Pemerkosaan dan Titik Nadir Peradaban

Teuku Kemal Fasya

Serambi Indonesia, 1 Agustus 2015

download

Ketika sedang berdiskusi via Blackberry  Messenger dengan Kak Samsidar tetang situasi Aceh yang semakin tak menentu, tiba-tiba perbincangan membelok ke kasus pemerkosaan yang terjadi di Lhok Nga, Aceh Besar. Saya tersentak dan mencari tahu tentang itu. Ternyata benar, terjadi kasus pemerkosaan dan penganiayaan pada malam ramadhan di Bumi Serambi Mekkah ini, ketika seharusnya doa dan kebaikan menghablur jiwa (“Wanita Diperkosa, Pria Dibalok”, Serambi, 6/7/2015).

 

Kasus pemerkosaan sebenarnya bukan hal baru di Aceh. Jika melihat statistik, Aceh termasuk daerah gawat kejahatan seksual. Ironisnya fenomena ini kurang mendapatkan tanggapan publik. Padahal dari riset The Foudation Kita dan Buah Hati, disebutkan Aceh menjadi provinsi dengan kasus pelecehan seksual tertinggi di Indonesia. Banda Aceh menjadi daerah tingkat dua dengan angka pelecehan seksual tertinggi se-Aceh.

 

Catatan  Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) memperlihatkan peningkatan kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun. Jika pada 2013 di Aceh terdapat 42 kasus kekerasan seksual dengan rentang umur korban 6-18 tahun, maka pada 2014 meningkat hampir 30 persen (52 kasus) dengan usia korban 26-40 tahun (Kompas, 7/6/2015).

 

Qanun Syariat Islam sendiri masih delusif melihat kasus pemerkosaan. Delik pemerkosaan belum pernah ditangani dan memenuhi rasa keadilan korban. Bahkan pernah terjadi perempuan yang ditangkap karena dugaan kasus mesum malah diperkosa secara berjamaah oleh yang menangkapnya. Sang perempuan dihukum cambuk, para pemerkosa kasusnya tetap mengambang (BBC Indonesia, 4/5/2014).

 

Ini melengkapi ironi di Aceh. Pada 8 Januari 2010 tiga oknum Wilayatul Hisbah (WH) Kota Langsa memperkosa seorang mahasiswi. Pada Mei 2007 pasangan remaja yang dituduh berkhalwat ditangkap dan dipaksa bersetubuh dengan direkam di Lhok Nga, Aceh Besar. 9 September di bulan puasa sekelompok orang mencegat  pasangan yang sedang melewati Leupung, Aceh Besar. Laki-lakinya dipukuli dan perempuannya diperkosa beramai-ramai. Kasus seperti Engeline Bali juga pernah terjadi di Aceh yaitu pemerkosaan dan pembunuhan Diana, gadis enam tahun, yang dilakukan oleh pamannya sendiri pada Maret 2013 di Peulanggahan, Banda Aceh.

 

Kejahatan Berat

Pemerkosaan bukanlah pelanggaran biasa. Ia termasuk kejahatan besar yang dalam perspektif filsuf GWF Hegel tidak bisa dimaafkan karena merusak jiwa. Hanya melalui “hukuman tidak termaafkan”, yaitu hukuman maksimal, yang bisa “merekonsiliasi” kejahatan itu. Tujuannya tak lain menyelamatkan sejarah manusia di masa depan (“all is forgivable except the crime against spirit, that is, against  the reconciling power of  forgiveness” from Jacques Derrida, On Cosmopolitanism and Forgiveness, 2004).

 

Pemerkosaan disetarakan dengan kejahatan pembantaian dan fitnah; sangat sulit dilupakan oleh korban dan keluarganya. Pemerkosaan selalu menjadi “bunga bangkai” yang memenuhi aroma kebengisan perang. Ia menjadi trauma sejarah yang sulit dilurutkan. Orang selalu ingat kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap perempuan-perempuan Tiongkok pada 1937 di Nanking (kisah ini difilmkan dalam The Flowers of War, 2011), etnis Hutu atas perempuan Tutsi pada 1994 di Rwanda (Hotel Rwanda, 2004), kejahatan tentara Serbia atas perempuan muslim Bosnia dalam tragedi pembantaian 8000 orang pada Juli 1995 di Srebenica, dan kisah kelam perempuan etnis Tionghoa saat kerusuhan sosial Mei 1998 di Jakarta. Aceh juga pernah mengalami kasus pemerkosaan di era konflik lalu (1989-2005).

 

Tindakan pemerkosaan mewakili insting kebinatangan yang tidak bisa ditolerir dalam peradaban mana pun, sejak masa arkhaik hingga modern. Semua agama tidak menoleransi tindakan pemerkosaan karena dianggap perilaku kafir. Secara linguistik kafir berasal dari kata kufur yang bukan berarti tidak beriman, tapi keengganan manusia menjadi homo religiosus, kegagalan hamba yang tak tahu berterima kasih kepada Tuhan karena secara sadar menjadi makhluk tercela dan kurang ajar (Karen Amstrong, The Case for God : What Religion Really Means, 2009).

 

Itu pula kenapa beberapa negara memberlakukan hukuman berat bagi pemerkosa, seperti hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Negara Inggris, Skotlandia, dan Jerman memberlakukan hukuman maksimal untuk kejahatan kelamin itu. Kanada bahkan memiliki pasal hukuman mati bagi pemerkosa. Arab Saudi dan Afganistan juga memberlakukan hukuman mati bagi pemerkosa, sebagai nuansa Syariat Islam. Namun pemberlakuannya kerap bias karena untuk kasus-kasus relasi domestik dan korban pekerja tidak dianggap delik pemerkosaan.

 

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kasus pemerkosaan juga termasuk kejahatan berat. Pasal 285 menyebutkan kasus pemerkosaan dapat dihukum maksimal 12 tahun penjara. Sayangnya itu hanya platonis. Dalam praktik tidak pernah hukum maksimal diberlakukan.

 

Kesadaran Patriarkhal

Belajar dari kasus kejahatan seksual yang marak di Aceh, ada sesuatu yang salah dalam konstruksi sosial masyarakat kita. Ketika kasus-kasus pemerkosaan dianggap sebagai kesalahan perempuan, sesungguhnya kita menghadapi kebutaan peradaban yang pekat. Perempuan diperkosa, perempuan yang disalahkan.

 

Ini sisa peradaban Victorian – yang juga terdampak dalam peradaban Islam – ketika perempuan dianggap sebagai sumbu iblis. Kita bisa melihat bahwa kasus-kasus kejahatan dan pelecehan seksual juga dijustifikasi dalam konteks penegakan Syariat. Kasus yang paling telanjang bisa terlihat pada fenomena ISIS, ketika perbudakan seks dan pemerkosaan dibenarkan secara legal.

 

Meskipun dengan gradasi yang berbeda, kejadian itu terjadi juga di Aceh. Inisiasi terjadi setelah ada upaya penegakan moral Syariat. Upaya menangkap pasangan yang dianggap berkhalwat oleh massa membuka jalan, paling minimal kepada pelecehan seksual verbal. Budaya patriarkhal memang meninggalkan lubang hitam yang menganggap perempuan bukanlah entitas otonom. Ia adalah objek yang boleh dikomodifikasi dan dieksploitasi.

 

Jika kita percaya pada norma dan prosedur hukum, maka seharusnya tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara etik-prosedural dan beradab. Masyarakat diharamkan melakukan peradilan jalanan karena tidak dikenal dalam konstitusi hukum mana pun. Demikian pula kasus penyidikan, hanya aparat penegak hukum yang berwenang sajalah yang bisa melakukan tindakan represi atas “tersangka”. Pada kasus seksual, jika “tersangka”nya perempuan, hanya aparat perempuan lah yang berhak menginterogasi. Dalam kultur patriarkhal, perempuan yang diinterogasi oleh laki-laki bisa berubah motif, dari semangat penegakan hukum menjadi upaya pencabulan.

 

Dalam hukum mana pun dikenal hak-hak tersangka untuk membela diri dan tidak dipersalahkan hingga ada bukti yang sah dan meyakinkan (presumption of innocence). Di dalam Islam juga dikenal delik Qadzaf, bahwa seseorang bisa dipidana ketika menuduh sesorang berzina tanpa bukti yang meyakinkan.

 

Bisa dikatakan kasus pemerkosaan menjadi penanda permasalahan peradaban akut. Kasus pemerkosaan terjadi bukan saja secara harfiah, tapi juga secara majazi. Pemerkosaan oleh kelompok berkuasa kepada kelompok yang lemah, mayoritas kepada minoritas, laki-laki kepada perempuan, tanpa ada pembelaan yang berarti.

 

Teuku Kemal Fasya, antropolog Aceh. S1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.

~ by teukukemalfasya on November 28, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: