Magisme Jokowi

Teuku Kemal Fasya

Suara Pembaruan, 21 Maret 2014Image

 

Ketika kami, beberapa akademisi, seniman, komunitas kreatif, dan pemimpin muda dari beberapa daerah di Indonesia, bertemu dengan Gubernur Jakarta Joko Widodo alias Jokowi di kediamanan dinasnya pada Kamis (13/3), auranya sebagai pemimpin tak bisa ditolak.

 

Pukul 7.30 tepat, seperti janji, Jokowi telah turun dari kamarnya dan menyalami kami satu per satu. Ia melihat pengaturan kursi tidak bagus untuk dialog karena berjejer dua. Ia berinisiatif menarik kursi dan membuat satu lingkaran besar. Ia ingin menganggap penting semua audiens yang hadir di situ, tidak hanya  pemimpin kelompok.

 

Dialog pun berkembang ke segala hal. Mulai dorongan agar ia segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (capres), visi pembangunan Indonesia sebagai bangsa maritim, perkembangan teknologi informasi global, birokrasi yang menghambat, peran dunia kampus dalam pembangunan, dll.

 

Dalam kesempatan itu saya menangkap, Jokowi cukup menguasai masalah. Ia tahu apa yang perlu dan wajib dilakukan untuk memperbaiki Jakarta dan Indonesia. Ia tak banyak beretorika dengan kalimat yang mendakik-dakik. Langsung ke jantung permasalahan dan mengurut ke logika penyelesaian.

 

Jika media mencitrakan Jokowi sebagai cantrik-nya Megawati, saya pikir keliru. Ia sadar pencalonannya sebagai presiden, dan telah menghitung resikonya. Bukan sekedar restu Megawati atau ziarah ke makam bung Karno, tapi modal politik memang telah ditabung Jokowi jauh hari sebelumnya.

 

Akar Dedikasi

Kehadiran Jokowi sebagai tokoh nasional memang terbantu karena perannya sebagai gubernur Jakarta. Namun sesungguhnya aura kepemimpinannya sudah terlihat sejak terpilih sebagai walikota Surakarta (2005-2012).

 

Ketika itu warga Solo juga tidak berimajinasi terlalu liar kalau pengusaha mebel ini bisa mengubah wajah kota yang terlanjur lekat dengan kriminalitas dan pernah hancur oleh “aksi massa” 1998, bisa melesat sebagai kota budaya, pusat seni dan pertunjukan yang menarik minat turis dan dunia. Warisan itu masih berjejak hingga kini. Solo dikenal memiliki 47 kalender rutin kegiatan seni bertaraf nasional dan internasional (Solo International Performance of Art, Solo International Ethnic Music, Solo International Tea Festival, dll). Keberhasilan Jokowi sehingga dianugerahi walikota terbaik, seperti Foreign Policy dan The City Mayors Fundation, juga karena berhasil menata sistem pelayanan pemerintahan terpadu, program ekonomi kerakyatan, pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan, dan relokasi pedagang kaki lima secara demokratis-partisipatif.

 

Ketika akhirnya sejarah politiknya mengantar sebagai gubernur Jakarta, banyak pula yang menyangsikan anak daerah ini bisa memperbaiki problem kompleks megapolitan itu. Kalimat “Jakarta tidak sesederhana Solo” kerap mengikuti langkah Jokowi ketika pencalonan sebagai gubernur dengan nada pesimistis. Memang, 100 harinya di Jakarta pun disambut banjir besar pada akhir 2012 dan sampai kini masih belum tuntas.

 

Namun wacana yang menyudutkan Jokowi tidak tertelan sepenuhnya oleh publik. Bagi yang memahami masalah, tentu sadar bahwa Jakarta adalah “anak terlantar” yang tak terurus bergenerasi gubernur. Menimpakan ampas masalah pada Jokowi tidak bijaksana.

 

Meskipun demikian, fondasi perencanaan pembangunan yang dirintisnya sudah mulai mengubah wajah Jakarta. Program-program unggulan mulai memberikan bukti kesejahteraan seperti penataan PKL, pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar, pengembangan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat dan kapasitas tempat tidur di RSUD, pengembangan pusat kebudayaan Betawi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, dll.

 

Program pengendalian banjir melalui normalisasi sungai, penguatan tanggul, dan pembuatan sumur resapan telah berjalan. Demikian problem macet melalui pembangunan sistem angkutan umum massal semakin serius dijalankan. Logika harus adil, dalam waktu satu setengah tahun program dan rintisan ini akan menjadi dusta yang membutakan jika sampai dikesampingkan.

 

Dedikasi dan kegigihannya melayani publik sejak menjadi walikota itulah akar yang kini tumbuh menjadi batang dan “cabang emas”  – memakai istilah James George Frazer – kepemimpinan untuk mendapuk amanat sebagai presiden ketujuh Indonesia.

 

Etika Pencapresan

Problem yang sering diangkat saat ini adalah etika pencapresan Jokowi. Beberapa kelompok termasuk Prabowo menuduh ia membohongi publik Jakarta karena maju sebagai capres.

 

Benarkah Jokowi tidak etis? Pemahaman tentang etika ini penting disampaikan agar tidak diombang-ambing oleh wacana pejoratif dan dangkal. Etika, meminjam perspektif Frans Magnis Suseno, adalah sebuah orientasi yang mengarahkan kepada pemikiran kritis, yang kemudian menjadi tata-kebaikan yang disebut moral.

 

Etika mengusahakan manusia memakai akal budi dan daya pikirnya untuk menyelesaikan masalah hidup untuk menjadi lebih baik (Magnis, Etika Dasar : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, 1987 : 17). Secara produktif, etika bertalian-kuat dengan nilai-nilai luhur humanisme-universal, seperti keadilan, persamaan hak, kebahagiaan, kebaikan, dll.

 

Dalam konteks ini, apakah etika politik pencapresan Jokowi ini dianggap bermasalah? Di sisi mana ia menimbulkan luka keadilan, cacat kemanusiaan, corong kejahatan bagi rakyat Jakarta dan juga rakyat Indonesia? Di sisi lain, sosok Jokowi telah menjelma menjadi model etik ideal baru setelah dunia politik penuh dengan praktik borjuistik, elitis, dan amoral.

 

Secara etis, pilihan politik seperti Jokowi ini telah ada dalam sejarah dunia. Dari 43 presiden Amerika Serikat, 17 orang di antaranya adalah gubernur. Delapan bahkan menjadi presiden ketika masa jabatan gubernur belum berakhir, seperti Grover Cleveland (New York, 1884), Franklin D. Roosevelt (New York, 1932), Bill Clinton (Arkansas, 1992), dan George W. Bush (Texas, 2000) (Eagleton Institute of Politics, 2014). Jika logika absurd di atas dikedepankan, kita tentu melihat reportoar pelanggaran etika politik berkali-kali bahkan oleh negara yang menjadi kampium demokrasi.

 

Ketika menuliskan ini, saya pun kembali memutar rekaman acara pengambilan sumpah Jokowi sebagai gubernur pada 15 Oktober 2012, untuk melihat adakah pelanggaran etik atas sumpah? Ternyata tidak sama sekali! Sumpah jabatan yang diucapkan adalah “memenuhi kewajiban sebagai gubernur Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya….serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa”.

 

Jika kini ada pemelintiran, hal itu tak berhubungan dengan etika politik, tapi terkait pesona dan daya magis Jokowi, yang tak mampu dihela dengan cara etis oleh kelompok yang tidak mendukung.

 

Kini, sulit menolak “kebenaran politik” bahwa pencapresan Jokowi menjadi bukti demokrasi populis masih hidup dan kepemimpinan otentik masih perlu untuk melabuhkan bangsa ini menjadi berdikari dan bermartabat.

 

Teuku Kemal Fasya, aktivis Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan. Dosen FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

~ by teukukemalfasya on March 21, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: