Bukan Simulasi Bencana

Teuku Kemal Fasya

Serambi Indonesia, 6 November 2014.

Photo2029

 

Saya termasuk risih melihat baliho simulasi bencana tsunami 26 Oktober lalu. Baliho yang berisi gambar dua pemimpin Aceh terpampang dengan gagah. “Simulasi peringatan dini bencana tsunami, menghidupkan enam titik sirine peringatan tsunami. Jangan Panik!!!

“Jangan Panik!?!” Bahasa bukan saja penyampai pesan, ia juga berperan semiotis, polisemis (ragam makna), dan ikonis. Bahasa adalah sumber tanda yang menghadirkan makna.  Isi (content) akan berelasi kepada siapa yang mengatakannya (the Author). Bahasa juga bisa menunjukkan seberapa santun (politeness) sang penggunanya.

Bahasa pemerintah terkait glorifikasi kata “jangan” menunjukkan fungsi instruksional bahkan imperatif ekstrem. Sama seperti seruan Tuhan, “jangan sesekali dekati buah itu, berbahaya!!!” Di Aceh kata “jangan” lebih banyak digunakan. Lihat saja cara pengkhutbah melisankan agama, kontraktor infrastruktur memapankan peringatan, guru mengajar di kelas, dan penjual di toko becah-belah menunjukkan stiker untuk hati-hati. Seruan kebaikan (amar makruf) lebih miskin dibandingkan ujaran ketakutan atau larangan (nahi munkar).

“Jangan Panik!!!” Siapa yang bisa mengontrol kepanikan masyarakat? Pemerintah? Seberapa kuasa pemerintah bisa melarang masyarakatnya untuk tidak panik. Persyaratan apa yang dimiliki pemerintah untuk menghindari masyarakat dari kepanikan jika kuasa memberikan kesejahteraan tidak pernah nyata?

Sesungguhnya penggunaan kata “jangan panik” itu pun sudah memberikan nuansa kepanikan. Menelusuri berita terkait pelaksanaan simulasi 26 Oktober lalu itu, banyak masyarakat menangis. Jangan tanya kenapa mereka menangis, karena Anda akan dianggap terlalu bodoh atau naif atau “kura-kura dalam perahu”. Mereka penyintas sesunguhnya (victims) dalam tsunami itu. Bagaimana tidak menangis, terngiang maha ombak datang, bergulung-gulung, menyambar dengan cepat apa saja yang ada di depannya.

Bencana Nyata

Photo2020

Semua sikap pemimpin akan diuji di depan masyarakatnya. Jumat sore (31/10) hujan lebat datang. Hujan yang terjadi semalaman itu langsung menjadi petaka. Banjir dan longsor merendam banyak tempat di Aceh. Di pesisir Barat dan Selatan, daerah yang paling parah terdampak, jalanan retak dan putus. Jaringan komunikasi hilang berjam-jam. Jangan katakan ini tidak menimbulkan kepanikan bagi masyarakat yang mengalaminya.

Namun apa yang terjadi? Pemerintah bergerak sangat lambat. Dari hasil pengamatan saya hingga Senin siang (3/11) pemerintah masih melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan langkah yang perlu diambil. Bayangkan, air dan lumpur sudah terciprat di muka, kebijakan efektif belum ditemukan.

Padahal pemerintah tidak sendirian. Ada otoritas kelembagaan yang berfokus kepada penanganan bencana seperti Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Badan SAR Nasional (Basarnas). Termasuk juga ada komunitas radio yang kerap dilibatkan proses penanggulangan bencana seperti RAPI dan ORARI. Tapi semuanya terlihat mengapung di tengah larungan hujan.

Tentu bukan itu yang diharapkan dari simulasi. Simulasi tetaplah simulasi. Ia adalah fotokopi, bukan asli. Dalam pengajuan kerja kita tak dapat menyerahkan ijazah foto kopi tanpa legalisasi. Simulasi adalah cermin wajah di permukaan air danau, tak bisa dijadikan alat identifikasi apakah itu jampuk atau puteri cantik jelita. Simulasi hanya kepura-puraan, belajar untuk menjadi, Michael learns to Rock but not real Rock. Simulasi berada di dunia hiperrealitas. Ia bukan realitas itu sendiri. Kalau ada gadis sedang terpukau dengan pemuda akibat penampilannya di media sosial, maka berhati-hatilah. Bisa jadi itu sang pemerkosa atau pembunuh yang akan memutilasi Anda. Itu fungsi kompleks simulacra, bukan realitas sebenarnya.

Simulasi bencana juga bukan tanpa makna. Jika dilakukan dengan kesungguhan ia akan baik. Simulasi pun tidak sungguh-sungguh ecek-ecek. Pembiayaan untuk simulasi bukan pakai uang receh atau daun sirih. Simulasi model kesiap-siagaan tsunami kemarin pasti besar di ongkos. Biaya sosialisi baliho di jalan-jalan utama kota, proses pelaksanaan, dan honor panitia juga tidak sedikit.

Tapi melihat bagaimana penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Barat-Selatan itu kita mendapatkan pelajaran bahwa pemerintah tidak cukup belajar dari simulasi. Memang akan muncul alibi, kemarin itu simulasi tsunami, simulasi banjir belum. Berkartun-kartun alasan bisa muncul untuk menutupi kelemahan. Sebenarnya kita belum matang menangani bencana, mengurangi dampak dengan tepat, dan membuat tindakan yang komprehensif. Talk less, do more (bukan iklan).

Penanganan Cepat

Prinsip-prinsip penanganan bencana padahal sudah termaktub di dalam undang-undang tapi belum membentuk mentalitas kerja. Undang-undang menyebutkan pentingnya bergerak cepat dan tepat, memiliki skala prioritas, koordinasi dan keterpaduan, termasuk berdaya guna dan berhasil guna (UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 3). Kecepatan dalam menangani masalah bisa mengurangi derita korban. Rapat diperlukan hanya untuk melakukan pemetaan, cukup dilakukan secara minimal, berbasis dari temuan lapangan, dan bukan asumsi spekulatif di atas meja.

Apatah daya, pemerintah tidak hadir dalam bencana. Malah terbesit kabar, gubernur melakukan perjalanan dinas ke Jakarta untuk sebuah rapat yang sebenarnya kurang penting dibandingkan berempati kepada kepedihan masyarakat korban. Kehadiran gubernur dan bupati di lokasi bencana akan memberikan energi bagi masyarakat korban dan pekerja lapangan. Kini ketidakhadiran gubernur dan tetua politik di Aceh dianggap sinyal pengabaian masyarakat Barat-Selatan, sehingga wajar minta “merdeka”. Isu sensitif seperti daun kering terbakar.

Kehadiran kepala daerah di titik bencana bisa mengambil kebijakan “potong kompas”, terutama pada pengelolaan bantuan dan pelimpahan kewenangan. Hal itu dibenarkan. Hanya ada tindakan darurat untuk situasi darurat, bukan rapat. Kita bisa melihat sikap Jusuf Kalla dalam penanganan bencana tsunami Aceh dan bencana sosial di Poso. Sikap “potong kompas” demi melindungi masyarakat dari dampak semakin buruk dibenarkan. Bahkan anggaran bisa diarahkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, dan itu bukan korupsi.

Bagi saya, menulis ini hanya membuat kata-kata semakin terluka. Ia tidak memejalkan ide ke dalam tindakan, malah majal hilang di dalam realitas. Kita tahu bencana ini adalah katastrofi akibat pengelolaan sumberdaya alam, hutan, dan lingkungan di luar batas nalar. Eksploitasi alam tingkat tinggi, melampaui kemampuannya menerimanya, pasti berarti bencana (pasal 9 UU No. 24 tahun 2007). Sudah banyak kritik atas buruknya pengelolaan alam di Aceh, termasuk pengelolaan lingkungan penyangga dan konservasi, tapi keserakahan pada sumber-sumber eksploitasi dan ekonomi, menyebabkan nalar berhenti bekerja.

Bukan simulasi, jika alam terus dikeruk, hutan-hutan terus menghilang, pohon-pohon kota ditebang, galian C menguruk bukit-bukit, proyek sawitisasi kartel, pertambangan buruk lingkungan, dan dana reboisasi dikorupsi, bencana akan datang. Percayalah!

Teuku Kemal Fasya, antropolog.

~ by teukukemalfasya on November 13, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: