Parlemen Antagonistis dan Idealisme Politik

Teuku Kemal Fasya

Media Indonesia, 4 November 2014.

kubu-berdamai

Kericuhan pada sidang DPR 28 Oktober lalu hingga aksi banting meja menjadi titik kulminasi buruknya wajah peradaban parlemen kita. Sidang penentuan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) seharusnya dimulai dengan semangat persatuan Indonesia pascapelantikan Jokowi – JK sebagai presiden, malah tidak terjadi.

Buruknya budaya politik DPR periode 2014-2019 ini dipicu oleh politik sapu bersih yang dilakukan partai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP) dan tidak memberikan ruang yang patut bagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mengisi posisi pimpinan alat kelengkapan dewan, bahkan untuk representasi minimal. Bagi saya, kekerasan banting meja dan gelas hanya reaksi kecil ketika kekuatan mayoritas parlemen menunjukkan egonya untuk tidak mau berkomunikasi dan bermufakat.

Parlemen seharusnya menjadi “entitas tunggal” dan berbeda dengan pemerintah. KIH seharusnya dianggap rekan sejawat,  representasi rakyat yang menjalankan peran check and balance terhadap pemerintah, malah kini dianggap bagian dari pemerintah. Inilah anti logosentrisme: tindakan tanpa nalar, muncul semata-mata sebagai kristal kepentingan. Kini belatung keburukan meluas setelah muncul mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR versi 2 Oktober dan terbentuknya pimpinan DPR tandingan melalui  “rapat paripurna” 31 Oktober 2014.

Hasrat Kuasa

Tanpa mengabaikan kekelirun KIH membentuk DPR tandingan, buruknya parlemen 2014 ini adalah wujud gagal dewasa berpolitik. KMP merasa representasi oposisi paling otoritatif terhadap pemerintah dan menisbikan representasi KIH. Kebetulan sebagai kekuatan oposisi KMP lebih mayoritas dibandingkan “kekuatan koalisi” (KIH) yang malah minoritas.

Apa yang dilakukan oleh KMP adalah merajut politik perkelahian dan egoisme mayoritas. Inilah yang dikritik Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman abad 19, ketika melihat fenomena demokrasi parlementer. Ia menyebutnya sebagai der Wille zur Mach : kehendak untuk berkuasa. Nafsu kekuasaan yang hadir dalam kalut dendam bertransformasi menjadi monster laut yang siap memangsa dengan buas dan tanpa ampun.

Nietzsche melihat itu sejak awal sejarah parlemen terbentuk di Eropa hingga masa ia hidup di akhir abad ke-19. Gema demokrasi Perancis tidak menjadi ruh yang menyehatkan nalar dan nurani parlemen. Dengan sinis Nietzche mengatakan dalam aforismenya, “Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort?” : “kebebasan, kesetaraan, persaudaraan ataukah kematian?” Alih-alih parlemen menjadi sesuatu yang berbeda dengan absolutisme negara, ia malah mengikutinya tanpa jarak. Parlemen tidak mencoba menyuarakan rakyat tapi memilih menjadi sang raja (St. Sunardi, Opera Tanpa Kata, 2003 : 13)

Fenomena DPR 2014 ini sesungguhnya sangat dekat dengan kritik Nietzsche atas parlemen 130 tahun lalu. Hal ini  memalukan bagi Indonesia yang ditahbis sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia modern. Praktik sapu bersih itu secara terang terbaca sebagai kematian demokrasi, secara formal dan substansial.

Kematian demokrasi ditunjukkan dengan tidak berjalannya nalar konstitusional yang seharusnya dijunjung tinggi bahkan ketika konstitusi ialah seburuk-buruknya produk politik. Ini terbaca misalnya dengan diabaikannya faktor representasi, proporsionalitas, dan kolegialitas dalam penentuan kebijakan dan pembentukan alat kelengkapan DPR (pasal 69 ayat (2), pasal 96, pasal 97 UU No. 17 tahun 2014). Itu belum lagi diterabasnya tatatertib DPR yang dibuat sendiri oleh koalisi mayoritas KMP.

Kematian demokrasi juga terlihat dari gersangnya nalar keadaban politik, yang seharusnya dijunjung tinggi. Kemampuan parlemen sekarang berdebat dan berargumentasi secara dingin, santun, dan sabar seperti barang langka. Peluang pemilihan suara terbanyak (voting) selalu menjadi prioritas dibandingkan musyawarah-mufakat. Demokrasi deliberatif tidak memiliki daya magis lagi, seakan menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila memang tidak lagi menjadi pedoman dan kredo dalam berpolitik.

Keterbelahan Bangsa

Yang paling parah dari kematian demokrasi parlementer saat ini adalah penuhnya aura dendam politik (political vendetta), yang bukan saja membelah DPR menjadi dua kelompok yang tidak bisa dipertemukan, tapi juga mengarah kepada keterbelahan anak bangsa.

Jika dilihat kembali dengan cermat, irisan perbedaan politik antara KIH dan KMP bukan sekedar urusan personal antara antara Jokowi dan Prabowo atau Megawati dan SBY. Bukan semata antara representasi kelompok yang menggaungkan perubahan di tengah kondisi politik-ekonomi yang rapuh dan kelompok konservatif-oligarkis yang mempertahankan status quo, tapi juga mulai dipancing ke arah sentimen etnisitas, politik perkauman, dan sektarianisme.

Aspek dendam ini juga sekaligus membuktikan bahwa pekerjaan Jokowi dan JK dengan membuka komunikasi dan rekonsiliasi melalui serial pertemuan dengan tokoh-tokoh KMP seperti Aburizal Bakrie, Prabowo, Amien Rais, termasuk juga dengan pimpinan MPR dan DPR tidak menunjukkan hasil.

Pertemuan di tingkat elite gagal memberikan pesan dan kedisiplinan di tingkat bawah. Atau inilah yang disebut dramaturgi politik. Pertemuan antarelite hanyalah salep untuk menutup ruam pada permukaan kulit politik, tapi tidak menyembuhkan. Ia hanya upaya memenuhi citra dan tatakrama komunikasi  di depan publik dan media: basa-basi politik. Dalam alam bawah sadar elite KPM “pilpres” masih belum usai. Peperangan sedang dipersiapkan di medan parlemen. The war just begun!

Tak ada punktuasi atau kata-kata puitis yang bisa mengambarkan realitas politik parlementer ini kecuali mengingat apa yang dikatakan Nietzsche, “politik sedemikian itu bagaikan pohon yang hanya menghasilkan daun dan ranting, tapi tidak memberikan harum bunga dan buah”. Parlemen telah mengambil sisi antagonistis, berhadapan dengan seluruh kebaikan demokrasi, nilai-nilai kemasyarakatan, dan idealisme politik. Ia tumbuh sendirian dengan hasrat kuasanya. Ia menjadi ancaman bukan saja bagi demokrasi, tapi juga bagi kebudayaan, dan keutuhan Bangsa Indonesia menjelang 90 tahun usianya sejak diikrarkan 28 Oktober 1928.

Teuku Kemal Fasya, dosen antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

~ by teukukemalfasya on November 13, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: