Horor Pendidikan Tinggi

Teuku Kemal Fasya

Kompas, 24 September 2014.

Dibalik keceriaan mahasiswa ada problem akut pendidikan tinggi yang menyertai : borjuisme kampus dan diktatorisme dosen. Sumber foto : sumutpos.co

Dibalik keceriaan mahasiswa ada problem akut pendidikan tinggi yang menyertai : borjuisme kampus dan diktatorisme dosen. Sumber foto : sumutpos.co

Kasus bunuh diri mahasiswa kedokteran Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, beberapa waktu lalu (Serambi Indonesia, 24/8/2014) membuka mata kita bahwa pengelolaan pendidikan tinggi masih bermasalah.  Kasus serupa terjadi juga di beberapa tempat. Di Kendal, Jawa Tengah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan juga bunuh diri karena skripsi tidak kunjung selesai (kompas.com, 14/4/2014).

Kasus di atas, meskipun ada banyak motif lain yang bisa dianalisis terkait pilihan bunuh diri, adalah akumulasi dua hal: tingginya biaya pendidikan dan tekanan saat menempuh pendidikan.

Komersialisasi pendidikan bukan hanya milik perguruan tinggi swasta terkenal, tapi juga perguruan tinggi negeri. Memang pemberlakuan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyederhanakan satuan pembiayaan kuliah yang diistilahkan uang kuliah tunggal (UKT) bukanlah jawaban tuntas.

UKT hanya istilah dari rejim kapitalisme dunia pendidikan tinggi. Istilah itu digunakan untuk pembiayaan kompleks dengan sistem yang dikatakan subsidi silang. Masyarakat mampu menyubsidi yang tidak mampu dengan membayar lebih mahal. Sedangkan masyarakat tidak mampu mendapatkan biaya kuliah lebih terjangkau. Betulkah begitu praktiknya?

Komersialisasi

Beberapa waktu lalu saya sempat mengajar di prodi kedokteran untuk mata kuliah komunikasi lintasbudaya dan etnik. Saya iseng mengecek, berapa banyak di kelas tersebut yang membayar uang kuliah termurah (Rp. 500 ribu). Hanya seorang yang tunjuk tangan.

Untuk level kedua termurah (Rp. 1 juta) kurang dari lima. Demikian pula untuk UKT Rp. 5 juta. Yang terbanyak membayar pada level tinggi (Rp. 8 Juta) dan tertinggi (Rp. 12,5 juta). Dengan biaya kuliah yang hampir setara program doktoral, keriangan apa lagi yang diharapkan oleh mahasiswa-mahasiswa itu? Mahalnya biaya pendidikan tinggi menjadi sebab mahasiswa kurang memiliki waktu untuk mengembangkan karakter diri dan pendewasaan intelektual di luar kampus. Tujuan kuliah akhirnya menjadi sangat miopis-pragmatis-teknokratis. Lulus.

Masalah lain adalah hilangnya karakter pengajaran dan tradisi pedagogi. Pedagogi bukan saja penting bagi pendidikan dasar dan menengah, tapi juga hingga pendidikan tinggi. Pedagogi menautkan hubungan dosen dan mahasiswa, tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Sistem pedagogi yang baik  akan menjadi perjumpaan yang memperkaya intelektualisme dan psikologi sivitas akademika. Pedagogi yang baik menjadi inti keberhasilan proses pendidikan, perangsang bagi inovasi, kreativitas, kemandirian, dan harapan.

Faktanya, hubungan dosen dan mahasiswa kerap feodalistis dan militeristis. Dosen menjadi sosok “pembunuh” (the killer), merasa serba tahu, sedangkan mahasiswa prajurit tamtama yang siap menjadi kelinci percobaan. Masa pembimbingan, seminar, dan ujian skripsi termasuk momentum paling horor bagi mahasiswa. Tak jarang dosen berkata kasar dan merendahkan pribadi mahasiswa saat proses itu. Jika ada pandangan berbeda dari mahasiswa, maka akan menerima hukuman dan sikap apatis dari sang dosen.

Saya mencurigai ada dua hal mengapa itu terjadi. Pertama,  sang dosen memang kurang memiliki keterampilan pedagogi sehingga iklim untuk berdialog secara sehat dan membangun kritisisme atas nama kebebasan akademik tidak terjadi. Kedua, ia memang tidak hidup dalam dinamika keilmuan yang terus berkembang. Dosen bersosok konservatif hanya meyakini kebenaran dari apa yang dipelajarinya dulu.

Gabungan kedua hal itu, komersialisasi dan arogansi pendidik, melahirkan iklim dunia pendidikan tinggi yang buruk, horor, dan jauh dari kata bahagia

Khittah yang hilang

Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi mencabut UU No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). BHP dianggap memancing komersialisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi. Pencabutan itu memang merontokkan peraturan organik lainnya. Sehingga akhirnya pemerintah menghadirkan undang-undang pengganti (UU No. 12 tahun 2012).

Namun dalam praktiknya, undang-undang hanya jadi rumah bambu normatif. Residu komersialisasi masih saja terjadi dengan nama baru seperti Badan Layanan Umum (BLU) dengan dalih otonomi perguruan tinggi. Bahkan mekanisme penerimaan mahasiswa baru pun berlogika komersialisasi. Seleksi mahasiswa menjadi Darwinisme ekonomi dibandingkan konsekuensi akademik.

Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) misalnya, yang seharusnya menjadi proses paling “proletar” pun tidak terjadi, ketika akhirnya besaran uang kuliah ditentukan oleh status kelas sang mahasiswa. Hanya ada kuota 20 persen untuk biaya pendidikan termurah  yang diperuntukkan bagi mahasiswa miskin berprestasi. Adapun kuota dengan “tarif atas” sebesar 60 persen hanya bisa ditanggung oleh kelas elite ekonomi atau berutang.  Ini belum lagi seleksi lain, seperti Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri (SMBJM) yang memang sangat ”borjuistis” dan tak jarang memerangkap kalangan ekonomi menengah (ke bawah).

Cita-cita undang-undang pendidikan tinggi yang mensyaratkan aspek keterjangkauan, pemerataan, dan keadilan hanya legenda. Khittah itu hanya menjadi catatan normatif, pelan-pelan hilang terbawa angin. Demikian pula tujuan pendidikan tinggi melahirkan manusia humanis, terampil, dan profesional tidak dihasilkan dari proses pendidikan yang arogan dan egoistis.

Mendidik adalah proses kultural yang hanya akan berhasil jika memiliki kelengkapan pedagogi yang mencerahkan, emansipatif, dan penuh harapan. Etika pendidikan yang afektif dan simpatik terhadap setiap insan sivitas akademika harus dijadikan prinsip.

Masalahnya, problem pendidikan tinggi ini tidak bisa diselesaikan dengan instan. Perbaikannya jelas memerlukan waktu dan kerja saksama. Maka yang layak menjadi menteri pendidikan tinggi, riset dan teknologi ke depan tetap seorang pendidik. Ia harus bisa mempersiapkan kurikulum yang lebih sederhana dan aplikatif bagi seluruh guru senusantara. Kata Bertrand Russel, filsuf Inggris, the pedagogical discoveries involved have required genius, but the teachers who are to apply them do not require genius.

Pencerdasan peserta didik sangat tergantung kepada iklim pendidikan yang dibangun. Karenanya investasi yang penting bukan hanya untuk infrastruktur, tapi juga pengembangan sumberdaya dosen dan insentif kepada mahasiswa dalam bentuk beasiswa dan biaya kuliah terjangkau.

Teuku Kemal Fasya, antropolog dan pendidik. Anggota Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI).

~ by teukukemalfasya on October 8, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: