Agama dan Warganegara

Teuku Kemal Fasya

 Kompas, 15 November 2014.

IMG20141107180514

Berapa agama yang ada di Indonesia? Jika Anda menjawab enam, berarti masih harus dipertanyakan pengetahuan Anda terhadap bangsa ini.

Indonesia bukan semata negara berbenteng maritim dengan belasan ribu pulau dan ratusan etnis, tapi juga juntaian mutiara agama dan keyakinan yang begitu banyak, beragam, dan berwarna. Dalam perjalanan sejarah, agama dan keyakinan yang banyak itu tumbuh bersamaan dengan etnis dan kebudayaan tempatan menjadi oase peradaban Nusantara yang harmonis.

Gambaran kerukunan dan saling menghormati bukan sekedar legenda untuk membagus-baguskan lembar sejarah. Hubungan antara “agama arus utama” – yang biasanya menjadi agama kerajaan lokal – dengan agama minoritas, tidak tersekat oleh hubungan resmi-nonresmi tapi hubungan saling memerlukan dan menjaga.

 

Politisasi Agama Resmi

DSC_0048

Sejarah mencatat, eksistensi umat Hindu dan Khonghucu di dalam naungan Kerajaan Aceh atau komunitas muslim di Bali berlangsung mesra. Hampir tidak ada nila sejarah terkait aksi pasifikasi, diskriminasi, dan terminasi. Kampoeng Tjina dan Kampoeng Keling telah dikenal sejak era Kerajaan Aceh abad ke-XVII dan menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan.

Di Bali, komunitas muslim Sasak di Lombok menggelari penggawa atau bangsawan kerajaan Karangasem Bali, Ratu Made Bengkel dengan Baginda Ali. Mereka pun menggelari anak Made Bengkel, I Goesti Bagoes Oka, yang pernah menjadi gubernur Sunda Kecil pada era Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Baginda Usman. Itu terjadi karena jejak kebajikan mereka di pulau Lombok. Usman dan Ali adalah dua nama khalifah empat (Khilafat al-Rasyidah) dalam sejarah Islam yang terkenal karena ide-ide reformisnya.

Ironisnya, ketegangan malah terjadi ketika negara Indonesia modern dan birokrasi pemerintahan menguat. Negara gagal memahami kemajemukan agama-agama historis-endemis itu. Di era Orde Baru agama resmi negara hanya lima. Di luar itu, dipaksa masuk ke dalam gugus “induk” atau menjadi gugus “kepercayaan” dibawah pembinaan kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001), Khonghucu menjadi agama resmi keenam dan dibina oleh Kementerian Agama. Tapi masih saja terjadi ketegangan karena reformasi status kewarganegaraan (citizenship status) tidak bergerak secepat perubahan sosial-politik nasional. Masih terlihat kekerasan legal, kultural, dan sosial yang menimpa agama-agama non-enam. Padahal posisi mereka otonom, bukan sub-sekte atau mazhab yang boleh diindukkan ke dalam agama enam.

Contoh yang paling nyata ialah masih kuatnya gerakan penolakan terhadap Ahmadiyah dan Syiah untuk beribadah. Mereka juga tidak diakui sebagai bagian keluarga besar Islam. Penolakan itu wujud dari ketidakpahaman atas dua “mazhab” itu dalam sejarah Islam, termasuk kehadirannya di Indonesia. Sejarah organisasi Ahmadiyah sesungguhnya lebih tua dibandingkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia. Dalam catatan disebutkan Ahmadiyah Qadian masuk melalui Tapaktuan, Aceh, 2 Oktober 1925, dan kemudian menyebar ke Sumatera Barat dan seluruh Indonesia.

Demikian pula ketidakpahaman atas agama-agama minoritas lainnya. Agama Kaharingan di masa Orde Baru dimasukkan sebagai agama Hindu. Diskusi saya dengan Pak Ayal, tokoh Kaharingan Dayak Meratus saat konferensi nasional Jaringan Antariman Indonesia (JAII) di Sentani Papua, Mei lalu menunjukkan pengelompokan Kaharingan ke dalam Hindu sangat ceroboh. Menurut Pak Ayal, agamanya juga mengenal sosok Adam sebagai “manusia suci”, seperti dalam kitab agama-agama Ibrahim.

Komunikasi saya dengan Pak Ongko Wijaya, pimpinan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) membuka pikiran tentang sejarah Khonghucu yang lebih tua dari sejarah Budha Tiongkok. Ia terentang tali sejarah lebih 5000 tahun. Ini tentu saja menakjubkan, bagaimana agama historis setua itu baru dipahami dan diakui sebaru ini di Indonesia.

Ketidakpahaman publik nasional atas keberadaan agama-agama minoritas itu berpadu dengan tindakan komunikasi banal publik di sosial media, sehingga muncul distorsi atas agama-agama yang kebetulan mendiami tubuh etnis minoritas menjadi agama ilegal. Komunikasi kebencian itu menjadi jalan pembenaran kemarahan dan pameran brutalisasi dan penyesatan, baik verbal maupun fisikal (Thomas W. Simon, Ethnic Identity and Minority Protection, 2012: 269).

 

Pintu Darurat

Masalah kini, ketegangan masih berlanjut terutama wacana agama resmi versus agama tidak resmi. Jika memakai nalar kewarganegaraan, penganut agama resmi secara normatif akan mendapatkan haknya sebagai warganegara. Sebaliknya, penganut agama tidak resmi memeroleh derita akibat terputusnya kewajiban negara kepadanya. Sebagai warganegara  penganut agama resmi, saya tidak pernah merasakan dilema itu. Tapi bayangkan, jika Anda adalah penganut agama yang tidak resmi itu. Berapa ton derita yang akan menimpa pundak dan pikiran?

Hasrat untuk menikah, beribadah, membeli properti, dan hubungan sosial kerap menjadi aksi kriminal dibandingkan urusan domestik-ekonomika biasa. Status agama tidak resmi, otomatis tidak teregistrasi ke dalam status kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akan menjadi problem hukum, sosial, dan budaya yang harus ditanggung seumur hidup. Problem-problem inilah yang sebenarnya ingin diurai melalui kebijakan pemerintah untuk tidak memaksakan status agama pada kolom KTP.

Sikap pemerintah cq Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan kebijakan itu pun bukan serta-merta. Kebijakan itu adalah konklusi imperatif undang-undang yang seharusnya dieksekusi sejak lama. Keputusan untuk boleh mengosongkan kolom status agama di dalam KTP sudah termaktub di dalam UU No. 23 tahun 2006 pasal 64 tentang Administrasi Kependudukan. Ketika UU itu diamandemen menjadi UU No. 24 tahun 2013, pasal itu masih dipertahankan dengan sedikit perubahan redaksional yang tidak mengubah substansi (pasal 64 ayat (5)). Keliru ketika pemerintahan SBY tidak menjalankannya.

Pilihan itu harus dilihat sebagai langkah taktis menangani hilirisasi dampak pengabaian negara atas agama-agama yang tidak resmi itu. Terobosan sudah dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di akhir masa pemerintahan SBY dengan mengakui agama Bahai sehingga bisa menjadi pintu darurat untuk mengakui agama-agama lainnya sebagai agama resmi negara. Untungnya, Lukman kembali terpilih pada Kabinet Kerja Jokowi – JK, sehingga bisa meneruskan pekerjaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak agama-agama yang “diminoritaskan” itu.

Pilihannya sebenarnya sederhana, bagaimana semua keyakinan dan agama-agama historis yang lahir dari degup teologis dan kultural bangsa ini bisa hidup nyaman di Indonesia: rumah utama bagi kita semua.

Antropolog Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Pegiat Jaringan Antariman Indonesia (JAII).

~ by teukukemalfasya on November 26, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: