Tragedi Peradaban

Teuku Kemal Fasya

Kompas, 12 Maret 2015

Sumber foto : awalinfo.blogspot.com

Sumber foto : awalinfo.blogspot.com

 

Ketika melakukan pemetaaan sosial-budaya dalam penelitian rona awal lingkungan (enviromental baseline assessment) di Jambi dan Sumatera Selatan, saya melihat tragedi peradaban sedang berlangsung di negeri ini. Tragedi itu berupa potensi kepunahan etnis-etnis kecil akibat gelombang “pembangunan”, “pengadaban”, strategi pengetahuan, dan kebijakan nasional salah kaprah.

Di samping suku-suku bangsa Melayu Jambi dan diaspora etnis Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi dan Sumatera Selatan menjadi anak tiri di tanahnya sendiri. Penyebutan SAD juga tidak tunggal. Ada yang menyebutnya Orang Rimba atau Orang Batin. Orang Rimba adalah penyebutan untuk komunitas nomaden progresif dan hidup bergantung pada alam melalui berburu dan meramu (foragers), sedangkan Orang Batin adalah komunitas yang telah mengenal pengetahuan perladangan sederhana, tapi masih menjalankan tradisi berburu dan meramu, dan perpindahan taktis (semi foragers). Perpindahan dilakukan ketika ada pihak keluarga yang meninggal atau krisis pangan akut (Retno Handini : 2004).

SAD kini terancam. Mereka menghadapi problem penghancuran masa depan. Keberadaan hutan primer di Jambi dan Sumatera Selatan yang hampir punah menjadi salah satu penyebabnya. Kini mereka tinggal di tengah kapling perusahaan perkebunan dan hutan sekunder. Parahnya perusahaan merasa sebagai pemilik sah atas tanah nenek moyang mereka. Lini masa mencatat SAD kerap kalah ketika berantuk kepentingan dengan pemerintah dan perusahaan. Catatan Robert Aritonang, antropolog yang bekerja untuk komunitas terpencil itu, selama 15 tahun terakhir paling sedikit 13 orang meninggal karena represi, kriminalisasi, dan eksploitasi lahan.

Lebih menyedihkan lagi, rongga kematian kini seolah semakin gelap. Selama dua bulan terakhir 11 Orang Rimba meninggal karena sakit dan kelaparan. Saat ini 60 orang, sebagian besar balita menderita demam tinggi dan batuk parah akibat kekurangan gizi dan kualitas lingkungan semakin buruk (Kompas, 3 Maret).

Pembangunan dan Pengadaban

Penyebab kematian SAD seperti mencecar tesis Charles Darwin, hanya yang bugarlah yang bertahan hidup (survival of the fittest). Suku-suku pedalaman tak sanggup bertahan di tengah perubahan drastis atas hutan-hutan mereka. Alam yang sebelumnya begitu pemurah karena menyediakan semua keperluan tiba-tiba menjadi kikir. Eksploitasi hutan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan pertambangan semakin jamak. Yang paling buruk di antaranya perusahaan sawit.

Dari riset diketahui, paling sedikit ada empat perusahaan perkebunan sawit yang telah berkonflik dengan SAD dan tak kunjung selesai. Permasalahan semakin rumit karena pendekatan penyelesaian bersifat top-down, berorientasi bisnis, dan mengabaikan pendekatan adat lokal. Adanya kepentingan pragmatis yang mengatasnamakan SAD juga memperburuk penyelesaian secara komrehensif (Alam Sumatera, edisi Januari 2015).

Kiranya itu pula yang dihadapi suku-suku pedalaman seperti Serampas di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sakai di Bengkalis, Akit di Anambas, komunitas Gunung Khong di Nagan Raya, Bukat di Kapuas Hulu, Rana di Maluku, dll ketika perubahan lingkungan akibat eksploitasi industri kehutanan dan kelautan menyebabkan mereka semakin rentan, di sisi lain tidak ada kebijakan antisipatif untuk mencegah “kepunahan” mereka.

Kebijakan latah yang sering dipilih adalah memaksa peradaban baru. Mereka diminta “berdamai dengan alam”, dari sebelumnya hidup bersama alam kini harus bersiasat dan mengelola alam – tipikal politik adaptasi pembangunan teknokratis. Tidak jarang mereka direlokasi. Mereka juga harus menerima “proses pengadaban” dengan memeluk agama resmi dan meninggalkan keyakinan leluhur. Semua berlangsung secara mekanistis-birokratis. Akhirnya mereka menjadi Islam atau Kristen karena logistik dan kembali ke keyakinan awal setelah logistik habis.

Strategi Pengetahuan

Pekerjaan Junus Melalatoa menyusun Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia (1995) adalah sedikit hal baik yang belum ada lagi kelanjutannya. Padahal proyek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendokumentasi profil etnis-etnis di Indonesia itu telah berumur 20 tahun.

Tanpa mengurangi rasa hormat, ada banyak hal yang memang perlu disempurnakan dari pekerjaan itu, baik dari kedalaman narasi dan juga entri. Tidak ada entri “SAD” dan hanya dimasukkan ke dalam “Jambi”. Mungkin hal itu terpengaruh oleh definisi kesuku-bangsaan (ethnicity) yang terpisah dari suku (tribe). Sebagian lain mungkin terpengaruh pada logika pembagian etnis berdasarkan 19 daerah adat ala Van Vollenhoven, sehingga lahir pengertian kelompok etnis dan subetnis.

Bagi saya, suku-suku pedalaman dan komunitas minoritas yang memiliki nilai-nilai kebudayaan khusus, bahasa mandiri, dan bersolidaritas secara kuat adalah etnis otonom. Mereka tidak disubmisikan ke dalam kelompok etnis mapan atau mayoritas. Problem ini sempat terjadi ketika Alas dan Gayo menolak dianggap subetnis Aceh, dan memang tidak tepat taksonomi demikian.

Sesungguhnya suku-suku minoritas dan terancam punah itulah pemilik Indonesia ini. Dari kajian kemelayuan, suku-suku pedalaman Sumatera dikategorikan sebagai Proto Melayu (Melayu tua), telah menetap sejak ribuan tahun, jauh sebelum proses islamisasi dan diaspora dari Asia Selatan, Timur-tengah, dan Turki menghujani “bumi emas” itu. Makanya pandangan hampir aksiomatis “Melayu itu, ya, Islam, Islam itu, ya, Melayu” tidak tepat demi melihat kenyataan antropologis tersebut.

Saat ini strategi pengetahuan untuk eksistensi kesuku-bangsaan masih aksi akademis segelintir cendekiawan. Belum banyak aksi meluas untuk menyelesaikan problem-problem etnisitas di Indonesia. Meskipun tidak cukup optimis, kita berharap pemerintahan Jokowi bisa mengambil langkah cepat dan tepat menyelamatkan suku-suku terasing melalui aneka kebijakan lintas-kementerian.

Ada beberapa pekerjaan menuju tenggat waktu seperti justifikasi hutan konservasi dan taman nasional yang harus ramah bagi suku pedalaman dan keras terhadap investor, hak afirmatif agraria adat, sanksi bagi perusahaan alih fungsi lahan jika mengabaikan tanggung sosial perusahaan, perlindungan agama-agama lokal dari “teror” agama-agama nasional, pendidikan dan kesehatan, dan program perlindungan sosial mendesak lainnya agar suku-suku pedalaman itu tidak semakin menderita.

Arkand Bodhana Zeshaparajna meramal Indonesia akan bubar jika tak mengubah nama menjadi Nusantara. Sebenarnya ada fakta jelas bahwa Indonesia akan lenyap jika suku-suku bangsa minoritas di negeri ini hilang oleh sikap gragas negara, agama, dan pasar. Indonesia akan menghadapi fase kehilangan dan melarungi kesedihan mendalam (melangun) tanpa tahu harus pergi kemana.

Teuku Kemal Fasya, antropolog Universitas Malikussaleh dan dosen di Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh.

~ by teukukemalfasya on May 24, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: