Aceh di Persimpangan Pascapilpres

Teuku Kemal Fasya

Serambi Indonesia, 15 Juli 2014.

Dua pimpinan yang kini tak lagi bertemu mesra. Sumber : www.modusaceh.com

Dua pimpinan yang kini tak lagi bertemu mesra. Sumber : http://www.modusaceh.com

Pemilu Presiden 9 Juli dengan cepat diketahui hasilnya. Tujuh lembaga survei yang sebagian besar memiliki reputasi baik dalam melakukan survei mengumumkan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla memenangi pilpres, dengan variasi suara sekitar 52-53%.

 

Suara itu terpaut sekitar empat-lima persen dibandingkan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Ketujuh lembaga survei itu adalah Populi Center, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Radio Republik Indonesia (RRI), dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

 

Namun di tengah euforia dan awan cerah politik baru Indonesia, awan gelap sedikit menyelimuti langit Aceh. Hasil pilpres  di Aceh menunjukkan tren berbeda dengan suara nasional. Pasangan Prabowo – Hatta menang dengan 52,5% dibandingkan Jokowi – JK 47,5%. Bukan itu saja, Aceh juga memecahkan rekor sebagai provinsi dengan partisipasi terendah  setelah Papua yaitu 56,97% (versi Saiful Mujani Research and Consulting dengan data entri 99,73%). Ditambah teror bom di pegunungan Seulawah Pidie pada hari H, makin sedikit kusut-masailah suasana batin Aceh.

 

Anomali

Padahal jika dibandingkan dengan daerah-daerah terluka lainnya di Indonesia, Aceh adalah anomali. Provinsi Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku semuanya memenangkan kubu Jokowi – JK. Bahkan perolehan suara kemenangannya cukup fantastis (Papua 68,4% dan Papua Barat 70,7%).

 

Anomali ini sebenarnya tidak sepenuhnya tidak rasional. Meskipun Aceh direpresentasikan sebagai “daerah sakit hati”, kekuatan dominan lokal (Partai Aceh) malah memilih bersekutu dengan “Jakarta”. Kombinasi koalisi rumit antara Partai Aceh (PA) dan Partai Gerindra adalah bagian dari kemusykilan politik jika dirunut dari sejarah kemanusiaan dan politik. Satu bersendikan etnonasionalis dan satunya lagi pengusung ultra-nasionalis.

 

PA yang menjadi representasi masyarakat korban justru berkoalisi dengan partai yang direpresentasikan sebagai pelaku pelanggaran HAM masa lalu. Prabowo bukan sekedar representasi militer, tetapi juga ikon militer garis keras yang tidak pernah menolelir pelbagai bentuk gerakan separatisme di masa Orde Baru. Dari pelbagai buku tentang keadilan transisional (transitional justice) dicatat peran Prabowo pada kasus pelanggaran HAM seperti di Timor Timur, penculikan aktivis 1997-1998, dan kasus kerusuhan Mei 1998.

 

Namun representasi itu tidak selalu berwajah tunggal. Ada banyak variasi dalam struktur politik PA. Seperti terbaca oleh publik, ada bagian kombatan yang tidak gembira dengan model koalisi itu dan melakukan “gerakan Valkyrie” seperti fenomena Barisan Pendukung Partai Aceh (BPPA) dan berpihaknya tuha peut Zaini Abdullah dan Zakaria Saman ke kubu Jokowi – JK. Polarisasi ini terlihat semakin serius dengan desakan para mualim eks GAM Libya untuk melengserkan Muzakkir Manaf dari ketua PA melalui musyawarah besar (Serambi, 6/6/2014).

 

Ini fakta bahwa koalisi itu tidak dibentuk dengan semangat dan konstruksi yang solid. Ada kerapuhan di sana-sini, apalagi ketika menyeruak fakta polarisasi yang bersifat patron-client, seperti tuduhan ada “uang Prabowo” dibalik dukungan PA. Di sisi lain gerakan reformasi di tubuh PA juga semakin tidak terbendungkan, konsekuensi “permunian” partai dari anasir-anasir yang tidak senyawa dan sehistoris. Dari hasil wawancara saya dengan aktivis BPPA tercetus kekuatiran partai warisan perdamaian Helsinki ini akan terjerembab dan kehilangan basis elektoral lebih besar lagi jika sikap pragmatis-oportunis para elitenya tidak dikoreksi.

 

Bandul Politik

Untuk sementara hasil pilpres seperti bandul yang sedang bergerak ke arah Zaini Abdullah-Zakaria Saman, dan pada saat yang sama menjauh dari Muzakkir Manaf-Mukhlis Basyah. Kemenangan Jokowi – JK pasti juga berefek pada dorongan reformasi di tubuh PA. Walaupun bisa jadi “sang presiden-wakil presiden baru” pasti kecewa dengan kekalahannya di Aceh pada pilpres ini.

 

Hasil penelitian singkat saya tentang “gerakan sosial partisan” Jokowi – JK di Aceh tergambarkan bahwa postur gerakan ini lebih pada kesukarelaan (voluntarism) dan magisme citra figur kurus itu di tingkat nasional. Sosok jujur, sederhana, dan merakyat yang melekat pada sosok Jokowi dan karakter tegas, cepat, dan “antibirokratisme” pada JK tidak sepenuhnya hilang di dalam ingatan publik Aceh. Meskipun demikian, ada hal yang harus diperhatikan terkait favoritisme kedua pasangan itu di Aceh. Seorang sobat, Taufik Abda, mengistilahkan beberapa hari sebelum pemilu, Jokowi – JK hanya kuat di udara Aceh tapi lemah di darat; sebuah metafora bahwa politik citra yang menjadi andalan mereka akan kalah oleh pragmatisme politik warga.

 

Secara gerakan, tim relawan Jokowi – JK lebih mengandalkan aksi komunikasi di media sosial, kekerabatan, diskusi di warung kopi, pembangunan opini di media cetak dan televisi, dan interaksi terbatas, tapi memiliki logistik sangat minimal. Di sisi lain tim Prabowo – Hatta sangat “dermawan” dan “konkret” dalam logistik. Bahkan terkesan gerakan Prabowo – Hatta lebih struktural, terencana, dan massif dibandingkan gerakan Jokowi – JK yang sporadis dan tidak terkoneksi satu dengan yang lain.

 

Inilah yang harus dijelaskan agar hubungan Jokowi – JK dan Aceh tidak menjadi hubungan “mesra-mesra hambar” di masa mendatang. Ketika pada pemilu 2009 masyarakat Aceh “menghianati” JK dengan memilih SBY secara absolut (91,65%), pada pilpres kali ini pun penghianatan datang lagi, meski tidak dramatis.

 

Lagipula, berbeda dengan konteks politik 2009, kekalahan tipis pasangan Jokowi – JK di Aceh pada Pilpres 9 Juli 2014 harus dilihat dalam konteks kematangan berdemokrasi yang baru tertatih, tentu tidak sekuat daerah lain yang telah bisa berlari. Jangan dilihat 52,5% yang menang, tapi perhatikan 47,5% yang kalah: suara otentik yang tidak terjebak bujukrayu materi, penanda bahwa Aceh bukan anak nakal dan tahu berterima kasih kepada orang tuanya.

 

Maka penting disusul aksi, baik sebelum atau setelah pelantikan presiden Oktober nanti, Aceh harus menegaskan posisinya meskipun berada di persimpangan. Ada banyak pekerjaan pembangunan dan kesejahteraan yang belum ditunaikan pada masa pemerintahan SBY-Boediono. Jangan sampai tersesat lagi di tengah jalan! Di persimpangan itulah komunikasi dan hubungan kolaboratif harus dihidupkan, didasarkan pada sikap saling mendukung dan mengkritik secara konstruktif.

 

Teuku Kemal Fasya, antropolog politik.

~ by teukukemalfasya on August 18, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: