Senja Kelam Aceh

Teuku Kemal Fasya

Kompas, 21 Februari 2015.

download

Pepatah “keledai tak terjorok ke lubang yang sama dua kali” seperti tidak berlaku di Aceh. Yang kerap terjadi, Aceh terpuruk berkali-kali. Sehingga yang berlaku adagium Perancis, L’histoire se répète: sejarah kembali berulang! Sayangnya berulang dan memburuk. Gagal dewasa!

Kasus pemotongan (eufemisme : pengoreksian) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2015 bukan sejarah baru di Aceh. Kita masih ingat ketika tahun 2013 pemotongan anggaran seperti ini juga terjadi karena dana bantuan sosial (bansos) dan hibah terlalu besar hingga lebih 30 persen (Serambi, 6/5/2013). Kasus ini terus berulang dan menjadi masalah klasik ketidakmampuan pemerintahan Aceh (eksekutif dan legislatif) membangun strategi “pencapaian kebahagiaan” (pursuit of happiness) – kata-kata tipikal dalam pembukaan konstitusi Amerika Serikat – bagi semesta rakyat Aceh. Tatakelola pemerintahan tidak kunjung membaik, padahal rejim pemerintahan lokal semakin terkonsolidasi.

Pemotongan anggaran bansos dan hibah hingga hampir Rp. 1,8 triliun (Serambi, 13/2/2015) dilihat sebagai ketegaan Jakarta kepada Aceh. Mereka tak peduli martabat sosial pemerintah Aceh. Betulkah demikian? Dimanakah malaikat dan iblis bersemayam?

 

Bunuh Diri Pembangunan

Sedikit membuka mata atas definisi postur anggaran, seperti dapat diakses dalam situs Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan R.I, bahwa bansos ialah “pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Logika bansos dan hibah adalah kedaruratan, agar masyarakat terhindar dari potensi kerawanan sosial yang menimpa individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang membuat hidup semakin terpuruk. Perencanaan ini sesungguhnya bagian dari anggaran penanggulangan bencana, baik alam atau sosial. Di masa pemerintahan Jokowi hal ini mulai dirapikan sehingga tidak terjadi “banjiran pembelanjaan”, pemborosan, dan peluang koruptif yang biasanya dinikmati elite pemerintahan dan kroninya. Kenapa anggaran ini perlu dikecilkan? Karena skema anggaran ini seharusnya terukur dan terencana, bukan sekedar habis terpakai tanpa tungkai evaluasi, dampak, dan manfaat.

Seharusnya, skema anggaran pembangunan menjadi stimulasi kesejahteraan. Ia memang direkayasa sebagai tanggung-jawab atas kehadiran pemerintah. Anggaran dirancang berbasiskan keperluan jangka menengah-panjang, keseimbangan sosial-ekologis-kultural-ekonomis, bermanfaat nyata dalam ukuran, mampu menunjukkan indeks kemajuan, kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan.

Secara sederhana, dampak perencanaan anggaran harus mampu mengurangi kemiskinan, mengecilkan pengangguran, meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dan mengurangi resiko-resiko sosial dan lingkungan. Jika mau ditambah, semakin menebalkan pencerdasan dan adab masyarakat dan pemerintahan. Anggaran pembangunan harus menjadi “energi terbarui” yang dikelola secara efektif dan efesien. Pembangunan harus menciptakan efek bilyar, mendorong perbaikan dan pembangunan yang berdampak jamak. Dalam skema anggaran negara, hal itu dilihat sebagai belanja modal. Filosofi pembangunan belanja modal harus mampu membeton kemanfaatan yang merata dan berjangka panjang.

Argumentasi saya bertambah terang berkat pernyataan pimpinan DPRA, Teuku Irwan Djohan di Facebook-nya dalam rapat anggaran bersama Tim Evaluasi APBD Kemendagri di Jakarta. Ia menjelaskan kenapa pemerintah pusat mencoret postur anggaran belanja Aceh terutama bansos dan hibah.

Ternyata anggaran Aceh masih terlalu kecil untuk program pendidikan, belum sampai 20 persen seperti amanat konstitusi. Demikian pula penambahan aset pemerintah daerah masih 16 persen, seharusnya bisa ditingkatkan hingga 30 persen. Program pemberdayaan perempuan dan anak, lingkungan hidup, dan UKM masih seperti kurcaci, kecil tak berarti (satu persen).  Uniknya masih ada plafon anggaran untuk menyuntik Badan Usaha Milik Aceh yang tak jelas prospeknya dan terus merugi. Tentu muncul pertanyaan, BUMA itu siapa yang kelola? Secara umum ketidaklogisan manajemen anggaran menurut pemerintah pusat dianggap pemborosan atau bunuh diri pembangunan.

Di sisi lain anggaran operasional dan rutin pemerintah Aceh baik legislatif dan eksekutif masih cukup besar, meliputi anggaran perjalanan dinas, makan-minum, biaya ATK, biaya rapat (yang sebenarnya sudah diharamkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), biaya perawatan, dan biaya artifisial lainnya.

Namun Irwan Djohan melakukan pembelaan bahwa anggaran bansos dan hibah itu dikelola pihak ketiga atau masyarakat sebagai belanja barang dan jasa. Anggaran itu juga menyirami banyak kelembagaan negara termasuk lembaga vertikal, BUMD, dan satuan yang berada dalam lingkup lokal seperti Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, Kejaksaan, Pengadilan, TVRI, KNPI, Badan Narkotika Nasional (BNN) disamping untuk organisasi kemasyarakatan dan agama.

Lebih unik lagi, anggaran infrastruktur seperti jalan pun dimasukkan skema anggaran belanja barang dan jasa, dan bukan belanja modal, yaitu anggaran habis pakai. Lalu dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintahan Zaini – Muzakkir ini mau ditempatkan? Bagaimana posisi Bappeda Aceh yang seharusnya menjadi otak dan hati perencanaan? Mengapa pembajakan program seperti itu bisa terjadi? Apa guna musrembang jika dana aspirasi Dewan masih ada?

Di daerah lain plafon anggaran itu dianggap modus korupsi berjemaah dengan keterlibatan konstituen (meuramin). Tidak heran jika kualitas pembangunan di Aceh termasuk paling buruk. Jalan dibangun seperti kerinduan menjelang. Ketika hasrat sedepa-demi-sedepa mengatup, hilang pula jalan, rusak berantakan.

Siklus Kematian

Saat ini saya seperti melihat sikus kematian. Perdamaian Aceh yang telah bertahan sedekade bisa menjadi barang usang yang kembali membayang. Politik anggaran yang selama ini dimusikkan sedemikian sumbang. Postur anggaran menguntungkan elite dan jauh dari cipratan keadilan. Keruntuhan bangsa mulai cepat.

Khuswant Singh novelis kawakan India menulis sebuah buku The End of India. Ia bercerita penuh satir bagaimana sejarah idealisme kemerdekaan India yang demokratis dan lepas dari kolonialisme Inggris bebercak noda kemudian hari. Setelah India merdeka, tatakelola negara dan masyarakat tidak seidealis impian. India terpaksa melepaskan Pakistan dan Bangladesh karena perbedaan agama. Meskipun disebut politik partisi (melepas baik-baik) ada jutaan warga jadi korban dan harus saling menyeberang. Ada puluhan ribu perempuan diperkosa dan anak-anak meregang.

Semakin lama perjalanan waktu, keadilan dan kesejahteraan semakin berkabut. India adalah tanah Hindustan. Konflik Islam – Hindu seperti pusingan tong setan terus berulang, sehingga cita-cita Mahatma Gandhi dan Jawaharal Nehru mendirikan “India satu” terkesan tanpa garam. Pembunuhan muslim di Gujarat masih terjadi dan partai-partai sektarian kanan semakin mendapat dukungan. Itulah senjakala India (the end of history of India) versi Khuswant Singh.

Aceh juga bisa mengalami senjakala ketika masalah ini tak kunjung diperhatikan. Bahkan bisa menjadi senja kelam, ketika setan-setan beterbangan dan kejahatan memenuhi malam.

Teuku Kemal Fasya, peneliti dan penulis sosial-budaya.

~ by teukukemalfasya on May 24, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: