“Memerdekakan” Papua

Teuku Kemal Fasya

Kompas, 11 Desember 2013

Image

 

Dalam sebuah acara bedah buku “100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua” di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 24 Oktober lalu, tergambarkan bahwa banyak hal belum tuntas terkait kondisi perdamaian di Papua. Meskipun proyek otonomi khusus telah berjalan lebih 12 tahun (UU No. 21 tahun 2001), nasib Papua masih diselubungi kabut yang menganggu pandangan untuk jernih melihat objek masalah.

 

Buku itu adalah sebuah catatan ingatan  untuk tidak melupakan Papua. Meskipun secara faktual penulisnya 99 orang, termasuk saya, secara semiotik buku ini meninggalkan satu catatan untuk diisi seluruh orang Indonesia untuk tetap membela Papua dengan empatik. Seperti diketahui, Papua lah satu-satunya wilayah di Indonesia yang belum diselesaikan secara komprehensif pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga menjelang akhir periode keduanya.

 

Historis vs Antropologis

Meskipun banyak persamaan derita, secara historis, ada tebing dan ngarai yang memisahkan Aceh dan Papua ketika menghistorisasi diri sebagai bagian dari Indonesia. Dalam sebuah pertemuan  dialog Aceh, Timor Leste, dan Papua di Bali pada 2009 – memperingati 10 tahun referendum Timor Timur, seorang aktivis muda Papua bertanya, “bagaimana kami harus menjadi Indonesia?”. Ini pertanyaan sulit bagi saya, karena ada pengalaman kelam masyarakat Aceh di masa konflik memaknai NKRI.

 

Sejak awal pendirian republik Aceh sudah diidentifikasi sebagai daerah modal Indonesia – ungkapan Soekarno ketika melembutkan pendirian Tgk. Daud Beureueh pascapemberontakan DI/TII di era 60-an. Aceh memiliki semua persyaratan  sejarah seperti belahan Nusantara lain terhadap Belanda, yaitu menolak kolonialisme. Aceh menolak pendudukan Belanda at all cost, baik karena alasan kafir, menjalankan politik despotisme, tukang monopoli, modernisasi hukum, perusak tatanan adat, dan alasan-alasan ekonomis.

 

Papua mungkin tidak memiliki khazanah kesejarahan yang sama seperti  “kerajaan Hindia Belanda” lainnya ketika merumuskan Indonesia pada awal abad dua puluh. Identifikasi Papua sebagai Indonesia baru terjadi pasca-Trikora 19 Desember 1961, dilanjutkan New York Agreement 15 Agustus 1962, penetapan status Papua sebagai bagian dari Indonesia 1 Mei 1963, hingga Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang berlangsung sejak 14 Juli hingga Agustus 1969. Itu pun tak mampu membangun proyek historisasi yang mulus. Faktor lain adalah migrasi etnis Melayu ke wilayah Melanesia ini untuk alasan ekonomi dan agama.

 

Adapun yang mempersamakan adalah pengalaman antropologi duka. Jika memakai perspektif Ernst Renan, penulis Perancis, takdir “menderita bersama” (having suffered together) di dalam “proyek kolonial” Indonesia lah, yang memunculkan kesadaran etno-nasionalisme di kedua daerah ujung timur dan barat itu. “Russifikasi” – memakai istilah Partha Chatterjee  tentang model program nasionalisme resmi yang dipaksakan– ternyata telah meninggalkan cacat di bidang kemanusiaan, politik, ekonomi, dan kultural bagi Papua dan Aceh. Ironisnya, Aceh berhasil membangun proyek rekonstruksi baru ke dalam Indonesia melalui nota kesepahaman (MOU) Helsinki 15 Agustus 2005, tapi Papua belum. Di samping itu, proyek otonomi khusus yang didalih sebagai peta jalan kesejahteraan masyarakat berjalan negatif, sehingga muncul wacana mengembalikan otonomi khusus Papua (Barat) ke pemerintah pusat.

 

Inisiasi Dialog

Kompleksitas permasalahan yang mendera itu tentu saja akan menjadi kerikil dalam sepatu yang membahayakan bukan saja masyarakat Papua, tapi juga integritas RI. Kompleksitas itu berbuntut penyalahpahaman keinginan masyarakat Papua yang dilanjutkan dengan kebijakan distortif dari pusat.

 

Pada 2011, Lembaga Ilmu Pemerintahan Indonesia (LIPI) pernah menyusun laporan peta jalan damai Papua. Saat itu disimpulkan ada empat solusi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan problem menahum Papua, yaitu pengakuan status, reorientasi paradigma pembangunan, pengadilan HAM dan KKR, dan dialog. “Solusi komprehensif” itu adalah obat untuk penyakit marjinalisasi masyarakat secara sosial dan ekonomi, gagalnya pembangunan daerah, politisasi kesejarahan, dan kekerasan negara dan pelanggaran HAM yang terjadi di bumi Cendrawasih tersebut sejak integrasi.

 

Namun dari sekian solusi, dialoglah yang harus dijadikan langkah pertama. Dialog adalah proses untuk berhenti menyalahpahami dan mulai mengoreksi diri untuk mencapai konsensus baru yang lebih baik; bukti bahwa dialektika berbangsa berjalan secara benar. Jaringan Papua Tanah Damai melalui tokohnya Neles Tebay pernah memulai untuk menemukan konsensus perdamaian antara masyarakat asli Papua dengan pemerintah Indonesia melalui mekanisme dialog.

 

Dialog pun jangan jatuh kepada pilihan proyektif dan naif. Dialog harus menjadi jalan sempurna menyelesaikan setiap masalah yang muncul di Papua. Kita tahu penderitaan masyarakat Papua bukan saja kesalahan pemerintah pusat yang bergaya kebijakan lama atau elite lokal yang semena-mena menjadikan otonomi daerah untuk kepentingan diri dan kelompok, tapi juga kekuatan modal dan korporasi global yang sampai hari ini semakin buas mencabik-cabik bumi Papua.

 

Sistem dan metodologi dialog harus memasukkan klausul “tanah” disamping “rakyat”. Dialog harus berani menohok pada batas-batas tabu, seperti fakta kerusakan ekologis dan geografis Papua akibat nafsu eksploitatif korporasi multinasional seperti Freeport, BP Tangguh, Nabire Bakti Mining, Irja Eastern Mineral, Gag Nikel, dll, dan juga 60-an perusahaan HPH yang menggarap lebih 14 juta hektar wilayah hutan Papua dan Papua Barat (Greenpeace Indonesia, 2011). Perilaku korporasi ekonomi ini tak membuat rakyat Papua gembira di tanahnya sendiri. Belum lagi proyek ambisius Jakarta membangun pusat energi dan pangkalan pangan integratif (Merauke Integrated Food and Energy Estate/MIFEE) yang tidak ramah bagi hutan adat dan adanya politik migrasi pekerja non-Papua yang menimbulkan problem demografis ke depan.

 

Internasionalisasi dialog mungkin salah satu solusi bagi Papua, seperti juga MOU Helsinki untuk Aceh. Bisa ditebak, usulan ini pasti sudah dipenuhi prasangka negatif. Namun pemerintah harus objektif menakar konsekuensi. Harus dipahami bahwa konsep separatisme sebenarnya semakin tidak populer di tingkat global, seperti tidak populernya konsep pelanggaran HAM dan anti-demokrasi. Di samping itu masyarakat Papua juga harus mampu berdialog dengan sesamanya (masyarakat asli dan non-asli, korban dan OPM, pedalaman dan pesisir) untuk membangun representasi yang kuat dalam mengawal kepentingan harmoni Papua sebagai tanah damai.

 

Teuku Kemal Fasya, dosen antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

~ by teukukemalfasya on December 12, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: