Kejahatan Demokrasi Mayoritarian

Teuku Kemal Fasya

Media Indonesia, 10 Oktober 2014.

popong2

 

Apa yang terjadi saat rapat paripurna penetapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) R.I. pada 2 Oktober dan pemilihan pimpinan MPR 8 Oktober (keduanya terjadi pada dini hari) menjadi preseden negatif bagi sejarah demokrasi kita.

Pada sidang pimpinan DPR prosesnya terjadi penuh “logika kekerasan”. Persidangan yang dikendalikan penuh secara satu arah oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Pada pemilihan MPR, persidangan lebih “beradab” tapi masih tanpa etika permusyaratan (deliberation) dan perwakilan (representation). Proses harus diputus dengan voting dan berbasis win-lost solution.

Secara supervisial, realitas itu masih bisa disebut sebagai formalisasi demokrasi, tapi secara prosedural, substansial, dan etis masih jauh dari impian ideal. Postur demokrasi sesungguhnya tergantung pada etika dan proseduralisme, apakah dijalankan dengan penuh adab dan kebijaksanaan, atau tidak.

Kekerasan dan Egoisme

Pertama, pemilihan unsur pimpinan DPR dengan logika pemaksaan dari mayoritas menjadi parut demokrasi. “Praktik kekerasan” itu menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Yang paling menonjol adalah aspek konstitusionalitas tata tertib pemilihan dan butanya atas respons dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pemilihan itu juga menjadi model kejahatan demokrasi mayoritas.

Kedua, secara proseduralisme, penetapan pimpinan tanpa semangat musyawarah adalah kriminalisasi demokrasi. Sidang satu arah yang dipimpin Popong Otje Djundjunan itu menjadi bukti berlanjutnya semangat permusuhan dalam sejarah demokrasi 2014. Permusyawaratan dan permufakatan adalah idealisme demokrasi prosedural Indonesia, malah dihilangkan dengan serta-merta. Aura sidang penuh sumpah serapah, pamer premanisme, dan pilihan diksi dan bahasa yang merendahkan logika dan etiket.

Ketiga, seluruh cacat konstitusionalitas itu sesungguhnya bermuara pada pengesahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) pada 8 Juli atau sehari sebelum pemilihan presiden atau ketika konfigurasi koalisi partai pendukung capres telah terbentuk.

UU MD3 menjadi manifestasi pengicuhan demokrasi parlementariat, oleh sebab mediokeritas pengetahuan dan kearifan anggota parlemen yang lemah, hanya melahirkan “rasa ingin menaklukan” sehingga melahirkan kebijakan yang egoistis (self-regulation) dan penuh syahwat politik perkauman (ultra-primordialisme). Mendasarkan pada konstruksi politik Leviathan Thomas Hobbes, bahwa sifat doktrinal kekuasaan absolut dalam hukum pasti melukai kesetaraan.

Absolutisme kekuasaan dalam hukum menghancurkan egalitarisme, melahirkan dominasi, dan memancing permusuhan. Momentum UU MD3 menjadi ekoran hadirnya politik “sok kuasa” yang dikendalikan oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Bukti empirisnya adalah UU Pilkada dan hadirnya pelbagai undang-undang pro-elite dan oligarkis ke depan. Yang mulai akan disasar adalah revisi UU KPK, Telekomunikasi, dan Minerba.

Keempat, postur UU MD3 baru ini juga membuka celah bagi hadirnya tuna moral dalam praktik berparlemen, seperti dihapuskannya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), imunitas sumir anggota DPR-MPR, terlalu banyaknya pasal yang mengatur mekanisme penggantian presiden – sinyal hubungan kompleks dengan presiden terpilih, persyaratan berlapis untuk pemeriksaan hukum anggota DPR, termasuk penentuan komposisi pimpinan dalam sebuah paket pemilihan. Tuna moral ini termasuk mengedepankan semangat mayoritarian yang oleh Soekarno dianggap bukan akar asli demokrasi Indonesia.

Tunaetika

Permasalahan yang dilihat oleh publik kini terkait konfigurasi politik parlemen, bukan lagi pada lemahnya daya politik KIH dan prestasi KMP dalam memenangkan semua “pertempuran” hingga 5 : 0, tetapi terbentuknya dua poros diametral. Satu poros didefinisikan sebagai koalisi yang promosi demokrasi Indonesia secara progresif dan dielaktis, dan satu poros lagi diidentikkan koalisi yang ingin membangun kepurbaan demokrasi dan oligarki politik. Kelompok kedua itu kini dilekatkan kepada KMP.

Poros kedua itu tentu bukan desain secara formal (bahkan mungkin mereka menolak penabalan demikian) tapi terbentuk akibat model artikulasi alam bawah sadar secara terus-menerus para politikusnya. Kita bisa memeriksa dari wacana dimunculkan, seperti merumuskan “oligarki yang baik”, pilkada via DPRD sebagai tesis demokrasi generik Indonesia, sapu bersih seluruh kelengkapan pimpinan DPR/MPR oleh KMP sebagai ekspresi demokrasi.

Padahal demokrasi adalah kebaikan politik yang didasarkan pada keseimbangan etis dan logis. Demokrasi yang baik berangkat dari kemampuan mengisi ruang publik dengan tindakan komunikasi yang rasional, dan bukan Zweckrational – memakai istilah Habermas – yang hanya mampu menjadi tindakan instrumental, yaitu kehendak untuk berkuasa. Rasionalitas politik yang miskin etika hanyalah manipulasi politik, penuh kenyinyiran, dan parasit yang membunuh nalar demokrasi.

Secara sederhana seharusnya komposisi pimpinan DPR dibentuk bukan dengan “model perampokan” seluruh unsur pimpinan dan kelengkapan oleh KMP, tapi didasarkan pada aspek proporsionalitas dan pemahaman bahwa seluruh entitas parlemen adalah kekuatan penyeimbang bagi kekuasaan kepresidenan.

Seharusnya etika yang digunakan dalam penentuan pimpinan DPR adalah partai-partai yang secara signifikan meningkat suaranya dari pemilu sebelumnya (2009), dan bukan dari partai yang semakin ditinggalkan pemilih seperti Demokrat, Golkar, dan PKS. PKB dan PDIP seharusnya masuk dalam bursa pimpinan. Paling tidak, jika pun tidak maka ambillah mekanisme musyawarah dengan berbasis kepada lima besar pemenang pemilu yang berhak masuk dalam unsur pimpinan DPR. Bahkan, Nasdem sebagai partai pemula dengan suara di atas lima persen pun wajar dijadikan pertimbangan di dalam MPR.

Logika oposisi mayoritas seperti yang saat ini dipraktikkan KMP di DPR hanya bertujuan melemahkan kekuasaan dan kian kabur kepada suara publik. Bisa dilihat, “niat jahat” dan politik Machivellian yang dipraktikkan KMP hanya kenderaan lapis baja dan senjata berat menghadang pemerintahan Jokowi – JK ke depan. Memang masih ada relawan dan rakyat Indonesia yang akan mengawal kekuasaan, tapi secara das Sein representasi politik formal lah yang masih lebih menentukan merah-birunya nasib pembangunan dan demokrasi di negeri ini. Representasi DPR gagal menjadi representasi popular, tumbang sebagai representasi fundamentalisme politik.

Namun model pelembagaan politik tidak ramah etika demokrasi ini tidak akan bertahan lama. Ketika waktu mereka habis, pasti akan terjadi pengempisan legitimasi yang luar biasa. Sayangnya mereka akan menghadapi politik balas dendam lebih akut dan berlipat-lipat. Maka dari itu, KMP jangan terus korbankan demokrasi demi syahwat kekuasaan sesaat!

Teuku Kemal Fasya, Antropolog. Kerap meneliti tema-tema demokrasi.

~ by teukukemalfasya on October 14, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: