Legenda Hutan Sumatera

Teuku Kemal Fasya

 Kompas, 19 September 2005

Tahura Seulawah

 

Perjanjian damai pemerintah R.I dan GAM baru berjalan dua minggu ketika saya melewati Seulawah, hutan terbesar kedua setelah Leuseur di Aceh. Kondisi hutan dataran tinggi ini sebelumnya cukup lebat dan sejuk, kini telah sirna. Wisata alam, berkah Tuhan termanis ketika menempuh jalan darat dari Banda Aceh – Medan telah menjadi savana hitam tembaga.

 

Dari satu titik ke titik pandang lain yang tertangkap hanya ribuan hektar tanah datar dan sisa-sisa pohon hangus meranggas. Menurut masyarakat yang berada di Saree, kaki gunung Seulawah, kebakaran di pinggir jalan atau di tengah hutan telah berlangsung hampir sebulan dan tak ada yang berani mencegah. Pembakaran kerap terjadi di malam hari.

 

Pernyataan kepala Dinas Kehutanan NAD bahwa kebakaran Seulawah disebabkan “puntung rokok” di musim kemarau cukup menyesatkan dan mendangkalkan rasio. Puluhan tahun hutan ini mampu menjaga dirinya dari bencana kekeringan karena wilayahnya yang terus basah. Setelah tsunami tahun lalu, inilah skandal lingkungan terbesar yang terjadi di NAD.

 

Deforestasi Ekstrim

Salah satu keprihatinan yang turut menganggu nasionalisme kita dari tahun ke tahun adalah lemahnya penghormatan terhadap eksistensi hutan sebagai kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan. Pembakaran hutan setiap musim kemarau telah menjadi ritus hingga menganggu stabilitas nasional. Kondisi ini tak kurang ikut merepotkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Setelah Kalimantan yang terkenal sebagai titik api (hotspot) paling ganas tingkat nasional, Sumatera menyusul terpuruk ke arah yang sama.

 

Sumatera merupakan bagian dari Sundaland hotspot yang terancam paling parah. Dengan volume penebangan hutan mencapai lebih 3 persen pertahun, hutan alami Sumatera berkurang secara pasti setiap hari. Saat ini hutan Sumatera tersisa kurang dari 40 persen saja. Para ahli memperkirakan, bila laju penebangan liar dan konversi hutan tidak berkurang, seperti untuk perkebunan sawit dan akasia, hanya butuh sepuluh tahun untuk memusnahkan  secara signifikan biosfer yang berdiam di dalamnya.

 

Padahal diketahui keanekaragaman hayati yang dimiliki Sumatera cukup unik. Hidup 210 spesies mamalia, 16 di antaranya endemik khusus, seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, beruang madu, dan Orang Utan. Terdapat 300 spesies reptilia dan amfibia serta 270 spesies ikan air tawar. Sumatera juga kaya akan habitat burung, 582 spesies, kedua terbesar setelah Papua.

 

Upaya perlindungan keasrian tersebut melalui koridor konservasi Sumatera bagian utara, terdiri dari ekosistem Seulawah-Leuseur-Angkola tidak berjalan normal. Godaan untuk mencuri kekayaan hutan atau melonggarkan konsesi izin HPH/HGU demi pendekatan ekonomis mengakibatkan kepunahan dan kegersangan tinggal menunggu waktu. Fenomena gajah mengamuk di pemukiman Sumatera Utara dan Riau, atau hama babi yang merusak tanaman muda penduduk di Sumatera Selatan adalah dampak dari tidak adanya keseimbangan alam.

 

Secara umum proyek lingkungan hidup bermasalah karena disfungsi manajemen pemerintahan ketika menegakkan rule of law. Tiga kementerian yang berada di inti tanggung jawab penyelamatan lingkungan hidup (kehutanan, pertanian, dan lingkungan hidup) terlihat tidak memiliki agenda bersama yang konkret dan dapat dinegosiasikan antara kepentingan konservasi dan eksplorasi. Belum lagi “gangguan” dari kementerian yang nyata-nyata memiliki platform kerja “berjarak” dengan misi konservasi (kimpraswil dan pertambangan), yang melihat fakta hutan pada kepentingan ekonomis dan bukan bagian integral dari ekosistem manusia dan alam. Problem ini makin bertambah sejak disahkannya Perpu No. 1/2004 yang mengatur tentang pertambangan di hutan lindung menggantikan UU No. 41/1999 tentang kehutanan yang relatif pro-lingkungan.

 

Ketika harus memilih siapa yang harus menjadi Joan d’Arc,  pihak yang menghadang arus deras globalisasi dan kapitalisasi atas hutan, maka tidak lain kementerian lingkungan hidup dan kehutananlah yang harus berdiri paling depan. Memang profil kedua menteri di era SBY-Kalla sering diragukan dapat melakukan hal penting dalam penyelematan lingkungan. Namun yang lebih penting, bagaimana kedua menteri ini membangun sebuah visi yang mampu diterjemahkan secara aplikatif oleh kepala dinas propinsi agar gerakan penghancuran hutan tidak terus berlangsung hingga titik nadir.

 

Di daerah permasalahan terlihat lebih riil. Para pengusaha hutan memanfaatkan persekongkolan diam-diam dengan kepala dinas berkaitan dengan izin usaha, dengan memberikan “insentif” bagi setiap hasil di luar prosedur formal. Budaya korupsi dan baron harus segera dipangkas, dengan meng-clash action para kepala dinas yang tidak becus menangani masalah pembakaran, pembalakan liar, atau pengusahaan eksplorasi di luar register perizinan.

 

Martir Demi Hidup Lebih Hijau

Seperti Chico Mendez, pejuang penyelamat hutan Amazon, Brazil, Sumatera juga memiliki kisah sang martir. Bestari Raden adalah tumbalnya. Bestari adalah pegawai pemerintah yang masuk dalam tim peninjau kelayakan pembangunan proyek Ladia Galaska bentukan Menko Polkam, 8 April 2004. Ia memperingatkan proyek ini dapat mengulang bencana Bohorok November tahun sebelumnya terjadi lagi di Aceh. Sikapnya yang keras menolak pembangunan telah menyebabkan dihukum sebagai narapidana politik GAM. Sampai sekarang masih berada di LP Tapaktuan.

 

Peran “martir” seperti ini perlu dilakukan ketika seluruh inisiasi penyelamatan hutan hanya retorika, dan birokrasi pemerintah hanya mampu melempar tanggungjawab. Perlu muncul Bestari Raden lain yang secara sabar melakukan advokasi terhadap hak-hak komunitas terasing dan adat demi kelestarian hutan. UU No. 41/1999 mengatur tentang hak masyarakat pedalaman atas hutan mereka di atas kepentingan negara.

 

Akhirnya,  gerakan lingkungan hidup harus mampu membangun gerakan sosial yang berisi pesan solidaritas bagi kehidupan pulau Andalas yang lebih hijau dan baik. Sebuah panggilan jihad untuk setiap pribadi yang merasa tergugah oleh penderitaan yang dialami berjuta-juta orang akibat eksistensi hutan yang tak lagi menjadi sumber penyuplai oksigen dan air bersih. Budaya tumbang, imas, dan bakar harus diubah dengan perasaan yang lebih menghargai hutan sepenuh hati.

 

Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh Lhok Seumawe.

~ by teukukemalfasya on August 14, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: