Barbarisme Pemilu

Teuku Kemal Fasya

Suara Pembaruan, 25 April 2014.

Image

Eva Sundari, anggota DPR RI 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dalam milist jaringan mengeluhkan tentang kualitas Pemilu Legislatif 9 April lalu.

 

Tokoh perempuan yang dikenal dekat dengan isu minoritas dan pluralisme ini prihatin pencurangan yang dilakukan saat rekapitulasi suara. Ia coba teguh tidak menggunakan uang untuk membujuk para pemilih dan penyelenggara. Sayangnya sikapnya dimanfaatkan caleg lain untuk memengaruhi dan mendongkrak suara mereka. Ia gagal maju ke Senayan. Politikus bromocorah lah yang akhirnya lolos menjadi calon anggota dewan terhormat.

 

Kegusaran yang sama juga terbaca dari komentar Sutan Batoegana, politisi senior Partai Demokrat. Ia merasa ditikam oleh “teman sejawat” dari satu partai dan dari satu daerah pemilihan (dapil) di Sumatera Utara. Menurutnya jatah suaranya digerogoti secara sistematis sehingga terjungkal lunglai. Bukan hanya dia, Ramadhan Pohan dan Ketua DPR Marzuki Alie pun gagal ke Senayan. Mereka sebelumnya berkomentar menolak menjalankan politik uang untuk menang.

 

Terlalu banyak kasus dan model kecurangan pemilu jika harus dituliskan di sini. Rentetan kecurangan itu akhirnya mengalahkan para resi dan memenangkan para bandit sebagai anggota parlemen. Para bandit politik – tiba-tiba saya teringat penelitian Gilbert M. Joseph, profesor sejarah dari Yale University tentang para bandit (bandidos) di Amerika Latin – berhasil mengisi seluruh kanal pemenangan pemilu dengan menyuap penyelenggara, dari sejak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), termasuk menggunakan jasa preman untuk menakut-takuti proses penghitungan suara. Fenomena ini sudah terlalu telanjang terbaca melalui pemberitaan pemilu hari-hari ini.

 

Seorang teman saya yang menjadi caleg dan juga gagal juga maju ke Senayan mengatakan, tak ada yang tak mungkin dengan para penyelenggara pemilu. “Selama mereka makhluk hidup pasti senang dengan uang dan takut dengan ancaman.” Upayanya merawat konstituen selama delapan bulan kandas oleh caleg lain yang main “logistik” dan para “praetorian” yang bekerja hanya beberapa minggu sebelum hari H dan beberapa jam setelah pencoblosan.  Menurut Prof Jimly Asshiddiqy, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kecurangan yang marak terjadi saat ini karena Pemilu 2014 menggunakan sistem proporsional terbuka.

 

Sebenarnya analisis yang menyalahkan sistem pemilu agak menyederhanakan masalah. Kecurangan pemilu kali ini bisa dilihat sebagai puncak dari praktik buruk politik yang telah kompleks. Kompleksitas ini harus didekati dan ditelaah tidak hanya secara sistem, tapi juga melalui relasi, struktur sosial-politik, dan kultur politik elektoral yang berkembang selama ini. Mungkin penting mengingat nasehat Clifford Geertz, antropolog Amerika Serikat, bahwa ketika memahami ilmu pengetahuan alam “carilah kesederhanaan dan jangan percayai” (seek simplicity and distrust it!), sebaliknya dalam ilmu sosial “carilah kompleksitasnya dan susunlah pemaknaannya” (seek complexity and order it!).

 

Jika kita menuduh praktik kecurangan ini hanya disebabkan oleh sistem proporsional terbuka, bukankah sistem Pemilu 2009 juga seperti saat ini? Kita tentu masih ingat “prahara Nurul Arifin” pada Pemilu 2004, yang mendapatkan suara lebih banyak tapi gagal berangkat ke Senayan, sehingga menjadi bagian untuk merevisi sistem pemilu menjadi proporsional terbuka berdasarkan UU No.10 tahun 2008 dan kemudian sedikit disempurnakan menjadi UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

 

Lorong Gelap

Kegagalan pemilu kali, jika boleh divonis gagal karena praktik curang yang sedemikian massif, merupakan proses panjang dari perangkap model elektoral pascareformasi. Bukan hanya pada sistem elektoralisme yang semakin liberal (termasuk model politik berbiaya mahal pada pilkada), semangat kemuwafatan, politik malu, dan tepa selira pun semakin hilang. Empati kepada minoritas lenyap dari kamus politik. Yang ada semangat mayorokrasi – istilah Soekarno – yang menang histeris dan schizophrenic, yang kalah disirnakan jadi abu.

 

Trauma atas model kepartaian yang difusikan dengan paksa pada era Orde Baru melahirkan fenomena multipartai ekstrem yang anehnya bertemu dengan sistem pemerintahan presidensial. Wacana executive heavy langsung disambut dengan praktik extremely legislative heavy. Dewan menjadi maha benar dan kuasa. Kelemahan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam membangun ketegasan dan keteladanan politik, berdialektika dengan model politik oposisional penuh citarasa pembangkangan dan penegasian. Pilihan bagi koalisi rapuh ala SBY hanyalah kompromi dan akomodasi yang mencederai etika politik dan demokrasi.

 

Praktik politik 2014 menjadi contoh bagaimana kejahatan dan kecurangan politik bermutasi dalam banyak bentuk dan menginfeksi struktur sosial masyarakat, bukan hanya elite dan kelas menengah. Baru kali ini para caleg melakukan pengakuan bahwa rakyat sudah sedemikian “jahatnya” karena menampung semua uang, dan bisa mendikte mereka. Mereka lupa bahwa model politik transaksional, ketergantungan, dan vote-buying complex yang ditradisikan selama inilah yang membuat rakyat menjadi jahat. Sayangnya, politikus yang mencoba memilih jalan lurus dan bersikap baik terhempas di arus utama politik jahat ini.

 

Saat ini kita terbawa pada lorong gelap demokrasi, ketika pemilu tidak mampu meregenerasi sel pragmatisme dan praktik political banditry yang dipraktikkan anggota dewan. Momentum pilpres diharapkan bisa memberi positif bagi perkembangan demokrasi. Berhentinya era kekuasaan SBY paling tidak memberikan peluang pada model pembentukan demokrasi baru, yang lebih tulen dan tidak sekompleks sekarang. Kita tentu mengharap penyakit pemilu legislatif tidak terbawa terus pada Pilpres.

 

Belum tentu terbukti, tapi semoga saja munculnya “tokoh rakyat” seperti Joko Widodo menjadi vaksin yang dapat mencegah model politik para bandit semakin merajalela.

 

Teuku Kemal Fasya, antropolog dari Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Aktivis Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan (SIPerubahan).

~ by teukukemalfasya on April 26, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: