Saatnya Demokratisasi Siaran Televisi

Teuku Kemal Fasya

Kompas, 12 Agustus 2013

Image

 

Publik kembali prihatin dengan kekerasan visual yang muncul di layar televisi. Kasus penyiraman air oleh Munarman, juru bicara Front Pembela Islam (FPI) kepada sosiolog Universitas Indonesia (UI) saat dialog langsung di TV One beberapa waktu lalu telah menunjukkan adanya pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Program Siaran (SPS) terutama perlindungan bagi kelompok pemirsa yang belum dewasa, pengabaian etika dan kesopanan saat melakukan dialog, dan praktik kekerasan.

 

Sebenarnya kekerasan visual itu bukan saja bentuk ketidakdewasaan dalam mengekpresikan kebebasan berpendapat, tapi juga karena model-model siaran negatif dan dialog provokatif semakin diakomodasi beberapa stasiun televisi swasta. Model diskusi yang menyerang pribadi, mengggunakan kata-kata sakartis sebagai kosakata dialog, gerak-gerak tubuh yang tidak bersahabat, dan makian – membuat acara dialog sudah seperti “tawuran kampung”.

 

Aib-aib visual itu ternyata bukan hanya pada dialog politik. Olga Syahputra juga telah dilaporkan ke kepolisian akibat guyonannya yang berlebihan pada acara Pesbuker di ANTV. Olga  dianggap merendahkan martabat dan mencemarkan nama baik seorang dokter. Model acara komedi seperti Pesbuker sebenarnya sangat konservatif; komedi slapstick yang mengeksploitasi mimik ekstrem, memukul kepala atau menendang lawan. Komedi seperti ini memang dangkal dan mudah dicerna dibandingkan model stand up comedy yang cerdas. Bahkan untuk mengklimakskan adegan, ada “ritual” yang selalu dilakukan dengan menabur tepung ke kepala seorang komedian yang dijadikan objek kelucuan.

 

Sejarah Lembaga Penyiaran

Keruntuhan Orde Baru memberikan banyak manfaat, termasuk pada kebebasan pers dan berekspresi. Kita bisa saksikan, setelah rejim Soeharto hancur, pelbagai regulasi terkait kepentingan fundamental publik dan kebebasan hadir. Pada tahun 1999 atau setahun setelah reformasi, cukup banyak undang-undang demokratis dihasilkan, seperti anti-monopoli bisnis (UU No. 5/1999), perlindungan konsumen (UU. No. 8/1999), pemerintahan daerah (UU No. 22/1999 kini telah direvisi menjadi UU No. 32/2004 jo UU No. 12/2008), penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN (UU No. 28/1999), telekomunikasi (UU No. 36/1999), HAM (UU No. 39/1999), pers (UU No. 40/1999), dll.

 

Turunan dari kebebasan pers, pada 2002 dihasilkan pula undang-undang yang mengatur penyiaran (UU No. 32/2002) dengan pelbagai turunannya (PP No. 11/2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, PP No. 50/2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, PP. No. 51/2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas, dan PP No. 52/2005 tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan). Hal itu tentu sebagai kerangka dalam mewujudkan demokratisasi penyiaran sekaligus melindungi publik.

 

Seturut dengan dialektika waktu, proses itu bisa dikatakan ideal, karena lembaga penyiaran (terutama swasta) memanfaatkan momentum yang tidak didapatkan di masa Orde Baru untuk mulai memaknai kebebasan informasi. Bagi publik yang sempat merasa dua zaman, tentu dapat mengingat jelas betapa membosankannya siaran TVRI dan RRI di masa Orde Baru, hanya menjadi corong kuat pemerintah menyosialisakan pembangunan melalui takshow presiden dengan petani dan nelayan, konferensi pers monolog, hiburan musik bagi militer, acara-acara yang mengidolakan kebudayaan mayoritas sebagai “pucuk-pucuk tertinggi kebudayaan” nasional, dll. Kehadiran lembaga penyiaran swasta di masa itu (RCTI, SCTV, dan TPI) tidak menjadi kekuatan pengontrol karena arus modal berhulu dari keluarga Cendana.

 

Efek menakjubkan baru dirasakan pasca-reformasi. Lembaga penyiaran swasta tumbuh sangat lesat dengan model siaran liberal dan kapitalistis. Di luar dialog-dialog politik yang semakin diminati publik (dimulai Liputan 6 SCTV), acara televisi juga diisi dengan acara reality show, “klenik” show, infotainment, dan talkshow yang beragam. – sekedar mengingatkan publik untuk acara-acara seperti Paranoid, Kismis, Pemburu Hantu, Termehek-mehek Playboy Kabel, Mata-mata, CLBK, Take Me Out. Beberapa tahun kemudian berkembang model comedy talkshow (Empat Mata), domestic talkshow (Masihkah Kau Mencintaiku), “religiotainment” dengan para ustaz “gaul” dan bergaya, sex reality show (Kakek-kakek Narsis, Sexophone), kuis-kuis dari impresario Yahya bersaudara dan Punjabi’s, dan serial sinetron.

 

KPI Impoten?

Siaran-siaran televisi tersebut layaknya makanan cepat saji (junk-food news), secara implisit mengambarkan situasi sosial masyarakat Indonesia yang sedang galau di masa-masa awal reformasi. Publik prihatin separuh apatis akibat demokrasi tak kunjung melahirkan kebaikan, pertumbuhan ekonomi timpang, kerusuhan akibat kefrustasian sosial, aparat hukum korup, dll. Ini ditambah kecemasan akibat teror. Efek kultur tontonan “Bom Bali” yang memenuhi layar kaca publik telah memberikan kompleksitas kecemasan sehingga cara melarikan diri paling ampuh adalah pada model tayangan-tayangan berkualitas dangkal (Henk Schulte Nordholt, Indonesian Transition, 2006). Di masa konflik, pada malam hari penduduk Aceh pun “beriktikaf” di depan televisi tanpa jeda, karena hanya itu hiburan yang aman.

 

Di sisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga konstitusional penjaga penyiaran kerap kalah bulu berhadapan dengan lembaga dan industri penyiaran. Regulasi yang telah dibuat gagal menjaring “kejahatan-kejahatan siaran” yang memenuhi mata publik. Memang sejak era reformasi tidak lagi dikenal “hukum pembredelan”, tapi bagi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana (pasal 55 dan 57 UU No. 32/2002), sebagai wujud jaminan publik mendapatkan haknya atas siaran layak dan sehat. Satu kasus terakhir, program musik Dahsyat RCTI mampu bernegoisasi dengan KPI untuk menentukan kapan mereka menerima sanksi

 

Pada 3 Juli lalu DPR telah menetapkan para komisioner KPI baru untuk periode 2013-2016. Ada tiga muka lama dan enam muka baru. Tentu komposisi yang relatif segar ini akan dapat mengobati impotensi KPI ketika berhadapan dengan industri dan lembaga penyiaran yang semakin dikuasai pengusaha besar.

 

Dengan idealisme menjaga konstitusi agar publik mendapatkan layanan siaran yang sesuai dengan nilai-nilai HAM, demokrasi, dan multikulturalisme tentu keberadaan KPI patut didukung. Publik perlu disadarkan untuk menonton acara yang berkualitas dan mencerdaskan, bukan malah remuk dalam tontonan sampah dan menghasut, seperti diistilahkan Neil Postman, “menghibur diri sampai mati” di depan televisi.

 

Teuku Kemal Fasya, dosen Antropologi Universitas Malikussaleh. 

~ by teukukemalfasya on August 13, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: