Pendidikan dan Menteri Ideal

Teuku Kemal Fasya

Daoed Joesoef

Kompas, 13 Agustus 2014.

Kemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pilpres 9 Juli lalu adalah janji penggenap perubahan yang sudah ditunggu-tunggu.

Kini publik menunggu pembentukan kabinet yang sejalan dengan hasrat perubahan dan Indonesia baru itu. Bagi saya sebagai akademisi dan pendidik, hal yang ditunggu adalah bagaimana strategi pengembangan pendidikan dan siapa yang tepat menjadi figur menteri pendidikan dalam kabinet Jokowi-JK itu.

Pendidikan dan Kebudayaan
Secara hemat saya menyetujui jika proposal pembentukan kementerian pendidikan tetap dalam format Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan dengan format sebelumnya: Kementerian Pendidikan Nasional. Yang penting dipahami pendidikan tidak dapat dilepaskan esensinya sebagai proses kultural. Pendidikan dalam banyak wacana juga dimaksudkan sebagai proses homonisasi, humanisasi, dan inkulturasi.

Pendidikan sebagai homonisasi adalah membentuk sifat manusia sebagai homo cogitans, makhluk yang berpikir dan mengerti perbedaannya dengan makhluk lain. Pendidikan harus memosisikan peserta didik sebagai manusia sadar di tengah kesemestaan ini. Pendidikan sebagai humanisasi mengajarkan peserta didik agar peka dengan nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme. Humanisme harus masuk dan nyaman ke dalam proses pembelajaran. Apalah arti menjadi manusia jika nilai humanisme kering dan tak terjamah etika dan politik kehidupan?

Adapun tujuan pendidikan sebagai proses inkulturasi adalah metode paripurna dari upaya pedagogis dan kedisiplinan berpikir. Pendidikan harus memiliki elan untuk bergerak secara dialektis, mencipta, dan terlibat secara baik di dalam perubahan masyarakat dan kebudayaannya.

Arus perubahan dalam kebudayaan itu adalah berpikir sekaligus bekerja, mengolah, memelihara, dan menghormati setiap renik kultural yang telah terlintas atau pantas menjadi sejarah imajiner ke depan. Melepaskan unsur kebudayaan dalam pendidikan sama dengan melupakan garam dan asam di dalam kuah sayur. Muatan kebudayaan dalam pendidikan juga panduan untuk memahami pluralisme, heterogenitas, demokrasi, relativisme, dan anti-logosentrisme atau fundamentalisme nilai.

Meskipun demikian, saya setuju ide pemisahan manajemen pendidikan ke dalam dua kementerian. Seperti sempat tercetus ketika berdialog bersama Jokowi di kediamannya, sehari sebelum ia mendeklarasikan sebagai calon presiden, 13 Maret lalu, ia menginginkan pengelolaan pendidikan tinggi bisa bersaing dan beradu keunggulan secara global dengan perguruan tinggi luar negeri.

Pilar penelitian di dalam perguruan tinggi selama ini tidak tereksplorasi dengan baik, diharapkan lebih cepat akselerasinya jika bergabung dibawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Buya Maarif di dalam artikelnya juga menyetujui agar perguruan tinggi berada di bawah payung Kemenristek sedangkan pendidikan dasar dan menengah berada di Kemendikbud (Ahmad Syafii Maarif, “Kabinet Jokowi”, Kompas, 4 Agustus).

Tentu saja pemilahan itu harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Sebab, meskipun secara de facto beberapa perguruan tinggi di Indonesia mulai memiliki tingkatan sebagai international research university atau world class university, pilar-pilar lainnya yaitu pendidikan-pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat, tidak boleh lupa.

Irisan itu harus diupayakan berjalan sinergis dan melengkapi ketika nantinya pengelolaan manajemen pendidikan tinggi berada dibawah Kementerian Ristek. Pun harus dipertimbangkan katup kesenjangan pendidikan tinggi antara di pulau Jawa dan luar pulau Jawa atau antara universitas swasta bergengsi dengan perguruan tinggi swasta yang megap-megap secara finansial, agar tidak terus menganga.

Sang Pedagog
Di atas semuanya, pengelolaan pendidikan tinggi tidak boleh keluar dari semangat integral pendidikan, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau pun akhirnya ia dibawah Kementerian Ristek, asas pendidikan tinggi seperti kemanfaatan, kejujuran, kebinekaan, tanggung-jawab, dan keterjangkauan seperti termuat di dalam UU No. 12 tahun 2012 jangan diafkirkan. Bisa jadi sebagian perguruan tinggi tak kuasa menolak pengaruh globalisasi atau neoliberalisasi, tapi harus tetap ada perguruan tinggi yang menjaga puisi-puisi pendidikan berwawasan nasional dan lokal seperti amanat konstitusi.

Sesuai dengan semangat pemisahan itu – meskipun pasti di awal akan terasa berat karena gengsi pengelolaan perguruan tinggi yang besar – maka sosok yang tepat untuk mengisi pos menteri adalah pegiat pedagogi dibandingkan seorang akademisi.

Wujud aktualisasi pengembangan pendidikan di tangan sang menteri pedagogis itu berhubungan dengan penyusunan (atau aplikasi) kurikulum (2013?) sehingga seluruh jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus mampu terbagi habis ke dalam proses pembelajaran tanpa tumpah-tindih. Sang menteri adalah sosok cakap membagi energi dan prioritas. Oleh karena itu jangan sampai politikus yang masuk. Ia harus mampu mewujudkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi ukuran standar pelayanan minimum di bidang pendidikan.

Seperti amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional adalah meningkatkan dimensi spiritualitas peserta didik dan itu erat hubungannya dengan pembangunan karakter atau kebangsaan. Tujuan itu harus terdepan dibandingkan tujuan intelejensia kognitif-rigoris.

Untuk mewujudkannya sang menteri harus orang yang berangkat dari dunia kependidikan sehingga tak canggung dan terlalu lama menghabiskan waktu untuk desain agenda pembangunan secara sadar dan terencana. Di atas semuanya, agenda itu jangan sampai melenceng dari semangat pendiri bangsa, bahwa pendidikan harus menjadi peluang pemerataan dan keadilan bagi semua orang. Pendidikan harus menjadi momentum inklusivisme, nasionalisme, dan komunitarianisme.

Dengan alasan itu maka sosok seperti Anita Lie, Mohammad Abduhzen, Weilin Han, atau Retno Listiyarti pantas dimajukan sebagai calon menteri. Mereka adalah orang yang berkeringat dan mencurahkan sebagian besar hidupnya pada proses pendidikan bangsa dan secara tegas melakukan penolakan terhadap internasionalisasi pendidikan dasar dan menengah yang selama ini terbukti menjebak sehingga disorientatif dan amnesia akut terhadap nasionalisme dan sejarah bangsa. Mereka juga kerap keras mengkritik penyeragaman kecerdasan melalui ujian nasional (UN) yang ternyata di banyak praktiknya manipulatif.

Pembaca bisa menambah nama para penggiat pendidikan atau guru daerah yang selama ini memiliki semangat luar biasa untuk mewujudkan demokratisasi pendidikan dan perbaikan kualitas guru sebagai calon menteri. Mereka yang berjuang dengan keterbatasan di daerah akan lebih bernyali ketika diberi wewenang untuk memperbaiki pendidikan di tingkat nasional, dibandingkan pakar selebritas di belakang laptop atau meja.

Teuku Kemal Fasya, antropolog dan pendidik.

~ by teukukemalfasya on August 13, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: