Sembilan Tahun MoU Helsinki dan Harapan Rekonsiliasi

Teuku Kemal Fasya

 

Benang-benang perdamaian itu sudah terajut jauh waktu dari yang selama ini terduga. Benih-benih kesepakatan MoU Helsinki sudah tersebar jauh hari sebelum tsunami. Tsunami hanya pemicu yang mempercepat actus perdamaian kembali ditintakan.

 

Seperti ditulis Harold Crouch, profesor politik Australian National University (ANU) Canberra, Political Reform in Indonesia After Soeharto (2010), upaya perdamaian sudah dirintis oleh Menko Kesra Jusuf Kalla enam bulan pascadarurat militer 2003. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menko Polhukam masih terus melanjutkan tekanan militer, Jusuf Kalla terus mencari jalan penyelesaian konflik secara damai di Aceh. Keinginannya adalah menduplikasi sejarah Poso dan Maluku. Proposal Kalla disetujui presiden R.I, Megawati (h. 297-98).

 

Sejak itulah, melalui deputinya, Farid Husain, tim Kalla mencari jalan dengan menghubungi tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Swedia. Tentu bukan pekerjaan mudah karena awalnya tokoh Swedia menolak upaya dialog kembali. Tokoh gerilyawan di lapangan pun besar patuhnya kepada pemimpin besar, Teuku Hasan Tiro. Loyalitas  mereka tak bersyarat.

 

Namun, bukan Kalla jika cepat menyerah. Pada Februari 2004, kegigihan untuk berdialog mempertemukan mereka dengan seorang pengusaha Finlandia, Juha Christensen. Dia lah yang memperkenalkan tim Kalla dengan LSM internasional yang telah berpengalaman membuat peta damai di Namibia, Kosovo, dan Irlandia Utara, Crisis Management Iniative (CMI).

 

Ketika SBY dan Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2004, proposal damai itu masih dilanjutkan.  Dengan kegigihan seperti Kalla, pemimpin CMI, Martti Ahtisaari, mantan diplomat, presiden kesepuluh Finlandia, dan kemudian hari terpilih sebagai pemenang Nobel perdamaian, terus-menerus tanpa lelah meyakinkan tokoh GAM Swedia untuk kembali ke meja perundingan. Akhirnya dua hari sebelum natal atau tiga hari sebelum tsunami 26 Desember 2004, tokoh-tokoh eksil Atjeh itu setuju untuk kembali berdialog damai.

 

Perjalanan berdialog pun tak mudah. Politikus nasional terus mengibas-kibaskan protes atas dialog di Helsinki. Meskipun demikian, kesepakatan pun tak tertahan untuk ditanda-tangani pada 15 Agustus 2005. Ada banyak loncatan paradigma di dalam MoU Helsinki dibandingkan kesepakatan damai sebelumnya. Di antaranya, GAM tidak lagi menuntut kemerdekaan, adanya transformasi dan partisipasi politik melalui partai lokal, amnesti bagi narapidana politik Aceh, demiliterisasi, pembentukan undang-undang otonomi khusus, pelembagaan Wali Nanggroe, dan kewenangan yang diperluas, kerap diistilahkan self-government atau pemerintahan mandiri (h. 299-307).

 

Kontekstualisasi Perdamaian

Tahun ini genap sudah sembilan tahun usia kesepakatan damai Aceh atau galib dikenal MoU Helsinki. Dalam usia itu sejarah damai tidak selalu berjalan mulus tanpa noda. Proses olah-tanding demokrasi menunjukkan catatan kemajuan, kemacetan, dan kemunduran, tapi tak sampai menguburkan pualam perdamaian itu.

 

Masih kuat di ingatan seperti apa ragam sejarah perdamaian di Aceh pascaSoeharto dirintis. Keberhasilan perdamaian di era Abdurrahman Wahid melalui Jeda Kemanusiaan (Humanitarian Pause) I dan II pada 2000 hanya seumur jagung. Demikian pula Kesepakatan Penghentian Permusuhan (Cessation of Hostilities Agreement/CoHA) 9 Desember 2002 di era Megawati hanya bertahan enam bulan sebelum diberlakukan darurat militer 19 Mei 2003. Itulah prahara dan tragedi kemanusiaan paling menistakan di Aceh.

 

Dua tahun darurat militer itu menjadi vivere pericoloso: hari-hari mencekam dan memilukan. Kekerasan dan kematian datang berkelebat. Tak ada bayangan yang lebih mengerikan kecuali melihat sejarah itu kembali terulang. Mengingat perdamaian Helsinki telah bertahan hampir satu dekade adalah kegemilangan yang patut disyukuri.

 

Ada banyak “catatan ungu” terkait sketsa damai di Aceh. Catatan terakhir adalah Pemilihan Presiden 9 Juli 2014, yang melahirkan dualisme politik ekstrem. Polarisasi itu bahkan mengerucut hingga pada duet pemerintahan tertinggi lokal. Kubu gubernur Zaini Abdullah, didukung Tuha Peut Partai Aceh (PA) seperti Zakaria Saman dan kelompok mualem (para eks kombatan Libya) mendukung Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Adapun kubu wakil gubernur Muzakkir Manaf dan barisan pengurus eksekutif PA mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta).

 

Hasil Pilpres 2014 pun menunjukkan anomali hasil. Pemenang pilpres di Aceh adalah pasangan Prabowo – Hatta sebesar 54,39 persen atau 45,61 persen untuk Jokowi – JK. Hasil ini berbanding terbalik dengan hasil nasional dimana Jokowi – JK menang 53,15 persen atau 46,85 persen untuk Prabowo – Hatta.

 

Beruntung keterbelahan politik itu tidak terurai menjadi serbuk konflik kekerasan yang meletup-letup. Perbedaan meredup seturut ditetapkannya pasangan Jokowi – JK oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gugatan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dipastikan tidak menjadi “drama baru” atas pilihan populis rakyat tersebut. Pernyataan Gubernur Zaini, “bek saboh peurahoe dua boh keumudoe” (Serambi Indonesia, 5/8/2014) menjadi sinyal untuk kembali solid pascapilpres dan menutup semua peluang friksi dan bipolarisme politik yang menghambat pembangunan dan kedamaian.

 

Rekonsiliasi Akar Rumput!

Beberapa analisis menyebutkan bertahannya perdamaian Aceh pascakesepakatan Helsinki lebih ditentukan faktor eksternal atau relasi patronasi dengan kekuatan superior, apakah itu Jakarta, lembaga  donor, atau pemantau perdamaian asing. Kapitalisme global atas nama rekonstruksi pascatsunami mampu memaksa para pihak, terutama elite politik Aceh untuk lebih disiplin menjaga bangunan perdamaian (Olle Törnquist, Aceh : The Role of Democracy for Peace and Reconstruction, 2010).

 

Dampaknya pelan-pelan kini terasa. Perdamaian terlihat masih sangat elitis dan simbolis. Untungnya, turbulensi politik yang terjadi sejak Pilkada 2006, Pilkada 2012, Pileg 9 April 2014 dan Pilpres 9 Juli 2014 tidak sampai membuat baju perdamaian koyak-moyak.

 

Meskipun demikian, kondisi tidak ideal ini tidak bisa terus dipertahankan. Akan ada suatu saat ketika patologi sosial, ekonomi, dan politik ini akan menjadi wabah ketidakadilan, kemiskinan, rendah diri, sakit hati dan kefrustasian massal. Ledakannya bisa dalam bentuk anarkhisme atau pemberontakan model baru. Syarat yang tak bisa ditunda untuk memeliharanya adalah menjalankan salah satu pesan penting MoU Helsinki: rekonsiliasi!

 

Rekonsiliasi yang dimaksudkan di sini bukan yang reduksionistis atau simbolistis, tapi momentum yang bermartabat, yang bisa membahagiakan dan memenangkan hati dan pikiran korban. Dengan segala keburukannya, konflik telah menyengsarakan rakyat Aceh. Baik langsung atau tidak rakyat Aceh telah menjadi korban dari konflik. Rekonsiliasi harus menjadi upaya menegakkan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan dengan pertimbangan memaafkan (to forgive), melupakan (to forget), dan menghukum (to punish) masa lalu, sekaligus untuk kepentingan memulihkan (to rehabilitate),  memperbaiki (to remedy) dan mengembangkan (to improve) masa depan.

 

Sejarah rekonsiliasi sudah terukir di Afrika Selatan, Argentina, Rwanda, El Savador, Timor Leste, dll, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dari sana kita bisa belajar untuk membangun praktik perdamaian dengan prinsip rekonsiliasi yang benar dan mengakar. Di sini, di bumi wareh indatu, Aceh Dar el-Salam!

 

Teuku Kemal Fasya, dosen Antropologi Universitas Malikusaleh.

~ by teukukemalfasya on August 20, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: