Narkoba, Maaf, dan Kejahatan Jiwa

Teuku Kemal Fasya

 Serambi Indonesia, 31 Maret 2015.

fredi

Dalam sebuah tulisannya On Forgiveness (2001), Jacques Derrida, filsuf dekonstruksi asal Perancis membuat postulasi penting untuk memahami maaf atas kejahatan. Maaf menurutnya sebuah kata atau wacana yang normatif. Seharusnya tidak ada batas, ukuran, dan moderasi untuk sebuah maaf.

Meskipun demikian, situasi itu sering dicampur-adukkan dengan hal lain seperti kekuasaan untuk memberikan grasi, amnesti, penyesalan, excuse (alasan) dan lain-lain. Maaf bagi Derrida tidak bisa dipahami dalam logika “global” (tidak ada yang betul-betul mengglobal), karena ada aspek geopolitik tertentu yang harus menjadi pertimbangan.

Secara khusus, Derrida juga menyinggung keberadaan Peradilan Nuremberg yang menjalankan hukuman mati untuk “perilaku memalukan” di era modern. Saat itu istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” (crime against humanity) digunakan untuk menghukum mati pemimpin-pemimpin Nazi dan tidak memaafkannya demi kemurnian jiwa manusia. Dalam prinsip hukumannya, pelaksanaan hukuman mati untuk para “bajingan memalukan” (inglorious basterds – meminjam istilah Quentin Tarantino dalam sebuah filmnya tentang kejahatan Nazi), bukan untuk balas dendam tapi membiarkan keadilan tetap hadir di dunia, bagi semesta manusia. Dalam tradisi agama-agama Abrahamik hukuman mati juga dianggap sakral, meskipun berkelindan dengan konsep maaf dan pengampunan.

Tak Termaafkan

Namun adakah kejahatan yang tak termaafkan? Menurut filsuf Jerman GWF Hegel, dan menjadi inspirasi Derrida atas tulisannya, “semua kejahatan bisa dimaafkan kecuali kejahatan terhadap jiwa” (all is forgivable except the crime against spirit). Tentu di sini kita harus mengambil perhatian pada kata “kecuali”, sehingga tidak semua kejahatan bisa dimasukkan dalam dialektika maaf. Seperti diafirmasi oleh Jenkélévitch, maaf harus membuka ruang kemungkinan manusia (human possibility) untuk memaafkan atau tidak memaafkannya.

Saat sekarang, hukuman mati masih diberlakukan di banyak negara seperti untuk delik pembunuhan keji, terorisme, narkotika, dan korupsi. Bagi saya harus ditambah satu delik lagi, yaitu pemerkosaan. Kejahatan pemerkosaan sama sadisnya dengan pembunuhan dan narkotika. Ia merusak jiwa korban dan tak tersembuhkan hingga kematian menjemput. Banyak korban pemerkosaan tidak bisa melanjutkan hidup secara normal. Mereka menjadi zombi dengan tanggungan kesedihan. Aceh sendiri termasuk daerah yang memiliki kasus pelecehan dan pemerkosaan dengan hubungan darah yang tinggi.

Khusus hukuman mati atas pidana narkoba sesungguhnya diberlakukan di banyak negara, bukan hanya Indonesia. Tentu saja dengan flosofi bahwa kejahatan narkoba sama juga dengan kejahatan atas jiwa. UU tentang Narkotika (UU No. 35 tahun 2009) menyebutkan seseorang yang memperdagangkan narkotika golongan satu (heroin, kokain, ganja) melebihi lima gram saja sudah dapat diancam hukuman mati (pasal 116 dan 117). Para terpidana mati “Bali Nine”, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, didakwa untuk perdagangan heroin seberat delapan kilogram, berkali-kali lipat dibandingkan delik minimal mereka bisa dijatuhi hukuman mati.

Di sisi lain, kita tak perlu reaktif atas sikap dua kepala negara yang warganya ikut dihukum mati dan meminta pengampunan. Sikap Presiden Brazil, Dilma Roussef, yang menolak surat kepercayaan duta besar Indonesia dan Perdana Menteri Australia, Tonny Abbot, yang menelpon langsung Jokowi untuk meminta pengampunan atas dua warganya, harus dipahami dalam posisi mereka sebagai kepala pemerintahan sebuah negara untuk melindungi warganya.

Bahasa Abbot ketika menelpon Jokowi pun cukup menyentuh, dibandingkan “keselip lidah” ketika meminta Indonesia mempertimbangkan untuk mengubah hukuman terkait kemurahhatian Australia membantu Aceh saat tsunami lalu. “Saya ingin meyakinkan sepanjang hal itu manusiawi bahwa saya berbicara atas nama warga Australia dan nilai-nilai yang diyakininya. Tapi saya juga menghormati dan mempertahankan persahabatan Australia, dimana Indonesia adalah salah sahabat terbaik kami”(ABC News, 26 Februari).

Siapa pun yang mendengar pidato Abbot pasti setuju dia sosok berbudi, terlepas popularitasnya di negaranya sedang merosot. Ia meminta sebagai seorang sahabat, mengharap ada keajaiban setelah Jokowi mengeluarkan penolakan grasi.

Sikap kita, dan harus direpresentasikan juga secara bermartabat adalah memberikan pemahaman bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan besar (monstrous crime), untuk kasus-kasus tertentu memang tak terampuni. Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus narkoba juga telah melalui proses peradilan yang selektif dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).  Hukuman mati sebagai hukuman maksimal harus dijalankan untuk memperbaiki kerusakan moral yang terlanjur terjadi karena kejahatan itu.

Bersikap Manusiawi

Bisa jadi Jokowi tergetar ketika mendapatkan penghibaan yang bertubi-tubi dari kepala negara lain. Namun bersikap mundur dan jatuh iba, seperti pernah dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono ketika memberikan grasi kepada Schappelle Leigh Corby bisa semakin mempermalukan diri sendiri dan Bangsa Indonesia. Grasi bagi bandar narkoba sama saja dengan setuju bersikap lemah atas perang melawan narkoba. Padahal Mahkamah Agung saat itu tidak memberikan pertimbangan grasi bagi terpidana narkoba kelas kakap itu.

Juga ada kisah lain yang juga memilukan. Raheem Agbaje terpidana mati warganegara asal Spanyol ternyata memiliki seorang kekasih di Madiun. Ketika akan dievakuasi ke Nusakambangan, pasangan kekasih itu tak diberi waktu untuk bertemu terakhir kali. Sang kekasih, Angela Intan, bahkan sampai meronta dan pingsan.

Tentu bukan hak kita melarang cinta seseorang. Cinta kadang rumit dan aneh. Bagaimana bisa seseorang remaja jatuh cinta dengan seorang narapidana yang sudah pasti akan dihukum mati? Jika cinta melumut karena pertemuan, bagaimana ia bisa menembus ketatnya penjagaan untuk terpidana mati itu? Tentu saja semua hal menjadi sangat mungkin, seperti cinta yang tumbuh pelan-pelan di hati Mathilda (Natalie Portman) anak bandar narkoba dengan Leone Montana (Jean Reno) seorang pembunuh bayaran yang buta huruf dalam film karya Luc Besson, Leon The Professional (1994). Itulah cinta di tengah ketidakmungkinan di mata orang lain.

Namun apakah kita harus kalut atas teater manusia itu? Apakah ada kebenaran moral untuk mengubah fakta hukuman mati menjadi hukuman yang lebih ringan untuk kasus ini? Jawabannya tentu tidak dan jangan sampai. Hukuman mati itu fakta hukum untuk penegakan kebenaran dan pilar-pilar keadilan yang terlanjur pincang karena tunduk terhadap kekuasaan lain. Hukuman mati itu telah setimpal dengan  besarnya kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan narkoba yang mereka lakukan. Dan hukuman seharusnya bermata sama, baik bagi orang asing atau warga negara sendiri.

Pemberlakuan hukuman mati itu juga bukan ekspresi jiwa bangsa kita yang tidak pemaaf, tapi sikap untuk tidak berkompromi atas kejahatan luar biasa, dan tidak menginginkannya berulang.

Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh dan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI), Aceh.

~ by teukukemalfasya on May 24, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: