahkan dua petahana dan kekuatan partai koalisi pendukung lawan, PDIP harus mampu mengonsolidasikan kekuatan suaranya agar tidak terpecah ke “kader-kader tidak resmi” tersebut. Politik pengembosan harus dicermati sejak awal agar partai banteng mocong putih ini tidak benar-benar kurus saat hari H, sehingga dengan mudah tersembelih.

 

Dengan bahasa terang Megawati “mengejek” sikap Bibit yang disebut bukan kader tulen. “Aku ya ngerti kowe seko ngendi” (aku tahu kamu berasal dari mana). Megawati pun tak kurang menyindir politik survelensi presiden SBY. Mega mengaku setiap gerak-geriknya telah dipantau oleh intel dan dalam satu menit pasti sudah masuk laporan (ke istana). Ini persis pengalaman Megawati diinteli pada masa Soeharto.

 

Ia pun mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak bisa mengendalikan harga-harga barang akibat politik impor yang dilakukan.  “Ojo ngapusi!” (jangan berbohong); gramatologi yang menelanjangi bahwa politik yang sedang berjalan  selama ini berikat pada ketidakjujuran dan sekedar pencitraan. Dalam pidatonya, Mengawati berkali-kali menyentil Babinsa (Bintara Pembinaan Desa): unsur militer Koramil yang bekerja di desa/kelurahan, yang dituduh selama ini telah bekerja untuk mengarahkan suara pada pasangan tertentu.

 

Tanpa disebut eksplisit, pengetahuan publik akan tahu anak panah pesan sedang mengarah kepada Bibit Waluyo yang di masa aktif militer pernah menjabat panglima komando strategis Angkatan Darat (pangkostrad) dan pangdam. Kita belum tahu apakah fenonema politisasi Babinsa itu benar-benar terjadi secara massif di lapangan atau hanya kasus. Namun strategi retorika itu telah menjerat ingatan publik pada bayang-bayang politik kotor Orde Baru. Publik juga belum lupa, sekuat apapun politisasi Orde Baru, PDIP tetap bertahan dan menjadi pemenang pada pemilu 1999.

 

Kalimat-kalimatnya meluncur sederhana dan sebagian menggunakan bahasa Jawa ngoko. Ini tak lain agar parole politiknya mendekat ke pikiran dan batin kader terbawah. Meskipun demikian, kosa-kata yang dipilih mampu menggiring publik pada pemikiran asosiatif tertentu. Secara semiotis, pidato Megawati memberikan kode (encoding) dan memengaruhi pengetahuan publik akan kengerian kondisi krisis yang berkelanjutan akibat politik salah urus (signifikansi dan refleksi pesan politik). Harga-harga barang yang tidak dapat dikendalilan pemerintah, korupsi, money politic, dan berpolitik tanpa karakter nasionalisme akan membawa demokrasi pada situasi defisit. Muara dari pesan ini adalah katastrofi: akan terjelang kiamat politik jika salah pilih pada momen elektoral ini. Dampak buruknya bukan hanya di Jawa Tengah tapi juga secara nasional.

 

Dalam pidato Megawati tak lupa mengambil referensi ayahnya-Bung Karno, yang menyatakan secara historis Jawa Tengah adalah pusat kekuatan politik nasionalis. Menguasai politik Jawa Tengah maka akan mudah menguasai politik nasional. Ia yakin benar PDIP akan menjadi kekuatan utama dan bersaing dengan ketat dengan kekuatan politik baru lainnya untuk memenangi Pilkada.

 

Secara statistik, dari 35 kabupaten/kota di Jawa tengah, 17 bupati/walikota dan 24 ketua DPRK dikuasai oleh PDIP. Memang suara di parlemen provinsi PDIP bukanlah mayoritas tunggal, tapi tak ada yang melebihi suara mereka. Dengan menguasai 23 dari 100 kursi di DPRD Jawa Tengah, PDIP juga bukan lawan medioker. Dengan basis politik loyalis yang cukup mengakar, mereka percaya diri menang meskipun calon usungan kalah populis dibandingkan kader lain seperti Rustiningsih yang saat ini menjabat sebagai wakil gubernur.

 

Ganjar Pranowo memang dikenal sebagai kader elite di DPP PDIP yang cerdas, komunikatif, dan muda, tapi ia tetaplah tokoh nasional yang lebih dekat ke Lenteng Agung (kantor DPP PDIP) dibandingkan ke Brigjen Katamso (kantor DPD PDIP Jawa Tengah). Yang menguntungkan adalah pembawaannya yang santun, tidak grasa-grusu, memenuhi persyaratan ideal sebagai pemimpin solonan. Demikian pula, Heru Sudjatmoko, yang meskipun menjabat sebagai bupati Purbalingga, tapi secara historis kalah populis dibandingkan Don Murdono, yang telah menjabat sebagai bupati Sumedang selama dua periode. Pada masa-masa represi Orde Baru, Don telah menjadi pimpinan PDIP Jawa Tengah, sehingga dianggap lebih menguasai peta politik bumi Diponegoro itu.

 

Mungkin inilah energi komunikasi terbesar yang pernah diperlihatkan Megawati selama beberapa tahun belakangan ini untuk menyolidkan barisan Marhaenis sejati serta merebut simpati massa mengambang dan pemilih muda dalam memenangkan Pilkada. Ingat, ketika PDIP dianggap sebagai kuda hitam pada Pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara mereka malah bisa menembus ke dua besar. Tentu dengan potensi yang jauh lebih signifikan di Jawa Tengah, PDIP tidak akan merasa puas menjadi runner up.

 

Namun mereka perlu kerja keras, bukan hanya bergantung pada pidato ketua umumnya. Dengan niatan menegakkan etika politik, PDIP harus konsisten memenangkan Pilkada dengan cara dan strategi “lurus”, tanpa perlu berbohong (mboten ngapusi) dan memainkan politik uang (mboten korupsi) seperti tagline kandidat ini.

 

Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

~ by teukukemalfasya on April 17, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: